Impor beras dan kedaulatan pangan. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menginginkan agar kebijakan pemerintah harus bisa memastikan agar pasokan beras aman hingga datangnya musim panen.

“Hal ini dikarenakan adanya musim paceklik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia,” kata Assyifa Szami Ilman, Kamis (25/10).

Menurut dia, musim paceklik dicemaskan akan berimbas pada mundurnya musim tanam padi di beberapa daerah di Indonesia, yang akhirnya akan menyebabkan mundurnya masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada Februari 2019.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana kekeringan saat ini sedang melanda 11 provinsi, 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. Sebagian besar daerah yang terkena merupakan sentra beras dan jagung, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya.

Untuk itu, Ilman menyatakan agar pemerintah harus bisa menjamin bahwa stok beras yang ada di Bulog masih mencukupi sehingga impor tidak perlu dilakukan hingga akhir tahun. Namun, pasokan yang ada juga harus mencukupi hingga datangnya musim panen dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi.

“Menimbang adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa stok beras yang ada di Gudang Bulog tak hanya harus mencukupi permintaan hingga akhir tahun namun juga mencukupi hingga masa panen mendatang. Menggunakan parameter harga untuk melihat jumlah pasokan beras sangat penting untuk membaca pergerakannya,” jelas Ilman.

Ia juga mengemukakan bahwa agar tetap menjaga harga beras stabil dan masih dalam jangkauan masyarakat, pemerintah perlu melakukan estimasi permintaan beras dengan baik. Apabila stok yang dimiliki Bulog sudah menipis ketika awal tahun dan mengancam kenaikan harga drastis hingga masa panen tiba, pertimbangan melakukan impor patut diperhitungkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid