Jakarta, Aktual.com – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ekonomi yang diusulkan Presiden AS terpilih Donald Trump pada masa kampanye, meniru beberapa kebijakan yang telah terlebih dahulu diterapkan di Indonesia.
“Kebijakan yang diambil Presiden (Joko Widodo) tentang infrastruktur, deregulasi ease of doing business, dan menarik likuiditas diikuti oleh Trump di AS” ujar Airlangga dalam “Indonesia Economic Outlook 2017” yang diselenggarakan Partai Golkar di Jakarta, Kamis (15/12).
Beberapa usulan kebijakan Trump yang dianggap mirip dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah Joko Widodo yakni menarik dolar kembali ke AS dengan menaikkan suku bunga, memberikan fasilitas kemudahan berbisnis dengan subsidi 50 juta dolar AS kepada perusahaan asing, dan amnesti pajak.
Selain AS, pemerintah India adalah negara yang juga ingin mengadopsi kebijakan Indonesia dalam penyediaan kartu jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Airlangga menuturkan bahwa pelaksanaan amnesti pajak Indonesia mendapat pujian dari pemerintah India yang sedang menghadapi persoalan serius yakni demonitesasi, dengan tujuan menarik likuiditas ke dalam negeri.
Pemerintah India mencoba menarik likuiditas dengan mengganti penggunaan uang kertas pecahan 500 dan 1.000 rupee, tetapi uang tersebut tidak langsung kembali ke bank sementara pencetakan uang baru tidak cukup cepat.
“Ini tentu berbeda dengan amnesti pajak yang berhasil memasukkan uang hampir Rp100 triliun,” kata Airlangga yang juga menjabat Ketua Koordinator bidang Perekonomian Partai Golkar.
Dengan berbagai arah kebijakan yang dianggap sudah tepat, Airlangga menilai tantangan Indonesia selanjutnya adalah membangun ekonomi secara lebih inklusif dengan melibatkan pelaku UMKM dan industri dalam negeri.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menyatakan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Jokowi-JK telah efektif memacu pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen dan meningkatkan daya saing.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai 5,1 persen pada 2017 merupakan salah satu yang tertinggi di dunia setelah China dan India.
“Kebijakan memperbaiki iklim investasi membuat indeks kemudahan berbisnis di Indonesia naik dari peringkat 106 menjadi 91. Bahkan Presiden menargetkan peringkatnya bisa menjadi 40 pada 2019,” kata Novanto.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Arbie Marwan
