Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 106

PKB Dorong Pansus Pembalakan Liar Usai Gelondongan Kayu Terbawa Banjir di Sumatera

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Arief/vel.

Jakarta, aktual.com – Fenomena gelondongan kayu yang terseret banjir di berbagai wilayah Sumatera memicu perhatian luas. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk menelusuri dugaan kerusakan hutan yang diduga berkaitan dengan bencana tersebut.

“Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Daniel melihat urgensi pembentukan pansus untuk mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, pansus itu dapat menjadi instrumen penting untuk menilai kembali kebijakan pembangunan pemerintah, terutama yang bersinggungan dengan perlindungan lingkungan.

“Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

Meski begitu, Daniel tetap memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menangani bencana di Aceh dan Sumatera. Ia menambahkan bahwa Komisi IV telah menjadwalkan pemanggilan Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) guna mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai rangkaian bencana tersebut, termasuk kemunculan gelondongan kayu yang terseret banjir.

“Komisi IV tentu mendukung upaya pengungkapan dan menginvestigasi secara mendalam untuk mencari penyebab adanya gelondong kayu yang ikut arus banjir bandang yang terjadi dan dilakukan tindakan hukum yang tegas bagi pelakunya,” tutur Daniel.

Gelondongan kayu yang hanyut dalam jumlah besar di sejumlah daerah memang menjadi perhatian publik dan anggota DPR. Video yang menampilkan potongan-potongan kayu besar terbawa arus juga sempat viral di media sosial, memunculkan dugaan keterkaitan dengan praktik ilegal logging yang diduga memperburuk dampak banjir dan longsor.

Peristiwa banjir bandang ini membawa material kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tidak hanya di Sumatra Utara, gelondongan kayu juga ditemukan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, sebagaimana diberitakan Antara pada Sabtu (29/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1.009 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Guru dan Siswa

Jakarta, Aktual.com — Ribuan sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat porak-poranda diterjang banjir besar. Total 1.009 sekolah terdampak. Komisi X DPR RI menegaskan keselamatan guru dan siswa harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah memetakan kerusakan infrastruktur pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyampaikan keprihatinannya dan meminta langkah cepat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah.

“Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Habib Syarief, Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan, banyak sekolah kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Karena itu, pembersihan serta perbaikan harus segera dilakukan agar proses belajar tidak lumpuh berkepanjangan.

Habib Syarief juga mendesak pemerintah mendirikan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara di wilayah yang belum memungkinkan melanjutkan kegiatan di kelas.

“Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” tegasnya.

Ia memastikan Komisi X DPR RI akan mengawal seluruh proses penanganan dan percepatan pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan data dampak bencana terhadap satuan pendidikan: 310 sekolah terdampak di Aceh. 385 sekolah di Sumatera Utara 314 sekolah di Sumatera Barat. Total keseluruhan mencapai 1.009 sekolah.

Mu’ti memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi, pemetaan, dan langkah-langkah darurat untuk menjamin proses belajar-mengajar tetap berjalan meski dalam kondisi terbatas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bupati Satria Tekankan Investasi di Klungkung Sejalan Dengan Visi Misi Daerah

Bupati Klungkung, I Made Satria. Aktual/HO

Klungkung, aktual.com – Perkembangan pariwisata di Nusa Penida yang terus menunjukkan peningkatan turut mendorong tumbuhnya investasi di berbagai sektor. Bupati Klungkung, I Made Satria menegaskan bahwa setiap bentuk pengembangan di wilayah Kabupaten Klungkung wajib mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku serta harus berjalan selaras dengan visi misi Kabupaten Klungkung.

Terkait kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu investor dalam pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang berujung pada keputusan pembongkaran, Bupati Satria menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investor untuk berinvestasi. Namun, Bupati menegaskan bahwa setiap investasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau yang bersangkutan berkeinginan untuk berinvestasi di Nusa Penida, kami tetap membuka peluang. Tetapi berinvestasi yang benar sesuai dengan aturan,” tegas Bupati Satria, Senin (1/12).

Berinvestasi yang benar sesuai aturan dan selaras dengan visi misi daerah, kata Bupati Satria hal ini sejalan dengan salah satu programnya yakni mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island. Setiap investor yang ingin menanamkan modalnya harus mengikuti program tersebut. Kalau tidak bisa mengikuti untuk menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island, membangun yang ramah lingkungan, membangun yang tidak merusak lingkungan, membangun destinasi pariwisata yang tetap menjaga keaslian dari objek tersebut, Pemerintah tidak akan menerimanya.

Bupati menilai, Nusa Penida butuh investasi untuk membangun sarana prasarana, infrastruktur, dan penataan destinasi wisata, tetapi investasi yang patuh terhadap aturan. Mengingat, Klungkung saat ini belum bisa mandiri, belum bisa membangun sendiri, maka perlu adanya pihak ketiga untuk membangun semua itu.

“Kita tetap membuka peluang bagi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun sarana prasarana, infrastruktur, dan penataan destinasi wisata di Nusa Penida,” ujarnya seraya menegaskan bahwa tidak akan ada Bupati, Wakil Bupati maupun Pemerintah Daerah yang mau menjual destinasi, karena itu merupakan masa depan bersama.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komdigi Bangun Posko Trauma Healing untuk Masyarakat dan Anak-anak di Deli Serdang

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat berada di posko Trauma Healing Center di Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin malam (1/12/2025) (ANTARA/Fitra Ashari)
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat berada di posko Trauma Healing Center di Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin malam (1/12/2025) (ANTARA/Fitra Ashari)

Deli Serdang, aktual.com – Kementerian Komunikasi dan Digital membangun posko trauma healing atau penyembuhan trauma bagi masyarakat dan anak-anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat mengunjungi posko yang terletak di Masjid Al-Hafiz ini mengatakan Komdigi selalu aktif membangun posko di setiap bencana, untuk memberikan sarana yang nyaman dan diharapkan bisa menyembuhkan trauma dari bencana yang dialami penduduk sekitar.

“Setelah surut itu kan memang biasa ada posko trauma healing dan Komdigi memang selama ini selalu aktif tidak terkecuali di bencana kali ini, ini salah satu posko trauma healing yang kita bangun,” kata Meutya kepada awak media di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (2/12) malam.

Meutya mengatakan trauma healing center ini akan menjadi tempat anak-anak dan penduduk sekitar untuk beraktivitas sekaligus menjadi tempat aman selama pembenahan infrastruktur jalan dan bangunan yang dilakukan pasca bencana

Menurut Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Hilmi, desa Hamparan Perak cukup terdampak banjir yang tinggi dan melumpuhkan aktivitas penduduk sekitar. Tidak hanya Desa Hamparan Perak, tapi 20 desa sekitar lainnya juga terdampak banjir bandang.

“Alhamdulillah Hamparan Perak masih bisa kami kontrol, walaupun desas desus banyak, insya Allah saya masih kuat merasakan ketabahan ini. Yang saya hormati kelompok DKM (Dewan Keamanan Masjid) yang bersedia menyediakan tempat ini untuk posko banjir ini,” kata Hilmi.

Ia menjelaskan pada hari Jumat saat terjadi banjir, semua akses baik jalanan, akses internet, dan listrik terputus. Pihak desa juga berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengevakuasi penduduk Hamparan Perak untuk keluar dari banjir.

Namun posisi desa yang berada di tengah wilayah lain yang juga terdampak banjir sehingga bala bantuan sulit masuk dan sulit untuk mencari tempat berlindung di luar desa.

Hingga hari Sabtu jalanan mulai terbuka dari banjir sehingga berduyun-duyun bala bantuan mulai masuk dan mengevakuasi warga secara bertahap bekerja sama dengan camat. Ia juga sempat meminta maaf kepada warga karena lambatnya evakuasi karena akses dan peralatan yang terbatas.

Selain mendirikan Posko trauma healing, Komdigi juga membagikan makanan ringan, air, serta popok dan pembalut untuk keperluan warga.

Posko trauma healing juga didirikan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor Sekda Aceh, dan akan menyusul di Kabupaten Tapanuli Tengah karena masih terkendala akses yang sulit dijangkau.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Desak Pemerintah Pusat Percepat Penanganan Bencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bergerak cepat menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Danang menegaskan bahwa dirinya terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Komunikasi kami dengan pemerintah daerah terkait penambahan penerbangan perintis untuk proses evakuasi dan memudahkan distribusi logistik. Alhamdulillah, direspons cepat oleh Pak Menteri,” ujar Danang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengapresiasi langkah cepat Kemen PU yang telah menerjunkan alat berat guna membuka jalur yang terputus dan memperlancar proses evakuasi.

“Yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat dan kelancaran bantuan. Negara harus hadir, dan hari ini negara telah hadir melalui Kemenhub, Kemen PU, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait,” tegasnya.

Ia turut menyoroti pentingnya peran BNPP dan BMKG dalam fase darurat ini. Menurutnya, keberadaan BMKG sangat diperlukan untuk memaksimalkan operasi modifikasi cuaca.
“Modifikasi cuaca sangat diperlukan agar distribusi logistik dan proses evakuasi menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Danang menekankan urgensi koordinasi lintas sektoral dalam upaya percepatan mitigasi bencana.
“Semoga ikhtiar dan peran kita semua dapat membantu percepatan mitigasi dan meringankan beban para korban di Sumatera,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

LBH-YLBHI Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional untuk Banjir di Tiga Provinsi

Jakarta, aktua.com – Bencana banjir di 3 Provinsi tersebut menimbulkan dampak yang besar, seperti: tingginya jumlah korban jiwa dan orang hilang, semakin meluasnya titik bencana, banyaknya Kabupaten/Kota yang terisolir, ribuan orang harus mengungsi dan kehilangan rumah, logistik yang kian menipis, langkanya ketersediaan bahan-bahan pokok juga mahalnya harga BBM.

Situasi bencana yang semakin parah ini direspon dengan minimnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana dengan cepat dan tepat. Beberapa situasi ini cukup alasan alasan bagi Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional untuk kondisi yang terjadi di Sumatera dalam satu minggu terakhir.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat perlu segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan status Darurat Bencana Nasional bagi tiga provinsi yang terdampak paling parah, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, eskalasi bencana dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa penanganan di tingkat daerah sudah tidak lagi memadai sehingga intervensi langsung dari pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan warga dan mempercepat upaya pemulihan.

“Pemerintah Pusat segera tetapkan status Darurat bencana Nasional sebagai langkah konkret dalam penanggulangan bencana banjir Sumatera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman dan mekanisme melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana sebagai upaya prioritas untuk memastikan keselamatan korban dan masyarakat yang terdampak banjir Sumatera,” kata Ketua YLBHI, Muhammad Isnur Selasa (2/12).

Selain itu, ia mendorong kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai izin usaha perkebunan, pertambangan, serta pengelolaan kawasan hutan yang diduga turut memicu kerentanan lingkungan. Aktivitas-aktivitas tersebut, terutama yang melanggar ketentuan dan merusak ekosistem, dinilai berperan dalam memperparah risiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak.

“Kementerian terkait untuk melakukan Evaluasi dan Moratorium seluruh izin-izin usaha perkebunan, pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan, deforestasi dan merusak lingkungan,” ucapnya.

Isnur juga menekankan urgensi langkah penegakan hukum. Ia menilai aparat harus bertindak tegas untuk mengusut dan menindak seluruh praktik penebangan maupun pertambangan ilegal yang telah merusak kawasan hutan dan berkontribusi pada timbulnya bencana, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

“Aparat penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas seluruh aktivitas penebangan dan pertambangan ilegal yang merusak kawasan hutan yang mengakibatkan bencana banjir Sumatera,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...105106107...43,114Halaman 106 dari 43,114

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya