25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 104

KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Kuota Tambahan Haji 2024 Tetap Berjalan Aktif

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyidikan dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 tidak mengalami stagnasi. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa sejumlah penyidik telah berada di Arab Saudi untuk menggali keterangan dari otoritas yang berwenang.

“Terkait dengan kuota haji, penyidik sudah berangkat ke Saudi, mereka sudah ada di sana. Pertama yang dikunjungi itu adalah KBRI Saudi, kemudian ke Kementerian Hajinya Arab Saudi,” kata Asep kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/12).

Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi berfokus pada aspek teknis terkait pemberian kuota haji, termasuk fasilitas yang disediakan dan berbagai hal lain yang relevan. “Itu secara umumnya begitu. Mereka masih akan ada di sana mungkin satu mingguan lagi ya di sana,” tutur Asep.

Selama proses penyidikan di lapangan, penyidik telah mengumpulkan sejumlah informasi awal, termasuk dokumentasi visual. “Jelas sudah ada beberapa informasi sudah kami terima, sudah disampaikan. Foto-foto dan lain-lain sudah disampaikan ke kami,” ungkapnya.

Asep juga menjelaskan bahwa perhitungan nilai kerugian negara dalam kasus ini hampir memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada Desember. “Alhamdulillah kalau sudah ada info itu. Semoga infonya benar,” ujar jenderal bintang satu Polri tersebut.

Terkait kemungkinan pengumuman tersangka setelah hasil perhitungan kerugian negara dirampungkan, Asep belum dapat memberikan kepastian. Meski demikian, ia menyadari bahwa publik berharap kasus ini segera menemukan titik terang. “Kita tunggu ya. Alhamdulillah kalau memang bisa selesai Desember kan begitu, mudah-mudahan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menag Ingatkan Soal Ekoteologi dalam Cegah Bencana Alam

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Humas Kemenag Award di Jakarta. ANTARAFOTO/Andika Wahyu
Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Humas Kemenag Award di Jakarta. ANTARAFOTO/Andika Wahyu

Jakarta, aktual.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan soal konsep ekoteologi yang mesti jadi landasan moral dalam mencegah maupun mengurangi dampak bencana alam di waktu yang akan datang.

“Bahasa agama sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya bersahabat dengan lingkungan. Merusak alam adalah dosa, dan memperbaiki alam adalah amal pahala,” ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12).

Menag menegaskan isu ekoteologi sangat relevan dan mendesak untuk dikedepankan. Ia menyebut bahwa tantangan terbesar yang dihadapi bangsa saat ini adalah kerusakan alam akibat perilaku manusia terhadap lingkungan.

Maka dari itu, ia mengajak media untuk terus mengambil bagian dalam menyuarakan pesan moral, terutama pada kondisi bangsa yang sedang menghadapi tantangan besar akibat bencana.

Menurutnya, kerja sama antara Kemenag dan media sangat penting untuk membentuk ruang publik yang sehat dan penuh empati dan membahasakan ekoteologi ke dalam bahasa agama dan jurnalistik.

Di sisi lain, Imam Besar Masjid Istiqlal itu menegaskan bahwa Kementerian Agama bergerak cepat dalam merespons bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami sangat prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatra. Dalam waktu sangat singkat, kami bersama Baznas, Poroz, FOZ, dan pihak lainnya berhasil menghimpun sekitar Rp155 miliar. Ini akan digunakan untuk kebutuhan mendesak para penyintas,” katanya.

Ia menegaskan upaya penggalangan bantuan terus dilanjutkan, tidak hanya untuk pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis masyarakat.

“Kita ingin tidak hanya memulihkan materi, tetapi juga semangat dan masa depan para korban,” tambahnya.

Menag juga menjelaskan bahwa pihaknya dapat memperoleh data lapangan dengan cepat karena memiliki aparatur hingga tingkat Kantor Urusan Agama (KUA).

“Satu keuntungan kita, laporan dari KUA itu detik itu juga sampai ke pusat. Data yang masuk insya Allah valid, karena melalui jejaring KUA, majelis taklim, imam masjid, hingga unit-unit lintas agama di daerah,” kata dia.

Kemenag, kata, tengah memetakan kondisi madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan yang terdampak. Kebijakan khusus akan diterapkan sesuai tingkat kerusakan.

“Yang sangat parah akan mendapat perlakuan khusus. Kita tidak ingin menambah beban mereka. Sudah tertimpa musibah, jangan ditambah masalah baru,” kata Menag.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Jakarta, aktual.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir  kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang,dengan inisial AK, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu AK selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Serang terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Heddy Lugito saat membacakan putusan untuk perkara nomor: 197-PKE-DKPP/IX/2025.

Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, teradu dan pengadu terbukti melakukan perbuatan tidak pantas yang mengakibatkan pengadu hamil.

Meski teradu mengakui khilaf, kemudian menikahi pengadu, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban etik dan pemberian sanksi etik kepada teradu sebagai penyelenggara pemilu.

“Tindakan teradu jelas merupakan tindakan yang melanggar asas kepantasan dan kepatutan serta moral. Tindakan teradu sudah melanggar norma agama dan norma kesusilaan, terlebih status teradu sudah memiliki istri yang sah,” ungkap Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Anggota Majelis lainnya dalam sidang putusan ini, Ratna Dewi Pettalolo, menambahkan bahwa teradu terbukti mengabaikan dan menelantarkan pengadu serta anak dari hubungan teradu dan pengadu dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin, maupun materiel.

Teradu juga terbukti tidak memiliki empati terhadap anak teradu dan pengadu yang sejak lahir mengalami masalah dengan kesehatannya sehingga membutuhkan perawatan dan perhatian yang ekstra dari kedua orang tua.

Pembelaan teradu tentang terjadinya perceraian antara teradu dengan pengadu dan adanya dinamika teradu dengan istri pertama, dinilai tidak bisa dijadikan dalih untuk lepas dari tanggung jawab teradu sebagai seorang ayah yang berkewajiban untuk menafkahi anak.

Sesuai fakta persidangan teradu telah mengakui dan telah meminta maaf kepada pengadu dan saksi pengadu (ayah dari pengadu) atas kekhilafannya. Teradu juga berjanji akan lebih memberikan perhatian dan menafkahi anaknya.

“Teradu harus menjadi bapak yang baik dengan memberikan pengasuhan, menafkahi kebutuhan materiel dan imateriel anak serta memenuhi kebutuhan anak,” Ratna Dewi Pettalolo menambahkan.

Atas perbuatannya tersebut, teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sanksi yang sama juga dijatuhkan DKPP dalam perkara nomor 188-PKE-DKPP/VIII/2025, dengan teradu Risvirenol, Christian Adiputra Oruwo, dan Darmiati, selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Sanksi peringatan keras terakhir juga dijatuhkan DKPP kepada Anggota KPU Kabupaten Klaten, David Indrawan, yang berstatus teradu dalam perkara nomor 196-PKE-DKPP/IX/2025.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk enam perkara yang melibatkan 16 penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan (1), peringatan keras (1), dan peringatan keras terakhir (5). Serta terdapat sembilan penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota Majelis antara lain J. Kristiadi, I Dewa kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, dan Muhammad Tio Aliansyah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Akan Tindak Lanjuti Dugaan Aliran Uang dari Maming ke PBNU

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti dugaan aliran uang dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sekaligus terpidana kasus dugaan suap dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Tentunya kami juga nanti akan menindaklanjuti ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam.

Asep mengatakan KPK akan menindaklanjuti hal tersebut setelah beredarnya pemberitaan mengenai audit keuangan PBNU yang hasilnya menemukan aliran uang dari Mardani Maming.

“Tentunya kami ya, khususnya di Direktorat Penyidikan, ini sangat menyambut baik dengan adanya hasil audit tersebut. Nanti kami tentunya akan melakukan komunikasi untuk memperoleh hasil audit tersebut,” katanya.

Menurut dia, apabila benar ada aliran dana dari Mardani Maming kepada PBNU terkait dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani KPK, maka menjadi kewajiban lembaga antirasuah tersebut untuk melakukan upaya penegakan hukum.

“Selama ini kami juga tidak tahu audit itu kapan dilakukan, apakah sebelum penanganan perkara pidana korupsinya di kami, atau setelah pidana korupsi di sini ditangani, baru dilakukan audit di organisasi keagamaan tersebut? Jadi, ditunggu saja ya tindak lanjutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 28 Juli 2022, KPK mengumumkan status tersangka dan langsung menahan mantan Bendahara Umum PBNU tersebut.

KPK menjelaskan Mardani Maming ditetapkan dan ditahan sebab diduga menerima suap saat menjabat Bupati Tanah Bumbu, yakni untuk memberikan persetujuan IUP kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Meski Ada Gencatan Senjata, Krisis Kemanusiaan di Gaza Makin Buruk

Warga Palestina terlihat di antara puing-puing di dalam kamp pengungsi Shati di sebelah barat Kota Gaza, 24 November 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad
Warga Palestina terlihat di antara puing-puing di dalam kamp pengungsi Shati di sebelah barat Kota Gaza, 24 November 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad

Gaza, aktual.com – Jalur Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, dengan berbagai rumah sakit dan layanan esensial mengalami kesulitan, meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diberlakukan pada 10 Oktober.

Lima puluh hari sejak gencatan senjata diberlakukan, sebagian besar dari 2 juta penduduk Jalur Gaza masih tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara, dengan sedikit tanda-tanda adanya perbaikan kondisi hidup. Sistem air dan sanitasi mengalami kerusakan, sampah serta puing-puing bangunan terus menumpuk, dan banyak ruas jalan masih ditutup. Selain itu, rumah sakit juga mengalami kekurangan pasokan medis dasar.

Union of Municipalities di Jalur Gaza pada Minggu (30/11) memperingatkan bahwa krisis bahan bakar yang kian memburuk melumpuhkan layanan-layanan esensial, sementara otoritas Israel terus memblokade pengiriman bahan bakar.

Israel “terus menghalangi masuknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas vital”, ungkap Alaa al-Din al-Batta, wakil presiden Union of Municipalities tersebut, dalam sebuah konferensi pers di Khan Younis. Dia menyebutkan bahwa pemerintah kota hanya menerima pasokan bahan bakar yang cukup untuk lima hari kerja sejak gencatan senjata berlaku, sehingga menghambat pembersihan jalan, pemindahan puing-puing, serta layanan bagi keluarga-keluarga pengungsi.

Al-Batta mendesak pengiriman generator, sistem tenaga surya, suku cadang, dan peralatan berat secara segera, seraya mengatakan bahwa krisis ini mengancam operasi kemanusiaan sehari-hari.

Berbagai rumah sakit juga kekurangan obat-obatan dan peralatan medis, sehingga membatasi penanganan pasien yang sakit maupun terluka. Bassam Zaqout, direktur bantuan medis di Gaza, mengatakan sistem kesehatan masih beroperasi dengan sumber daya terbatas yang sama seperti saat perang, tanpa adanya rekonstruksi fasilitas yang rusak. Dia menambahkan bahwa pembatasan oleh Israel terhadap delegasi medis semakin memperburuk kelangkaan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan laboratorium.

Otoritas kesehatan memperingatkan bahwa layanan kesehatan spesialis mata terancam berhenti akibat kerusakan pada peralatan diagnosis dan bedah, keterbatasan obat-obatan, serta penundaan yang lama bagi para pasien. Otoritas kesehatan menyatakan sebanyak 4.000 pasien glaukoma berisiko kehilangan penglihatan tanpa pasokan darurat.

Krisis kemanusiaan terus berlanjut bersamaan dengan kekerasan yang kembali meningkat. Sumber-sumber keamanan Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel melancarkan serangan artileri dan penembakan senjata api berat pada Minggu pagi waktu setempat di sebelah timur kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah, melancarkan enam serangan udara di Rafah timur di Jalur Gaza selatan, serta menembakkan artileri ke sebuah rumah di Bani Suheila di dekat Khan Younis. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan terhadap rumah itu.

Pejabat kesehatan mengatakan sedikitnya tiga orang tewas dalam 24 jam terakhir, sehingga total korban tewas sejak 10 Oktober menjadi 357 orang, dengan 908 lainnya luka-luka. Sejak 7 Oktober 2023, otoritas kesehatan melaporkan 70.103 orang tewas dan 170.985 lainnya luka-luka.

Kantor media pemerintah kelolaan Hamas menuduh Israel melakukan 591 pelanggaran gencatan senjata, termasuk melancarkan serangan artileri, penembakan, dan perusakan infrastruktur. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional” dan mendesak Amerika Serikat (AS), para mediator, serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk campur tangan.

Otoritas Pertahanan Sipil Gaza menyebutkan bahwa sekitar 10.000 jenazah masih terkubur di bawah rumah-rumah yang hancur, meski jumlah pastinya tidak diketahui secara pasti karena kondisi kerja yang sulit. Mahmoud Basal, juru bicara otoritas tersebut, mengatakan bahwa hingga saat ini hanya satu ekskavator yang masuk ke Gaza, jumlah yang terlalu minim untuk mengevakuasi jasad para korban yang tewas.

“Setiap hari, kami menerima banyak permintaan dari keluarga-keluarga yang meminta kami mengevakuasi jenazah anggota keluarga mereka,” ujar Basal, seraya mendesak agar peralatan berat tambahan dapat masuk secepat mungkin dan seaman mungkin.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PKB Dorong Pansus Pembalakan Liar Usai Gelondongan Kayu Terbawa Banjir di Sumatera

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Arief/vel.

Jakarta, aktual.com – Fenomena gelondongan kayu yang terseret banjir di berbagai wilayah Sumatera memicu perhatian luas. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk menelusuri dugaan kerusakan hutan yang diduga berkaitan dengan bencana tersebut.

“Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Daniel melihat urgensi pembentukan pansus untuk mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, pansus itu dapat menjadi instrumen penting untuk menilai kembali kebijakan pembangunan pemerintah, terutama yang bersinggungan dengan perlindungan lingkungan.

“Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

Meski begitu, Daniel tetap memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menangani bencana di Aceh dan Sumatera. Ia menambahkan bahwa Komisi IV telah menjadwalkan pemanggilan Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) guna mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai rangkaian bencana tersebut, termasuk kemunculan gelondongan kayu yang terseret banjir.

“Komisi IV tentu mendukung upaya pengungkapan dan menginvestigasi secara mendalam untuk mencari penyebab adanya gelondong kayu yang ikut arus banjir bandang yang terjadi dan dilakukan tindakan hukum yang tegas bagi pelakunya,” tutur Daniel.

Gelondongan kayu yang hanyut dalam jumlah besar di sejumlah daerah memang menjadi perhatian publik dan anggota DPR. Video yang menampilkan potongan-potongan kayu besar terbawa arus juga sempat viral di media sosial, memunculkan dugaan keterkaitan dengan praktik ilegal logging yang diduga memperburuk dampak banjir dan longsor.

Peristiwa banjir bandang ini membawa material kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tidak hanya di Sumatra Utara, gelondongan kayu juga ditemukan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, sebagaimana diberitakan Antara pada Sabtu (29/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain