21 April 2026
Beranda blog Halaman 147

Hampir 10 Persen Anak Alami Gejala Gangguan Mental, DPR Dorong Penguatan Puskesmas

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai temuan pemerintah mengenai tingginya indikasi gangguan kesehatan jiwa pada anak harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hampir 10 persen dari sekitar 7 juta anak yang diperiksa menunjukkan gejala kecemasan dan depresi.

Menurut Edy, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental pada anak tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Negara, kata dia, perlu memperkuat sistem penanganan sejak dini, terutama melalui pelayanan kesehatan primer.

“Penanganan kesehatan jiwa anak harus lebih didorong pada pendekatan promotif, preventif, dan deteksi dini terhadap gejala gangguan mental ringan. Jangan menunggu sampai kondisi anak memburuk hingga menimbulkan disabilitas,” kata Edy dalam keterangannya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer, terutama Puskesmas dan Posyandu, harus menjadi prioritas dalam strategi nasional penanganan kesehatan mental anak. Menurutnya, layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat merupakan jalur paling efektif untuk melakukan pemantauan dan intervensi dini.

“Puskesmas dan Posyandu adalah garda terdepan pelayanan kesehatan di masyarakat. Di sinilah deteksi awal masalah kesehatan jiwa anak dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis,” ujarnya.

Edy juga menekankan pentingnya melibatkan kader kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Ia menilai kader kesehatan yang selama ini aktif di masyarakat perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengenali tanda-tanda awal gangguan mental pada anak.

“Kader kesehatan perlu dilatih untuk mengenali gejala dan masalah gangguan jiwa sejak dini. Mereka juga dapat mendampingi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwa anak,” jelasnya.

Selain itu, kader kesehatan juga diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada keluarga terkait langkah yang harus dilakukan apabila ada anggota keluarga yang berisiko mengalami gangguan jiwa, baik ringan maupun berat. Kader juga dapat membantu mengarahkan masyarakat ke fasilitas layanan kesehatan yang tepat.

Dalam konteks penguatan layanan berbasis komunitas, Edy menilai peran Posyandu perlu diperluas tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental.

“Peran Posyandu perlu diperkuat. Jika diperlukan, Posyandu dapat menambah meja layanan baru atau meja keenam yang khusus menyediakan konseling kesehatan jiwa bagi anak dan keluarga,” katanya.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, Edy mengusulkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar. Perawat dan bidan, menurutnya, perlu mendapatkan pembekalan lebih lanjut terkait penanganan awal kasus kesehatan jiwa. Sementara itu, kader Posyandu perlu dibekali pengetahuan untuk mendeteksi gejala awal serta mengarahkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa.

Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera menyusun pedoman dan regulasi yang lebih jelas terkait pelayanan kesehatan jiwa di tingkat pelayanan dasar.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu menyusun pedoman dan regulasi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas dan Posyandu. Hal ini penting karena pelayanan kesehatan dasar berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu ada standar nasional yang jelas,” tegas Edy.

Ia menambahkan bahwa penanganan kesehatan jiwa anak harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta komunitas. Dengan sistem deteksi dini yang kuat dan dukungan lingkungan yang sehat, diharapkan masalah kesehatan mental pada anak dapat ditangani lebih cepat dan mencegah dampak yang lebih serius di masa depan.

“Investasi terbesar bangsa adalah pada generasi muda. Kesehatan jiwa anak harus dijaga sejak dini agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.398, Rupiah Ikut Menguat Tipis

Indeks Hasil Saham Gabungan

Jakarta, aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat 9,45 poin atau 0,13 persen ke posisi 7.398,85.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,34 poin atau 0,18 persen ke posisi 753,58.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak menguat 2 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.884 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.886 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Pemerintah Perjelas Skenario Mitigasi Darurat Haji 2026

Jamaah Haji
Jamaah haji Indonesia melaksanakan kegiatan Ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah. DOK/AKTUAL

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, menilai skenario mitigasi kedaruratan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang disampaikan pemerintah masih perlu diperdalam. Skenario mitigasi Haji 2026 sebelumnya disipakan pemerintah untuk mengantisipasi gejolah Timur Tengah, dampakperang AS-Israel VS Iran.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan Menteri Haji dan Umrah RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

“Pemaparan Pak Menteri sudah memberikan gambaran mengenai tiga skenario untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila eskalasi di Timur Tengah masih berkecamuk. Namun, menurut hemat kami, mitigasi yang disampaikan masih belum straight to the point,” kata Selly.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengingatkan bahwa Komisi VIII DPR sebelumnya telah berulang kali meminta pemerintah menyiapkan skenario mitigasi kedaruratan. Permintaan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019.

Ia menjelaskan bahwa dalam Pasal 112A disebutkan kondisi darurat dapat meliputi bencana alam, perang, kerusuhan, pandemi, maupun keadaan lain yang mengancam keselamatan jemaah haji dan umrah.

Menurut Selly, skenario yang dipaparkan pemerintah saat ini masih terlalu berfokus pada jemaah haji reguler. Padahal, kuota haji Indonesia yang mencapai sekitar 221 ribu jemaah juga mencakup jemaah haji khusus.

“Mitigasi ini seharusnya juga meliputi jemaah haji khusus. Jangan sampai DPR diminta memberikan persetujuan, tetapi kita justru kehilangan perhatian terhadap jemaah haji khusus yang juga menjadi bagian dari penyelenggaraan haji,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa pengaturan perjalanan jemaah haji khusus memiliki karakteristik berbeda, terutama terkait penerbangan dan penjadwalan yang tidak sepenuhnya dikendalikan pemerintah. Karena itu, skenario terburuk terkait aspek tersebut perlu dijelaskan secara lebih rinci.

Selain aspek teknis, Selly menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor anggaran dalam setiap skenario mitigasi yang disiapkan. Menurut dia, perubahan rute penerbangan akibat kondisi geopolitik berpotensi memicu kenaikan biaya ibadah haji.

“Ketika terjadi perubahan rute penerbangan, otomatis akan berdampak pada pembiayaan. Maka perubahan BPIH harus dibahas secara mendalam dan disepakati antara kementerian dengan DPR,” katanya.

Ia menambahkan bahwa fluktuasi harga minyak dunia juga dapat memengaruhi biaya avtur dan berbagai layanan bagi jemaah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit anggaran dalam penyelenggaraan haji.

Dalam konteks tersebut, Selly menilai proses pengambilan keputusan tidak bisa hanya melibatkan kementerian terkait, tetapi juga perlu melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa apabila skenario terburuk terjadi dan keberangkatan jemaah harus ditunda, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak antrean haji serta kemungkinan penarikan dana setoran oleh jemaah.

Meski demikian, Selly menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya berharap penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat berjalan agar jemaah dapat menunaikan rukun Islam kelima. Namun, perlindungan dan keselamatan jemaah tetap harus menjadi prioritas utama.

“Kita tentu ingin pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan. Tetapi perlindungan dan keselamatan jemaah adalah hal yang paling utama, tanpa harus membebani para jemaah,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Islam, Solidaritas Kemanusiaan, dan Konflik Dunia

puluhan ribu manusia berunjuk rasa di Melbourne, Australia, untuk mendukung dan solidaritas Palestina

Jakarta, aktual.com – Di berbagai belahan dunia, konflik kemanusiaan kembali menjadi sorotan global. Gambar-gambar kehancuran kota, pengungsian massal, serta penderitaan warga sipil beredar setiap hari melalui layar ponsel masyarakat dunia. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, umat manusia tidak hanya menjadi saksi tragedi, tetapi juga dihadapkan pada pertanyaan moral yang mendasar: sejauh mana manusia memiliki tanggung jawab untuk merespons penderitaan sesamanya. Bagi umat Islam, pertanyaan ini bukan sekadar isu politik internasional, melainkan persoalan etika kemanusiaan yang memiliki landasan kuat dalam ajaran agama.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, isu solidaritas kemanusiaan terhadap konflik global sering kali memicu respons emosional yang kuat. Demonstrasi solidaritas, penggalangan dana kemanusiaan, serta kampanye dukungan bagi korban konflik menjadi fenomena yang tidak jarang terlihat di ruang publik maupun media sosial. Namun di balik ekspresi solidaritas tersebut, muncul pula pertanyaan penting: bagaimana seharusnya umat Islam memaknai solidaritas kemanusiaan dalam konteks konflik dunia yang kompleks dan penuh kepentingan geopolitik?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam situasi global yang semakin tidak stabil. Konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, serta ketegangan geopolitik antara negara-negara besar menunjukkan bahwa dunia masih jauh dari cita-cita perdamaian universal. Dalam kondisi seperti ini, agama sering kali dipanggil untuk memberikan orientasi moral bagi masyarakat. Islam, sebagai agama yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu prinsip utamanya, memiliki perspektif yang penting untuk dipertimbangkan dalam diskusi global tentang solidaritas dan perdamaian.

Al-Qur’an secara tegas menegaskan bahwa nilai kemanusiaan merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman manusia bukanlah alasan untuk konflik, melainkan sarana untuk membangun hubungan yang saling memahami. Dalam perspektif Islam, identitas suku, bangsa, dan bahkan agama tidak seharusnya menjadi dasar permusuhan. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan bagian dari desain ilahi yang mengundang manusia untuk membangun kerja sama dan solidaritas.

Prinsip kemanusiaan ini juga ditegaskan dalam ayat lain yang sering dikutip dalam diskusi mengenai nilai universal dalam Islam. Allah SWT berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)

Ayat ini menggambarkan betapa tinggi nilai kehidupan manusia dalam ajaran Islam. Kehidupan satu orang tidak hanya memiliki nilai individual, tetapi juga simbolik bagi seluruh umat manusia. Karena itu, setiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata menjadi persoalan moral yang sangat serius dalam perspektif Islam.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang jelas mengenai pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan umat. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal beliau bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa solidaritas bukan sekadar pilihan moral, melainkan bagian dari identitas keimanan. Seorang Muslim tidak seharusnya bersikap apatis terhadap penderitaan orang lain, terutama ketika penderitaan tersebut terjadi dalam skala kemanusiaan yang besar. Namun dalam realitas politik global, konflik tidak selalu dapat dipahami secara sederhana. Banyak konflik bersenjata melibatkan kepentingan geopolitik, persaingan ekonomi, serta strategi kekuasaan antara negara-negara besar. Dalam situasi seperti ini, solidaritas kemanusiaan sering kali berhadapan dengan kompleksitas politik internasional yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Fenomena ini juga terlihat dalam respons masyarakat Indonesia terhadap konflik global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2024, berbagai laporan media nasional mencatat meningkatnya aktivitas solidaritas kemanusiaan di kalangan masyarakat sipil. Penggalangan dana untuk korban konflik, kampanye solidaritas di media sosial, serta aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat menjadi bagian dari respons publik terhadap tragedi kemanusiaan di berbagai negara.

Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan bahwa nilai solidaritas masih hidup dalam masyarakat. Banyak komunitas Muslim yang secara aktif mengorganisasi bantuan kemanusiaan bagi korban konflik melalui berbagai lembaga filantropi. Pengumpulan dana, pengiriman bantuan medis, serta dukungan psikologis bagi korban menjadi bentuk nyata dari kepedulian masyarakat terhadap tragedi kemanusiaan.

Namun di sisi lain, solidaritas yang muncul di ruang publik sering kali juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan informasi digital. Media sosial memungkinkan informasi mengenai konflik global menyebar dengan sangat cepat, tetapi tidak selalu diikuti oleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks konflik tersebut. Akibatnya, respons publik kadang lebih dipengaruhi oleh emosi daripada analisis yang rasional.
Dalam beberapa kasus, narasi konflik di media sosial bahkan dapat memperkuat polarisasi di dalam masyarakat. Informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat memicu kesalahpahaman, prasangka, bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks ini, solidaritas kemanusiaan berisiko berubah menjadi sentimen identitas yang justru memperkeruh hubungan antar komunitas.

Islam sebenarnya memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana umat seharusnya menyikapi informasi dalam situasi yang sensitif. Al-Qur’an mengingatkan pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil sikap. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini sangat relevan dalam konteks era digital. Di tengah banjir informasi yang beredar setiap hari, umat Islam dituntut untuk memiliki sikap kritis terhadap berita yang mereka terima. Solidaritas kemanusiaan harus dibangun di atas pemahaman yang benar, bukan sekadar reaksi emosional terhadap informasi yang belum tentu akurat.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam menyikapi konflik. Solidaritas tidak boleh didasarkan pada identitas kelompok semata, tetapi harus berpijak pada prinsip keadilan universal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan.” (QS. An-Nisa: 135)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap sikap moral. Bahkan dalam situasi konflik yang melibatkan identitas agama atau bangsa, umat Islam tetap dituntut untuk bersikap adil dan tidak terjebak dalam sikap fanatisme yang membabi buta. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini memiliki arti yang sangat penting. Sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya, Indonesia sering dipandang sebagai contoh bagaimana Islam dapat berinteraksi secara harmonis dengan masyarakat yang plural.

Peran Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan internasional juga semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia sering mengambil posisi aktif dalam forum internasional yang membahas isu perdamaian dan kemanusiaan. Selain itu, berbagai organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam upaya bantuan kemanusiaan lintas negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kontribusi umat terhadap perdamaian dunia. Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi upaya membangun tatanan global yang lebih adil.

Namun pada akhirnya, solidaritas kemanusiaan bukan hanya soal politik internasional atau diplomasi negara. Ia berakar pada kesadaran moral individu bahwa penderitaan orang lain tidak boleh diabaikan. Dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, jarak geografis tidak lagi menjadi alasan untuk bersikap acuh terhadap tragedi kemanusiaan.

Karena itu, tantangan terbesar bagi umat Islam di era modern bukan hanya bagaimana menunjukkan solidaritas terhadap korban konflik, tetapi juga bagaimana menjaga solidaritas tersebut tetap berada dalam kerangka nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan universal. Sebab pada akhirnya, kekuatan terbesar Islam dalam menghadapi konflik dunia bukanlah pada kekuatan politik atau militer, melainkan pada kemampuannya mengingatkan manusia bahwa di balik setiap identitas bangsa, agama, dan negara—kita semua tetap bagian dari satu keluarga besar umat manusia.

(Abdul Rohman Abdulloh, Lc)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Targetkan Danantara Setor Minimal Rp800 Triliun per Tahun ke Negara

Presiden Prabowo Subianto. Aktual/BPMI-SETPRES

Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Danantara Indonesia mampu memberikan kontribusi minimal sebesar 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp800 triliun kepada negara setiap tahun. Target tersebut disampaikan Presiden saat perayaan hari ulang tahun pertama Danantara, Rabu (11/3/2026).

Target tersebut berasal dari perhitungan tingkat pengembalian aset atau return on assets (ROA) minimal sebesar 5 persen dari total aset yang dikelola Danantara.

“Kita mengerti bahwa itu mungkin pada tahun-tahun pertama belum bisa kita capai. Kalau hanya 5 persen ROA, berarti Danantara harus mengembalikan ke negara 50 miliar dolar AS tiap tahun, sekitar Rp800 triliun,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa Danantara perlu memiliki target jangka panjang dalam pengelolaan aset negara. Ke depan, lembaga pengelola aset tersebut diharapkan mampu menghasilkan ROA antara 10 persen hingga 15 persen setiap tahun.

Meski demikian, Prabowo tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja Danantara dalam tahun pertamanya. Ia menilai lembaga tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan aset negara ke depan.

“Saya ingatkan, sasaran kita masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return minimal 5 persen kembali ke negara. Itu berarti sekitar 50 miliar dolar AS setiap tahun,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden juga menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets lebih dari 300 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dilakukan secara terintegrasi dan profesional.

Pembentukan Danantara dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengonsolidasikan berbagai aset negara, khususnya aset milik BUMN, agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Prabowo menambahkan bahwa dalam praktik bisnis global, perusahaan yang sehat umumnya mampu menghasilkan ROA minimal 10 persen per tahun. Namun, untuk tahap awal, Danantara hanya ditargetkan mencapai 5 persen karena lembaga tersebut baru berjalan selama satu tahun.

Dengan konsolidasi aset yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap Danantara dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan kekayaan negara serta memperkuat kontribusi sektor BUMN terhadap pendapatan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kejahatan Perang Israel & AS di Iran, Lebanon, dan Gaza: Ribuan Korban Sipil dan Fasilitas Publik Hancur

Lebih dari 200 siswa sekolah dasar khusus perempuan di Kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan gugur akibat serangan AS-Israel terhadap Iran. Ribuan warga Iran turun ke jalan pada Selasa (3/3) untuk menghadiri prosesi pemakaman massal para siswi yang gugur tersebut. Para pelayat membawa peti jenazah yang terpasang foto anak-anak kecil, sementara truk-truk pengangkut peti jenazah diiringi lautan massa yang mengangkat gambar para korban dan mengibarkan bendera Iran. Foto: Reuters

Jakarta, aktual.com – Lebih dari 1.300 warga sipil tewas dan 9.669 fasilitas sipil hancur di Iran akibat serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak 28 Februari 2026.

“Mereka dengan sengaja dan tanpa pandang bulu menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di seluruh negara saya. Mereka tidak menghormati hukum internasional dan tidak menahan diri dalam melakukan kejahatan ini,” ungkap Duta besar dan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amir Saeid Iravani, Selasa (10/3).

Lokasi-lokasi sipil tersebut meliputi 7.943 rumah tinggal, 1.617 pusat komersial dan layanan, 32 fasilitas medis dan farmasi, 65 sekolah dan lembaga pendidikan, 13 gedung Bulan Sabit Merah, serta beberapa fasilitas pasokan energi, kata Iravani.

Dia juga menyatakan, kawasan permukiman padat penduduk dan infrastruktur sipil penting sengaja dijadikan target. Angka korban dan kerusakan terus meningkat seiring berlanjutnya serangan militer AS-Israel.

Iravani menyebutkan beberapa contoh serangan terhadap target sipil, termasuk serangan masif terhadap fasilitas penyimpanan bahan bakar di Teheran dan kota-kota lain pada Sabtu (7/3) malam, yang melepaskan sejumlah besar polutan berbahaya dan beracun ke atmosfer.

Ledakan tersebut menyebabkan polusi udara yang parah dan risiko kesehatan serius bagi warga sipil, terutama anak-anak, perempuan, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan serius, kata Iravani, mengutip Perhimpunan Bulan Sabit Merah Iran.

“Serangan-serangan keji ini juga melanggar kewajiban lingkungan internasional, termasuk yang tercantum dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati,” tutur dia.

Iravani menyebutkan beberapa contoh lainnya termasuk serangan terhadap Bandar Udara Mehrabad di Teheran pada Sabtu pagi, yang menghancurkan atau menyebabkan kerusakan parah pada beberapa pesawat sipil dan fasilitas bandara, serta serangan terhadap fasilitas desalinasi air tawar di Pulau Qeshm di Provinsi Hormozgan, yang mengganggu pasokan air ke 30 desa.

Pada Minggu (8/3) dini hari, pasukan Israel melancarkan “serangan teroris yang disengaja” terhadap Hotel Ramada di Beirut, Lebanon, yang menewaskan empat diplomat Iran.

“Pembunuhan diplomat secara terarah di wilayah negara berdaulat lain merupakan tindakan teroris yang serius, kejahatan perang, dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” kata Iravani.

Dia mendesak masyarakat internasional harus bertindak sekarang untuk menghentikan perang tersebut.

“Kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan demi membela rakyat kami, wilayah kami, dan kemerdekaan kami,” ujar Iravani.

Kondisi di Lebanon

Selain menyerang Iran, Israel yang didukung penuh AS juga menggempur Lebanon sejak 2 Maret 2026.

Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai 570 orang, dengan 1.444 warga sipil lainnya mengalami luka-luka.

“Jumlah total korban agresi Israel sejak 2 Maret telah mencapai 570 orang, dengan 1.444 orang luka-luka,” demikian menurut pusat krisis Pemerintah Lebanon, Selasa (10/3).

Eskalasi konflik antara Israel dan Lebanon telah memaksa hampir 700.000 orang, termasuk 200.000 anak, mengungsi, kata Dana Anak-Anak PBB (UNICEF).

“Pengungsian massal di seluruh Lebanon telah memaksa hampir 700.000 orang – termasuk sekitar 200.000 anak – meninggalkan rumah mereka, menambah jumlah puluhan ribu orang yang sebelumnya sudah mengungsi akibat eskalasi,” kata UNICEF melalui pernyataan pada Senin (9/3).

Disebutkan sedikitnya 83 anak tewas dan 254 lainnya terluka akibat pertempuran yang kian intensif sejak 2 Maret.

“Dalam 28 bulan terakhir, 329 anak di Lebanon dilaporkan tewas dan 1.632 lainnya terluka. Hanya dalam enam hari terakhir, jumlah anak yang tewas naik 25 persen, sehingga totalnya mencapai angka yang mengerikan yakni 412 anak,” bunyi pernyataan itu.

Kondisi di Gaza

sedangkan di Gaza, Palestina, Kelompok Hamas menyebut Israel melakukan pembantaian terhadap warga sipil di Jalur Gaza dengan memanfaatkan ketegangan di Iran dan Lebanon untuk meningkatkan operasi militernya.

Dalam pernyataan pers pada Senin (9/3), juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan pasukan Israel telah melancarkan sejumlah serangan dalam beberapa jam terakhir yang menewaskan warga sipil.

Menurut Qassem, sebuah serangan Israel menargetkan sekelompok warga sipil di wilayah barat Kota Gaza menjelang waktu berbuka puasa pada Minggu (8/3) .

Selain itu, serangan artileri pada Senin (9/3) dini hari juga dilaporkan menghantam tenda-tenda yang menampung warga yang mengungsi. Serangan tersebut menewaskan tiga perempuan, termasuk seorang jurnalis.

Qassem menyebut rangkaian serangan itu sebagai eskalasi berbahaya sekaligus pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Qassem juga menyatakan Israel terus memperketat pengepungan terhadap Gaza dengan tetap menutup sejumlah perlintasan perbatasan, terutama di Rafah Crossing.

Menurut Hamas, tindakan tersebut memperburuk kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Qassem juga menuduh Israel mengandalkan dukungan penuh dari AS dalam operasi militernya di kawasan, sehingga terus melanjutkan serangan di Gaza sekaligus melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Ia menyerukan kepada para mediator internasional untuk segera turun tangan menghentikan operasi militer Israel, menghentikan serangan terhadap warga sipil, serta mencabut blokade yang diberlakukan terhadap Jalur Gaza.

Qassem menegaskan serangan terhadap tenda-tenda yang menampung pengungsi serta pengepungan yang terus berlangsung menunjukkan pengabaian terhadap hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan.

Sedikitnya empat warga Palestina, termasuk tiga polisi, tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza bagian selatan dan tengah, yang disebut melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Menurut sumber setempat, pesawat nirawak Israel menyerang pos polisi di wilayah Al-Mawasi, sebelah barat Kota Khan Younis, Gaza selatan. Tiga polisi dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

Jenazah korban bersama sejumlah warga yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Nasser.

Serangan terpisah juga dilaporkan terjadi di dekat pusat kepolisian di pintu masuk Kamp Pengungsi Al-Bureij, Gaza tengah. Satu orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

Dalam kedua serangan itu, sejumlah warga Palestina lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan Israel dilaporkan terus terjadi hampir setiap hari. Data terbaru menyebutkan 618 orang tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 72.000 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 172.000 lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza.

Pembatasan akses ke Yerusalem

Sementara itu, tentara Israel dilaporkan mengerahkan banyak personel di sejumlah titik yang mengelilingi Yerusalem sejak pagi hari.

Ribuan warga Palestina dari Tepi Barat berkumpul di pos pemeriksaan Qalandia untuk menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Jumat kedua bulan Ramadhan.

Sejak pendudukan 1967, Israel secara de facto memisahkan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Warga Palestina di Tepi Barat hanya dapat memasuki Yerusalem Timur dengan izin khusus dari otoritas Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan terhadap akses ke Masjid Al-Aqsa semakin diperketat, terutama selama bulan Ramadhan.

Otoritas Israel tahun ini mengumumkan hanya 10.000 warga Palestina dari Tepi Barat yang diizinkan mengunjungi Masjid Al-Aqsa, dengan syarat izin khusus.

Izin tersebut hanya berlaku bagi pria berusia di atas 55 tahun, perempuan di atas 50 tahun, serta anak-anak di bawah 12 tahun yang datang bersama kerabat tingkat pertama.

Hamas dalam pernyataan tertulisnya menyebut serangan Israel di Gaza menunjukkan ketidakpedulian terhadap upaya mediasi dan peran Dewan Perdamaian.

Kelompok itu menuduh Israel terus melanjutkan perang dan menyatakan bahwa pernyataan negara-negara penjamin gencatan senjata belum terlihat dampaknya di lapangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain