terkait pengurusan izin proyek Meikarta, hunian masa depan. Uang yang telah diterima sebesar Rp7 miliar diduga diserahkan melalui kepala dinas.
Sementara perizinan yang tengah diurus Lippo Group di antaranya pada Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas PM-PPT Kabupaten Bekasi.
Perizinan Meikarta di sejumlah dinas Pemkab Bekasi itu meliputi rekomendasi AMDAL, penanggulangan kebakaran, banjir, lahan tempat sampah, hingga lahan makam. Banyaknya perizinan yang diurus lantaran megaproyek tersebut cukup kompleks dengan rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis ini berdiri. Lippo Group berkomitmen melakukan serah terima kunci apartemen kepada konsumen Meikarta sebelum akhir 2018.
Pada transaksi suap ini sejumlah kode berhasil diidentifikasi KPK antara lain, Melvin, Tina Toon, Windu, Penyanyi dan Susi. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin juga mendapat kode sebagai julukannya.
“Sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Laode.
Namun demikian KPK belum menyebutkan detail siapa saja pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta yang dijuluki dengan sandi-sandi tersebut. Sejauh ini baru diketahui, julukan untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin adalah Susi.
“Kami menemukan kode baru dalam proses pengurusan izin Meikarta tersebut, yaitu: Babe. Tentu akan ditelusuri lebih lanjut, kode itu mengarah pada siapa dan peranannya apa,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.
Febri menjelaskan penggunaan kode suap dalam kasus ini bertujuan untuk menyamarkan pembicaraan mengenai proyek dan menyembunyikan identitas asli pelaku. Namun, menurut dia KPK tak mudah dikelabui. “Kami punya pengalaman panjang menangani banyak kasus korupsi yang memakai kata sandi,” ujarnya.
Sementara itu untuk pengembangan penyidikan, pada Rabu, 17 Oktober 2018, KPK ikut menggeledah kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten dan Kantor Bupati Bekasi.
Selain itu, KPK pun berencana akan memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group.
“Pihak swasta, baik itu dari Lippo Group atau yang lainnya, jika dibutuhkan dalam penyidikan akan kami panggil, dan akan dilakukan pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Rabu 17 Oktober 2018.
Sementara pihak Lippo Grup sendiri melalui kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Denny Indrayana, korporasi menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap setiap praktik korupsi. PT MSU sendiri merupakan anak usaha dari Lippo Group.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
