Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 111

DPR Desak Pemerintah Ringankan UKT Mahasiswa Daerah Bencana

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta pemerintah memberikan dispensasi akademik dan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak bencana alam Sumatra dan di berbagai daerah Indonesia pada penghujung 2025.

“Atas nama pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saya menyampaikan duka mendalam kepada seluruh masyarakat terdampak bencana. Semoga kondisi di lapangan segera membaik,” ujar Esti dalam keterangan pers, Senin (1/12/2025).

Bencana banjir bandang, longsor, gelombang tinggi, hingga kebakaran permukiman dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa–Bali, Papua, hingga Jakarta. Esti menegaskan dampak bencana tersebut mengganggu proses pendidikan ribuan mahasiswa.

“Kami meminta Kemendiktisaintek segera memberi dispensasi akademik dan penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa terdampak. Ini penting karena kita sudah memasuki masa UAS dan menghadapi Semester Genap 2026,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, dispensasi dan keringanan UKT bagi mahasiswa korban bencana alam adalah keharusan.

“Kebijakan ini harus berlaku bagi seluruh mahasiswa dari wilayah terdampak, bukan hanya Aceh, Sumut, atau Sumbar saja,” tegas Legislator dari Dapil DIY itu.

Atas dasar itu, ia mendesak pendataan cepat dan terintegrasi terhadap mahasiswa asal wilayah bencana oleh Kemendiktisaintek dan seluruh perguruan tinggi. Pendataan, kata Esti, tidak boleh menunggu laporan pasif.

“Setiap kampus harus proaktif mendata. Banyak mahasiswa kesulitan belajar karena rumah rusak, listrik padam, internet putus, hingga kehilangan dokumen akademik,” ujarnya.

Selain itu, Esti meminta pemerintah memberikan fleksibilitas metode pembelajaran, kebijakan force majeure, penundaan UKT tanpa denda, pemotongan UKT bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian, hingga beasiswa darurat bencana.

Esti menekankan bahwa penanganan pendidikan di wilayah bencana tidak boleh sektoral dan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan relawan.

“Negara wajib memastikan bencana tidak merampas masa depan mahasiswa. Tidak boleh ada satu pun mahasiswa tertinggal karena ia menjadi korban bencana,” tegasnya.

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pelantikan Dua Pejabat Eselon 1 Kemenkum Dinilai Bermasalah: Langgar Putusan MK, dan Tanpa Mekanisme Sah

Gedung Kementerian Hukum RI. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com — Pelantikan dua pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas pada Jumat (28/11/2025) menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.

Pelantikan terhadap Hendro Pandowo sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) dan Hermansyah Siregar sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kemenkum dinilai tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan Direktur Aspirasi Murni Masyarakat (AMM), Prans Shaleh Gultom dan Koordinator Jaringan Masyarakat Muda (JMM) Adrian secara terpisah, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Irjen Kemenkum Langgar Putusan MK

Prans Shaleh Gultom menyampaikan, pelantikan terhadap Hendro Pandowo tidak sah karena berstatus perwira tinggi Polri aktif. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, katanya, tegas melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

“Putusan MK berlaku langsung sejak 13 November. Mengapa Menkum tetap ngotot melantik anggota Polri aktif sebagai Irjen Kemenkum pada 28 November? Ini bertentangan dengan putusan MK yang final dan mengikat,” ujar Prans.

Menurutnya, putusan MK itu menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif menjabat posisi sipil. Bahkan, katanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, sudah menegaskan Pemerintah wajib mematuhi putusan MK tersebut.

“Pernyataan Men PANRB ini berbanding terbalik dengan pandangan Menkum Supratman yang sebelumnya menyebut polisi aktif yang sudah menduduki jabatan sipil tak perlu mundur. Termasuk memaksakan pelantikan terhadap Hendro Pandewo sebagai Irjen Kemenkum,” papar Prans.

Hal sama, Adrian menyampaikan, pelantikan Hendro Pandowo sebagai Irjen Kemenkum merupakan pelanggaran konstitusi. Mestinya, Kemenkum menjadi tauladan bagi kementerian/lembaga lain dalam menaati putusan MK.

“Jika Polri aktif menjabat posisi sipil tanpa melepas status keanggotaannya, itu inkonstitusional berdasarkan Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025. Kemenkum seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan justru melanggarnya,” tegas Adrian

Dirjen Kekayaan Intelektual Tanpa Open Bidding

Selain menyoroti Hendro Pandewo, penunjukan Hermansyah Siregar sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual juga dinilai bermasalah, karena tidak melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) sebagaimana diatur dalam regulasi pengisian jabatan tinggi madya.

Adrian menyampaikan, pengisian jabatan tinggi madya seharusnya dilakukan melalui open bidding, sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.

Undangan seleksi terbuka di situs maupun media sosial resmi Kemenkum hanya menyebutkan posisi Irjen. Tidak ada satupun informasi yang membuka seleksi terbuka untuk kursi Dirjen Kekayaan Intelektual

“Jika penunjukan dilakukan tanpa open bidding, ini melanggar prinsip meritokrasi dan transparansi, serta bisa memicu konflik kepentingan,” kata Adrian.

Ia pun menegaskan, pengangkatan pejabat tinggi di kementerian yang seharusnya menjunjung hukum justru berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

“Penunjukan pejabat tanpa prosedur sah dapat memicu konflik kepentingan dan mengganggu independensi kelembagaan,” paparnya.

Evaluasi Total Pejabat Eselon 1

Adrian pun mendorong Kemenkum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen terhadap dua pejabat Eselon I tersebut.

“Kemenkum harus transparan dan patuh pada hukum. Bila pelantikan dilakukan tanpa mekanisme sah, maka pelanggaran itu harus diperbaiki,” tegas Adrian.

Mereka juga menyoroti pentingnya Kemenkum menjaga integritas proses administrasi mengingat lembaga tersebut memegang tanggung jawab besar dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

“Kemenkum sebagai institusi hukum seharusnya mengayomi undang-undang, bukan justru melanggar ketentuan yang telah ditegaskan MK,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan apapun dari Kemenkum terkait persoalan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Mendagri Tegaskan Mekanisme Bantuan Beras untuk Daerah Bencana Dipermudah

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Bulog, bagi daerah terdampak bencana, seperti di Sumatra kini dilakukan dengan prosedur yang dipermudah. Ia juga memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman.

“Bulog sudah memiliki mekanisme yang jelas. Saya sudah koordinasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran—yang juga Menteri Pertanian—dan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait antisipasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Tito menjelaskan, terdapat tiga skema penyaluran beras Bulog: bantuan pangan berbasis DTSEN, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta bantuan khusus bencana. Untuk skema bencana, penyaluran bisa dilakukan segera setelah ada permohonan resmi dari kepala daerah.

Tito mencontohkan, seperti bantuan beras korban bencana alam Sumatra.

“Contoh kemarin Lhokseumawe butuh 100 ton. Cukup kirim surat soft copy kepada saya, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pangan. Setelah itu Badan Pangan langsung meneruskan ke Dirut Bulog tanpa proses panjang,” jelasnya.

Ia memastikan stok beras nasional sangat mencukupi. Di Lhokseumawe misalnya, tersedia 28 ribu ton beras Bulog, jumlah yang dinilai aman untuk beberapa bulan ke depan.

Menanggapi situasi di Sibolga, Tito menyebut sebagian warga mendatangi gudang Bulog karena khawatir terhadap akses logistik yang sempat terhambat. Ia mengakui kondisi tersebut mirip dengan kejadian di Palu, saat masyarakat mengalami kepanikan akibat daerah terisolasi.

“Kita tahu panic buying itu lumrah terjadi, apalagi kalau akses terputus. Di Palu hari ketiga sempat terjadi penjarahan karena semua jalur tertutup,” ujarnya.

Tito memastikan distribusi logistik kini dilakukan secara proaktif, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau di Sumatera. Ia menegaskan bahwa seluruh penyaluran harus melalui mekanisme resmi agar bantuan tepat sasaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Polemik PBNU: Gus Yahya Sambut Seruan Islah Masyayikh

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyambut seruan islah dari para kiai sepuh usai pertemuan Forum Masyayikh yang digelar di Pondok Pesantren Ploso, Kediri.

Pertemuan para kiai sepuh tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian mendalam terhadap kondisi jam’iyah dan upaya menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) di tengah dinamika yang berkembang.

“Perhatian para kiai sepuh merupakan peneguhan penting bagi PBNU untuk terus menempatkan persatuan dan keteduhan umat sebagai prioritas,” ujar Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Gus Yahya mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada para masyayikh yang memberikan arahan demi menjaga integritas dan maruah organisasi.

Ia menegaskan menerima sepenuhnya seruan para kiai sepuh agar seluruh pihak menahan diri dan menghindari langkah atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Sikap ketundukan tersebut, kata Gus Yahya, merupakan bentuk sam’an wa tha’atan atas bimbingan para masyayikh yang selama ini menjadi penopang utama perjalanan jam’iyah.

Ia pun mendorong semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dawuh para kiai dengan mengupayakan islah atau rekonsiliasi.

“Upaya tersebut harus dilakukan dalam semangat ukhuwah, kedewasaan, dan tanggung jawab bersama sebagai pengemban amanat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama,” kata dia.

Gus Yahya menegaskan kebesaran organisasi tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan pandangan. Arahan para masyayikh, katanya, menjadi tuntunan penting untuk menjaga ketenteraman umat dan kesinambungan khidmah NU dari struktur pusat hingga ke akar rumput.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas perhatian para kiai sepuh. Dengan penuh keikhlasan, saya tunduk pada dawuh para masyayikh. Menahan diri, menjaga suasana, dan mengupayakan islah,” katanya.

Baca juga:

Forum Sesepuh NU Serukan Islah atas Konflik Internal PBNU

PBNU juga mengimbau seluruh warga Nahdliyin agar tetap tenang, menjaga ukhuwah, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama membentuk sebuah wadah bernama Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama untuk merespons dinamika yang muncul di tubuh PBNU. Forum ini dibentuk sebagai upaya meredakan ketegangan yang sedang berlangsung, dengan pesan utama agar seluruh pihak menempuh jalan islah.

Forum tersebut digagas oleh KH Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso). Pertemuan berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (30/11), dan diikuti oleh setidaknya sepuluh kiai secara langsung maupun daring.

Para kiai yang hadir antara lain KH Anwar Manshur (Lirboyo), KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), KH Ma’ruf Amin (via Zoom), KH Said Aqil Siroj (via Zoom), dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo). Hadir pula KH Abdul Hannan Ma’shum (Kwagean), KH Kholil As’ad (Situbondo), KH Ubaidillah Shodaqoh, KH dr Umar Wahid (via Zoom), serta KH Abdulloh Ubab Maimoen (via Zoom).

Dalam keterangannya, Juru Bicara Pesantren Lirboyo KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid menyampaikan bahwa “Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini dan berharap bisa segera terjadi islah.”

Ia menambahkan bahwa forum ini mengingatkan semua pihak yang berkonflik agar menghindari eskalasi di ruang publik. Disebutkan, “Terlebih yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membuka aib dan berpotensi merusak marwah jam’iyyah.”

Selain seruan kepada petinggi PBNU, forum ini juga mengimbau seluruh struktur organisasi—PWNU, PCNU, PCINU—agar tetap fokus menjalankan tugas dan program masing-masing tanpa turut terlibat dalam sengketa internal. Ajakan menjaga keharmonisan juga disampaikan kepada seluruh warga NU, dengan pesan untuk mempertahankan ukhuwah nahdliyah dan menjaga etika di media sosial.

Gus Muid menegaskan kembali pesan spiritual forum tersebut: “Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah serta menjunjung tinggi etika bermedsos.”

Ia kemudian menutup imbauan forum, “Berikutnya, Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama mengimbau warga NU agar memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT, seraya memohon agar persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik yang paling maslahat.”

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Potensi Ekonomi Syariah Besar, Airlangga Dorong Edukasi Masyarakat Dipercepat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam acara Peluncuran Buku “Perjalanan 50 Tahun Kawasan Industri Membangun Negeri”, di Jakarta, Kamis (25/7/2024). ANTARA/Bayu Saputra

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah terus menggenjot peningkatan literasi keuangan syariah yang saat ini baru mencapai 66%. Meski lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara Timur Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat masih jauh dari optimal.

“Angka literasi yang berada di 66% memang menunjukkan ada peningkatan, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat,” kata Airlangga  di acara Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026 di Universitas Indonesia, Senin (1/12/2025),

Airlangga menegaskan bahwa peningkatan literasi adalah kunci untuk memperluas adopsi keuangan syariah. Ia menjelaskan, pemahaman yang lebih baik akan mendorong masyarakat memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang dinilai lebih aman dan kompetitif.

“Keuangan syariah bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan menguntungkan. Namun edukasi yang lebih masif sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik,” tambah Airlangga.

Sektor ekonomi syariah nasional sendiri mencatatkan pertumbuhan positif. Aset keuangan syariah diproyeksikan mencapai Rp10.257 triliun pada 2025. Namun, Airlangga mengingatkan bahwa tren pertumbuhan tersebut tetap menghadapi tantangan besar dalam aspek literasi dan perluasan ekosistem industri halal.

Ia menekankan peran strategis sektor industri halal — mulai dari makanan, minuman hingga kosmetik — dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah Indonesia.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah untuk periode 2025–2029. Fokus kebijakan meliputi penguatan sektor UMKM halal serta percepatan sertifikasi halal produk-produk domestik.

“Penguatan UMKM halal merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif,” tegasnya.

Airlangga juga menyinggung perkembangan teknologi keuangan syariah yang menjadi tantangan sekaligus peluang. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang sudah mengintegrasikan produk keuangan digital berbasis token ke dalam sistem keuangan syariah mereka.

Dengan kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan, Airlangga optimistis Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai kekuatan utama ekonomi syariah global.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama ekonomi syariah dunia, tidak hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi juga karena potensi ekonomi syariah yang sangat besar,” tuturnya.

Penuis: Nur Aida Nasution

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kolaborasi dengan 25 Unit Bisnis, Astra Auto Fest 2025 Hadirkan Promo Besar Akhir Tahun

Jakarta, Aktual.com – Astra Auto Fest 2025 kembali mengguncang publik dengan rangkaian promo besar-besaran. Digelar pada 5–7 Desember 2025 di Astra Biz Center BSD, Tangerang, hajatan tahunan ini mempertemukan 25 unit bisnis Grup Astra dalam satu pameran terpadu bertema Drive Forward Lifestyle in Motion.

Chief Marketing Auto2000 sekaligus Project Director Astra Auto Fest 2025, Yagimin, menyebut acara ini sebagai momentum bagi masyarakat untuk menikmati seluruh lini bisnis Astra dalam satu tempat.

“Astra Auto Fest 2025 adalah momen terbaik untuk menikmati produk dan layanan Grup Astra dalam satu pengalaman yang terintegrasi,” ujarnya.

Beragam merek otomotif—mulai dari Toyota by Auto2000, Astra Daihatsu, Astra Isuzu, BMW Astra, Lexus, Astra Motor, hingga UD Trucks dan OLXmobbi—menyuguhkan pilihan kendaraan lengkap dengan promo eksklusif yang hanya hadir selama tiga hari penyelenggaraan.

“Ini bukan sekadar pameran, tetapi kesempatan mendapatkan penawaran eksklusif yang tidak selalu ada di waktu lain,” tambah Yagimin.

Pengunjung juga dapat menjajal langsung unit melalui sesi test drive dan test ride, mulai dari mobil hybrid hingga motor listrik seperti Honda EM1 dan Honda CUV E.

Kolaborasi lintas unit bisnis makin diperkokoh dengan kehadiran Astra Financial yang menawarkan layanan one stop financial solution.

Chief Marketing & Sales Officer ACC sekaligus Co-Project Director Astra Auto Fest 2025, Tan Chian Hok (Ahok), menegaskan bahwa pengunjung dapat mengakses solusi finansial lengkap dalam satu lokasi.

“Kolaborasi bisnis Grup Astra di Astra Auto Fest 2025 semakin kuat dengan hadirnya layanan keuangan terintegrasi dari Astra Financial,” ungkapnya.

Astra Financial menyediakan berbagai layanan pembiayaan, mulai dari kredit mobil ACC dan TAF, pembiayaan motor FIFGROUP, asuransi kendaraan Garda Oto, asuransi jiwa Astra Life, hingga layanan perbankan Bank Saqu. Dukungan layanan lain seperti Astra World, Halodoc, dan Heartology turut memeriahkan acara.

Tak hanya otomotif, lini bisnis properti Astra Land, layanan penyewaan TRAC, balai lelang IBID, hingga pameran UMKM dari Yayasan Astra – YDBA juga ikut hadir.

Penulis: Achmat

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...110111112...43,116Halaman 111 dari 43,116

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya