25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 105

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Jakarta, aktual.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir  kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang,dengan inisial AK, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu AK selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Serang terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Heddy Lugito saat membacakan putusan untuk perkara nomor: 197-PKE-DKPP/IX/2025.

Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, teradu dan pengadu terbukti melakukan perbuatan tidak pantas yang mengakibatkan pengadu hamil.

Meski teradu mengakui khilaf, kemudian menikahi pengadu, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban etik dan pemberian sanksi etik kepada teradu sebagai penyelenggara pemilu.

“Tindakan teradu jelas merupakan tindakan yang melanggar asas kepantasan dan kepatutan serta moral. Tindakan teradu sudah melanggar norma agama dan norma kesusilaan, terlebih status teradu sudah memiliki istri yang sah,” ungkap Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Anggota Majelis lainnya dalam sidang putusan ini, Ratna Dewi Pettalolo, menambahkan bahwa teradu terbukti mengabaikan dan menelantarkan pengadu serta anak dari hubungan teradu dan pengadu dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin, maupun materiel.

Teradu juga terbukti tidak memiliki empati terhadap anak teradu dan pengadu yang sejak lahir mengalami masalah dengan kesehatannya sehingga membutuhkan perawatan dan perhatian yang ekstra dari kedua orang tua.

Pembelaan teradu tentang terjadinya perceraian antara teradu dengan pengadu dan adanya dinamika teradu dengan istri pertama, dinilai tidak bisa dijadikan dalih untuk lepas dari tanggung jawab teradu sebagai seorang ayah yang berkewajiban untuk menafkahi anak.

Sesuai fakta persidangan teradu telah mengakui dan telah meminta maaf kepada pengadu dan saksi pengadu (ayah dari pengadu) atas kekhilafannya. Teradu juga berjanji akan lebih memberikan perhatian dan menafkahi anaknya.

“Teradu harus menjadi bapak yang baik dengan memberikan pengasuhan, menafkahi kebutuhan materiel dan imateriel anak serta memenuhi kebutuhan anak,” Ratna Dewi Pettalolo menambahkan.

Atas perbuatannya tersebut, teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sanksi yang sama juga dijatuhkan DKPP dalam perkara nomor 188-PKE-DKPP/VIII/2025, dengan teradu Risvirenol, Christian Adiputra Oruwo, dan Darmiati, selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Sanksi peringatan keras terakhir juga dijatuhkan DKPP kepada Anggota KPU Kabupaten Klaten, David Indrawan, yang berstatus teradu dalam perkara nomor 196-PKE-DKPP/IX/2025.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk enam perkara yang melibatkan 16 penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan (1), peringatan keras (1), dan peringatan keras terakhir (5). Serta terdapat sembilan penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota Majelis antara lain J. Kristiadi, I Dewa kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, dan Muhammad Tio Aliansyah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Akan Tindak Lanjuti Dugaan Aliran Uang dari Maming ke PBNU

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti dugaan aliran uang dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sekaligus terpidana kasus dugaan suap dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Tentunya kami juga nanti akan menindaklanjuti ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam.

Asep mengatakan KPK akan menindaklanjuti hal tersebut setelah beredarnya pemberitaan mengenai audit keuangan PBNU yang hasilnya menemukan aliran uang dari Mardani Maming.

“Tentunya kami ya, khususnya di Direktorat Penyidikan, ini sangat menyambut baik dengan adanya hasil audit tersebut. Nanti kami tentunya akan melakukan komunikasi untuk memperoleh hasil audit tersebut,” katanya.

Menurut dia, apabila benar ada aliran dana dari Mardani Maming kepada PBNU terkait dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani KPK, maka menjadi kewajiban lembaga antirasuah tersebut untuk melakukan upaya penegakan hukum.

“Selama ini kami juga tidak tahu audit itu kapan dilakukan, apakah sebelum penanganan perkara pidana korupsinya di kami, atau setelah pidana korupsi di sini ditangani, baru dilakukan audit di organisasi keagamaan tersebut? Jadi, ditunggu saja ya tindak lanjutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 28 Juli 2022, KPK mengumumkan status tersangka dan langsung menahan mantan Bendahara Umum PBNU tersebut.

KPK menjelaskan Mardani Maming ditetapkan dan ditahan sebab diduga menerima suap saat menjabat Bupati Tanah Bumbu, yakni untuk memberikan persetujuan IUP kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Meski Ada Gencatan Senjata, Krisis Kemanusiaan di Gaza Makin Buruk

Warga Palestina terlihat di antara puing-puing di dalam kamp pengungsi Shati di sebelah barat Kota Gaza, 24 November 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad
Warga Palestina terlihat di antara puing-puing di dalam kamp pengungsi Shati di sebelah barat Kota Gaza, 24 November 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad

Gaza, aktual.com – Jalur Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, dengan berbagai rumah sakit dan layanan esensial mengalami kesulitan, meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diberlakukan pada 10 Oktober.

Lima puluh hari sejak gencatan senjata diberlakukan, sebagian besar dari 2 juta penduduk Jalur Gaza masih tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara, dengan sedikit tanda-tanda adanya perbaikan kondisi hidup. Sistem air dan sanitasi mengalami kerusakan, sampah serta puing-puing bangunan terus menumpuk, dan banyak ruas jalan masih ditutup. Selain itu, rumah sakit juga mengalami kekurangan pasokan medis dasar.

Union of Municipalities di Jalur Gaza pada Minggu (30/11) memperingatkan bahwa krisis bahan bakar yang kian memburuk melumpuhkan layanan-layanan esensial, sementara otoritas Israel terus memblokade pengiriman bahan bakar.

Israel “terus menghalangi masuknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas vital”, ungkap Alaa al-Din al-Batta, wakil presiden Union of Municipalities tersebut, dalam sebuah konferensi pers di Khan Younis. Dia menyebutkan bahwa pemerintah kota hanya menerima pasokan bahan bakar yang cukup untuk lima hari kerja sejak gencatan senjata berlaku, sehingga menghambat pembersihan jalan, pemindahan puing-puing, serta layanan bagi keluarga-keluarga pengungsi.

Al-Batta mendesak pengiriman generator, sistem tenaga surya, suku cadang, dan peralatan berat secara segera, seraya mengatakan bahwa krisis ini mengancam operasi kemanusiaan sehari-hari.

Berbagai rumah sakit juga kekurangan obat-obatan dan peralatan medis, sehingga membatasi penanganan pasien yang sakit maupun terluka. Bassam Zaqout, direktur bantuan medis di Gaza, mengatakan sistem kesehatan masih beroperasi dengan sumber daya terbatas yang sama seperti saat perang, tanpa adanya rekonstruksi fasilitas yang rusak. Dia menambahkan bahwa pembatasan oleh Israel terhadap delegasi medis semakin memperburuk kelangkaan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan laboratorium.

Otoritas kesehatan memperingatkan bahwa layanan kesehatan spesialis mata terancam berhenti akibat kerusakan pada peralatan diagnosis dan bedah, keterbatasan obat-obatan, serta penundaan yang lama bagi para pasien. Otoritas kesehatan menyatakan sebanyak 4.000 pasien glaukoma berisiko kehilangan penglihatan tanpa pasokan darurat.

Krisis kemanusiaan terus berlanjut bersamaan dengan kekerasan yang kembali meningkat. Sumber-sumber keamanan Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel melancarkan serangan artileri dan penembakan senjata api berat pada Minggu pagi waktu setempat di sebelah timur kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah, melancarkan enam serangan udara di Rafah timur di Jalur Gaza selatan, serta menembakkan artileri ke sebuah rumah di Bani Suheila di dekat Khan Younis. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan terhadap rumah itu.

Pejabat kesehatan mengatakan sedikitnya tiga orang tewas dalam 24 jam terakhir, sehingga total korban tewas sejak 10 Oktober menjadi 357 orang, dengan 908 lainnya luka-luka. Sejak 7 Oktober 2023, otoritas kesehatan melaporkan 70.103 orang tewas dan 170.985 lainnya luka-luka.

Kantor media pemerintah kelolaan Hamas menuduh Israel melakukan 591 pelanggaran gencatan senjata, termasuk melancarkan serangan artileri, penembakan, dan perusakan infrastruktur. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional” dan mendesak Amerika Serikat (AS), para mediator, serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk campur tangan.

Otoritas Pertahanan Sipil Gaza menyebutkan bahwa sekitar 10.000 jenazah masih terkubur di bawah rumah-rumah yang hancur, meski jumlah pastinya tidak diketahui secara pasti karena kondisi kerja yang sulit. Mahmoud Basal, juru bicara otoritas tersebut, mengatakan bahwa hingga saat ini hanya satu ekskavator yang masuk ke Gaza, jumlah yang terlalu minim untuk mengevakuasi jasad para korban yang tewas.

“Setiap hari, kami menerima banyak permintaan dari keluarga-keluarga yang meminta kami mengevakuasi jenazah anggota keluarga mereka,” ujar Basal, seraya mendesak agar peralatan berat tambahan dapat masuk secepat mungkin dan seaman mungkin.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PKB Dorong Pansus Pembalakan Liar Usai Gelondongan Kayu Terbawa Banjir di Sumatera

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Arief/vel.

Jakarta, aktual.com – Fenomena gelondongan kayu yang terseret banjir di berbagai wilayah Sumatera memicu perhatian luas. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk menelusuri dugaan kerusakan hutan yang diduga berkaitan dengan bencana tersebut.

“Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Daniel melihat urgensi pembentukan pansus untuk mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, pansus itu dapat menjadi instrumen penting untuk menilai kembali kebijakan pembangunan pemerintah, terutama yang bersinggungan dengan perlindungan lingkungan.

“Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

Meski begitu, Daniel tetap memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menangani bencana di Aceh dan Sumatera. Ia menambahkan bahwa Komisi IV telah menjadwalkan pemanggilan Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) guna mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai rangkaian bencana tersebut, termasuk kemunculan gelondongan kayu yang terseret banjir.

“Komisi IV tentu mendukung upaya pengungkapan dan menginvestigasi secara mendalam untuk mencari penyebab adanya gelondong kayu yang ikut arus banjir bandang yang terjadi dan dilakukan tindakan hukum yang tegas bagi pelakunya,” tutur Daniel.

Gelondongan kayu yang hanyut dalam jumlah besar di sejumlah daerah memang menjadi perhatian publik dan anggota DPR. Video yang menampilkan potongan-potongan kayu besar terbawa arus juga sempat viral di media sosial, memunculkan dugaan keterkaitan dengan praktik ilegal logging yang diduga memperburuk dampak banjir dan longsor.

Peristiwa banjir bandang ini membawa material kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tidak hanya di Sumatra Utara, gelondongan kayu juga ditemukan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, sebagaimana diberitakan Antara pada Sabtu (29/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1.009 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Guru dan Siswa

Jakarta, Aktual.com — Ribuan sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat porak-poranda diterjang banjir besar. Total 1.009 sekolah terdampak. Komisi X DPR RI menegaskan keselamatan guru dan siswa harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah memetakan kerusakan infrastruktur pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyampaikan keprihatinannya dan meminta langkah cepat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah.

“Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Habib Syarief, Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan, banyak sekolah kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Karena itu, pembersihan serta perbaikan harus segera dilakukan agar proses belajar tidak lumpuh berkepanjangan.

Habib Syarief juga mendesak pemerintah mendirikan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara di wilayah yang belum memungkinkan melanjutkan kegiatan di kelas.

“Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” tegasnya.

Ia memastikan Komisi X DPR RI akan mengawal seluruh proses penanganan dan percepatan pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan data dampak bencana terhadap satuan pendidikan: 310 sekolah terdampak di Aceh. 385 sekolah di Sumatera Utara 314 sekolah di Sumatera Barat. Total keseluruhan mencapai 1.009 sekolah.

Mu’ti memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi, pemetaan, dan langkah-langkah darurat untuk menjamin proses belajar-mengajar tetap berjalan meski dalam kondisi terbatas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bupati Satria Tekankan Investasi di Klungkung Sejalan Dengan Visi Misi Daerah

Bupati Klungkung, I Made Satria. Aktual/HO

Klungkung, aktual.com – Perkembangan pariwisata di Nusa Penida yang terus menunjukkan peningkatan turut mendorong tumbuhnya investasi di berbagai sektor. Bupati Klungkung, I Made Satria menegaskan bahwa setiap bentuk pengembangan di wilayah Kabupaten Klungkung wajib mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku serta harus berjalan selaras dengan visi misi Kabupaten Klungkung.

Terkait kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu investor dalam pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang berujung pada keputusan pembongkaran, Bupati Satria menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investor untuk berinvestasi. Namun, Bupati menegaskan bahwa setiap investasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau yang bersangkutan berkeinginan untuk berinvestasi di Nusa Penida, kami tetap membuka peluang. Tetapi berinvestasi yang benar sesuai dengan aturan,” tegas Bupati Satria, Senin (1/12).

Berinvestasi yang benar sesuai aturan dan selaras dengan visi misi daerah, kata Bupati Satria hal ini sejalan dengan salah satu programnya yakni mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island. Setiap investor yang ingin menanamkan modalnya harus mengikuti program tersebut. Kalau tidak bisa mengikuti untuk menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island, membangun yang ramah lingkungan, membangun yang tidak merusak lingkungan, membangun destinasi pariwisata yang tetap menjaga keaslian dari objek tersebut, Pemerintah tidak akan menerimanya.

Bupati menilai, Nusa Penida butuh investasi untuk membangun sarana prasarana, infrastruktur, dan penataan destinasi wisata, tetapi investasi yang patuh terhadap aturan. Mengingat, Klungkung saat ini belum bisa mandiri, belum bisa membangun sendiri, maka perlu adanya pihak ketiga untuk membangun semua itu.

“Kita tetap membuka peluang bagi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun sarana prasarana, infrastruktur, dan penataan destinasi wisata di Nusa Penida,” ujarnya seraya menegaskan bahwa tidak akan ada Bupati, Wakil Bupati maupun Pemerintah Daerah yang mau menjual destinasi, karena itu merupakan masa depan bersama.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain