Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/12). Pemerintah akan mengimpor 430 hingga 450 ribu ton beras pada Januari 2016 untuk menambah cadangan beras nasional menjadi 1,5 juta ton guna mengatasi kurangnya pasokan karena dampak el nino 2015 yang membuat musim tanam dan panen padi bergeser. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/15.

Jakarta, Aktual.com — Pernyataan Menteri Perekonomian Darmin Nasution yang menuding pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang mengakibatkan mandeknya hilirisasi sektor Minerba, menuai kritikan keras.

Kritik itu datang dari barisan sayap Partai Demokrat, Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD). Mereka secara tegas mendesak Menteri Darmin untuk meminta maaf atas ucapannya itu.

Bahkan, BKPD siap bertindak tegas jika anak buah Joko Widodo itu tidak melontarkan maaf.

“Kami akan bertindak tegas, jika Darmin Nasution tidak minta maaf” tegas Sekretaris Jenderal BKPD Bakti Karya Perjuangan Demokrat, Jackson Kumaat, di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurutnya, Darmin yang juga pernah menduduki jabatan Menteri di era SBY, seharusnya lebih memikirkan cara untuk bagaimana membuat kebijakan yang menstabilkan kondisi perekonomian.

Bukan malah sebaliknya, membuat kegaduhan dengan menjadikan SBY sebagai kambing hitam.

“Dia (Darmin) pernah menjadi bagian pemerintah 2004-2014, jangan kambinghitamkan pemerintah sebelumnya,” kata Jackson.

Diketahui, komentar Menteri Darmin yang ditujukan ke SBY itu dilontarkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa 16 Februari 2016.

Dia mengatakan, bahwa program hilirisasi yang ada saat ini sangat terlambat, karena dampak dari pemerintah sebelumnya, sehingga tidak mampu mengejar percepatan ekonomi.

“Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter,” ujar Darmin.

(Nebby)