Dalam surat itu disebutkan nama-nama sejumlah perusahaaan yang terkait dalam kasus ini termasuk PT Bank Pan Indonesia yang merupakan nama perseroan dari Panin Bank.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah membebastugaskan pejabat pajak yang tersangkut kasus suap terkait pajak yang ditangani KPK. Namun, Sri Mulyani belum menyebut secara rinci nama pejabat pajak tersebut.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) sendiri telah membenarkan telah mencegah enam orang ke luar negeri atas permintaan KPK. Dua diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dua ASN itu berinisial APA dan DR. Sementara itu empat orang lainnya adalah VL, RAR, AIM dan AS. Mereka dicegah karena alasan korupsi.
“Dua orang ASN atas nama inisial APA dan DR, serta 4 orang lainnya yaitu VL, RAR, AIM dan AS, dicegah karena alasan korupsi. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021,” kata Kabag Humas dan Umum Dirjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dalam keterangan resmi Kamis (4/3/2021).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengakui pihaknya sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak walaupun belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai kasus tersebut dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Zaenal Arifin
