DPD: Kasus Perampasan Sudah Sangat Mengkhawatirkan
Wakil Ketua Komite I, Fahira Idris saat memimpin audiensi dengan FKMTI memaparkan bahwa saat ini banyak terjadi permasalahan perampasan hak atas tanah di Indonesia. Menurut Senator DKI permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan.
“Lemahnya penegakan dan sistem pencegahan dari pemerintah terhadap sistem permasalahan tanah ini mengakibatkan praktek mafia tanah semakin berani. Saya minta FKMTI mengumpulkan semua bukti perampasan hak atas tanah, dibukukan, nanti kami akan bentuk tim analisis, dan setelah kami analisis akan kami lanjutkan dengan memanggil Kementerian Agraria, Kepolisian dan Stakeholder terkait untuk mencari solusi bagi korban,” jelas Fahira.
Senator asal Dapil Lampung, Andi Surya juga mengaku prihatin atas banyaknya persengketaan tanah atau bahkan bisa dibilang perampasan terhadap hak-hak yang harusnya dihormati oleh hukum negara dan komponen pemerintahan.
“Ini luar biasa kasus yang terjadi di negera kita, padahal Undang-Undang Pokok Agraria jelas bahwa kedudukan SHM ini kuat dalam sisi hukum. Ini sama juga mencederai keadilan masyarakat, jika hukum tidak mampu memihak maka jalan lain yang ditempuh adalah lewat jalur politik, untuk memberi efek tekanan kepada praktik mafia tanah ini,” tegas Andi.
Tak Hanya Rakyat, Anggota DPD RI Juga Ada yang Jadi Korban Mafia Tanah
Masalah perampasan hak atas tanah sejatinya memang sangat masif terjadi di seluruh Indonesia. Tidak hanya rakyat biasa yang menjadi korban perampasan, bahkan Anggota DPD RI dari Dapil DIY, Hafidh Asrom juga mengaku dirinya adalah korban perampasan tanah.
“Di Jogja ada, dan termasuk saya juga adalah korban. Jadi jangan heran Bapak-Ibu, kami (saya) di Parlemen DPD ini sudah 3 periode jadi korban juga di Jogja,” ujarnya saat di ruang rapat.
Dia pun meminta para korban mafia tanah, agar jangan pernah berhenti berjuang, karena untuk menyelesaikan perkara itu memang membutuhkan waktu yang lama.
“Saya yakin tanah saya itu suatu saat akan kembali, karena jika dijual pun oleh mereka tidak akan ada yang beli. Dan sampai sekarang tanah itu jadi lahan kosong,” tambahnya.
DPD Usul Perlu Ada Lembaga Baru Berantas Mafia Tanah
halaman berikutnya…
