Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) didampingi Ketua BPK Hari Azhar Azis (kiri) membacakan kesimpulan dari pertemuan antara Pimpinan KPK dan BPK terkait hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/16). Dalam pertemuan pimpinan kedua lembaga tersebut menghasilkan kesepakatan untuk saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./ama/16

Bandung, Aktual.com- Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah pimpinan Agus Rahardjo dinilai belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Meskipun serangkain oprasi tangkap tangan dilakukan oleh lembaga anti-rasuah ini. Salah satunya pengungkapan kasus suap panitera yang menangani kasus pelecehan seksual penyanyi Saipul Jamil.

Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin capai itu tidak terlalu menggembirakan. Pasalnya pada kasus yang menjadi perhatian publik KPK justru tumpul.

“Saya tidak ingin mengecilkan kasus ini meski dari publikasi luar biasa. Tapi apakah tidak ada kasus lain yang lebih besar dari kasus ini, yang menjadi kasus menjadi sorotan pulik seperti reklamasi, sumber waras, dan lainnya,” ujarnya dalam diskusi di Amartapura Ballroom Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (27/6).

Menurut mantan anggota Komisi III DPR RI ini prestasi KPK saat ini tidak sebanding dengan periode sebelumnya. Didi menyebut pada periode Abraham Samad KPK dapat mengungkap kasus-kasus besar.

“Jangan hanya mencari sensasi saja walau perlu, tapi kalau sensani itu menembus ke kasus besar itu baru KPK yang harus dijaga dan didukung,” ujar Didi.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Kepala Departemen Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, DR Indra Perwira juga mengamini pandangan Didi. Idra menyebut KPK saat ini tengah terseret dalam politisasi perkara.

“Ini yang menjadi tidak sehat. KPK jadi politisi BPK jadi politisi. Ini kan aneh sebetulnya mereka lembaga apa kok digiring menjadi lembaga politik. KPK harus kembali ke jalannya menjadi lembaga penegakan hukum. Maka gunakan kebijakan dalam penegakan hukum bukan kebijakan dalam pengertian politik,” ujar Indra.

()