Dari kiri ke kanan, Manajer Kampanye Walhi, Zenzi Suhadi, Anggot DPD RI dari Riau, Abdul Gafar Usman, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, Moderator, Pangeran Ahmad Nurdin, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK dan Rasio Ridho Sani menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/10/2015). Diskusi tersebut mengangkat tema Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat.

Bandung, Aktual.com-Wakil Ketua Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap ketahanan pangan nasional bisa berkembang dengan baik. Sehingga hal itu dapat mewujudkan kestabilan harga pangan di tanah air. Pernyataan itu dikatakan Herman Khaeron disela-sela gelar Doktor yang mengambil thema” Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Ketahanan Pangan Nasional” di Kampus Universita Padjajaran Bandung, Kamis (21/7).

“Secara ekonomi politik mewujudkan model diversifikasi pangan demokratis berbasis komunitas dan kelanjutan. Dan juga membutuhkan kebijakan berupa peraturan nasional dan daerah. Tentunya semua itu berkaitan dengan anngaran operasional, pelatihan, generasi pelaku agrisisnis, pangan, penampingan oleh SDM profesional,” tegas Herman.

Atas dasar itu pula Herman mendorong pemerintah Jokowi-JK segera mengambil kebijakan diversifikasi pangan secara spesifik terhadap komoditas sumber daya lokal. Menurutnya cara itu guna mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.

“Dari hasil penelitian, kinerja diversifikasi pangan terkategori kuat atau baik apabila pola produksi, nilai konsumsi, dan pola distribusi optimal. Saat ini pola konsumsi masyarakat tergolong beragam, baik pangan sumber karbohidrat maupun protein sebesar 68,89%,” tegas politisi Partai Demokrat asal Cirebon ini.

Bahkan kata pengurus harian DPP Partai Demokrat konsumsi pangan yang tinggi ternyata belum mencerminkan diversifikasi pangan. Selain itu pola produksi dan pola distribusi pangan masyarakat pun belum mendukung diversifikasi pangan.

“Bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait masalah pangan masih berputar pada peningkatan produksi yang penerapannya secara parsial. Pemerintah belum memiliki strategi diversifikasi pangan yang terintegrasi. Dan anggaran pun masih terfokus pada padi, jagung, dan kedelai,” kata Herman kembali.

Disisi lain bahwa konsumsi pangan masyarakat masih bergantung pada beras. Sedangkan konsumsi pangan alternatif, seperti pangan hewani, ikan, umbi-umbian, sayur dan buah-buahan belum bisa dimaksimalkan.

“Jadinya perlu perubahan fundamental, berupa kebijakan spesifik berbasis sumber daya lokal,” tegasnya.

Sementara itu dalam sidang doktoralnya ini, mendapatkan predikat cumlaude. Tampak hadir dalam sidang tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulawain, Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon serta para petinggi jajaran Partai Demokrat seperti Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan; Ketua Komisi Pemenangan pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Jafar Hafsal serta anggota Komisi IV DPR RI.

Sementara itu mengenai gagasan Herman Khaeron, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun menyambut baik. “Saya pikir gagasan tersebut bagus dalam desertasinya,” kata Amran ditempat yang sama.

Namun menurutnya gagasan itu akan menemukan kendala dalam pelaksanaannya. “Salah satu utamanya cara pandang masyarakat terhadap makanan lokal selain beras,” jelasnya.

“Salah satunya contoh bilamana masyarakat mengkonsumsi jagung, ubi, tentunya anggapan bahwa kesejahteraannya rendah. Pastinua segi sosial dan budaya, menjadi permasalahan yang cukup menghambat dalam penerapan makanan lokal pengganti beras,” tegas Amran.

Namun, menurut Amran cara-cara dan gagasan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah erus mendorong untuk diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat. “Kita terus dorong, one day no rice. Tidak pernah berhenti,” tuturnya.

(Antara)

()