Kiri-kanan ; Dir LSO Hukum PP KAMMI Irawan Malebra, PWYP Indonesia Meliana Lumbatoruan, Dewan Pembina Serikat Pekerja SKK Migas Elan Biantoro, Dir LSO Energi PP KAMMI Barri Pratama saat menjadi pembicara diskusi Migas di Jakarta, Kamis (26/10/2017). Diskusi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI ) dalam tema " Mengentaskan Revisi Undang-Undang Migas Untuk Kesejahteraan Masyarakat". AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, sebenarnya jauh berbeda cara SBY menghadapi Pilpres 2009 dengan Jokowi menghadapi Pilpres 2019. Perbedaan tersebut terletak pada keyakinan memilih pasangan kandidat dalam pertarungan. Kala itu SBY cukup yakin tak tergoyahkan dengan memilih Boediono menjadi pasangannya meski petinggi-petinggi Parpol “mencak-mencak”, sedangkan Jokowi?

Setidaknya hingga detik ini Jokowi dan dedengkotnya masih utak atik siapa nama yang tepat menjadi pasangan jadi nantinya. Jokowi-Ma’ruf Amin; Jokowi-TGB; Jokowi-Moeldoko; Jokowi-SMI; Jokowi-Mahfud; Jokowi-Airlangga; Jokowi-Cak Imin; Jokowi-SAS; Jokowi-Puan; dan dua pola terakhir coba kita tulis Jokowi-AHY; dan Jokowi-JK. Pola obral-obral tersebut memang cukup menguntungkan, selain meredam laju konflik dalam Koalisi Rendang, mengerek suara potensial dari masing-masing kandidat, juga menunjukkan kekuatan Jokowi dengan banyaknya kandidat Cawapres.

Sayangnya jika dilihat dari sisi lain, hal tersebut justru menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada. Setidaknya seperti dijelaskan sebelumnya tampak Jokowi tidak PD, ditambah keberadaan koalisi yang rentan pecah jika tidak di-manage hingga detik terakhir pendaftaran bisa-bisa Jokowi sendiri yang tidak akan dapat tiket.

Faktor terus tergerusnya elektabilitas dan acceptabilitas Jokowi selain kinerja yang kurang prestatif, tidak lain dikarenakan baju kotak-kotak yang terus menempel sejak berpasangan dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2012. Ujungnya ketika Ahok terjerembab dalam permasalahan Al Maidah, karakter kuat yang melekat pada Ahok adalah Jokowi. Gelombang 212 terus menggelinding, disusul dengan tagar #2019GantiPresiden seakan-akan menjadi pukulan bertubi-tubi.

Kini, Jokowi tidak bisa sembarangan memilih Cawapres. Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan pasangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 haruslah seorang muslim.

“Saya selalu konsisten bahwa konteks 5 tahun ke depan pendamping Pak Jokowi harus seorang tokoh muslim. Muslim seperti apa? Muslim yang diterima oleh semua pihak kalau bisa, atau sebagian besar pihak yang kemudian bisa diharapkan mengayomi semuanya,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin, 23 Juli, usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Keberadaan tokoh muslim yang berwibawa sebagai calon Wakil Presiden pendamping Jokowi, menurut dia, dibutuhkan supaya pemerintahan cukup stabil.

“Itu bisa bermacam-macam kan, bisa Pak Ma’ruf Amin, Pak Said Aqil Sirodj, Pak Jusuf Kalla sendiri, ya, macam-macamlah, tinggal sekarang bagaimana prinsip-prinsip itu disesuaikan dengan konteks-konteks dimensi yang lain,” kata J. Kristiadi.

Jika merunut pernyataan J. Kristiadi maka pilih saja pola yang sesuai untuk diambil Jokowi dan tinggal dilihat siapa yang menarik massa paling banyak. Namun jika boleh beri pendapat dan masukan untuk Pak Presiden Jokowi, pilihan Ma’ruf Amin sepertinya akan membawa 100% pemilih Indonesia memilih Jokowi tanpa terpecah-pecah.

Oleh: Barri Pratama (Wakil Ketua Umum PP KAMMI 2017-2019)

(Dadangsah Dapunta)