Manado, Aktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara memperkuat koordinasi dengan para pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tanggal 27 November 2024.
“KPU Sulut penting membangun dan memperkuat koordinasi di lingkup KPU provinsi maupun kabupaten dan kota, serta membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi, jajaran Forkopimda Sulut,” kata Ketua KPU Sulut Kenly Poluan di Manado, Senin (10/6).
Menurut Kenly, menyelenggarakan pilkada bukan pengalaman pertama bagi KPU Sulut, hanya saja untuk suksesnya penyelenggaraan tersebut membutuhkan dukungan para pihak terkait.
“Secara prosedur kami yakin KPU se- Sulut bisa menyelenggarakan Pilkada dengan baik,” ujarnya.
Hanya saja menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menyelenggarakan pilkada yang lebih substansial, KPU Sulut secara bersama-sama menyampaikan semua kebijakan yang normatif dalam undang-undang pilkada dan peraturan KPU kepada pemilih.
“Harapannya pada pilkada nanti mereka bisa jadi pemilih yang cerdas dan rasional agar partisipasi pemilih kita tidak hanya meningkat secara partisipatif, tetapi juga meningkat dalam kualitas memilih. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya menambahkan,
Dia berharap, pemerintah provinsi dan jajaran Forkopimda semakin menguatkan kerja-kerja KPU Sulut, apalagi saat ini tengah melaksanakan beberapa tahapan sekaligus pemutakhiran data pemilih, verifikasi calon perseorangan , perekrutan pantarlih dan kegiatan teknis dalam persiapan logistik pilkada.
Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel mengatakan, partisipasi para pemangku kepentingan adalah wujud konsistensi tekad untuk bersama-sama mewujudkan pilkada yang demokratis, aman dan damai di masa mendatang.
“Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu memperkuat konsolidasi dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan, serta pendidikan pemilih menjadi faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih,” ujarnya.
Steve juga mengajak aparat keamanan TNI maupun Polri bersinergi menjaga kondusifitas wilayah, mengantisipasi potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
“Tak kalah pentingnya saya mengingatkan kepada seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan netralitasnya dalam setiap tahapan pilkada, serta perlu pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran selama pilkada,” katanya menegaskan.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Sandi Setyawan
