Jakarta, aktual.com – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional menyusul banjir bandang dan longsor besar yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Irman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (28/11) malam mengatakan skala kerusakan di tiga provinsi itu telah melumpuhkan kehidupan warga, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara.

Tingkat kehancuran yang terjadi, menurutnya, jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya tanpa intervensi penuh dari pemerintah pusat.

Seruan itu disampaikan Irman setelah batal terbang ke Padang akibat berbagai akses yang semula akan dikunjungi di Sumatera Barat, terganggu oleh cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur.

Ia mengaku pembatalan keberangkatan terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat (28/11) subuh.

“Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin,” ucapnya.

Irman menekankan kondisi Sumbar, Sumut, dan Aceh saat ini adalah cerminan nyata dari betapa terisolasinya wilayah terdampak.

Irman sejatinya dijadwalkan melakukan rangkaian agenda kemanusiaan, termasuk meninjau korban bencana di Batu Busuk, Kota Padang serta beberapa titik terdampak lain.

“Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini,” ujarnya sembari menambahkan bahwa timnya di Sumbar sejak beberapa hari lalu sudah bergerilya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah tempat.

Lebih lanjut, Irman menuturkan bahwa bencana kali ini juga berdampak besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang sedianya digelar Sabtu hari ini terpaksa ditunda oleh panitia.

Begitu pula Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11) ikut ditunda karena kondisi darurat dan pertimbangan keselamatan peserta.

Menurut Irman, penundaan sejumlah agenda besar tersebut semakin menegaskan bahwa bencana telah mencapai tingkat krisis. Ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi korban jiwa masih mungkin bertambah. Untuk itu, ia menilai langkah percepatan penanganan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas pemerintah daerah.

“Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh,” jelasnya.

Irman melanjutkan masyarakat di Sumbar, Sumut, dan Aceh kini menghadapi tekanan psikologis berat akibat banjir, longsor, kehilangan harta benda, dan tempat tinggal.

“Bangsa ini tidak boleh menunggu lebih banyak korban. Kita perlu bergerak cepat. Setiap jam sangat berarti,” kata Irman.

Terkait bencana tersebut, Irman juga telah melayangkan surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nomor 015/IG-DPDRI/XI/2025 pada Kamis (27/11).

Dalam suratnya, Irman menggambarkan situasi bencana yang terjadi di Ranah Minang yang meliputi 13 kabupaten/kota dan meminta Mentan untuk dapat membantu dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama tanggap darurat berlangsung di Sumbar.

“Alhamdulillah, Pak Mentan Amran Sulaiman sudah mengumumkan pihaknya akan segera menggelontorkan bantuan beras dan minyak goreng ke ketiga provinsi yang dilanda bencana. Untuk Sumatera Barat sendiri, ada 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng yang akan disalurkan,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain