Jakarta, Aktual.com – Kondisi pertambangan nikel di Indonesia dirasa sedang tidak menggairahkan oleh kalangan pengusaha nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi peralihan aset nasional kepada investor China melalui aksi akuisisi seiring maraknya pembagunan smelter yang dilakukan oleh pengusaha China.

Namun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menepis akan kekhawatiran tersebut. Menurutnya pemerintah Indonesia akan mengontrol dan mempunyai rambu-rambu agar penguasaan pertambangan tetap didominasi oleh pengusaha nasional.

“Nggak bisa dong, kita akan kontrol, kita tahu rambu-rambunya jangan sampai dikuasai asing,” kata Luhut di Kantornya, Selasa (18/10).

Jika ditinjau dari perkembangan permintaan produk pertambangan, kekhawatiran kalangan pengusaha nasional tersebut mempunyai alasan yang kuat.

Sejak Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor hasil galian tambang pada tahun 2014, kebutuhan pemenuhan permintaan biji nikel China beralih kepada negara Filipina menggantikan posisi Indonesia, walaupun ternyata kualitas biji nikel Filipina jauh di bawah Indonesia.

Namun pada Mei 2016 ini, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte melakukan kebijakan penutupan pertambangan yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Oleh karenanya China mengalami goncangan untuk menutupi permintaan biji nikel.

Kemudian hal ini menjadi alasan bahwa ternyata pembangunan smelter di Indonesia didominasi oleh Investor China. Sehingga dengan kondisi pertambangan nasional yang belum menggairahkan, sangat wajar jika pengusaha nasional melihat ada upaya penguasaan pertambangan di Indonesia oleh China melalui akuisisi, kemudian menjadi satu paket dengan keberadaan smelter yang telah dibangun oleh Investor China.

Dadangsah

(Dadangsah Dapunta)

(Arbie Marwan)