Lumajang, aktual.com – Status tanggap darurat akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kini diperpanjang hingga 2 Desember 2025.
“Saya menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana alam akibat erupsi Gunung Semeru,” kata Bupati Lumajang Indah Amperawati di kabupaten setempat.
Menurutnya keputusan itu diambil untuk memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta kelancaran penanganan dampak bencana erupsi Gunung Semeru.
“Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 itu menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu,” tuturnya.
Meski status tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, dampak erupsi masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
“Perpanjangan status tanggap darurat berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025,” katanya.
Keputusan itu memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, dan perlindungan warga terdampak.
“Perpanjangan status tanggap darurat itu bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada,” katanya.
Menurutnya semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pascabencana berjalan lancar dan tepat sasaran.
BPBD Kabupaten Lumajang juga siap memperkuat koordinasi semua pemangku kepentingan, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
“Dengan langkah itu diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal,” ujarnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
“Pemerintah daerah juga memastikan seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur,” katanya.
Dengan perpanjangan status tanggap darurat itu, Kabupaten Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari semuanya dihadapi situasi ini dengan tenang, disiplin, dan saling mendukung,” ujarnya.
Ilustrasi - Masyarakat menerima sertifikat tanah yang diberikan pemerintah.
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa penguatan fondasi negara melalui penataan pertanahan dan birokrasi menjadi tugas penting yang harus dijalankan bersama mitra kerja Komisi II. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat Komisi II dengan kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/11).
Dalam kesempatan tersebut, Mardani menyoroti pencapaian program sertifikasi tanah yang selama ini berjalan baik, namun masih menyisakan pekerjaan besar untuk diselesaikan. Ia mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menyebut bahwa aset tidak tersertifikasi merupakan ‘aset mati’.
“Pemerintah yang baik tidak perlu membagi uang kepada rakyat, tetapi menghidupkan aset-aset mati dengan sertifikasi tanah,” ujar anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Menurutnya, selama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum tuntas, berbagai persoalan—termasuk ruang gerak mafia tanah—akan terus muncul. Atas dasar itu, ia menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap praktik mafia tanah yang kerap menang dalam sengketa karena memiliki sumber daya besar.
“Ketika ada mafia yang bergerak, mereka bisa maju ke pengadilan karena punya uang untuk menyewa pengacara terbaik. Karena itu, ke depan perlu alokasi anggaran khusus untuk memberantas mafia-mafia pertanahan,” tegasnya.
Mardani mencontohkan kasus di Denpasar, di mana aset tanah institusi publik terus menyusut karena tekanan harga tanah dan permainan mafia. Ia menegaskan Komisi II selalu mendorong capaian terbaik, bukan sekadar perbaikan bertahap kualitas tata kelola pertanahan dan birokrasi demi memperkuat negara dan melindungi rakyat.
“Mitra Komisi II itu adalah salah satu penopang. Kita di Komisi II memang tidak menanam padi atau membuat peternakan, tetapi kita membangun negara, membangun fondasinya,” ujarnya.
Mardani kembali menegaskan bahwa komitmen memperkuat fondasi negara harus terus ditingkatkan, terutama dalam urusan pertanahan yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat.
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Askweni, mendesak transparansi penuh pendapatan tambang dan meminta audit independen terhadap Freeport, setelah mengungkap data dugaan kerugian negara hingga Rp6 triliun akibat potensi under-reporting produksi.
“Ada dugaan under-reporting baik volume maupun grade tambang kita ini. Temuan BPK Tahun 2017 menunjukkan kerugian negara sekitar Rp6 triliun. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar di publik,” kata Askweni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dugaan tersebut muncul saat dirinya menemukan catatan penting dari laporan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017. Laporan tersebut mengungkap potensi kerugian negara sekitar Rp6 triliun terkait penerimaan negara dari Freeport. Temuan itu memunculkan dugaan adanya pelaporan yang tidak sesuai.
“Kami mohon dilakukan audit independen PT Freeport Indonesia terkait dugaan under-reporting volume maupun grade bijih tambang yang diproduksi. Temuan BPK 2017 hanya satu semester dan setelah itu tidak ada data lainnya,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti data yang menunjukkan kontribusi Freeport kepada negara pada 2025 yang diproyeksikan sekitar Rp70 triliun atau setara USD 4,1 miliar. Namun pada 2026, angkanya menurun menjadi sekitar Rp50 triliun akibat kondisi operasional yang belum sepenuhnya pulih pascalongsor.
Atas dasar itu, ia meminta Freeport menyampaikan data kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara sejak 1967 agar publik dan DPR dapat menilai perkembangan kontribusi tambang dari masa ke masa. Askweni menegaskan bahwa seluruh pengelolaan tambang harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Harapan kami ke depan, pertambangan ini menghasilkan lebih besar lagi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutupnya.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Foto: Taufik A Harefa/Aktual.com
Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan akan ada penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di tiga wilayah. Tiga wilayah ini ditetapkan sebagai center of gravity, yakni Papua, Jakarta, dan Aceh.
“Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Kita sudah menetapkan tiga center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya,” kata Sjafrie usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Sjafrie menjelaskan Jakarta menjadi satu dari tiga center of gravity yang keamanan wilayahnya harus dijamin. Dia menyebut pengamanan di Jakarta akan dilakukan menyeluruh untuk wilayah darat, laut maupun udara.
“Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” katanya.
Titik pengamanan yang kedua adalah Aceh, TNI juga bakal menambah penguatan keamanan di Papua. Sjafrie mengatakan metode pengamanan di Papua akan menerapkan dua cara pendekatan.
“Kemudian center of gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian Center Gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach,” kata Sjafrie.
“Di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach yaitu operasi taktis, kita gabungkan. Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” sambungnya.
Dia menegaskan kedaulatan RI jangan sampai diinjak-injak oleh siapa pun. Sjafrie mengatakan pihaknya berkomitmen tetap waspada pada setiap ancaman.
“Namun demikian, dalam rangka kita menjaga kedaulatan, kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan melanjutkan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan, Komisi I DPR memberi respons positif terhadap pembangunan kekuatan pertahanan ini. Namun, ia meminta agar pengawasan politik tetap dilakukan secara objektif dan konstruktif.
“Dukungan itu penting, tetapi kontrol sosial dari DPR juga harus intensif agar tugas kami bisa diawasi demi kepentingan nasional,” ujarnya.
Kontingen Pasukan Perdamaian untuk Gaza Masuk Tahap Seleksi
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan kesiapan kontingen pasukan pemelihara perdamaian (peacekeepers) yang akan diberangkatkan ke Gaza kini memasuki tahapan seleksi personel.
“Tahap seleksi sudah berjalan, dipimpin oleh jenderal bintang tiga. Struktur pasukan akan ditopang oleh tiga brigade komposit,” katanya.
Komposisi kontingen tersebut antara lain, 1 Batalion Kesehatan, 1 Batalion Konstruksi, 1 Batalion Bantuan Unsur bantuan mekanis, Unsur udara (helikopter dan pesawat C-130 Hercules, 2 kapal rumah sakit TNI AL lengkap dengan helikopter.
Selain seleksi, TNI juga akan mengirimkan tim reconnaissance (recce) untuk memastikan kondisi lapangan dan titik penempatan pasukan di Gaza sebelum pengiriman kontingen besar sekitar 20 ribu personel.
“Tes kesehatan, fisik, dan psikologi dilakukan secara ketat. Setelah ada kejelasan mandat dari PBB, kita kirim tim pendahulu untuk menilai situasi di sana,” tutur Panglima.
Suasana demonstrasi warga Kabon Sayur di depan Balai Kota Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Jakarta, Aktual.com – Praktik mafia tanah yang terjadi di Indonesia tidak mengenal siapapun korbannya. Bukan hanya masyarakat biasa, artis, pengusaha, mantan pejabat negara, hingga yayasan keagamapun pun bisa menjadi korban dari praktik sertifikat ganda, ataupun penjualan aset tanpa izin pemilik sah.
Seperti dialami Yayasan Raudhatul Muta’alimin yang beralamat di Kuningan Barat II No. 21, RT.003 RW 02, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Yayasan ini merupakan pemilik tanah wakaf dengan Sertifikat Wakaf Nomor: 1, dengan tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Sukabumi, Jawa Barat.
Tanah wakaf itu dijual sejumlah oknum tanpa sepengetahuan pengurus yayasan demi proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) I. Pembebasan lahan telah dilakukan sejak 13 September 2017, namun hingga kini belum ada keterangan kapan proses tukar guling atau penggantian lahan terealisasi.
Celah UU dan Aturan Turunan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Atqo Darmawan Aji, menyoroti akar persoalan dalam kasus mafia tanah yang terjadi dalam sengketa pertanahan di Indonesia. Menurutnya, praktik tersebut tidak lepas dari transisi hukum agraria yang belum tuntas dan masih menyisakan ruang abu-abu dalam pengaturan hak atas tanah.
“Masih ada tumpang tindih alas hak di masyarakat yang menciptakan ketidakpastian hukum,” ujarnya ketika dihubungi Aktual.com.
Atqo menjelaskan, banyak tanah di Indonesia belum terkonversi dari sistem hukum kolonial ke sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Tanah-tanah yang masih berstatus Eigendom Verponding, kata dia, memiliki kekuatan hukum yang lemah dibandingkan sertifikat resmi.
“Ini membuka celah bagi mafia tanah untuk melancarkan aksinya,” katanya.
Ia menambahkan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur peralihan hak atas tanah turut memperparah situasi. Menurutnya, ketidaktahuan warga dalam mengurus konversi atau sertifikasi membuat mereka rentan terhadap penggusuran dan klaim sepihak.
“Mafia tanah masih ada sampai sekarang karena masyarakat belum paham prosedur, dan negara belum hadir secara aktif,” tegasnya.
Menanggapi praktik penggusuran yang kerap terjadi tanpa prosedur resmi, Atqo menyebut hal itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Ia menekankan, eksekusi lahan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atas perintah pengadilan.
“Penggusuran tanpa surat peringatan, musyawarah, atau putusan pengadilan menunjukkan lemahnya pengawasan. Lebih parah jika melibatkan pejabat yang berwenang,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyampaikan adanya celah hukum terkait pertanahan menjadi salah satu faktor tumbuh suburnya praktik mafia tanah.
“UU Pokok Agraria 1960 sudah using. UU ini berusia lebih dari 60 tahun. Banyak norma sudah tidak operasional dan tidak mengikuti perkembangan digitalisasi tanah. UU PA juga tidak mengatur skema pencegahan dari mafia tanah modern,” papar Toha.
Selain celah UU, politisi PKB ini juga mengungkapkan kekurangan pada aturan turunannya. Ia menyebut banyaknya aturan turunan soal pertanahan menyebabkan saling tumpang tindih.
“Ada puluhan aturan turunan, seperti PP Pertanahan, Permen ATR/BPN, SK Menteri, Peraturan daerah, dan Peraturan sectoral di kehutanan, pertanian, pertambangan, serta tata ruang,” ucapnya.
Massa dari Bakornas LKBHMI PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Selasa (25/10/2022). . ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp
Salah satu yang menonjol adalah tumpang tindihnya kewenangan antar instansi dalam menerbitkan penggunaan izin tata ruang dan wilayah, seperti klasifikasi tanah negara, kawasan hutan, dan kawasan adat sering tidak jelas.
“Belum lagi tabrakan soal rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) dengan realitas permukiman yang ada. Celah hukum di UU dan tabrakannya aturan turunan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengklaim tanah yang bukan haknya,” ujar Toha.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey mengungkapkan modus praktik mafia tanah selama ini. Mereka, awalnya mencari titik lemah dari aturan pertanahan, lalu menggugatnya di pengadilan.
Modus operandi mencakup pemalsuan dokumen, manipulasi sertifikat, kolusi dengan oknum desa dan notaris, serta penggunaan gugatan pengadilan sebagai alat tekanan.
“Dukungan finansial yang kuat memungkinkan mafia tanah melakukan perlawanan sengketa di pengadilan sampai tingkat paling tinggi dengan lebih mudah,” ungkapnya.
Ulah Oknum Aparat
Sementara itu, Pengamat sosial-politik Muhammad Said Didu menilai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan salah satu faktor praktik mafia tanah masih terjadi.
“Saya menyatakan mohon maaf pejabat-pejabat ATR/BPN yang baik. Saya berpendapat bahwa kantor Anda itu adalah kantor koordinator mafia tanah,” ujar Said Didu, dalam konferensi pers di depan gedung Mahkamah Agung, Selasa (18/11/2025).
Berdasarkan pengalaman 32 tahun berperkara melawan mafia tanah, Said Didu mengungkapkan modus yang bisa digunakan para mafia tanah. Pertama, pemilik modal atau mereka yang menginginkan tanah, Said menyebutnya oligarki, akan meminta mafia tanah membuat surat kepemilikan palsu dengan bekerja sama Kementerian ATR/BPN
“Mereka akan menciptakan ‘pemilik palsu’ pertama. Lalu, membuat ‘pemilik palsu kedua’ melalui perusahaan tertentu, dan mengklaim sebagai kuasa hukum. Oligarki akan membeli tanah dari pemilik palsu kedua. Kemudian, Kementerian ATR/BPN menerbitkan sertifikat hanya berdasarkan jaminan direktur perusahaan ‘pemilik kedua’,” paparnya.
Biasanya, kata Said, oligarki akan menjadikan dirinya seolah-olah sebagai ‘korban’ dan membuat pemilik tanah asli sebagai mafia tanah.
Ia juga menyindir gaya komunikasi Menteri ATR/BPN yang menyatakan mafia tanah akan tetap ada hingga Hari Kiamat, dan mafia tanah tidak akan bisa beroperasi bila aparat ATR/BPN tidak tergoda. Menurutnya, pernyataan itu sebagai sinyal untuk meminta para pihak yang bersengketa tanah untuk datang menghadap kepadanya bila ingin urusannya kelar.
“Saya 32 tahun di birokrasi, pernyataan seperti itu adalah pernyataan menyatakan datanglah kau menghadap kepadaku. Itulah namanya pejabat penjual pedagang kewenangan,” ujarnya.
Mantan Anggota Komisi II DPR M Gamari Sutrisno menyampaikan mafia tanah bisa beroperasi karena birokrasi pertanahan yang korup. Hal inilah yang menyebabkan adanya rekayasa sertifikat tanah oleh oknum di internal ATR/BPN.
“Lalu ada kolusi dengan aparat keamanan dan pejabat daerah, sementara pengawasan lemahnya, dan peraturan yang seringkali dibuat untuk memudahkan investor besar, bukan melindungi rakyat,” paparnya.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bertemu pimpinan Masjid Nabawi membahas penambahan kajian berbahasa Indonesia dan kerja sama pengelolaan masjid. Aktual/DOK MPR RI
Madinah, aktual.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan pimpinan Masjid Nabawi, Pimpinan Pengelola Urusan dan Administrasi Masjid Nabawi, Doktor Syekh Muhammad Al-Khudori, di Madinah Al-Munawwarah. Muzani menyampaikan Syekh Al-Khudori mengapresiasi ketertiban jemaah Indonesia selama melaksanakan ibadah haji dan umrah.
“Hari ini kami bersama dengan pimpinan MPR lainnya Doktor Hidayat Nur Wahid dan anggota MPR bertemu dengan Doktor Syekh Muhammad Al-Khudori, seorang ketua dari pengelolaan Masjid Madinah Al-Munawwaroh. Salah satu yang disampaikan adalah bahwa beliau sangat mengapresiasi terhadap jemaah haji dan jemaah umrah Indonesia yang sangat tertib, taat, dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi kalau di Madinah Al-Munawwaroh,” kata Muzani di Madinah, dilansir pada Minggu, 23 November 2025.
Kerja Sama Pengelolaan Masjid antara Indonesia dan Pimpinan Masjid Nabawi
Muzani menambahkan dari pertemuan itu didapati beberapa kesepakatan dalam memperkuat pendidikan Islam di Madinah bagi warga negara Indonesia, serta pihak pimpinan Masjid Nabawi membuka peluang kerja sama dalam bentuk transfer pengetahuan pengelolaan masjid, mencakup kebersihan, tata motif arsitektur, dan manajemen pengelolaan jemaah.
“Yang kedua, beliau akan melakukan transfer pengelolaan Masjid Madinah kepada masjid-masjid di Indonesia tentang kebersihannya, tentang pengelolaan jemaah, motifnya, manajemen. Karena itu, ini adalah kabar baik dan kami berharap pengelolaan ini bisa menyempurnakan pengelolaan tempat-tempat ibadah masjid yang ada di Indonesia,” ujar Muzani.
Dalam pertemuan tersebut, MPR RI menyampaikan kebutuhan untuk menambah kajian Islam berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Saat ini hanya satu kajian resmi dalam bahasa Indonesia, sedangkan jumlah jemaah, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia di Madinah terus meningkat.
Muzani mengatakan pihak pimpinan Masjid Nabawi menerima usulan tersebut dan sedang mempelajari kemungkinan penambahannya.
“Saya berharap beliau bisa datang ke Indonesia dan yang juga menyenangkan adalah kajian-kajian Islam di Madinah yang selama ini baru satu kajian Islam berbahasa Indonesia, mungkin akan ditambah untuk kajian-kajian Islam dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya satu tetapi ada beberapa tempat lagi yang akan ditambahkan,” kata Muzani.
Bahkan, dalam pertemuan itu Indonesia juga mengusulkan adanya pelatihan imam dan muadzin oleh pihak Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, mengingat besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kualitas lantunan imam dan muadzin di dua masjid suci tersebut. Muzani juga menyampaikan harapan pemerintah Indonesia terkait penambahan kuota haji.
“Namun ini perlu persiapan, perlu standarisasi kata beliau sehingga tetap berwaktu kapan itu akan ditambah. Termasuk harapan tentang penambahan kuota haji jemaah Indonesia,” jelas Muzani.
Muzani memastikan hubungan antara Indonesia dan pimpinan Masjid Nabawi akan terus diperkuat dan ditindaklanjuti melalui pembahasan berikutnya.
Pertemuan turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid; Anggota MPR Kamrussamad; serta perwakilan Majelis Syuro Arab Saudi.
