Terpisah, Airlangga mengakui memang ada pertemuan di rumahnya beberapa hari, setelah Idrus dilantik menjadi Menteri Sosial pada 17 Januari 2018. Namun, Airlangga membantah pertemuan itu membahas proyek PLTU Riau-1, sekalipun kedapatan ada pihak lain diluar Golkar, yakni Johannes Kotjo dalam pertemuan itu.
“Pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (saya) dan fungsionaris partai lainnya (saudara Melchias Mekeng, saudara Idrus Marham, dan saudari Eni Saragih). Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun,” kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Rabu 26 September 2016
Ia pun mengklaim jika pertemuan itu tidak direncanakan sama sekali. “Beliau datang bersilaturahmi ke rumah saya, tetapi tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, Idrus Marham ternyata ditemani oleh Johannes Kotjo dan Eni Saragih,” kata Airlangga
Dia mengklaim, tidak pernah sekalipun memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar dan/atau melanggar hukum untuk kepentingan atau kegiatan Partai Golkar.
Airlangga mengungkapkan, rotasi posisi kader Partai Golkar di DPR termasuk penempatan Eni Maulani Saragih sebagai Wakil Ketua Komisi VII telah melalui pertimbangan yang matang. Rotasi tersebut juga bukan sebagai upaya Eni mencari dana dari hasil dugaan korupsi untuk kegiatan Partai Golkar.
“Pertimbangan bagi posisi di semua komisi semata-mata dilakukan berdasarkan unsur meritokratis (kemampuan dan prestasi) dengan mempertimbangkan juga keterwakilan gender,” kata Airlangga seraya ikut membantah dirinya terlibat langsung dalam proyek itu.
Airlangga sebelumnya juga sempat membantah habis-habisan adanya aliran suap PLTU Riau-1 yang mengalir ke munaslub. Namun belakang justru terdapat elite Partai Golkar yang mengembalikan uang Rp 700 juta ke penyidik KPK. Hal yang menurut KPK, membuktikan bahwa benar adanya aliran ke Golkar dari uang suap PLTU Riau-1.
“Soal uang karena itu sudah kembali sepenuhnya kita serahkan pada proses yang sudah berjalan,” kata Airlangga.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, melengkapi bahwa uang Rp700 juta yang telah dikembalikan ke KPK itu, dilakukan karena uang tersebut berasal dari sumber yang bermasalah.
“Jadi sekarang gini kalau misal tahu kalau dana tersebut berasal dari proyek yang dinilai bermasalah, tentu tidak akan kami terima,” ujar Ace di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu 26 September 2018.
Namun ia mengklaim, Golkar tidak mengetahui apabila dana yang digunakan untuk kegiatan partai itu merupakan uang suap. “Yang perlu saya tegaskan bahwa dalam proses mekanisme pelaporan keuangan, itu juga disepakati dilaporkan Ketua Penyelenggara, Ketua Organizing Committe (OC) dan Ketua Steering Committe (SC),” kata Ace.
Sementara Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung merasa khawatir dengan sengkarut kasus korupsi yang menimpa Golkar, terlebih sejumlah elite disebut-sebut ikut terlibat. Mantan Ketua Umum Golkar ini khawatir kasus suap PLTU Riau-1 bisa menggerus suara Golkar pada Pemilu 2019 mendatang.
“Karena tokoh-tokoh partai (Golkar) disebut terlibat dalam satu kasus yang mempunyai indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi,” kata Akbar kepada wartawan, Jakarta, Selasa 25 september 2018.
‘Nyanyian’ Eni Untuk Dirut Pertamina
Halaman berikutnya…
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
