17 April 2026
Beranda blog Halaman 150

50 Ribu Sarung Tegal Gagal Ekspor ke Afrika Akibat Konflik Iran–Israel dan AS

Jakarta, Aktual.com – Konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat mulai berdampak pada pelaku usaha di daerah. Salah satu dampaknya dirasakan oleh perajin sarung Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang mengalami penundaan ekspor hingga 50.000 potong sarung ke pasar Afrika.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan banyak pihak menganggap konflik di Timur Tengah tidak akan berdampak langsung pada daerah di Indonesia. Namun kenyataannya, gangguan geopolitik global dapat memengaruhi aktivitas perdagangan internasional.

“Banyak yang mengira konflik Iran–Israel tidak berdampak ke daerah seperti Tegal. Padahal kenyataannya ada. Pengiriman sarung dari pengusaha Tegal ke Afrika tertunda hingga mencapai 50.000 potong,” kata Fikri dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (7/3/2026).

Ia menjelaskan penundaan pengiriman dua kontainer sarung tersebut tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga berpotensi memicu efek berantai bagi pekerja dan pelaku usaha lain dalam rantai produksi. Mulai dari buruh tenun hingga pemasok bahan baku lokal dinilai berpotensi terdampak apabila ekspor terus mengalami hambatan.

“Pengusaha sarung tentu memiliki karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar. Bahan bakunya juga disuplai oleh pelaku usaha lokal. Ketika ekspor terganggu, dampaknya bisa meluas,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Fikri mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan pada satu kawasan pasar dinilai berisiko ketika terjadi gejolak geopolitik atau gangguan perdagangan global.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan pengusaha sarung dari Tegal memperluas pasar ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Selain itu, peluang ekspor juga dinilai terbuka ke kawasan lain seperti Turki dan negara-negara di Asia Tengah.

“Dengan memiliki beberapa tujuan pasar ekspor, pelaku usaha akan lebih siap menghadapi situasi global yang tidak menentu,” katanya.

Selain diversifikasi pasar, Fikri juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk memperluas akses pasar internasional. Menurutnya, platform digital dapat membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen global tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar.

Ia berharap langkah adaptif tersebut dapat membantu industri sarung tradisional tetap bertahan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar global. Fikri menilai peristiwa ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global dapat berdampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk industri tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ketum Golkar Enggan Tanggapi OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Oleh KPK

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan memberikan komentar panjang terkait penangkapan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan.

Bahlil memilih tidak banyak berbicara saat dimintai tanggapan mengenai kasus yang menjerat kader partainya tersebut.

“Ah sudahlah, (lagi) Nuzulul Quran,” kata Bahlil singkat di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026) malam.

Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji. Ia menegaskan partainya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

“Kita tunggu proses hukum saja ya, kita hormati (proses) hukum,” ujar Sarmuji.

Ketika ditanya mengenai langkah politik yang akan diambil partai terhadap kader yang terjerat kasus korupsi tersebut, Sarmuji kembali menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Kita serahkan proses hukum,” katanya singkat.

KPK sebelumnya menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023–2026.

Fadia saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung hingga 23 Maret 2026.

Dalam perkara ini, Fadia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

KPK mengungkap perkara ini bermula ketika Mukhtaruddin Ashraff Abu yang merupakan suami Fadia sekaligus anggota DPR RI periode 2024–2029, bersama Muhammad Sabiq Ashraff yang merupakan anak Fadia sekaligus anggota DPRD Pekalongan, mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan sepanjang periode 2023 hingga 2026 terdapat aliran dana yang masuk ke perusahaan tersebut dari proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Menurut KPK, total transaksi yang masuk ke PT RNB mencapai sekitar Rp46 miliar yang berasal dari kontrak dengan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dari jumlah tersebut, penyidik menduga sekitar Rp19 miliar mengalir kepada keluarga Fadia Arafiq. Dana itu diduga berasal dari proyek-proyek pengadaan yang dimenangkan perusahaan tersebut.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Iran Ungkap 30 Persen Korban Tewas Serangan AS–Israel adalah Anak-anak

im penyelamat dan warga lokal berupaya menyelamatkan korban luka dari reruntuhan di sebuah sekolah khusus perempuan yang diserang di Minah, Provinsi Hormozgan, Iran selatan, pada 28 Februari 2026. (ANTARA/Xinhua/Mehr News Agency)
im penyelamat dan warga lokal berupaya menyelamatkan korban luka dari reruntuhan di sebuah sekolah khusus perempuan yang diserang di Minah, Provinsi Hormozgan, Iran selatan, pada 28 Februari 2026. (ANTARA/Xinhua/Mehr News Agency)

Teheran, aktual.com – Sekitar 30 persen korban yang tewas dalam serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah anak-anak, kata juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, pada Jumat.

Pada Kamis (5/3), Yayasan Martir dan Urusan Veteran Iran mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran telah meningkat menjadi 1.230 orang.

“Sayangnya, hingga saat ini, hampir 30 persen dari korban tewas adalah anak-anak,” kata Mohajerani seperti dikutip oleh stasiun televisi SNN.

Sejauh ini, sekitar 3.090 bangunan tempat tinggal, 528 toko, dan 13 fasilitas medis, termasuk sembilan lokasi Bulan Sabit Merah Iran, telah terkena dampak serangan itu, katanya menambahkan.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Iran membalasnya dengan serangan ke sejumlah wilayah Israel, dan ke sejumlah pangkalan militer AS di seluruh kawasan Timur Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

AS Belum Punya Pertahanan Memadai Hadapi Drone Shahed Iran

Washington, aktual.com – Amerika Serikat (AS) tidak memiliki pertahanan yang memadai dalam menghadapi drone Shahed Iran, ungkap laporan The Atlantic, mengutip seorang pejabat kongres.

“Militer AS tidak memiliki pertahanan yang kuat untuk melawan (drone) Shahed,” kata seorang sumber yang dikutip surat kabar tersebut pada Kamis (5/3).

Dia menambahkan bahwa Menteri Perang AS Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine telah mengakui kesenjangan kemampuan AS dalam melawan pesawat tanpa awak tersebut.

Menurut laporan tersebut, AS telah berinvestasi lebih besar terhadap sistem pertahanan berlapis yang dirancang untuk melawan ancaman dari negara-negara jauh seperti China, daripada target jarak dekat seperti Iran.

Sebelumnya, pada Rabu, CNN melaporkan bahwa Hegseth mengakui dalam sebuah pengarahan tertutup dengan para anggota parlemen bahwa drone Shahed-136 satu arah Iran menghadirkan tantangan yang lebih besar bagi pertahanan udaranya daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke berbagai target di Iran, termasuk di Teheran, yang tidak hanya menimbulkan kerusakan tetapi juga korban jiwa di kalangan warga sipil.

Iran membalas agresi militer tersebut dengan lserangan ke sejumlah wilayah Israel, dan ke sejumlah pangkalan militer AS di seluruh kawasan Timur Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Batasi Akses Digital Anak, Komdigi Fokus Lindungi dari Risiko Internet

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengatakan regulasi tersebut menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital.

“Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.

Meutya menilai anak-anak saat ini menghadapi berbagai ancaman serius di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan daring.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” jelasnya.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan perlindungan anak di platform digital. Tahap awal implementasi akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Platform yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.

Meutya mengakui implementasi kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, baik platform digital maupun masyarakat. Namun menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

“Kita patut berbangga karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Ini kita lakukan demi memastikan masa depan anak-anak tumbuh sehat di era teknologi,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda.

“Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh,” pungkas Meutya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DJP Klaim Pajak Tumbuh 30,2 Persen pada Awal 2026 Saat Fitch Soroti Penerimaan Negara

Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan penerimaan pajak pada awal 2026 masih menunjukkan kinerja positif meskipun lembaga pemeringkat Fitch Ratings menyoroti potensi pelemahan penerimaan negara Indonesia. Ia menilai perkembangan setoran pajak pada dua bulan pertama tahun ini justru memberi sinyal awal yang cukup kuat bagi pencapaian target penerimaan pemerintah.

“Pada Januari, pertumbuhan penerimaan pajak neto secara tahunan mencapai 30,6 persen. Sementara pada Februari pertumbuhannya sebesar 30,2 persen dengan penerimaan bruto meningkat 19 persen,” ujarnya saat memberikan penjelasan kepada media di Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar optimisme otoritas pajak untuk menjaga target penerimaan pajak tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Performa awal tahun dinilai dapat menjadi fondasi penting bagi penerimaan negara pada kuartal pertama.

Dirjen Pajak itu menambahkan pemerintah akan mempertahankan momentum tersebut melalui penguatan strategi pengumpulan pajak.

“Artinya kami sangat optimistis, performa ini akan kami jaga sejak awal tahun. Mudah-mudahan target tahun 2026 bisa tercapai,” jelas Bimo.

Strategi yang ditempuh, lanjutnya, dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan berbasis data. Intensifikasi difokuskan pada menjaga kepatuhan dari basis wajib pajak yang sudah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

Sementara itu, ekstensifikasi diarahkan kepada wajib pajak yang terindikasi memiliki aktivitas ekonomi namun belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Langkah tersebut dilakukan melalui konfirmasi data dan pengawasan kepatuhan yang lebih terukur.

Dalam menjalankan strategi tersebut, DJP menegaskan pendekatan pengawasan tetap dilakukan secara selektif dan berbasis data.

“Tentu secara strategis kami tidak hanya berburu di kebun binatang. Intensifikasi adalah menjaga basis pajak yang sudah ada,” tegasnya.

Di sisi lain, otoritas pajak juga mencatat perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang terus meningkat. Hingga awal Maret 2026, lebih dari enam juta wajib pajak telah menyampaikan laporan SPT melalui sistem Coretax.

Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring mendekatnya batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi pada akhir Maret. DJP juga mencatat rata-rata pelaporan harian mencapai ratusan ribu wajib pajak.

Bimo turut mengingatkan masyarakat agar tidak menunda kewajiban perpajakan menjelang batas waktu pelaporan, terutama karena periode tersebut berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri.

“Supaya Lebaran benar-benar kembali fitri, kewajiban perpajakannya juga segera dilaporkan,” tutur Dirjen Pajak itu.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain