Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (24/5/18). Mendagri berharap Pilkada Serentak 2018 berjalan lancar. Pasalnya, Mendagri khawatir kelancaran pilkada terganggu dengan suasana pertarungan Pilpres 2019 yang sudah terasa sejak saat ini. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa masalah pencurian data penduduk bisa dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan media sosial, dan kembali menegaskan keamanan data yang digunakan lembaga keuangan swasta yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Ada saja oknum-oknum yang lewat medsos, lewat google dan sebagainya. Google saja kemarin baru kena denda sekian,” ujar Tjahjo ketika ditemui dalam acara Kementerian PAN-RB, di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Menurut Tjahjo, masalah pencurian data penduduk harus diserahkan kepada polisi karena sudah menyangkut tindakan kriminal.

Kemendagri sebelumnya lewat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kerja sama dengan ribuan lembaga keuangan dan pembiayaan swasta, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data.

Namun, Tjahjo dalam kesempatan tersebut kembali menegaskan bahwa kerja sama Kemendagri dengan lembaga keuangan swasta dilakukan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau di internal kami, MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK. Jadi clear, dengan perbankan BPR, asuransi kemudian lembaga-lembaga finansial itu clear, semua terdata dengan baik,” ujar Tjahjo.

(Abdul Hamid)
1
2