Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) didampingi Wakil Ketua Laode M Syarif bersiap memberikan keterangan media tentang revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (3/2). Mereka menyatakan 90 persen dari isi draf revisi RUU KPK melemahkan kewenangan dan kekuatan KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/16

Jakarta, Aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sumbangan wajib sebesar Rp1 miliar kepada celon ketua umum Partai Golkar adalah bentuk dari politik uang.

“Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp1 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief, melalui pesan singkat, Selasa (5/3).

Menurut mantan rektor Universitas Hasannudin, Makassar ini panitian Munas Parti Golkar tidak mematok sumbangan berupa uang untuk caketum.

“Seharusnya ide-ide brilian yang disumbang bukan uang yang Rp1 miliar per calon,” tegasnya.

Ia meminta pimpinan Golkar untuk merubah cara berpikir untuk menghasilkan pimpinan partai yang baik.

“Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil KPK Saut Situmorang berharap agar Partai Golkar mengedepankan transparansi dalam menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas).

‪Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sendiri bakal digelar pada 23 Mei 2016 mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Diperkirakan, pesta demokrasi itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 47 miliar.‬

Dalam rapat Pleno DPP Partai Golkar diputuskan bahwa setiap calon Ketua Umum akan dibebankan setoran sebesar Rp 1 miliar.

()