30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 112

Kejagung Geledah Bea Cukai Soal Ekspor Sawit, Dirjen Djaka: Penggeledahan Terkait Perkara Lama

Jakarta, Aktual.com — Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa penggeledahan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kantor Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabatnya berkaitan dengan perkara lama dugaan ekspor kelapa sawit dan turunannya pada 2021–2024.

“Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah,” ujar Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan dan Bea Cukai tidak tergesa-gesa menyimpulkan kesalahan pegawainya. “Kita belum tentu men-judge bahwa personel Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan,” tambahnya.

Djaka menegaskan Bea Cukai memberikan dukungan kepada pegawai yang diperiksa, sembari terus membenahi internal lembaga. “Image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” katanya.

Ia optimistis langkah perbaikan akan memperkuat pengawasan dan menjaga penerimaan negara. “Apa pun tindakan yang kami lakukan tujuannya untuk menjaga penerimaan negara, agar tidak dinikmati pihak yang tidak berhak ataupun barang ilegal keluar,” ujarnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Seskab Teddy Ungkap Kerusakan Lingkungan Jadi Faktor Perparah Bencana Banjir Bandang

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (tengah) menjawab beberapa pertanyaan jurnalis saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (tengah) menjawab beberapa pertanyaan jurnalis saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, selain adanya cuaca ekstrem.

Oleh karena itu, Teddy menegaskan seiring dengan penanganan dampak bencana dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga mengevaluasi dan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan lingkungan yang ada di tiga provinsi tersebut.

“Seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga dan selain faktor cuaca ekstrem, tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).

“Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” tambah Teddy.

Pada kesempatan sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan koordinasi secara lisan telah dilakukan kepolisian dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait temuan kayu-kayu gelondongan di lokasi terdampak bencana.

“Besok (Kamis, 4/12), kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan guna melakukan proses penyelidikan terkait peristiwa yang terjadi. Tentunya jika ada pelanggaran hukum, kita proses,” kata Kapolri.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga menyampaikan hal yang sama.

Pratikno menyatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah turun tangan untuk menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang.

“Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” katanya.

Ribuan kayu gelondongan berukuran besar, yang sebagian besar tampak seperti dipotong dengan mesin, ikut tersapu banjir bandang di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berat kayu gelondongan itu diperkirakan mencapai ribuan ton.

Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPPU Ingatkan Potensi Kartel Pangan di Program MBG

Kantor KPPU

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mencegah adanya praktik “kartel pangan” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden (Prabowo Subianto) agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar,” kata Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

“Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat,” ujarnya menambahkan.

Dalam Surat Saran Nomor 176/K/S/VIII/2025 kepada Presiden RI tertanggal 26 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kemitraan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aru mengatakan pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi.

“Pemilihan mitra yayasan dilakukan secara transparan dengan verifikasi lapangan yang melibatkan pemangku kepentingan. Lalu, verifikasi (untuk) memastikan yayasan telah bermitra dengan UMKM, BUMDes, dan koperasi, dan mengutamakan UMKM, BUMDes, dan koperasi sebagai pemasok bahan baku,” ujar Aru.

Rekomendasi lainnya, yaitu pencegahan praktik persekongkolan dalam pengadaan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan peralatan makan.

Selain itu, Aru menilai perlu adanya pendampingan kementerian teknis dalam penyusunan serta pengawasan perjanjian kemitraan.

“KPPU siap mendampingi Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta Badan Gizi Nasional berdasarkan kewenangan UU No. 20/2008 dan UU No. 5/1999,” katanya lagi.

Selain pengawasan untuk program MBG, Aru mengatakan KPPU juga memberikan atensi khusus untuk program strategis lainnya yaitu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

“KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya,” ujar Aru.

Ia mengatakan, saat ini KPPU tengah melakukan kajian terkait Kopdes Merah Putih untuk memastikan bahwa penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Menurut Aru, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat ekonomi desa.

“Namun, tanpa desain tata kelola yang tepat, keberadaan koperasi berpotensi menimbulkan hambatan masuk, diskriminasi terhadap pelaku non-anggota, atau dominasi pasar di tingkat lokal,” katanya lagi.

Melalui kajian ini, Aru mengatakan KPPU dapat menilai apakah model Kopdes/Kopkel Merah Putih mampu memperkuat daya saing UMKM secara inklusif, serta mengidentifikasi risiko distorsi pasar yang perlu dicegah sejak awal.

Kajian ini, ujarnya pula, juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar koperasi dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang adil, terbuka, dan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang kompetitif dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Sekolah Negarawan Perkenalkan Cara Baru Memandang Negara kepada Mahasiswa Gen-Z

Jakarta, aktual.com – Dalam rangkaian kegiatan Maiyah Lingkar Mahasiswa (MLM) Camp di Padukuhan Ngasemayu, Sekolah Negarawan memberikan pembekalan intensif kepada para mahasiswa pada Senin, 1 Desember 2025. Dua pemateri utama, Rinto Setiyawan dan Prayogi R. Saputra, menegaskan pentingnya peran Generasi Z dalam memahami struktur negara dan dinamika sosial melalui pendekatan yang segar dan sesuai tantangan era kini.

Sesi pendidikan politik ini menjadi dasar intelektual bagi peserta sebelum memasuki puncak rangkaian camp. Materi diarahkan pada upaya menyederhanakan konsep kenegaraan yang rumit menggunakan analogi kehidupan sehari-hari serta dorongan untuk memanfaatkan teknologi dalam memutus rantai persoalan sosial.

Rinto Setiyawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan, memulai sesi dengan materi berjudul “Analogi Struktur Ketatanegaraan.” Ia menyampaikan bahwa sistem bernegara tidak harus dipahami secara kaku. Struktur negara bisa dijelaskan melalui analogi tubuh manusia atau sebuah keluarga sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam paparan tersebut, Rinto menggambarkan kondisi ketatanegaraan setelah Amandemen keempat UUD 1945 sebagai keluarga yang mengalami keretakan.

“MPR itu ibarat suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya, yaitu Rakyat dan Pancasila. Di situlah hilang fungsi pengayoman,” katanya.

Ia juga menyoroti peran TNI dan Polri yang seharusnya menjaga rumah.

“Satpam rumah justru sering teralih fokus untuk kepentingan pihak luar,” katanya.

Rinto kemudian mengajak mahasiswa Gen Z membayangkan rekonstruksi ketatanegaraan menuju kondisi yang harmonis melalui Draft Amandemen kelima. Dalam skema tersebut, MPR kembali menjadi pemimpin yang visioner, DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan saksama, dan Presiden menjadi pelaksana amanah yang menjaga martabat serta kesejahteraan rakyat.

“Kalau struktur keluarga baik, negara pun ikut sehat,” ucapnya.

Setelah penjelasan struktural, Prayogi R. Saputra, Direktur Sekolah Negarawan, menyampaikan materi mengenai fraktal sosial dan pentingnya teknologi digital sebagai solusi bangsa. Ia menerangkan bahwa fraktal adalah pola berulang yang muncul di berbagai skala.

“Banyak masalah besar negara berasal dari pola-pola kecil yang dibiarkan terjadi terus. Itulah fraktal sosial,” ungkapnya.

Prayogi mencontohkan bahwa perilaku seperti melanggar lampu merah atau memberi suap kecil mempunyai kontribusi terhadap budaya korupsi yang muncul dalam skala besar.

“Masalah besar itu biasanya bermula dari hal kecil yang dianggap biasa,” katanya.

Sebagai jalan keluar, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Mengambil contoh Estonia, ia menekankan bahwa penggunaan teknologi yang tepat dapat mencegah manipulasi dan meningkatkan transparansi.

“Kalau kita memakai Big Data, Blockchain, dan sistem digital yang benar-benar efisien, fraktal negatif itu bisa diputus. Pemerintahan bisa jadi bersih karena datanya tidak mudah diubah,” katanya.

Pembekalan dari Sekolah Negarawan ini merupakan bagian penting dari rangkaian MLM Camp yang berlangsung pada 29 November hingga 5 Desember 2025. Tema kegiatan adalah “Masa Depan Dunia Pertanian: Menata Visi Transformatif Ala Gen Z.”

Sebagai penutup seluruh proses belajar dan pengalaman live in bersama warga, akan diadakan acara kebudayaan “Tawashshulan dan Sinau Bareng bersama Kiai Kanjeng.” Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025, pukul 19.30 WIB di Rumah Joglo milik Bapak Janarko, RT 10 RW 3, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Gunungkidul. Forum ini terbuka bagi masyarakat umum dan menjadi ruang untuk duduk bersama, menyelaraskan pengetahuan, serta memperkuat kebersamaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pertemuan Tingkat Tinggi MPR RI–CPPCC Kukuhkan Komitmen Kolaborasi Strategis Lintas Sektor

Ketua MPR RI Ahmad Muzani berjalan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut hangat kehadiran, Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau Chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), Wang Huning saat akan melakukan pertemuan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut hangat kehadiran Wang Huning, Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), beserta jajarannya.

Pertemuan ini menjadi bentuk komitmen strategis kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, khususnya memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok.

Kedatangan Wang Huning sendiri didampingi oleh jajarannya, yakni Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal CPPCC, Wang Dongfeng; Anggota Komite Tetap dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, He Ping; Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, Wang Lutong; Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong; dan Wakil Sekretaris Jenderal CPPCC, Hong Liang.

Kehadiran mereka disambut oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI, yakni Drs. H. Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, S.E., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., dan Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. Didampingi juga oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, S.E., M.M, beserta jajarannya.

“Kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang hadir, demikian pula penghormatan kami untuk rakyat Indonesia,” ujarnya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ahmad Muzani menekankan bahwa hubungan Indonesia–Tiongkok telah terbangun dalam sejarah panjang dan kini berada pada fase yang sangat baik, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis.

“Hubungan kedua pemerintah berada pada titik yang sangat baik. Investasi Tiongkok di Indonesia signifikan, sementara nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, kerja sama budaya dan hubungan antar-masyarakat atau people-to-people contact juga menjadi perhatian kedua pihak. Ahmad Muzani menegaskan bahwa hubungan sosial dan budaya merupakan fondasi penting yang memperkuat persahabatan kedua bangsa.

“Kami berharap hubungan ekonomi, budaya, dan hubungan antar-masyarakat akan terus berkembang sehingga persahabatan Indonesia–Tiongkok semakin kokoh di masa mendatang,” ucapnya.

Pencapaian Republik Rakyat Tiongkok dalam memberantas kemiskinan juga diapresiasinya, dengan ini Ahmad Muzani menilai hubungan kedua negara perlu diperkuat melalui saling belajar dan berbagi pengalaman.

“Indonesia belajar banyak dari Tiongkok dalam penanggulangan kemiskinan, dan sebaliknya, Tiongkok juga dapat belajar dari Indonesia dalam mengelola keberagaman,” ujarnya.

Ahmad Muzani menambahkan, bahwa hubungan personal dan formal antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, berjalan sangat baik, hangat, dan saling menghormati.

“Persahabatan kedua pemimpin tidak hanya menguntungkan dua negara, tetapi juga memberi dampak positif bagi stabilitas kawasan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI juga menjelaskan peran konstitusional MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu, serta menjaga ideologi negara.

“Kami percaya hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia akan semakin maju, tidak hanya dalam hubungan formal, tetapi juga dalam hubungan sosiologis antar-masyarakat. Kehadiran delegasi RRT hari ini memperkuat keyakinan kami bahwa hubungan kedua negara akan semakin kokoh pada masa mendatang,” paparnya.

Soroti Bencara Sumatera Hingga Kolaborasi

Sementara itu Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPCC), Wang Huning, menanggapi dengan belasungkawa mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatera, serta menyampaikan simpati kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.

“Beberapa waktu terakhir, di Sumatera terjadi bencana alam yang cukup serius. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam serta simpati kepada para korban,” tuturnya.

Tiongkok, tegasnya, menghargai posisi Indonesia yang selalu memegang teguh prinsip saling menghormati isu-isu fundamental kedua negara. Ia menambahkan bahwa Tiongkok akan terus bekerja bersama Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan, keamanan, dan pembangunan bersama.

Di tengah tantangan global, ekonomi Tiongkok tetap menunjukkan stabilitas. Wang Huning menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuka lebih banyak peluang bagi penguatan kerja sama kedua negara.

Tiongkok dan Indonesia disebutnya tengah memasuki fase percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, energi bersih dan teknologi hijau, serta produktivitas baru dan inovasi industri.

Selain itu, Tiongkok juga siap memperluas kemitraan dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), mencakup industrialisasi, infrastruktur, perdagangan, dan investasi.

“Tiongkok siap memperkuat kerja sama melalui Belt and Road, memperluas kerja sama industri, perdagangan, dan investasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami siap bekerja sama dalam teknologi pertanian, peningkatan kualitas produk perikanan, sistem kesehatan, penelitian obat tradisional, dan pengendalian penyakit,” sambungnya.

Wang Huning juga menyoroti pentingnya hubungan antarmasyarakat yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Tiongkok. Ia menyebut semakin banyak generasi muda Indonesia yang mempelajari bahasa Mandarin dan menegaskan bahwa Tiongkok menyambut lebih banyak pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di berbagai institusi pendidikan di Tiongkok.

“Kami juga menyambut organisasi keagamaan dari Indonesia untuk berkunjung ke Tiongkok guna meningkatkan saling pengertian,” sambungnya.

Ia menegaskan, Tiongkok berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan strategis, memperluas peluang kerja sama, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Ia menutup pernyataan dengan menyampaikan harapan agar kemitraan Tiongkok–Indonesia semakin kokoh dan memberi manfaat luas bagi kawasan serta komunitas global.

Untuk diketahui, sebagai kepala lembaga penasihat politik Tiongkok, Wang Huning sendiri merupakan salah satu pejabat paling senior di negara itu, sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ongkos Haji Berpotensi Turun, Pemerintah Siapkan Suplai Makanan dari Indonesia

Kementerian Kesehatan membentuk Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan guna memastikan secara langsung pemondokan jamaah haji layak huni dan menjamin makanan bagi jamaah haji memenuhi syarat kesehatan sehingga layak untuk konsumsi. ANTARA/HO-Kementerian Kesehatan RI

Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan suplai makanan jemaah haji langsung dari Indonesia sebagai langkah menekan biaya penyelenggaraan haji. Selama ini, belanja konsumsi jemaah yang mencapai sekitar Rp60 triliun sebagian besar masih dipenuhi dari negara lain.

Zulkifli menjelaskan bahwa suplai makanan dari Indonesia akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan produksi nasional. “Kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian-sebagian sesuai kemampuan kita dulu,” ujarnya pada Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan bahwa suplai makanan dari Indonesia diharapkan dapat menurunkan ongkos haji. “Setidak-tidaknya, kalau makanan kita bisa lebih murah, ongkos haji juga bisa diturunkan, atau minimal tidak naik,” katanya.

Pemerintah juga menyoroti hambatan perdagangan makanan ke Arab Saudi, termasuk regulasi otoritas pangan setempat. Karena itu, Zulkifli meminta Badan POM RI segera berkomunikasi untuk menghapus kendala tersebut. Pemerintah turut mempertimbangkan pemanfaatan jalur Uni Emirat Arab (UEA) yang bebas pajak sambil menunggu rampungnya perjanjian dagang dengan Arab Saudi.

Zulkifli turut menyinggung potensi ekonomi dari pelaksanaan dam jemaah haji. Saat ini, sekitar 221.000 jemaah wajib melakukan penyembelihan kambing dengan biaya sekitar 200 dolar AS per orang, belum termasuk denda pelanggaran. Menurutnya, hampir separuh jemaah dikenai denda, sehingga nilai ekonominya sangat besar.

“Kalau penyembelihan bisa dilakukan di Indonesia, bukan di Arab Saudi, hasilnya bisa diberikan ke pondok pesantren sehingga gizinya meningkat. Ini yang sedang dibahas dan akan diputuskan bersama MUI,” ujarnya.

Pemerintah menilai, jika suplai makanan dan pelaksanaan dam dapat dilakukan di Indonesia, maka potensi aliran dana besar bisa masuk ke dalam negeri. Selain menggerakkan industri lokal, harga makanan juga diperkirakan lebih murah, dari sekitar 2 dolar menjadi 1,8 dolar per porsi.

Meski begitu, Zulkifli menegaskan bahwa seluruh perhitungan masih dalam penyusunan. Pemerintah akan menjalankan skema ini secara bertahap berdasarkan kajian mendalam terkait porsi makanan yang memungkinkan untuk disuplai dari Indonesia.

Ia menutup dengan memastikan bahwa pemerintah terus bekerja menghadirkan efisiensi penyelenggaraan haji. “Analisis biaya masih berjalan, dan potensi penghematannya besar bagi jemaah Indonesia,” terangnya.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain