28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 148

Sri Sultan HB X Hadiri Pembukaan Sarasehan Nasional MPR RI oleh Ketua Fraksi Golkar

Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kanan), bersalaman dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X saat membuka Sarasehan Nasional MPR RI bertema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Yogyakarta, Senin (24/11/2025). Aktual/DOK MPR RI

Yogyakarta, aktual.com – Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, membuka Sarasehan Nasional MPR RI bertema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Yogyakarta, Senin (24/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sarasehan yang digagas F-PG MPR ini juga dihadiri Sekretaris F-PG MPR Ferdiansyah, Bendahara F-PG MPR Adde Rosi Khoerunnisa, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta akademisi UMY Prof. Dr. Imamudin Yuliadi. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, para kepala daerah se-DIY, pimpinan perguruan tinggi, civitas academica, BEM kampus, serta pengurus HIPMI DIY.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Penganggaran MPR ini menegaskan bahwa penyelenggaraan sarasehan ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya terkait pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum. Ia menekankan pentingnya kemandirian daerah, terutama dalam aspek keuangan.

“Kita melakukan reformasi pada 1998, dan salah satu hasilnya adalah otonomi daerah. Artinya, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyejahterakan masyarakatnya. Maka keuangan daerah juga harus mandiri,” ujar Mekeng.

Ia menilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih terlalu besar. Karena itu, F-PG MPR mendorong lahirnya regulasi yang memungkinkan daerah menerbitkan obligasi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

Setelah rangkaian sarasehan nasional di berbagai daerah, yang sebelumnya digelar di Manado dan akan berlanjut ke Bandung, Papua, NTT, hingga Kalimantan Timur, F-PG MPR akan menyusun naskah akademik untuk diajukan ke DPR RI sebagai dasar penyusunan RUU Obligasi Daerah.

“Sarasehan ini penting untuk mengumpulkan masukan publik, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap dukungan moral agar obligasi daerah dapat segera terwujud demi mempercepat pembangunan di daerah,” ujarnya.

*MPR Serap Aspirasi Publik*

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sarasehan tersebut. Menurutnya, forum ini merupakan langkah strategis dalam merespons isu aktual terkait instrumen pembiayaan daerah.

“Ini adalah bentuk nyata penyerapan aspirasi publik. Kami memberikan penghargaan kepada Ketua F-PG MPR sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Bapak Melchias Markus Mekeng, atas inisiasi penyelenggaraan sarasehan nasional,” ujarnya.

Siti juga menyampaikan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X atas dukungannya. Menurutnya, kehadiran Sultan memberi makna penting bagi upaya MPR mendorong pemahaman bersama mengenai urgensi obligasi daerah.

Melalui sarasehan ini, ujar Siti, diharapkan terwujud percepatan regulasi yang memungkinkan daerah berinovasi dalam strategi pembiayaan. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.

“Sarasehan ini harus menjadi ruang dialog yang produktif dan konstruktif. Semua pandangan dan masukan akan dikonsolidasikan sebagai kontribusi bagi pengembangan instrumen obligasi daerah demi mendukung strategi pembangunan nasional,” katanya.

Siti menutup dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung acara tersebut, seraya berharap forum ini menjadi titik awal bagi penguatan pembiayaan daerah yang lebih efektif.

Israel Kembali Langgar Perjanjian Gencatan Senjata

Arsip Foto - Staf Bulan Sabit Merah Mesir berdiri di dekat truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan saat memasuki Jalur Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah, Palestina, Minggu (12/10/2025). (ANTARA/Xinhua/Ali Mostafa/aa.)
Arsip Foto - Staf Bulan Sabit Merah Mesir berdiri di dekat truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan saat memasuki Jalur Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah, Palestina, Minggu (12/10/2025). (ANTARA/Xinhua/Ali Mostafa/aa.)

Gaza, aktual.com – Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan bahwa Israel hanya mengizinkan tidak lebih dari 200 truk bantuan masuk ke Jalur Gaza per hari dari 600 truk yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabteh, mengatakan kepada Anadolu pada Senin (24/11) bahwa Israel hanya mengizinkan kurang dari sepertiga dari bantuan yang dibutuhkan untuk 2,4 juta penduduk Gaza.

“Israel mengelola kelaparan di Gaza secara perlahan dan bertahap,” katanya, sembari memperingatkan bahwa tingkat malnutrisi di kalangan penduduk Gaza telah melampaui 90 persen.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang dicapai antara Hamas dan Israel pada 10 Oktober, seharusnya 600 truk bantuan masuk ke Gaza setiap hari.

Namun, Israel tidak mematuhi perjanjian tersebut, dan melancarkan serangan hampir setiap hari yang telah menewaskan sedikitnya 342 warga Palestina sejak 10 Oktober.

Thawabteh mengatakan Israel terus melarang masuknya alat berat dan peralatan yang dibutuhkan tim pertahanan sipil untuk mengevakuasi jenazah para syuhada dari bawah reruntuhan, dalam pelanggaran terang-terangan terhadap seluruh hukum kemanusiaan.

Ia menggambarkan praktik Israel tersebut sebagai kejahatan berlapis yang terdiri dari upaya kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil dan menghalangi bantuan kemanusiaan.

Dirinya mendesak para mediator dan penjamin gencatan senjata untuk memberikan tekanan serius dan efektif agar pendudukan Israel mematuhi apa yang telah ditandatangani dan segera menghentikan pelanggaran berat ini.

Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah menewaskan hampir 70.000 orang di Gaza yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.900 lainnya dalam serangan brutal yang meratakan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menhan Sjafrie Soroti Kejanggalan Akses dan Otoritas Negara di Bandara IMIP

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Foto: Taufik A Harefa/Aktual.com

Jakarta, aktual.com — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap sejumlah kejanggalan saat melakukan kunjungan kerja selama dua hari pada 19–20 November 2025 di Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP).

Kunjungan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah persoalan akses menuju bandara IMIP yang selama ini dinilai tertutup dan bahkan disebut sulit dimasuki aparat pemerintah.

Selain soal akses, Menhan juga menyoroti absennya otoritas negara di bandara IMIP, termasuk instansi penting seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Kondisi ini dinilai menimbulkan celah yang berpotensi mengancam aspek kedaulatan ekonomi maupun keamanan nasional.

Sjafrie menegaskan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”, pernyataan yang mencerminkan kekhawatiran atas potensi praktik pengelolaan kawasan yang tidak sesuai dengan aturan negara.

Temuan ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai tata kelola kawasan industri strategis tersebut, terutama terkait kontrol negara terhadap aktivitas di IMIP yang berada di wilayah Sulawesi Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Telusuri Pengadaan Fiktif, KPK Kembali Periksa Tiga Pegawai PT PP

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperdalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan indikasi pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction PT Pembangunan Perumahan. Lembaga antirasuah itu memeriksa tiga karyawan perusahaan sebagai saksi, pada Jumat, 21 November 2025.

Mereka adalah Moch Ichsan, pegawai PT PP; PM Proyek SGAR Tahun 2023; serta SAM Proyek SGAR Tahun 2023. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan untuk memastikan konstruksi perkara yang sedang ditangani. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta,” ujar Budi, dikutip Selasa (25/11).

Kasus yang menyeret dua tersangka tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp80 miliar pada tahun anggaran 2022 hingga 2023. Budi menjelaskan bahwa praktik yang diusut penyidik melibatkan pola subkontraktor fiktif yang disusun di lingkungan PT PP.

Dalam prosesnya, identitas pegawai harian lepas diduga disalahgunakan untuk menciptakan seolah-olah terdapat pekerjaan subkontraktor. “Jadi, ada subkon-subkon fiktif yang dikerjakan di lingkup PT PP ini, di antaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, penyalahgunaan identitas,” kata Budi.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengungkapan perkara ini. Budi menyebut tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dalam pengembangan perkara korupsi di tubuh BUMN konstruksi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Desak Kemenkes Usut Kasus Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Empat RS di Jayapura

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. ANTARA/HO-Humas DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti kematian Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Ia meminta Kementerian Kesehatan mengambil langkah tegas untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.

“Saya menyatakan ikut prihatin atas peristiwa tersebut. Karena menyangkut nyawa manusia, sehingga ibu dan bayinya meninggal dunia,” ujar Yahya kepada wartawan, Selasa (25/11).

Yahya menekankan bahwa rumah sakit tidak memiliki alasan untuk menolak pasien, apalagi ketika pemerintah telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.

“Secara prinsip rumah sakit sebenarnya tidak boleh menolak pasien. Apalagi sampai 4 rumah sakit. Pemerintah menerapkan program JKN supaya masyarakat mudah mendapatkan akses Kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa melalui JKN, masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan iuran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. “Terutama masyarakat yang tidak mampu, sehingga iurannnya dibantu oleh pemerintah. Itu namanya peserta bantuan iuran (PBI). Ada PBI pusat ada PBI daerah,” sambungnya.

Atas kasus ini, Yahya mendesak Kemenkes membentuk tim investigasi dan memberikan sanksi kepada rumah sakit yang terbukti lalai. “Saya minta kepada Kemenkes untuk melakukan investigasi untuk menyelidiki kenapa sampai terjadi kasus tersebut, dan ke depan tidak boleh terulang kembali. Saya sudah menghubungi Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes untuk membentuk tim investigasi dan segera turun ke Papua,” ujarnya.

Ia juga menilai pengawasan pemerintah daerah lemah. Menurutnya, dinas kesehatan seharusnya aktif melakukan pembinaan dan kontrol terhadap rumah sakit. “Mestinya Dinas Kesehatan Daerah aktif mengontrol dan membina rumah sakit-rumah sakit di daerahnya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kasus ini bermula ketika Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura, meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT. Irene dinyatakan meninggal dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura setelah bolak-balik mencari rumah sakit yang bersedia menangani kondisinya.

“Kematian seorang ibu hamil Irene Sokoy dan bayinya adalah tragedi yang memilukan. Empat rumah sakit diduga menolak korban,” kata Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga menyebut kejadian itu meninggalkan luka bagi masyarakat.

Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan permintaan maaf dan rasa duka mendalam. Ia menilai kasus ini mencerminkan buruknya kualitas layanan kesehatan di Papua.

“Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di provinsi di Papua. Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Fakhiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Penugasan TNI AD Amankan Kilang BUMN Masuk Operasi Militer Selain Perang

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Foto: Taufik A Harefa/Aktual.com

Jakarta, aktual.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dalam pengamanan kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Menurut Sjafrie, penugasan tersebut akan mulai berjalan pada Desember 2025, dengan pengawasan dari Badan Intelijen Strategis.

“Dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” katanya.

Sjafrie menilai kilang BUMN sebagai aset strategis yang memiliki dampak signifikan bagi kedaulatan negara, sehingga penguatan pada semua matra TNI menjadi penting. Ia menekankan bahwa sektor pertahanan perlu meningkatkan kesiapan TNI baik darat, laut, maupun udara.

Hingga November 2025, Indonesia memiliki 150 batalion TNI yang dikategorikan sebagai Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan jumlah tersebut ditargetkan bertambah 150 batalion setiap tahun. Sjafrie memastikan bahwa perluasan ini bukan bentuk ekspansi teritorial, melainkan untuk menjamin stabilitas nasional.

“Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain