Bupati Sampang Serukan Sinergi Madura untuk Mewujudkan KEK Tembakau

30 November 2025, 07:33

Sampang, aktual.com — Komunitas Muda Madura (KAMURA) kembali melanjutkan inisiatif besar penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura melalui penyelenggaraan Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) di Politeknik Negeri Madura (POLTERA), Sampang. Acara ini merupakan titik penutup rangkaian FGD di Madura setelah sebelumnya digelar di Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

Seminar menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Anggota DPR RI Eric Hermawan, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, S.TP., M.Sc., M.P, Dinas Pertanian Sampang, HIPMI, ulama, perwakilan petani, BEM se-Sampang, serta ratusan mahasiswa POLTERA.

Dalam sambutannya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif KAMURA untuk mendorong lahirnya KEK Tembakau Madura.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya hadir karena ingin mengetahui konsep KEK lebih dalam. KEK ini membutuhkan syarat-syarat yang panjang—lahan, infrastruktur, dan kesiapan banyak hal. Tetapi cita-cita bersama untuk menjadikan Madura mandiri secara ekonomi harus kita wujudkan,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti kondisi aktual tembakau di Sampang. “Lahan tembakau kita tahun 2024 sekitar 8.700 hektare, dan di 2025 turun menjadi sekitar 3.800 hektare. Ini tantangan besar yang harus kita pikirkan bersama, mungkin melalui inovasi teknologi dan konsep baru,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan paradigma tentang Madura semakin menunjukkan betapa besar potensi industri tembakau rakyat.

“Dulu Madura dikenal sebagai Pulau Garam. Sekarang masyarakat luas mengenalnya sebagai Pulau Rokok Madura. Artinya, industri ini sudah menguatkan identitas ekonomi kita,” katanya.

Namun ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial.

“Jangan sampai ada borjuis dan proletar terpisah jurang. Hulu-hilir harus sejahtera bersama. Tidak boleh ada ketimpangan. Semua harus menikmati hasilnya kalau Madura dijadikan KEK,” tegasnya.

Pada akhir sambutannya, ia menyampaikan komitmennya, “Saya akan menyertai perjuangan ini. Saya dan pemerintah siap mendukung. Insyaallah kabupaten lain juga akan mendukung, karena ekonomi Madura banyak ditopang industri rokok,” tutupnya.

Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Subairi Muzakki, menegaskan bahwa momentum untuk Madura bangkit sedang berada pada titik terbaiknya.

“Hari ini kita melihat energi luar biasa. Ada bupati, anggota DPR RI, kampus, HIPMI, ulama, petani, mahasiswa—semua elemen Madura hadir. Ini bukti bahwa Madura ingin bergerak bersama,” ujar Subairi.

Menurutnya, Madura tidak boleh lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia menambahkan bahwa industri tembakau rakyat adalah sektor yang terbukti nyata menopang perekonomian masyarakat.

“Di banyak titik, tumbuhnya pabrik rokok rakyat membuat kemiskinan ekstrem turun dan perputaran uang membaik. Ini bukan teori, tetapi bukti lapangan. Tembakau adalah kekuatan yang harus kita letakkan di pusat perencanaan,” ungkapnya.

Subairi menutup dengan penegasan yang lebih emosional, “Dukungan semua elemen Madura sangat dibutuhkan. Ini saatnya Madura bangkit lewat KEK Tembakau. Ini saatnya kita menuliskan sejarah baru ekonomi Madura,” pungkasnya.

Rangkaian FGD KAMURA di seluruh Madura menjadi fondasi utama penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang akan diseminarkan di Jakarta pertengan Desember 2025.

KAMURA berharap dukungan lintas sektor yang menguat di Sampang menjadi pijakan konkret menuju terwujudnya KEK Tembakau Madura sebagai kawasan yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR RI Pastikan Terus Dampingi Korban Bencana Sumatera

30 November 2025, 07:01

Banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Isril

Jakarta, Aktual.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI, M. Husni, menilai penanganan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih perlu ditingkatkan, meski berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

Husni menegaskan DPR RI akan terus mengawasi proses penanganan bencana di Sumatera agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Politikus partai Gerindra ini menyampaikan, banjir kali ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga banyaknya warga yang terpaksa mengungsi.

“Banjir kali ini tentunya amat sangat luar biasa. Menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, banyaknya pengungsian, sekolah yang rusak, infrastruktur yang hancur, dan lain sebagainya,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia mengapresiasi respon cepat berbagai pihak seperti BNPB, Kementerian Sosial, Baznas, Kementerian PUPR, Polri, TNI, serta relawan yang telah turun langsung memberikan bantuan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah yang ada masih belum cukup untuk menjawab besarnya dampak bencana.

“Kami telah melakukan tindakan-tindakan nyata. Namun kami juga merasa apa yang kami lakukan masih sangat kurang. Insyaallah ke depan kami akan lebih memaksimalkan harta, tenaga, jiwa, dan waktu supaya selalu berada bersama masyarakat yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Husni menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antarinstansi, percepatan distribusi logistik, serta kehadiran aktif para pemangku kebijakan di lapangan. Ia menambahkan bahwa DPR RI tidak hanya hadir untuk memberikan dukungan moral, tetapi juga memastikan pemerintah bekerja maksimal dalam proses penanganan bencana.

“Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Bapak/Ibu tidak sendirian. Ada kami, perwakilan Bapak/Ibu di DPR RI, yang turut serta membantu dan turun ke lapangan untuk meringankan beban masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Jimly: Mandat Presiden untuk Reformasi Polri Tak Bisa Ditawar

29 November 2025, 22:00

Komisi Percepatan Reformasi Polri 7 — Presiden Prabowo Subianto telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Dalam keterangannya, Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan bahwa komisi akan segera mulai bekerja secara efektif dan terbuka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat reformasi Polri. Aktual/BPMI-SETNEG

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pembentukan komisi percepatan reformasi merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan.

“Komisi ini dibentuk karena reformasi Polri sudah berjalan, tetapi perlu dipacu. Presiden memberikan mandat langsung, dan mandat itu tidak bisa dinegosiasikan,” ujar Jimly dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Jimly menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion Reformasi Polri yang digelar GREAT Institute.

Jimly menjelaskan komisi hanya memiliki waktu tiga bulan untuk merumuskan rekomendasi komprehensif kepada Presiden. Pada bulan pertama, tim menuntaskan tahap penyerapan aspirasi dengan menghimpun masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga riset, serta internal Polri.

“Hingga saat ini, puluhan ribu masukan telah diterima melalui berbagai kanal resmi,” katanya.

Tahap kedua difokuskan pada penyusunan keputusan dan rekomendasi berbasis data oleh 10 anggota komisi. Jimly menekankan bahwa setiap keputusan harus menggunakan pendekatan rasional dan berbasis fakta.

“Semua keputusan harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, bukan reaksi emosional,” tegasnya.

Sementara itu, tahap ketiga merupakan fase finalisasi berupa penyusunan laporan akhir, termasuk kemungkinan revisi aturan, penyempurnaan kode etik, dan usulan perubahan regulasi Polri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan bahwa reformasi Polri diarahkan pada tiga aspek utama: struktural, instrumental, dan kultural. Aspek struktural terkait organisasi dan tata kewenangan, aspek instrumental menyangkut penyempurnaan regulasi dan SOP, sementara aspek kultural berfokus pada pembenahan mentalitas dan budaya kerja.

“Tiga sektor ini tidak boleh dipisahkan. Pendekatan budaya penting, tetapi hasilnya jangka panjang. Karena itu, pembenahan struktural dan aturan harus dilakukan sekarang,” ujarnya.

Jimly menegaskan komisi tetap independen meskipun lima anggotanya berasal dari unsur internal Polri. Komisi juga berkoordinasi langsung dengan Presiden untuk memastikan objektivitas.

“Komisi ini bekerja untuk kepentingan bangsa. Dengan dialog publik yang luas dan kerja berbasis data, kami berharap dapat melahirkan rekomendasi reformasi Polri yang substantif,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Mendagri : Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Dampak Banjir Bandang Aceh

29 November 2025, 21:30

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kerusakan infrastruktur publik, termasuk jembatan nasional yang terputus dan perbaikan jaringan listrik.

Mendagri menyampaikan duka atas bencana yang menimpa masyarakat setempat dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Kita melihat jembatan nasional, jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, dalam keadaan roboh dan terputus. Kiri-kanannya juga terjadi longsor,” ujar Tito.

Ia menambahkan, kerusakan tersebut mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi barang di jalur utama Aceh–Medan. “Kita berharap semua kekuatan yang ada, dari kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat, bergerak cepat memulihkan situasi dan membantu para korban,” katanya.

Tito juga meminta kepala daerah mendata jembatan-jembatan yang rusak, terutama yang menjadi akses siswa menuju sekolah. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap infrastruktur pendidikan.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, mengapresiasi kunjungan Mendagri dan menekankan perlunya percepatan perbaikan Jembatan Meureudu yang termasuk jalur lintas nasional. “Ini perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena akan memengaruhi perekonomian masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri juga menyerahkan bantuan berupa air mineral, susu bayi, pakaian, dan perlengkapan salat kepada para pengungsi sambil berdialog untuk menyerap aspirasi warga terdampak.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Konflik PBNU Berlanjut, Cak Imin: Warga NU Pasti Sedih

29 November 2025, 21:00

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa Cak Imin, mengaku prihatin atas konflik yang berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kami prihatin ada peristiwa semacam ini,” kata Cak Imin seusai pembukaan Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025, di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Cak Imin, konflik yang terjadi di internal PBNU tersebut telah membuat sejumlah warga NU merasa sedih. “Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih,” ujarnya.

Cak Imin berharap konflik internal PBNU segera selesai. Ia meminta seluruh warga NU dan semua pihak menunggu proses penyelesaian yang sedang berjalan. “Jadi, kita tunggu saja,” katanya.

Konflik internal organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu bermula dari hasil rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025. Dalam rapat tersebut dinyatakan bahwa Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dianggap mencemarkan nama baik organisasi karena menghadirkan tokoh zionis, Peter Berkowitz, dalam pelatihan kepemimpinan kader NU tertinggi, yakni Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Atas dasar itu, Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatannya dalam waktu tiga hari atau akan diberhentikan. Namun, Gus Yahya tidak menerima putusan tersebut dan melakukan perlawanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Banjir Longsor Sumatera, DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan Pengungsi

29 November 2025, 20:00

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendesak pemerintah memprioritaskan penanganan pengungsi akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai kondisi di lapangan masih memprihatinkan dan respons pemerintah belum maksimal.

“Situasi di Aceh masih sangat memprihatinkan. Pemerintah harus hadir secara penuh untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan yang layak dan segera,” kata Irmawan, Sabtu (29/11/2025).

Politikus PKB ini mengungkapkan, ribuan warga terpaksa mengungsi dengan keterbatasan logistik, akses jalan, dan layanan darurat. Selain itu mereka dibayangi ketakutan karena situasi cuaca belum dapat diprediksi.

“Tekanan fisik dan mental para pengungsi ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” ujarnya.

Irmawan menegaskan pemerintah harus menempatkan keselamatan dan kebutuhan dasar pengungsi sebagai prioritas, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, air bersih, makanan pokok, hingga popok bayi.

“Yang paling mendesak saat ini adalah makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan,” tegasnya.

Legislator asal Aceh ini pun mengungkapkan, banyak wilayah terdampak masih terisolasi karena jalan nasional terputus sehingga distribusi bantuan terhambat. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan perbaikan darurat untuk membuka akses.

“Banyak jalan nasional tertutup dan sulit dilalui. Bila dalam dua hari akses belum dibuka, dampaknya akan semakin besar bagi pengungsi. Saya minta Kementerian PU mengerahkan seluruh kemampuan untuk membuka akses dan memastikan bantuan logistik tersalurkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Aktual.com

Bupati Sampang Serukan Sinergi Madura untuk Mewujudkan KEK Tembakau

DPR RI Pastikan Terus Dampingi Korban Bencana Sumatera

Jimly: Mandat Presiden untuk Reformasi Polri Tak Bisa Ditawar

Mendagri : Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Dampak Banjir Bandang Aceh

Konflik PBNU Berlanjut, Cak Imin: Warga NU Pasti Sedih

Banjir Longsor Sumatera, DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan Pengungsi

Berita Lain

Di Posko Pengungsian Tapsel, Prabowo Ucapkan Selamat Tahun Baru

BBM Turun Harga di Awal Tahun, Ini Daftar Terbarunya