Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Dalam aksinya KAMMI mendesak agar Pemerintah agar tidak memperpanjang kontrak karya Freeport pada tahun 2021 dan melakukan Nasionalisasi Freeport.

Jakarta, Aktual.com – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) mengecam tindak kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi mahasiswa di depan Istana Negara, Rabu (24/5) malam.

Aksi dimaksud digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dimana mereka menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kasus korupsi Transjakarta, reklamasi Teluk Jakarta, Simpang Susun Semanggi, skandal BLBI hingga kasus e-KTP.

“Kami mengutuk dan mengecam keras atas kekerasan yang terjadi pada mahasiswa yang berunjuk rasa malam ini (24/5) di depan Istana Negara,” tegas Ketum DPP SEMMI, Mochammad Azizi Rois, dalam keterangannya, Kamis (25/5) pagi.

Sikap represif aparat kepolisian, menurutnya harus diusut tuntas dan mahasiswa yang telah ditangkap harus segera kembali dibebaskan.

Kedua, respon ketidakadilan aparat kepolisian terhadap unjuk rasa mahasiswa ini dinilai telah menghantam dan menyakiti masyarakat luas. Sebab aparat begitu keras menyeret dan membabi buta membubarkan massa aksi mahasiswa.

“Mereka bilang sesuai ketentuan aksi hanya sampai pukul 18.00 WIB, sedangkan pengunjuk rasa lilin dari Ahokers dibiarkan unjuk rasa sampai pagi,” ucap Rois.

Terakhir, DPP SEMMI mendesak pemerintah menuntaskan kasus-kasus hukum raksasa yang membelenggu bangsa ini. Terutama kasus Sumber Waras, Korupsi Bus Transjakarta, Reklamasi Teluk Jakarta, Simpang Susun Semanggi, BLBI, E-KTP dan sebagainya yang sungguh sangat merugikan negara.

()