21 April 2026
Beranda blog Halaman 112

Prabowo: Pasukan ke Gaza Bukan untuk Lawan Hamas, Fokus Lindungi Warga

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) melaksanakan inspeksi pasukan pada Upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUBIANTO

Presiden Prabowo Subianto meluruskan spekulasi soal rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, Palestina. Ia menegaskan, misi tersebut bukan untuk melucuti senjata Hamas atau terlibat dalam operasi militer, melainkan berfokus pada perlindungan warga sipil di tengah konflik.

Penjelasan itu disampaikan Prabowo dalam forum diskusi terbuka Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam forum yang juga dihadiri pakar dan jurnalis senior tersebut, Prabowo menggarisbawahi posisi Indonesia yang sejak awal konsisten membela kemerdekaan Palestina.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers pada Jumat (20/3/2026).

Namun, rencana tersebut tidak berdiri sendiri. Prabowo menyebut ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum pasukan dikirim. Persetujuan dari tokoh Palestina menjadi kunci, disusul dukungan negara-negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Selain itu, Indonesia juga menempatkan satu syarat penting: penerimaan dari Hamas sebagai pihak yang secara de facto menguasai wilayah Gaza.

“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.

Dalam skema Board of Peace (BoP), setiap negara diberi ruang menentukan batas keterlibatan melalui konsep national caveats. Indonesia, menurut Prabowo, mengambil posisi yang tegas—ikut dalam misi perdamaian, tetapi tanpa terlibat dalam konflik bersenjata.

“National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan senjata.

“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tutur Prabowo.

Meski demikian, situasi geopolitik terbaru membuat rencana tersebut harus ditunda. Eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat memaksa Indonesia melakukan peninjauan ulang.

“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” jelas dia.

Sebelumnya, Indonesia menyiapkan hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Namun hingga kini, pengiriman pasukan masih menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kondisi keamanan yang memungkinkan.

Di tengah dinamika konflik yang terus bergerak, posisi Indonesia terlihat jelas: hadir sebagai penengah kemanusiaan, bukan bagian dari pertarungan bersenjata.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Momentum Idulfitri 1447 H Pererat Kebersamaan Demi Bangun Indonesia yang Lebih Baik

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan selamat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia berharap momen Lebaran 2026 dapat mempererat kebersamaan bangsa, demi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Puan dalam keterangan tertulisdi Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Puan pun mengajak umat Muslim untuk menyambut Hari Kemenangan dengan sukacita setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa.

“Ramadan telah menempa diri kita, membersihkan jiwa dan menjernihkan hati,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Kini, Idulfitri hadir membawa kita kembali pada kesucian diri. Di Hari yang fitri ini, marilah kita saling membukan pintu maaf,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Meski ada perbedaan Hari Raya Idulfitri, Puan mengajak semua pihak untuk terus menjaga kebersamaan dan selalu membangun toleransi.

Seperti diketahui, Pemerintah resmi menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 pada Sabtu (21/3). Sementara Muhammadiyah menetapkan awal bulan Syawal 1447 H jatuh pada hari ini.

“Mari kita mempererat kebersamaan, dan memperkuat semangat gotong royong demi membangun Indonesia yang lebih baik,” tutur Puan.

Puan juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan.

“Di momen Idulfitri ini, mari kita meningkatkan rasa empati kepada sesama, terutama bagi mereka yang kekurangan dan membutuhkan,” ujarnya.

Puan pun menilai aksi kepedulian sangat penting, apalagi dunia tengah dilanda berbagai dinamika geopolitik yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia. Ia juga mendorong Pemerintah untuk semakin peka dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Rakyat masih terus menaruh harapan besar agar negara hadir, khususnya di saat-saat rakyat paling membutuhkan,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memastikan kelancaran momen Idulfiitri.

“Mulai dari kelancaran umat Muslim dalam merayakan Hari Idul Fitri, kelancaran transportasi dan semua infrastruktur arus mudik-arus balik, hingga kepastian keamanan dan kenyamanan masyarakat saat libur Lebaran,” paparnya.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, Puan mengucapkan selamat bersilaturahmi bersama keluarga di momen libur Lebaran 2026.

“Semoga seluruh umat Muslim menyambut Hari Kemenangan dengan gembira. Dan bagi seluruh masyarakat, selamat berkumpul dengan keluarga di momen libur Lebaran ini,” tutup Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Tuai Kritik, Pola Perang Zionis Israel Sasar dan Bunuh Elite Iran

Ilustrasi - Rudal balistik Iran. ANTARA/Anadolu/py/am.

Strategi Israel yang secara langsung menargetkan elite Iran dalam konflik yang terus meningkat kini menjadi sorotan para pengamat internasional. Serangan yang menewaskan Ali Larijani pada 17 Maret 2026 dinilai bukan sekadar operasi militer, tetapi bagian dari pergeseran pola perang yang lebih agresif dan berisiko tinggi.

Sejumlah laporan menilai bahwa, “menargetkan pimpinan tertinggi dapat mengganggu struktur komando, tetapi juga berisiko memicu eskalasi yang tidak terkendali.”

Pendekatan yang dikenal sebagai decapitation strike ini dinilai memiliki konsekuensi serius. Akademisi dari Johns Hopkins University, Vali Nasr, menilai bahwa konflik Iran–Israel telah memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Ia menekankan bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju fase konfrontasi yang lebih berbahaya,” yang menandai meningkatnya risiko benturan terbuka antarnegara.

Pandangan serupa disampaikan Fawaz Gerges dari London School of Economics. Ia menilai bahwa serangan terhadap tokoh kunci Iran berpotensi memperluas konflik di kawasan. Dalam pengamatannya disebutkan bahwa, ini dapat memperluas konflik melampaui batas yang ada saat ini,” terutama dengan keterlibatan tidak langsung Amerika Serikat yang semakin memperumit dinamika geopolitik.

Sementara itu, Rosemary Kelanic dari University of Notre Dame menyoroti keterbatasan strategi tersebut. Ia menyatakan bahwa “strategi pemenggalan kepemimpinan jarang menghasilkan hasil politik jangka panjang,” yang menunjukkan bahwa dampaknya cenderung sementara dan tidak menyelesaikan akar konflik.

Analisis lain juga menyoroti potensi efek berantai dari strategi tersebut. Serangan terhadap pejabat tinggi dinilai dapat memicu respons yang lebih luas dari Iran dan sekutunya. Dalam sejumlah laporan disebutkan, “serangan semacam ini dapat memicu pembalasan yang lebih luas di seluruh kawasan,” yang memperbesar risiko konflik regional yang sulit dikendalikan.

Di tengah kritik tersebut, Israel tetap mempertahankan pendekatan militernya. Namun, sorotan internasional menunjukkan bahwa langkah ini tidak hanya dinilai sebagai strategi militer, tetapi juga sebagai ujian terhadap batas-batas hukum dan norma dalam konflik modern. Sejumlah pengamat menilai bahwa “penargetan terhadap kepemimpinan politik menantang norma yang selama ini berlaku dalam hubungan internasional,” yang mengindikasikan adanya pergeseran dalam praktik perang kontemporer.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Muhammadiyah: Beda Lebaran Bukan Soal Taat atau Tidak

Ilustrasi - Bendera Muhammadiyah

Perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah kembali terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah. Namun, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy meminta publik tidak memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang perlu dipertentangkan.

Di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Muhadjir menegaskan bahwa kedua pihak memiliki dasar yang sama-sama kuat dalam menentukan awal Idulfitri. Perbedaan yang muncul, menurutnya, semata-mata terletak pada pendekatan metode yang digunakan.

“Perbedaan ini sudah biasa. Jangan diartikan sebagai ketidaktaatan. Yang lebaran hari ini maupun besok, keduanya tetap taat kepada pemerintah,” ujar Muhadjir, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, Muhammadiyah kini menggunakan pendekatan baru melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Sistem ini tidak lagi membatasi penentuan hilal pada wilayah tertentu, melainkan berlaku secara global sebagai satu kesatuan kalender umat Islam.

Pendekatan tersebut, kata dia, merupakan hasil pembaruan (tajdid) dalam metode penentuan kalender Hijriah. Jika sebelumnya konsep wujudul hilal lebih bersifat lokal, kini Muhammadiyah mengadopsi sistem yang mempertimbangkan posisi hilal secara global.

“Sekarang wujudul hilal tidak hanya untuk Indonesia, tapi berlaku untuk seluruh dunia,” kata Muhadjir.

Ia juga menyebutkan bahwa kalender Hijriah global tersebut telah mendapat pengakuan internasional dan diratifikasi oleh lebih dari 10 negara. Muhammadiyah sendiri mulai menerapkan KHGT sejak Juni 2025.

Dalam konteks itu, Muhadjir mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada perdebatan yang berulang setiap tahun. Baginya, perbedaan penetapan hari raya merupakan bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam, bukan sumber perpecahan.

Sementara itu, pemerintah melalui sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026) menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia.

Dengan dua metode yang berbeda, Muhadjir menilai masyarakat seharusnya bisa melihat perbedaan ini sebagai ruang keberagaman, bukan konflik.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Bila Zionis Netanyahu Mati, Israel di Persimpangan Jalan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA/Xinhua/am.

Spekulasi soal kemungkinan matinya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah konflik membuka pertanyaan besar tentang arah politik Israel. Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Dr. Selamat Ginting, menilai skenario itu akan menjadi titik krusial yang menentukan wajah Israel ke depan.

“Kematian pemimpin di tengah konflik selalu menghadirkan ketidakpastian sekaligus percepatan sejarah,” ujar Selamat dalam keterangan tertulis diterima Aktual.com, Jumat (20/3/2026).

Secara sistem, Israel memiliki mekanisme cepat untuk mengisi kekosongan melalui kabinet atau parlemen (Knesset). Namun persoalan utamanya bukan sekadar prosedur, melainkan siapa figur yang mampu mengonsolidasikan kekuatan di tengah koalisi yang rapuh dan polarisasi politik yang tajam.

Sejumlah nama mencuat. Menteri Pertahanan Yoav Gallant dinilai kuat dalam konteks perang. Yair Lapid mewakili kubu moderat, sementara Benny Gantz sering dilihat sebagai figur kompromi antara kekuatan militer dan sipil.

“Ini bukan hanya soal siapa pengganti, tapi arah negara akan dibawa ke mana,” kata Selamat.

Ia melihat dua skenario besar. Dalam jangka pendek, pendekatan militer hampir pasti menguat, terutama jika kematian Netanyahu terkait serangan eksternal. Dalam logika keamanan, kehilangan pemimpin saat perang dipandang sebagai ancaman langsung terhadap negara.

“Respons Israel cenderung keras. Politik sipil akan mengikuti ritme militer,” ujarnya.

Konsekuensinya, operasi militer berpotensi meluas dan meningkatkan risiko konflik regional, termasuk dengan Iran, Hezbollah di Lebanon, hingga Gaza.

Namun di balik itu, ada peluang perubahan. Ketiadaan figur dominan seperti Netanyahu bisa membuka ruang konsolidasi politik baru dan pendekatan lebih diplomatis.

“Figur moderat bisa muncul, tapi itu sangat tergantung pada situasi keamanan. Tanpa jeda konflik, moderasi sulit terjadi,” kata Selamat.

Dampaknya akan meluas ke kawasan. Negara-negara Arab berpotensi meninjau ulang hubungan diplomatik, sementara Amerika Serikat akan berupaya menahan eskalasi.

Selama lebih dari satu dekade, Netanyahu menjadi arsitek utama politik Israel yang keras terhadap Iran dan skeptis terhadap solusi dua negara. Tanpa dirinya, Israel menghadapi pilihan: bertahan dalam pendekatan keamanan ekstrem atau mencari keseimbangan baru.

“Pergantian pemimpin bukan otomatis menghadirkan perdamaian. Yang dibutuhkan adalah keberanian keluar dari logika perang, dan itu yang paling sulit,” ujar Selamat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Prabowo: Bangun Pukul 03.00 WIB Pantau Dunia, Istirahat Disiasati di Sela Agenda

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Aktual/BPMI-SETPRES

Presiden Prabowo Subianto mengungkap kebiasaannya mengikuti perkembangan isu global sejak dini hari. Ia mengaku kerap terbangun sekitar pukul 03.00 WIB untuk memantau informasi internasional, terutama melalui platform digital, agar tetap responsif terhadap dinamika global.

Dalam diskusi bersama jurnalis senior dan pengamat di Hambalang, Jawa Barat, Prabowo menyebut dirinya sudah terbiasa berada dalam arus informasi yang padat. Ia bahkan melabeli dirinya sebagai bagian dari kalangan yang tak bisa lepas dari berita.

“Kita ini sudah seperti ‘news junkies’, terus mengikuti perkembangan,” ujarnya, dikutip Jumat (20/3/2026).

Menurut Prabowo, kebiasaan bangun dini hari dipengaruhi oleh perbedaan waktu Indonesia dengan negara lain. Saat Indonesia memasuki dini hari, sejumlah peristiwa penting di kawasan lain justru sedang berlangsung.

“Jam tiga pagi di sini, di Washington DC masih sore. Kalau ada pemimpin dunia menyampaikan sesuatu, saya bisa langsung mengikuti,” kata dia.

Ia menambahkan, kebiasaan itu membuatnya dapat merespons isu global dengan cepat, bahkan dalam waktu yang berdekatan dengan pernyataan yang muncul di luar negeri.

Di tengah ritme kerja yang padat, Prabowo menegaskan tetap menjaga kebutuhan istirahat. Ia mengaku memiliki pola tidur yang tidak kaku dan bisa menyesuaikan kondisi.

“Saya terbiasa tidur di mana saja, di kendaraan atau saat perjalanan. Ini mungkin kebiasaan sejak di militer,” ujarnya.

Selain itu, ia juga memanfaatkan waktu jeda di antara agenda untuk beristirahat singkat. Durasi 15 hingga 30 menit dinilainya cukup untuk memulihkan energi sebelum kembali melanjutkan aktivitas.

“Kalau ada waktu kosong, saya gunakan untuk tidur sebentar. Lima belas menit saja sudah terasa seperti mengisi ulang tenaga,” tutur Prabowo.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Berita Lain