Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan target penerimaan negara dalam APBNP 2016 yang di patok pemerintah Jokowi saat ini yakni sebesar 1.734.500,9 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 5.3%.

Target penerimaan negara yang dipatok pemerintah tersebut dirasa kurang realistis jika melihat pada beberapa hal.

“Pertama, soal Lalu Lintas Devisa. Jika Bank Indonesia (BI) tak memperhatikan dengan serius hal tersebut maka dalam keadaan tertentu bisa alami krisis,” ujar Heri di Jakarta, Jumat (17/6).

Selain itu, lanjut dia, modal masuk kedalam negeri atau Capital inflows pengelolaannya atau managementnya masih dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan presiden selaku pengambil keputusannya. Seharusnya, kata Heri, dikoordinasikan secara sinergi dengan Bank Indonesia (BI) terutama terkait pengawasan moneter dan otoritas sistem pembayaran.

“Harus ada sesuatu yang mengikat, agar terkontrol,” kata anggota dewan dari F-Gerindra ini.

Menurutnya, paling tidak pemerintah mesti memiliki alternatif lain untuk mencapai target penerimaan negara. Misalnya, pemerintah bisa menggunakan dari dana repatriasi (jika jadi disetujui) atau bisa juga melakukan Amandemen UU LLD.

Kedua, sambung Heri, yakni bagaimana penerimaan negara khususnya fiskal bisa tercapai.

“Coba lihat berapa defisit APBN kita jika dibandingkan dengan cadangan devisa kita? Jika instrumen seperti regulasi atas hal tersebut tidak sinergi dan digenjot, maka sulit target penerimaan negara tercapai,” ungkap Heri.

Ia memperkirakan defisit fiskal lebih buruk daripada target. Sebab, saat ini Goverment Expenditure banyak digunakan untuk infrastruktur yang di-handle oleh BUMN dan cenderung tidak mendorong sektor konsumsi/riil, banyak kepada padat modalnya.

“Hal ini tentunya semakin menurunkan daya beli masyarakat di sektor konsumsi/riil dan kondisi saat ini semakin tertekan,” jelasnya.

 

Laporan: Nailin

()