Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 1026

BMKG Prakirakan Cuaca Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berawan-Hujan

Petugas BMKG menunjukkan pergerakan siklon 96S melalui layar monitor di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas IV Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (10/2/2025). ANTARA FOTO/Mega Tokan/sgd/Spt

Jakarta, Aktual.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan cuaca di mayoritas wilayah Indonesia berawan hingga hujan pada Selasa ini.

Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (11/2), Prakirawati BMKG Sentia Arianti memaparkan cuaca di Padang diprakirakan udara kabur, berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang, hujan ringan di Pangkal Pinang, serta hujan disertai petir di Medan.

“Masih di Pulau Sumatera, diperkirakan akan berawan di Kota Palembang, kemudian berawan tebal di Kota Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung,” katanya.

Di Pulau Jawa, Sentia menyebutkan hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, cuaca diprakirakan hujan ringan di Denpasar, Mataram, dan Kupang.

“Di Pulau Kalimantan diprakirakan berawan tebal di Kota Pontianak, hujan ringan di Kota Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Waspadai adanya hujan disertai petir di Kota Tanjung Selor,” ujarnya.

Sementara di wilayah Sulawesi, jelas Sentia, berawan tebal diprakirakan terjadi di Gorontalo dan Palu, kemudian hujan sedang di Makassar.

Ia mengimbau kepada warga yang berada di Manado, Mamuju, dan Kendari untuk mewaspadai adanya hujan disertai petir.

“Terakhir, untuk wilayah timur Indonesia, diprakirakan berawan di Kota Ambon dan Manokwari, kemudian hujan ringan di Kota Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Waspadai adanya hujan disertai petir di Kota Ternate dan Sorong,” paparnya.

Sentia mengingatkan bahwa informasi tersebut merupakan gambaran umum cuaca di masing-masing wilayah.

Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan diperbarui setiap tiga jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau laman web resmi BMKG di www.bmkg.go.id serta media sosial resmi di @infobmkg.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Ombudsman RI Soroti Ketidakseimbangan Distribusi Elpiji 3 Kg

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

Jakarta, Aktual.com – Ombudsman RI menyoroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kilogram berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terkait kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (10/2).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2), menjelaskan bahwa institusinya menemukan beberapa pangkalan berlokasi terlalu berdekatan di satu wilayah, sedangkan di daerah lain tidak.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sejumlah masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh elpiji bersubsidi.

“Ditambah lagi, peran agen dalam menjamin ketersediaan stok dinilai belum optimal. Saat ini agen hanya berfungsi sebagai distributor tanpa kewajiban menyediakan cadangan stok elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan,” kata Yeka.

Selain itu, Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian prosedur pengisian ulang tabung elpiji di berbagai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

“Ditemukan bahwa standar pengecekan keamanan tabung elpiji berbeda di setiap wilayah, yakni ada yang menggunakan perendaman dalam air hingga hanya dilakukan pemeriksaan manual. Selain itu, sejumlah tabung elpiji tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan bahaya bagi pengguna,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan penjualan elpiji bersubsidi dilakukan langsung oleh pangkalan yang telah terdaftar, Ombudsman RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

“Terutama terkait kesiapan infrastruktur pendataan, serta dampaknya terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di masyarakat,” katanya.

Ombudsman RI berharap adanya perbaikan dalam sistem distribusi elpiji agar subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI guna memastikan keamanan, ketersediaan, serta keterjangkauan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Mentan: Efisiensi Aggaran Tidak Hambat Program Swasembada Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri), dan jajaran Kementan saat rapat kerja bersama Komite II DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri), dan jajaran Kementan saat rapat kerja bersama Komite II DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (10/2/2025).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat program swasembada pangan, yang tetap dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan hasil yang optimal.

“Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Tapi, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” kata Mentan dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (10/2).

Mentan memberikan tanggapan terkait rencana efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Meski begitu, Mentan menuturkan apabila terjadi pemotongan anggaran, pihaknya memastikan program pencapaian swasembada pangan tidak akan terhambat.

“Jangan karena anggaran semua terhambat. Apapun yang terjadi tidak masalah, yang penting swasembada tercapai,” ucapnya.

Bahkan menurut Mentan, efisiensi anggaran bukan hal yang baru di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pada tahun 2024, Mentan sudah melakukan refocusing anggaran Kementan untuk program prioritas dalam rangka peningkatan produksi padi nasional.

“Kami sudah lakukan terlebih dahulu di 2024. Kami refocusing Rp1,7 triliun untuk pompa, benih, alsintan, program oplah, dan sebagainya. Kami pangkas perjalanan dinas, rehab gedung, gunting pita seremonial,” jelasnya.

Mentan menekankan bahwa pada refocusing tersebut, sumber daya manusia (SDM) dan kolaborasi dikerahkan sehingga anggaran yang ada dapat memberikan hasil yang tetap optimal.

“Saat itu terjadi El Nino, La Nina. Sempat shortage di awal tahun 2024. Tapi alhamdulillah, anggaran terbatas tapi kita mampu menaikkan produksi secara signifikan dan menyelamatkan pangan,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai di 2027.

Mentan mengatakan bahwa target produksi padi pada tahun 2025 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton.

“Dengan kolaborasi seperti ini, target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai,” kata Mentan.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Bareskrim Polri Telah Periksa 44 Saksi Terkait Pagar Laut Tangerang

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro (tengah) memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro (tengah) memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Jakarta, Aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. 

“Sampai saat ini, kami sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2).

Dirinya mengungkapkan bahwa puluhan saksi tersebut terdiri dari warga desa, pihak-pihak dari kementerian maupun instansi terkait, dan ahli. Ia juga menyebut bahwa salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Desa Kohod, Arsin. 

Dari pemeriksaan tersebut, penyidik mendapatkan informasi bahwa pemalsuan SHGB dan SHM telah terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Selain itu, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa keabsahannya.

Djuhandhani juga mengungkapkan bahwa pihak terlapor dalam kasus ini adalah AR, sedangkan pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai identitas AR, jenderal bintang satu itu enggan membeberkannya. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa penetapan pihak terlapor berdasarkan hasil penyelidikan.

“Hasil proses penyelidikan itu untuk melengkapi, kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan ini,” ucapnya

Adapun saat ini, kata dia, penyidik sedang mengumpulkan alat bukti dengan melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah-rumah saksi maupun pihak terlapor.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Status kasus ini naik dari penyelidikan ke penyidikan pada Selasa (4/2) usai dilaksanakan gelar perkara.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Gempa dengan Magnitudo 5,1 Dirasakan di Sumba Timur dan Bima

Ilustrasi- Peta pusat gempa
Ilustrasi- Peta pusat gempa

Jakarta, Aktual.com – Gempa bermagnitudo 5,1 terjadi pada Senin malam, di sekitar 15 kilometer tenggara dari Waibakul, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun media sosial X, @infobmkg, yang di pantau di Jakarta, Senin (10/2) malam, menyebutkan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 22:15 WIB. Kemudian, gempa terjadi pada kedalaman 39 kilometer.

Sementara titik gempa terletak di laut dengan koordinat 9,76 Lintang Selatan (LS), dan 119,63 Bujur Timur (BT).

Lebih lanjut, BMKG menyatakan bahwa Sumba Timur dan Bima merasakan gempa tersebut dengan skala Modified Mercalli Intensity atau MMI II-III.

Gempa bumi kerap terjadi di Indonesia, karena negara kepulauan terbesar di dunia ini terletak di jalur Cincin Api Pasifik.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Sekjen MPR RI Siti Fauziah Resmikan Klinik Pratama MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah (tengah) menggunting pita tanda peresmian Klinik Pratama Setjen MPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin(10/2/2025). Aktual/Jaja KWP

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen ) MPR RI Siti Fauziah meresmikan gedung baru Klinik Pratama Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/2/2025). Siti berharap, klinik Pratama MPR RI tersebut dapat terus berkembang meningkatkan kualitas layanan serta menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan para pegawai

“Marilah kita jadikan peresmian ini sebagai awal dari pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih profesional,” kata Siti dalam kata sambutannya.

Melihat banyaknya pegawai Setjen MPR RI yang hadir di acara peresmian, Siti Fauziah yakin bahwa hadirnya klinik Pratama dengan gedung yang baru memang didambakan oleh para pegawai Setjen MPR RI.

Siri menyatakan, klinik ini merupakan bagian dari komitmen Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memenuhi persyaratan akreditasi klinik Pratama yang telah dimandatkan oleh kementerian kesehatan. “Sudah cukup lama prosesnya,” ujar Siti.

Dia menyatakan, klinik tidak hanya hadir sebagai sarana layanan kesehatan , tapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab kita dalam memastikan standar mutu layanan yang optimal dan fundamental bagi semua pihak yang bernaung di bawah institusi MPR RI.

Siti bercerita, dirinya sempat dipanggil oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani sekaligus dirinya melaporkan keberadaan Klinik Pratama yang akan di resmikan. Ketua MPR kata dia sempat bertanya siapa saja yang datang ke poliklinik MPR. Sebab menurut Ahmad Muzani, sudah ada poliklinik DPR .

“Saya lapor kan, pegawai MPR kan enggak boleh ke klinik DPR ,otomatis ya pegawai MPR lah yang di sini , saya bilang dan juga anggota-anggota terutama anggota, pimpinan dan lainnya yang memang tidak bisa ke DPR atau DPD , kita ada di sini untuk melayani beliau-beliau. Alhamdulillah jadi tadi Pak Muzani juga bertanya layanan apa saja dan insyaallah kalau memang ada kekurangan kita akan informasikan ke beliau dan akan didukung untuk penambahan peralatannya,” ungkapnya.

Selain mendukung produktivitas dan kinerja keberadaan poliklinik Pratama disebut Siti diharapkan dapat menjadi fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik profesional dan berstandar tinggi.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...1,0251,0261,027...43,116Halaman 1,026 dari 43,116

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya