Jatinangor, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti wajib militer dan pendidikan militer selama beberapa bulan sebelum nantinya terjun ke tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Usai memberikan Ceramah Umum bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (16/12), Tjahjo menyatakan usulan itu akan dibicarakan lagi dengan Panglima TNI.

“Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan Praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan,” katanya.

Selain usulan wajib militer dan pendidikan militer bagi lulusan IPDN, Tjahjo juga mengusulkan nantinya praja yang dinyatakan lulus mendapatkan pangkat letnan dua. Ia berharap usulan itu nantinya ditindaklanjuti dengan membicarakan teknis pelaksanaannya. Apalagi, secara prinsip Panglima TNI setuju dengan usulannya.

“Prinsip Panglima TNI setuju kerja sama, tinggal proses resminya,” jelas Tjahjo.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, lulusan IPDN yang mengikuti wajib militer nantinya bisa dimasukkan dalam pasukan cadangan atau wajib bela negara. Meski diakuinya secara teknis, kerjasama dengan TNI itu membutuhkan pembicaraan secara mendalam dan berkelanjutan.

“Prosesnya (koordinasi) setidaknya setahun, terkait kurikulum TNI sudah ada tinggal anggaran saja,” demikian Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan sejak tahun 2015, IPDN telah bekerjasama dengan Akademi Kepolisian, Akademi Militer, dan kunjungan taruna sebelum selesai belajar. Rencananya, pada awal tahun depan Kemendagri akan mengundang beberapa kementerian koordinator dan Kapolri ke IPDN Jatinangor untuk menambah wawasan praja.

(Soemitro)

()

(Arbie Marwan)