1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 138

Ribuan Warga Terisolir Akibat Bencana Hidrometeorologi, BNPB Genjot Operasi Udara

SILANGIT, Aktual.com – Gelombang bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera, seperti Sumatera  Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka, sementara tim gabungan BNPB, TNI, Polri, dan relawan berpacu dengan waktu menembus wilayah yang terisolir untuk mencari korban dan menyalurkan bantuan. BNPB hingga kemarin sore mencatat 303 warga meningeal.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama seluruh unsur pemerintah daerah terus memperkuat penanganan darurat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Fokus utama penanganan meliputi pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah yang terputus, serta percepatan distribusi logistik melalui darat dan udara.

Sejumlah armada udara telah dikerahkan, termasuk helikopter BNPB, Heli TNI AD Bell 412EPI, MI-17V5, serta helikopter bantuan dari mitra swasta. Pesawat Cessna Caravan juga dimanfaatkan untuk pengiriman logistik dan mobilisasi personel, terutama ke daerah yang belum dapat ditembus kendaraan darat.

“Seperti Sibolga, sampai hari ketiga penanganan darurat belum bisa kita tembus lewat darat, tetapi sudah dapat dicapai melalui udara untuk pendistribusian logistik,” ujar Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

Di Sumatera Utara, ribuan warga mengungsi akibat rumah rusak dan akses transportasi yang terputus. Pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

“Untuk transportasi Sibolga–Padang Sidempuan, pengerjaan pembukaan akses sudah kita lakukan hingga sore hari ini dan akan terus dilanjutkan,” ucap Kepala BNPB.

Sementara itu, di Sumatera Barat, data sementara mencatat 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah jalur provinsi dan nasional terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Meski demikian, logistik dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba di wilayah terdampak, sementara delapan titik tambahan masih dalam proses pengiriman.

Situasi serupa terjadi di Aceh, di mana kerusakan jembatan dan jalan nasional menyebabkan terputusnya jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta akses perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah hingga kini belum dapat dijangkau melalui jalur darat.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB dan kementerian/lembaga mengerahkan lima helikopter perbantuan yang ditempatkan di Bandara Silangit guna mendukung distribusi logistik ke Tapanuli Tengah dan wilayah lain yang terisolasi. Alat berat dari berbagai instansi juga terus bekerja membuka akses yang tertutup material longsor.

Dalam hal logistik, tahap pertama pengiriman bantuan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah terpenuhi 100 persen. Sementara pengiriman ke Mandailing Natal masih terkendala karena akses darat belum sepenuhnya pulih. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, tenda, dan bahan pangan telah diterima di lapangan dan mulai disalurkan secara bertahap.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BNPB: Korban Meninggal Bencana Hidrometeorologi Sumatera Naik Jadi 303 Jiwa

SILANGIT, Aktual.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan total korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 303 jiwa. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan data tersebut berpotensi bertambah karena operasi pencarian dan pertolongan masih berlangsung intensif di tiga provinsi itu.

Di Sumatera Utara, BNPB mencatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih hilang, dengan dampak terbesar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

“Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah 60 korban jiwa berkat operasi pencarian oleh tim gabungan. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” ujar Suharyanto, Sabtu (29/11).

Ribuan warga mengungsi akibat kerusakan permukiman dan terputusnya akses. Sejumlah jalur nasional seperti Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung putus total, sementara beberapa jembatan di Pandan dan Manduamas juga terputus. BNPB mengerahkan lima helikopter untuk distribusi logistik dari Bandara Silangit ke wilayah yang terisolasi.

Di Aceh, BNPB mencatat 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Sebanyak 48.887 kepala keluarga mengungsi, terutama di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. “Untuk Aceh ada 47 meninggal dunia, 51 masih hilang, dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya,” jelas Suharyanto.

Akses Banda Aceh–Lhokseumawe dan jalur perbatasan Aceh–Sumut masih terputus. BNPB mengaktifkan komunikasi darurat menggunakan Starlink serta mengirim logistik melalui udara karena banyak wilayah belum bisa ditembus lewat darat.

Sementara itu, di Sumatera Barat, BNPB mencatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 luka-luka. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban terbanyak. Sebanyak 77.918 warga mengungsi di berbagai titik, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Helikopter dan pesawat Caravan telah dikerahkan untuk mempercepat distribusi bantuan.

BNPB memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan relawan terus diperkuat untuk membuka akses, memperbarui data korban, dan memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Syuriyah PBNU: Ketua Umum Berubah dan Tim Pencari Fakta Dibentuk

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, aktual.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan perubahan kepemimpinan organisasi setelah menyelesaikan rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 29 Jumadal Ula 1447 H atau bertepatan dengan 20 November 2025 M. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang hadir menyatakan dukungan penuh kepada Rais Aam untuk menindaklanjuti keputusan rapat.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik, PBNU menegaskan bahwa terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. “Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” bunyi pernyataan tersebut.

PBNU juga menegaskan bahwa latar belakang serta dasar pertimbangan yang tercantum dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya. “Tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain yang tercantum di dalam risalah rapat,” tegas pernyataan itu.

Untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi, PBNU menyatakan akan segera melaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar. Langkah ini dinilai penting agar proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Menanggapi dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk berbagai opini di media arus utama dan media sosial, PBNU menyatakan akan membentuk Tim Pencari Fakta PBNU. Tim ini akan melakukan investigasi secara utuh dan mendalam terhadap berbagai informasi yang beredar. “Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar, dan KH Afifuddin Muhajir akan menjadi pengarah dalam Tim Pencari Fakta tersebut,” ungkap pernyataan resmi.

Sebagai bagian dari proses investigasi, PBNU memutuskan menangguhkan sementara implementasi Digdaya Persuratan tingkat PBNU. “Sedangkan implementasi Digdaya Persuratan di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelas PBNU.

PBNU juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama. “Menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta meluhurkan kemuliaan moral dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” tegas pernyataan itu.

Sebagai bagian dari ikhtiar batiniah, PBNU mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk bermunajat kepada Allah SWT. “Kami berharap agar segera diberikan jalan keluar yang terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” demikian ajakan dalam pernyataan resmi.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjadi pedoman bersama bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh organisasi.

(Yassir Fuady)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

PBB Peringati Hari Solidaritas Internasional, HNW Tekankan Pentingnya Aksi Nyata untuk Palestina

HNW menyerukan aksi dunia yang lebih konkret dalam memperingati Hari Solidaritas Internasional bagi rakyat Palestina. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai hari solidaritas internasional bersama rakyat Palestina yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, HNW mengingatkan agar peringatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk membela rakyat Palestina dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Palestina.

“Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina yang diperingati pada hari ini, 29 November, sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk dilaksanakan aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola ‘two state solution’ pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di Jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid Al-Aqsha di Jerusalem,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/11).

Hak Rakyat Palestina dan Peringatan PBB

HNW, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres harus terus digaungkan untuk mengingatkan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas martabat, keadilan, dan penentuan nasib sendiri. Namun, terutama dalam dua tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan hukum internasional.

“Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB harusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina tidak berhenti meski telah ada kesepakatan gencatan senjata. Bahkan kejahatan tersebut semakin parah dan memakan banyak korban sipil.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih dari 280 warga sipil Palestina dibunuh, dan sedikitnya 67 di antaranya adalah anak-anak pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

“PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas internasional bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” tukasnya.

HNW juga menyoroti ribuan warga Palestina—termasuk anak-anak—yang ditahan secara semena-mena tanpa dasar hukum oleh Israel.

“Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar bisa diselesaikan masalah Palestina dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Timwas Bencana DPR RI Ajak Semua Pihak Perkuat Mitigasi dan Respons Cepat Bencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com — Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan respons cepat menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat hujan ekstrem yang dipicu Siklon Senyar.

Anggota Timwas Bencana DPR RI, dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Ia menilai rangkaian bencana ini tidak semata-mata disebabkan fenomena alam, melainkan diperparah oleh kerusakan ekosistem dan tata kelola lingkungan yang lemah.

“Bencana berulang seperti ini adalah peringatan keras bahwa tata kelola alam kita berada dalam kondisi kritis. Kerusakan ekosistem, industri ekstraktif yang tak terkendali, hingga pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah memperparah situasi,” ujar Maman, Sabtu (29/11/2025).

Data menunjukkan dampak signifikan di sejumlah provinsi. Di Aceh, sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 20 dari 23 kabupaten/kota terendam banjir. Ribuan warga mengungsi, jaringan listrik dan telekomunikasi terputus, serta lahan pertanian mengalami kerusakan berat. Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.

Di Sumatera Utara, 43 orang meninggal dunia, 88 orang masih hilang, dan 1.168 warga mengungsi akibat banjir, tanah longsor, dan puting beliung yang melanda 12 kabupaten/kota. Status tanggap darurat diberlakukan hingga 8 Desember 2025.

Maman, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB, menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan.

“Mitigasi tidak boleh lagi ditunda. Revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan massif, dan penataan ulang ruang berbasis mitigasi risiko merupakan keharusan,” tegasnya.

Dalam situasi darurat, ia meminta BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan dunia usaha memperkuat koordinasi untuk mempercepat evakuasi, pencarian korban hilang, pembukaan akses, dan pemulihan jaringan komunikasi.

Maman juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. Ia meminta pendataan kerusakan dilakukan secara akurat sebagai dasar rehabilitasi jangka panjang.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis agar bencana serupa tidak terus berulang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BNPB Prioritaskan Tiga Langkah Darurat untuk Tangani Bencana di Sumatra

Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan percepatan penanganan darurat bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Instruksi ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dari Tapanuli Utara, Sabtu (29/11), bersama seluruh tim BNPB yang telah berada di wilayah terdampak.

Suharyanto menegaskan bahwa upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring cuaca yang mulai membaik. Ia menetapkan tiga prioritas utama dalam respons darurat, yakni operasi pencarian dan penyelamatan warga yang hilang, pemulihan akses komunikasi, serta percepatan distribusi logistik kepada masyarakat.

“Operasi pencarian dan pertolongan harus dilakukan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan,” ujar Suharyanto.

Sumatra Utara: Akses Terputus, SAR Digenjot

Di Sumatra Utara, operasi pencarian terfokus pada Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tiga orang masih dicari di Sibolga, sementara laporan warga hilang juga datang dari dua kabupaten lainnya.
Akses darat dari Tarutung menuju Sibolga masih terputus akibat longsor di sejumlah titik.

Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, BNPB menyiagakan helikopter MI-17 dan dua heli tambahan untuk mengangkut logistik dan peralatan. Distribusi bantuan ke Sibolga juga akan diarahkan melalui jalur laut dari Pelabuhan Jago-jago menggunakan kapal TNI AL.

BNPB mendistribusikan unit starlink ke kabupaten terdampak guna mempercepat pemulihan komunikasi.

Aceh: Logistik Udara dan Dapur Umum Dikerahkan

Di Aceh, upaya penanganan darurat dipimpin Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah. Akses darat lima kabupaten—Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya—telah pulih dan distribusi bantuan segera dilakukan.

Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan dan enam helikopter dari TNI dan BNPB. Kapal cepat turut disiagakan untuk distribusi logistik di kawasan Lhokseumawe.

Pemulihan komunikasi dilakukan melalui alokasi 28 unit starlink dan 33 genset. Pemerintah juga membuka empat dapur umum di bawah koordinasi Kementerian Sosial serta bekerja sama dengan Pertamina untuk menangani kelangkaan BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain