Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024). Foto: Humas Kemendagri

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan dan jasa harus tetap menjadi atensi menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Meskipun angka inflasi secara nasional pada Januari 2024 tercatat terkendali sebesar 2,57 persen, situasi di berbagai daerah masih beragam.

“Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi berimbas kepada kenaikan permintaan atau demand atau tidak, karena sangat berpengaruh kecukupan suplai” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/2).

Pemerintah memiliki target inflasi sebesar 2,5 persen untuk tahun 2024, dengan angka tertinggi di 3,5 persen dan terendah di 1,5 persen. Tito menyambut baik upaya pengendalian inflasi yang terus dilakukan dari bulan ke bulan.

Pergerakan inflasi dari Desember 2023 ke Januari 2024 menunjukkan penurunan dari 0,41 persen menjadi 0,04 persen.

“Dan itu persis seperti prediksi kita itu (inflasi Desember 2024) lebih didorong oleh adanya event besar, libur besar, acara besar, Natal dan Tahun Baru, yang cukup panjang liburnya, sehingga terimbas kepada sektor transportasi terjadi kenaikan,” ujarnya.

Meskipun demikian, Tito menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya mengacu pada angka nasional. Sebab, kondisi itu belum tentu menggambarkan pengendalian inflasi di masing-masing daerah lantaran angkanya masih bervariasi.

Ada daerah yang mengalami inflasi di bawah rata-rata nasional, namun ada juga yang masih di atasnya.

“Jadi tolonglah untuk daerah-daerah yang masih tinggi di atas nasional untuk bekerja mencari penyebabnya kenaikan itu dan kemudian membuat solusi, koordinasi dengan pihak terkait, dan untuk yang sudah bisa mengendalikan kami sampaikan penghargaan yang tinggi,” ucap Tito.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mencatat beberapa komoditas yang masih menjadi penyumbang inflasi utama, seperti beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir.

Oleh karena itu, semua pihak termasuk pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memperhatikan perkembangan harga komoditas tersebut. Setelah pemungutan suara Pemilu selesai, rencananya akan diadakan rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas tersebut.

“Namun kita berharap juga tentu daerah juga silakan berkreasi berkreatif untuk mengendalikan daerah masing-masing komoditas yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat lainnya, tolong dikendalikan betul,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Sandi Setyawan