Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 107

Komdigi Bangun Posko Trauma Healing untuk Masyarakat dan Anak-anak di Deli Serdang

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat berada di posko Trauma Healing Center di Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin malam (1/12/2025) (ANTARA/Fitra Ashari)
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat berada di posko Trauma Healing Center di Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin malam (1/12/2025) (ANTARA/Fitra Ashari)

Deli Serdang, aktual.com – Kementerian Komunikasi dan Digital membangun posko trauma healing atau penyembuhan trauma bagi masyarakat dan anak-anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat mengunjungi posko yang terletak di Masjid Al-Hafiz ini mengatakan Komdigi selalu aktif membangun posko di setiap bencana, untuk memberikan sarana yang nyaman dan diharapkan bisa menyembuhkan trauma dari bencana yang dialami penduduk sekitar.

“Setelah surut itu kan memang biasa ada posko trauma healing dan Komdigi memang selama ini selalu aktif tidak terkecuali di bencana kali ini, ini salah satu posko trauma healing yang kita bangun,” kata Meutya kepada awak media di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (2/12) malam.

Meutya mengatakan trauma healing center ini akan menjadi tempat anak-anak dan penduduk sekitar untuk beraktivitas sekaligus menjadi tempat aman selama pembenahan infrastruktur jalan dan bangunan yang dilakukan pasca bencana

Menurut Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Hilmi, desa Hamparan Perak cukup terdampak banjir yang tinggi dan melumpuhkan aktivitas penduduk sekitar. Tidak hanya Desa Hamparan Perak, tapi 20 desa sekitar lainnya juga terdampak banjir bandang.

“Alhamdulillah Hamparan Perak masih bisa kami kontrol, walaupun desas desus banyak, insya Allah saya masih kuat merasakan ketabahan ini. Yang saya hormati kelompok DKM (Dewan Keamanan Masjid) yang bersedia menyediakan tempat ini untuk posko banjir ini,” kata Hilmi.

Ia menjelaskan pada hari Jumat saat terjadi banjir, semua akses baik jalanan, akses internet, dan listrik terputus. Pihak desa juga berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengevakuasi penduduk Hamparan Perak untuk keluar dari banjir.

Namun posisi desa yang berada di tengah wilayah lain yang juga terdampak banjir sehingga bala bantuan sulit masuk dan sulit untuk mencari tempat berlindung di luar desa.

Hingga hari Sabtu jalanan mulai terbuka dari banjir sehingga berduyun-duyun bala bantuan mulai masuk dan mengevakuasi warga secara bertahap bekerja sama dengan camat. Ia juga sempat meminta maaf kepada warga karena lambatnya evakuasi karena akses dan peralatan yang terbatas.

Selain mendirikan Posko trauma healing, Komdigi juga membagikan makanan ringan, air, serta popok dan pembalut untuk keperluan warga.

Posko trauma healing juga didirikan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor Sekda Aceh, dan akan menyusul di Kabupaten Tapanuli Tengah karena masih terkendala akses yang sulit dijangkau.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Desak Pemerintah Pusat Percepat Penanganan Bencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bergerak cepat menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Danang menegaskan bahwa dirinya terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Komunikasi kami dengan pemerintah daerah terkait penambahan penerbangan perintis untuk proses evakuasi dan memudahkan distribusi logistik. Alhamdulillah, direspons cepat oleh Pak Menteri,” ujar Danang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengapresiasi langkah cepat Kemen PU yang telah menerjunkan alat berat guna membuka jalur yang terputus dan memperlancar proses evakuasi.

“Yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat dan kelancaran bantuan. Negara harus hadir, dan hari ini negara telah hadir melalui Kemenhub, Kemen PU, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait,” tegasnya.

Ia turut menyoroti pentingnya peran BNPP dan BMKG dalam fase darurat ini. Menurutnya, keberadaan BMKG sangat diperlukan untuk memaksimalkan operasi modifikasi cuaca.
“Modifikasi cuaca sangat diperlukan agar distribusi logistik dan proses evakuasi menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Danang menekankan urgensi koordinasi lintas sektoral dalam upaya percepatan mitigasi bencana.
“Semoga ikhtiar dan peran kita semua dapat membantu percepatan mitigasi dan meringankan beban para korban di Sumatera,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

LBH-YLBHI Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional untuk Banjir di Tiga Provinsi

Jakarta, aktua.com – Bencana banjir di 3 Provinsi tersebut menimbulkan dampak yang besar, seperti: tingginya jumlah korban jiwa dan orang hilang, semakin meluasnya titik bencana, banyaknya Kabupaten/Kota yang terisolir, ribuan orang harus mengungsi dan kehilangan rumah, logistik yang kian menipis, langkanya ketersediaan bahan-bahan pokok juga mahalnya harga BBM.

Situasi bencana yang semakin parah ini direspon dengan minimnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana dengan cepat dan tepat. Beberapa situasi ini cukup alasan alasan bagi Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional untuk kondisi yang terjadi di Sumatera dalam satu minggu terakhir.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat perlu segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan status Darurat Bencana Nasional bagi tiga provinsi yang terdampak paling parah, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, eskalasi bencana dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa penanganan di tingkat daerah sudah tidak lagi memadai sehingga intervensi langsung dari pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan warga dan mempercepat upaya pemulihan.

“Pemerintah Pusat segera tetapkan status Darurat bencana Nasional sebagai langkah konkret dalam penanggulangan bencana banjir Sumatera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman dan mekanisme melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana sebagai upaya prioritas untuk memastikan keselamatan korban dan masyarakat yang terdampak banjir Sumatera,” kata Ketua YLBHI, Muhammad Isnur Selasa (2/12).

Selain itu, ia mendorong kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai izin usaha perkebunan, pertambangan, serta pengelolaan kawasan hutan yang diduga turut memicu kerentanan lingkungan. Aktivitas-aktivitas tersebut, terutama yang melanggar ketentuan dan merusak ekosistem, dinilai berperan dalam memperparah risiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak.

“Kementerian terkait untuk melakukan Evaluasi dan Moratorium seluruh izin-izin usaha perkebunan, pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan, deforestasi dan merusak lingkungan,” ucapnya.

Isnur juga menekankan urgensi langkah penegakan hukum. Ia menilai aparat harus bertindak tegas untuk mengusut dan menindak seluruh praktik penebangan maupun pertambangan ilegal yang telah merusak kawasan hutan dan berkontribusi pada timbulnya bencana, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

“Aparat penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas seluruh aktivitas penebangan dan pertambangan ilegal yang merusak kawasan hutan yang mengakibatkan bencana banjir Sumatera,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bencana Sumbar Lumpuhkan Aktivitas Sekolah, Jadwal Ujian Diubah 

PADANG, Aktual.com – Rangkaian banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang menghantam Sumatra Barat dalam sepekan terakhir memukul sektor pendidikan. Aktivitas belajar lumpuh, sejumlah sekolah berubah fungsi menjadi pos pengungsian, sementara siswa dan guru banyak yang ikut terdampak dan bahkan menjadi korban.

Di tengah kondisi ini, para murid sebenarnya tengah bersiap menghadapi ujian semester. Namun bencana besar yang menerjang 13 kabupaten/kota membuat pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar tidak memungkinkan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar pun mengambil langkah darurat dengan menyesuaikan seluruh agenda pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi, menginstruksikan seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I–VIII untuk segera meninjau ulang dan menyesuaikan jadwal ujian semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.

Penyesuaian jadwal tersebut wajib mempertimbangkan keamanan sekolah, kondisi sarana dan prasarana, serta kesiapan psikologis murid dan guru yang kini banyak berada di pengungsian.

Dinas Pendidikan juga mewajibkan pendataan lengkap terkait kerusakan fasilitas pendidikan serta kondisi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Laporan dampak bencana ditargetkan masuk paling lambat Senin (1/12).

Saat ini siswa resmi diliburkan hingga 3 Desember 2025. Kebijakan itu tertuang dalam dua surat edaran, masing-masing pada 27 dan 30 November 2025, yang memperpanjang masa libur seiring penetapan status tanggap darurat bencana oleh Pemerintah Provinsi Sumbar hingga 8 Desember 2025.

Data sementara mencatat sejumlah sekolah difungsikan sebagai posko pengungsian, seperti SD 41 Lori, SDN 02 Cupak Tangah, dan SMPN 29 Padang. Selain itu, di Kabupaten Agam tercatat tiga guru meninggal dunia, empat luka-luka, dan lima hilang. Sebanyak 96 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BNPB Laporkan Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Mencapai 604 Jiwa

Jakarta, aktual.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera kembali meningkat, kini mencapai 604 orang.

Kenaikan angka korban jiwa tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) pada Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB.

“Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa,” tertulis data di situs Pusdatin BNPB, dikutip Senin (1/12).

Jika dirinci, di Aceh terdapat 156 orang meninggal dunia, 181 orang dinyatakan hilang, dan 1.800 warga mengalami luka-luka. Sementara di Sumatera Barat tercatat 165 orang meninggal, 114 orang hilang, dan 112 orang terluka.

Adapun di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal mencapai 283 jiwa, dengan 169 orang hilang dan 613 orang terluka.

Selain korban jiwa, Pusdatin BNPB juga memaparkan besarnya kerusakan infrastruktur dan permukiman. Tercatat 3.500 rumah mengalami rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 unit rusak ringan. Pembaruan data ini dilakukan secara terus-menerus. “Jembatan rusak 271 unit hingga 282 fasilitas pendidikan rusak,” jelas data tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Instruksi Presiden soal Bencana Sumatra Dieksekusi Tanpa Birokrasi Berbelit

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendesak pemerintah mengeksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana secara cepat, tepat, dan terukur. Desakan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung DPR RI, Senin (1/12).

Abdul Hadi menegaskan situasi kebencanaan yang meluas menuntut mobilisasi penuh seluruh aparat negara, mulai BNPB, TNI, Polri, hingga kementerian terkait. Ia menekankan bahwa keselamatan rakyat tidak boleh terhambat prosedur birokrasi.

“Anggaran darurat harus bisa dicairkan melalui mekanisme cepat namun tetap akuntabel. Negara wajib hadir seketika saat rakyat membutuhkan,” tegasnya.

Ia juga meminta Basarnas dan BNPB memperkuat operasi tanggap darurat, terutama pencarian korban hilang, evakuasi warga terisolasi, distribusi logistik, dan layanan kesehatan. Kelompok rentan seperti anak, lansia, dan ibu hamil, kata dia, harus menjadi prioritas.

Di sisi pemulihan, Abdul Hadi mendesak Kementerian PUPR memprioritaskan rekonstruksi jalan nasional, jembatan, tanggul, dan sistem air bersih dengan standar infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim.

“Rekonstruksi harus berbasis DAS dan dibangun lebih tangguh menghadapi bencana ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini BMKG melalui impact-based forecast yang terintegrasi hingga tingkat desa agar masyarakat mendapat peringatan real-time.

Selain itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi nasional atas izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstraktif di hulu yang diduga memperparah kerusakan lingkungan.

“Bencana ini tidak boleh ditutup-tutupi. Izin bermasalah harus dicabut dan ekosistem dipulihkan,” tegasnya.

Abdul Hadi menutup dengan menekankan perlunya koreksi serius terhadap arah pembangunan nasional.

“Tanpa pembenahan struktural, bencana akan terus berulang. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...106107108...43,115Halaman 107 dari 43,115

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya