Jakarta, Aktual.com – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PP Tbk menyetujui penghapusan status Persero menjadi Non-Persero. Keputusan pemegang saham ini seiring dengan rencana Kementerian BUMN yang akan membentuk Holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

Nantinya, holding tersebut akan berada  di bawah kendali Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Menurut Direktur Utama PTPP, Lukman Hidayat, PTPP akan bergabung dan bersinergi dengan sejumlah BUMN lain dalam Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Amarta Karya, PT Bina Karya dan PT Indah Karya.

“Holding ini akan memperkuat posisi Perseroan dalam rangka penciptaan nilai tambah dan optimalisasi pengembangan bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, pemerintah maupun BUMN anggota holding,” ujar dia, di Jakarta, Rabu (30/1).

Rencananya, pada holding BUMN ini sebanyak 51 persen Saham Seri B milik pemerintah dialihkan sebagai penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perum Perumnas, sedangkan Saham Seri A tetap dimiliki pemerintah.

Lebih lanjut Lukman menyebutkan, pembentukan holding BUMN tersebut akan meningkatkan kapasitas pendanaan, belanja modal (capex), pendapatan, eflsiensi biaya dan peningkatan Iaba maupun ekuitas.

Selain itu, jelas dia, sinerginya BUMN-BUMN sektor perumahan juga akan meningkatkan kemampuan bisnis antar Iini usaha, sehingga lebih eflsien dan tercipta kondisi finansial yang sehat, sekaligus memperbesar peluang ketersediaan landbank bagi program pembangunan perumahan untuk mengatasi backlog perumahan.

“Nantinya, holding BUMN sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ini ditargetkan dapat menjadi champion city developer,” kata dia.

Dia menambahkan, holding tersebut memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, antara lain dalam pemenuhan kebutuhan hunian nasional dengan pola pembiayaan yang beragam.

“Intinya tujuan utama dari pembentukan holding BUMN ini adalah mensinergikan sejumlah keunggulan, sehingga terbentuk BUMN yang besar, kuat dan efisien yang mempunyai daya saing kuat dalam berhadapan dengan dominasi swasta nasional dan asing,” pungkas dia.

(Zaenal Arifin)