Foto pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (14/6). Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal (BPBUMD dan PM) DKI Jakarta menargetkan realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp 72 triliun, dimana pada triwulan pertama, periode Januari hingga Maret, realisasi investasi yang telah dicapai sebesar Rp10,45 triliun atau sebesar 14,20 persen dari target Rencana Pendek Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Pakar Hukum Pertambangan sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng mengamati kiprah presiden Jokowi dalam memacuh investasi tidak berjalan efekti.

Mekipun pemerintah telah melakukan deregulasi sebanyak 13 paket ekonomi, lalu jauh daripada itu Presiden Jokowi telah berkampanye dimana-mana untuk mendatangkan investor namun faktanya tidak banyak investor yang berminat utuk datang ke Indonesia.

“Jokowi sudah mengeluarkan 13 paket deregulasi, sampai berpidato-pidato keluar negeri, itu sebenarnya tidak perlu kalau pemerintah memberikan contoh saja dengan memberikan jaminan fiskal pada investor yang ada,” kata dia di Jalarta, Senin (8/5).

Lalu, dia mencontoh untuk pertambangan Freeport yang sudah beraktifitas 50 tahun di Indonesia. Selama itu selalu terusik dan tidak mendapat kepastian karena kebijakan fiskal pemerintah selalu berubah-ubah dan tidak memberikan kepastian.

“Freeport yang telah berada 50 tahun di Indonesia, harusnya dijadikan contoh untuk menunjukkan kualitas kepastian berinvestasi. Tapi faktanya tidak demikian. Yang lain jadi berpikir, Freeport saja sudah 50 tahun tidak dihargai, bagaimana jika yang baru mau investasi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka