Situasi Global memasuki babak baru yang sangat mengkawatirkan, setelah serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam tiga fasilitas nuklir strategis Iran, muncul laporan bahwa dewan keamanan Rusia bersama enam sekutunya tengah mempersiapkan respon militer yang belum pernah terjadi sebelum nya, setelah menteri luar negeri Iran bertemu presiden Putin di Rusia, menurut para analis militer Rusia bersama China Tiongkok, Korea Utara, Belarus, siap menyediakan dukungan militer penuh kepada Iran. Termasuk potensi paling buruk.
Dmitri Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menyebut dalam kanal resmi telegram akan membantu Iran dalam skala penuh. Hal ini bisa memicu perang global yang telah dikawatirkan banyak pihak, publik AS sendiri telah terjadi demo besar besaran menentang keterlibatsn AS dalam perang Israel melawan Iran, demikian juga Senat telah terbelah jadi dua suara penentang agresi AS terhadap Iran dianggap presiden Trump telah melakukan tindakan Inkontitusional tanpa persetujuan senat.
Melihat situasi terkini Rusia, China, AS adalah merupakan anggota tetap dewan keamanan PBB, Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa sendiri tidak bisa berbuat banyak, bahkan melakukan sidang mengutuk serangan terhadap negara lain dalam hal ini Iran juga tidak dilakukan, akan kah kapasitas dan relevansi dari mandat yang telah diberikan PBB masih bisa dipertahankan dalam situasi sekarang ini yang tidak punya gigi untuk menghentikan tindakan tersebut?
Kedudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih relevan dalam situasi konflik antara negara-negara, termasuk potensi perang global. Namun, efektivitas PBB dalam mencegah atau menyelesaikan konflik sering dipertanyakan.
Dalam kasus serangan AS terhadap Iran, PBB telah menyatakan kekhawatirannya terkait eskalasi konflik. Ini menunjukkan bahwa PBB masih berperan dalam mengawasi dan merespons situasi konflik global.
Tantangan yang dihadapi PBB:
– Keterbatasan wewenang: PBB memiliki wewenang terbatas dalam mengambil tindakan tegas terhadap negara-negara anggota yang melanggar hukum internasional.
– Perbedaan kepentingan: Negara-negara anggota PBB memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit mencapai kesepakatan dalam menanggapi konflik.
– Efektivitas resolusi: Resolusi PBB sering tidak diimplementasikan atau diabaikan oleh negara-negara anggota.
Peran PBB dalam mencegah perang global:
– Diplomasi: PBB dapat memfasilitasi dialog dan diplomasi antara negara-negara yang berkonflik.
– Pengawasan: PBB dapat memantau situasi konflik dan memberikan peringatan dini untuk mencegah eskalasi.
– Pembangunan perdamaian: PBB dapat membantu membangun perdamaian dan stabilitas di negara-negara yang terkena konflik.
Dalam situasi serangan AS terhadap Iran, PBB dapat berperan dalam mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan dialog antara negara-negara yang terlibat. Namun, efektivitas PBB sangat tergantung pada kerja sama dan komitmen negara-negara anggotanya.
PBB terbentuk pada 24 Oktober 1945, setelah Perang Dunia II, untuk mendorong kerja sama internasional dan mencegah konflik serupa. Berikut adalah sekilas tentang sejarah pembentukannya:
Latar Belakang
Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu PBB, dianggap gagal mencegah Perang Dunia II. Untuk itu, negara-negara Sekutu ingin menciptakan organisasi internasional yang lebih efektif untuk menjaga perdamaian dunia.
Piagam PBB
Piagam PBB disusun dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, setelah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB: AS, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Republik Tiongkok.
Tujuan Utama PBB
– Menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
– Memajukan hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia.
– Membina kerja sama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
– Menjadi pusat penyelarasan tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
Struktur PBB
PBB memiliki beberapa badan utama, yaitu:
– Majelis Umum: majelis permusyawaratan utama PBB.
– Dewan Keamanan: dewan yang membuat resolusi mengikat mengenai perdamaian dan keamanan.
– Dewan Ekonomi dan Sosial: dewan yang mendorong kerja sama ekonomi dan sosial internasional.
– Sekretariat: badan yang menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan PBB.
– Mahkamah Internasional: badan yudisial utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.
Yang jadi pertanyaan kritis kita saat ini, apa yang bisa dilakukan PBB ?
PBB menghadapi beberapa kesulitan dalam menyelesaikan konflik antarnegara, termasuk:
1. Keterbatasan wewenang: PBB tidak memiliki kekuatan militer sendiri dan bergantung pada kerja sama negara-negara anggotanya.
2. Perbedaan kepentingan: Negara-negara anggota PBB memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit mencapai kesepakatan.
3. Veto Dewan Keamanan: Anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Perancis, dan Inggris) dapat memveto resolusi, sehingga menghambat tindakan efektif.
4. Kompleksitas konflik: Konflik modern sering melibatkan aktor non-negara, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.
5. Keterlibatan aktor luar: Negara-negara besar sering memiliki kepentingan sendiri dalam konflik, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas resolusi PBB.
Mungkin paradigma sudah mulai bergeser dan terjadi perubahan zaman, yang mengarah pada tata kelola dunia baru, dan harus berani melakukan reformasi terhadap Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa, termasuk hak Veto yang dimiliki oleh Anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan atau menambah anggota baru Dewan Keamanan secara tetap seperti Indonesia, dan Brasil serta Afrika selatan yang mewakili wilayah belahan dunia.
PBB terus berusaha meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik, termasuk melalui reformasi dan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, hal ini belum lah cukup untuk mengatasi konflik antar negara saat ini, lebih lebih dominasi Amerika Serikat.
Oleh : Agus Widjajanto, Praktisi hukum dan pemerhati sosial budaya , politik dan hukum tinggal di Jakarta
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
