1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 142

BSI Pastikan Pelunasan Haji 2026 Lancar, Lansia Bisa Akses dari Rumah

Jakarta, Aktual.com — Bank Syariah Indonesia (BSI) memastikan kesiapan penuh dalam melayani proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jemaah reguler tahun pemberangkatan 2026. Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, menyampaikan pada Jum’at (28/11/2025) bahwa BSI tahun ini mengelola sekitar 81 persen dari total porsi pelunasan haji.

Menurut Anton, jumlah jemaah yang berhak melunasi melalui BSI mencapai 164.319 orang. Seluruhnya akan dilayani melalui jaringan 1.130 kantor cabang, lebih dari 126.000 BSI Agen, serta layanan BSI Mobile. “Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengelola sekitar 81 persen pelunasan. Untuk 2026, jemaah kita di angka 164.319 dan akan kita layani di seluruh cabang serta BSI Agen. Proses pelunasan di era digital mestinya tidak menyulitkan,” ujar Anton.

Ia menjelaskan bahwa kendala utama biasanya bukan pada sistem, tetapi pada kebiasaan jemaah yang tetap ingin datang langsung. “Nasabah cenderung ingin datang, membawa bukti pelunasan. Kita terima dengan baik,” katanya. Untuk mengantisipasi lonjakan, BSI bahkan menyiapkan tenda dan konsumsi ringan di sejumlah cabang. “Kita siapkan tenda karena banyak yang datang bersamaan, bahkan kadang kita siapkan kue-kue kecil menyambut tamu Allah yang akan berangkat tahun 2026,” lanjut Anton.

Anton menegaskan bahwa BSI berharap proses pelunasan hingga keberangkatan berjalan lancar. Ia mengingatkan bahwa jemaah wajib memeriksakan kesehatan lebih dulu. “Sebelum pelunasan dipastikan para calon jemaah sudah memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau dinas kesehatan yang ditunjuk sehingga istithaah sudah diinput di sistem. Jika sudah muncul, kita lakukan pelunasan,” jelasnya.

Terkait metode layanan, Anton menyebut bahwa BSI menyediakan beberapa opsi. Jemaah dapat datang ke kantor cabang, memanfaatkan BSI Agen, atau menggunakan layanan digital BSI yang dinilai paling praktis. “Apakah lansia bisa dari rumah? Bisa. Dengan mobile banking mereka dapat melakukan pelunasan dari rumah jika berhalangan,” ujar Anton.

Meski begitu, ia menegaskan pentingnya kondisi kesehatan jemaah lanjut usia. “Walaupun lansia, mestinya mereka adalah lansia yang sehat. Mulai persiapan, berangkat, ibadah sampai pulang harus kuat dan sehat,” ucapnya. BSI juga menyiapkan fasilitas di cabang untuk lansia yang membutuhkan bantuan. “Kalau memerlukan kursi roda, di cabang-cabang sudah kita siapkan. Insyaallah tidak ada kesulitan walaupun jemaah sudah sepuh,” kata Anton.Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per Embarkasi 2026

Aceh: Rp 45.109.422. Medan: Rp 46.163.512. Batam: Rp 54.125.422. Padang: Rp 47.869.922. Palembang: Rp 54.206.922. Jakarta (Pondok Gede & Bekasi): Rp 58.542.722. Solo: Rp 53.542.722. Surabaya: Rp 60.645.422. Balikpapan: Rp 55.575.922. Banjarmasin: Rp 55.538.922. Makassar: Rp 55.893.179. Lombok: Rp 54.951.822. Kertajati: Rp 58.559.022. Yogyakarta: Rp 52.955.422

Anton memastikan seluruh e-channel BSI telah disiapkan. “Semua kanal digital sudah siap agar transaksi aman, cepat, dan bisa diakses dari mana saja,” tegasnya.

 

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Debat Antar Kampus Bawaslu: 300 Kampus Ikut, UIN Jakarta Keluar sebagai Juara

Jakarta, Aktual.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai tingkat kritisisme mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilu semakin menguat. Penilaian itu muncul setelah melihat kualitas argumentasi dalam Debat Mahasiswa Antarkampus bertema “Penegakan Hukum Pemilu” yang digelar pada 25–28 November 2025.

“Ini menunjukkan bukti bahwa kritisisme mahasiswa telah terbukti setelah mereka menjalankan proses mekanisme debat di Bawaslu. Argumentasi-argumentasi hukum tersebut agar dapat menjadi asas kebermanfaatan bagi Bawaslu ke depannya,” ujar Anggota Bawaslu RI, Puadi, di sela-sela Grand Final Debat Mahasiswa di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Debat tersebut diikuti 24 kampus terbaik yang lolos seleksi dari total 300 kampus peserta. Puadi berharap kegiatan ini dapat memperkuat partisipasi dan pengawasan publik terhadap pemilu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebut debat mahasiswa menjadi ruang edukasi penting bagi generasi muda untuk memahami aspek hukum pemilu, termasuk aturan, sanksi, hingga ketentuan pidana.

“Penyelenggara pemilu itu ada hukumnya, ada sanksinya, dan ada ketentuan pidananya. Sehingga generasi muda—mahasiswa dan siswa SMA—sudah memperdebatkan pemilu dan aturannya,” kata Bagja usai membuka kegiatan tersebut, Selasa (25/11/2025).

Dalam ajang itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta keluar sebagai juara pertama, sementara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meraih posisi kedua setelah melaju ke babak final.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pastikan Akurasi Data, Ditjen Bina Adwil Tinjau Pengelolaan Mangrove dan Konservasi Laut di Kepri

Jakarta, aktual.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan atas program rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari penilaian usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau pada 23 s.d. 25 November 2025.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa data dan capaian yang diusulkan benar-benar mencerminkan dampak nyata di lapangan terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Verifikasi difokuskan di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, kawasan konservasi perairan yang menjadi habitat penting bagi biota dilindungi seperti dugong dan penyu.

Tim meninjau pengelolaan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan (TWP TPB), kawasan strategis yang menghadapi tekanan tinggi akibat kedekatannya dengan kawasan industri, jalur perdagangan internasional, serta aktivitas wisata dan penangkapan ikan.

Meskipun menghadapi tantangan ekologis, kawasan ini memiliki kekayaan ekosistem padang lamun, terumbu karang, dan biota laut bernilai konservasi tinggi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperkuat tata kelola kawasan melalui pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024.

UPTD ini sedang berproses menuju pengelolaan berbasis BLUD untuk meningkatkan efektivitas layanan.

Rencana pengelolaan jangka panjang yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1889/KPTS-21/XI/2022 menekankan strategi penguatan kelembagaan, perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal.

Dalam pengelolaan kawasan, peran masyarakat menjadi komponen penting. Terdapat tujuh kelompok POKMASWAS yang aktif melakukan pengawasan sumber daya pesisir dan pelaporan keberadaan biota dilindungi.

Di sisi lain, pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan melalui KUEP yang memperoleh pelatihan bisnis digital, pengolahan kuliner berbahan ikan, dan pembuatan produk kreatif berbasis ecoprint.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UMRAH turut memperkuat basis riset melalui studi ekosistem lamun dan pemetaan habitat dugong.

Kontribusi organisasi masyarakat sipil juga terlihat kuat melalui berbagai program pendampingan dan konservasi.

YKCI mendukung penyusunan dokumen pengelolaan kawasan dan penguatan kapasitas POKMASWAS, sementara YEKR berperan dalam rehabilitasi mangrove, konservasi penyu, serta edukasi masyarakat pesisir.

Seven Clean Seas Indonesia berkontribusi melalui program pembersihan pantai, edukasi pengurangan sampah plastik, dan pengembangan produk daur ulang untuk mengurangi limbah laut.

Beragam inisiatif tersebut menunjukkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan.

Kesadaran warga dalam menjaga pantai, melindungi terumbu karang, serta memulihkan padang lamun semakin meningkat. Partisipasi aktif POKMASWAS dalam pengawasan dan pelaporan juga memperkuat upaya konservasi.

Melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Riau semakin menunjukkan dampak nyata dan menjadi dasar kuat dalam usulan Satyalancana Wira Karya Tahun 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ditjen Bina Adwil Kaji Dampak Program Unggulan Perikanan di Pangkep sebagai Bagian Verifikasi Satyalancana Wira Karya

Jakarta, aktual.com – Dalam upaya memastikan bahwa usulan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya benar-benar didasarkan pada capaian kinerja, inovasi, dan kontribusi nyata di bidang kelautan dan perikanan, tim penilai dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan survei lapangan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan pada pada 17 – 19 November 2025.

Peninjauan lapangan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran langsung atas program yang diusulkan oleh calon penerima, yaitu Bupati Pangkep Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, sekaligus menjalankan amanat Pasal 8 Permendagri Nomor 17 Tahun 2024. Kab. Pangkep yang sebagian besar berupa wilayah perairan memiliki masyarakat yang didominasi oleh nelayan dan petani tambak, sehingga program kelautan dan perikanan menjadi sektor strategis daerah.

Salah satu program unggulan yang diverifikasi adalah penguatan perikanan budidaya, khususnya peningkatan mutu produksi melalui pengembangan dan penyaluran benih udang vanamei.

Program ini berdampak pada meningkatnya aksesibilitas benih bagi petambak, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan.

Proses hatchery vanamei dipusatkan di Pulau Sabutung untuk memastikan kualitas benih melalui sistem pengairan laut, merupakan inovasi baru dalam pengembangan perikanan budidaya nasional.

Selain itu, tim juga meninjau pusat pengembangan dan pembenihan ikan nila di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci. Sentra pembenihan ini melibatkan lima kelompok pembudidaya ikan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penjualan benih, sekaligus membuka lapangan kerja baru. PAD dari sektor ini meningkat dari Rp21 juta pada tahun 2022, menjadi Rp134 juta pada tahun 2023, dan melonjak menjadi Rp261,2 juta pada tahun 2024.

Kenaikan produksi udang vanamei dan ikan nila pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa kebijakan dan program unggulan Pemkab Pangkep telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan sektor kelautan dan perikanan daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Peringati Hari Guru Nasional 2025 dan Tegaskan Komitmen Penguatan Profesi Pendidikan

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025. Acara yang mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” ini menjadi momentum penghormatan terhadap peran dan pengabdian para pendidik dalam membangun generasi masa depan bangsa.

Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Suasana khidmat terasa sejak awal rangkaian acara yang dihadiri sekitar sembilan ribu guru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Setelahnya, Kepala Negara menyaksikan persembahan kesenian lagu dan tari Bali oleh guru dan murid bertalenta Indonesia, serta penayangan video yang menampilkan pesan-pesan para guru dan harapan mereka untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Tayangan tersebut diikuti pembawaan lagu “Terima Kasih Guruku” yang menambah suasana haru dan apresiasi bagi seluruh tenaga pendidik.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyerahkan Anugerah Guru Indonesia 2025 kepada sejumlah guru berprestasi dari berbagai provinsi. Penganugerahan ini menjadi bentuk penghargaan negara atas dedikasi, inovasi, dan keteladanan para pendidik.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas profesi guru serta sarana pendidikan. Kepala Negara menyampaikan bahwa guru adalah pilar utama dalam mencetak generasi unggul yang akan membawa Indonesia menuju negara maju.

“Anggaran yang demikian besar, kita harus pastikan, harus yakinkan, sampai benar-benar ke ujung sasaran kita yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana gedung-gedung, buku-buku. Semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam laporannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan perkembangan serta agenda prioritas pemerintah dalam peningkatan kualitas guru. Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak dalam membangun generasi penerus bangsa.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah telah melakukan berbagai program yang pada tahun 2024 disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden dan alhamdulillah Bapak Presiden, program-program Bapak sudah kami terjemahkan dan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Abdul Mu’ti.

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 menjadi ruang apresiasi bagi para guru dan tenaga kependidikan yang terus berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran. Peran strategis guru sejalan dengan salah satu Asta Cita Kabinet Merah Putih untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Siti Fauziah Resmi Dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama di MPR RI

Sekjen MPR RI, Siti Fauziah berbincang dengan etua MPR RI, Ahmad Muzani, usai resmi dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Siti Fauziah, S.E., M.M., resmi dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat dan dipandu oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini, Siti Fauziah mengucap sumpah.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ucapnya

Usai mengucap sumpah dan menandatangani berita acara pelantikan, Siti Fauziah resmi menjabat sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama. Beliau merupakan orang pertama di Indonesia yang menduduki jabatan tersebut, sekaligus menandai langkah strategis MPR dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan.

Ibu Titi sapaan akrab Siti Fauziah menyampaikan, bahwa posisi ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN di lingkungan MPR.

“Saya ingin mengembangkan ASN yang ada di MPR agar bisa lebih berkembang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibu Titi menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memahami lebih mendalam potret sumber daya manusia di MPR. Salah satu fokus utamanya adalah penyelesaian talent pool yaitu wadah yang menempatkan ASN para grade sesuai kompetensi dan kemampuan masing-masing.

“Dengan talent pool yang terkelola dengan baik, proses pengisian jabatan dapat dilakukan tanpa perlu open bidding. Sehingga pemanfaatan kompetensi ASN menjadi lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Sebelum menjabat sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama, Siti Fauziah pernah menduduki beberapa posisi strategis, antara lain; Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua, Biro Sekretariat Pimpinan, lalu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, kemudian Deputi Bidang Administrasi, serta Sekretaris Jenderal MPR RI.

Dengan pengangkatannya sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama, Siti Fauziah berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia MPR dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara lebih optimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain