Jakarta, aktual.com – Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi kembali menegaskan pihaknya menolak tawaran mediasi sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam meredakan eskalasi konflik Timur Tengah karena Iran tidak akan berunding dengan Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan Dubes Boroujerdi merujuk niat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan siap untuk memfasilitasi dialog agar kondisi keamanan dan kondusif dapat tercipta kembali dan kesediaan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator.

“Usulan dari pemerintah Indonesia, kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak ada negosiasi dalam bentuk apa pun dengan kaum musuh, dikarenakan kami sudah tidak percaya dengan yang namanya negosiasi,” kata Dubes Boroujerdi di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Boroujerdi menegaskan Iran telah melalukan negosiasi dengan Amerika Serikat sebanyak tiga kali, dan selalu berujung Washington yang melanggar perjanjian atau melancarkan serangan.

Dia merinci, negosiasi pertama terkait nuklir yang telah mencapai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)—kesepakatan internasional mengenai program nuklir Iran yang dicapai pada 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia. AS kemudian menarik diri dari perjanjian.

“Negosiasi kedua adalah lima putaran kami melakukan negosiasi dengan mereka dan di tengah-tengah negosiasi mereka telah menyerang negara kami,” ucapnya merujuk pada serangan Juni 2025 lalu.

Adapun negosiasi ketiga adalah yang ketika itu berlangsung dengan Oman bertindak sebagai mediator.

Delegasi Iran dan AS sedang melakukan negosiasi tak langsung putaran ketiga di Jenewa, Swiss, sebelum akhirnya operasi militer AS-Iran dilancarkan.

Merujuk pada negosiasi yang berakhir di tengah jalan, Dubes Boroujerdi menekankan bahwa untuk kali ini, Iran tidak akan membuka ruang negosiasi dan akan memperjuangkan kemenangan Iran.

“Ini berkaitan dengan komitmen terhadap sebuah negosiasi dan jaminan akan berlangsungnya sebuah negosiasi sampai pencapaian hasil. Untuk kali ini kami tidak akan menerima bentuk negosiasi apapun dan kami akan mengejar perang ini sampai kemenangan Iran,” ucapnya.

Selain Indonesia, Presiden Rusia, Vladimir Putin turut menyampaikan kesiapan untuk menjadi mediator.

Menurut pernyataan Kremlin, Putin menawarkan untuk bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan keluhan UEA tentang serangan tersebut kepada Iran.

Pemimpin Rusia itu menyampaikan penawaran tersebut saat sedang melakukan panggilan telepon dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Bentuk Badan Pemerintah Baru Sementara

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, menyatakan sebuah badan pemerintahan sementara beranggotakan tiga orang telah dibentuk untuk memimpin negara, menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, hingga pemimpin baru terpilih.

“Sebuah badan baru telah dibentuk yang terdiri dari tiga orang. Jadi mereka akan bertanggung jawab sampai pemimpin baru terpilih. Mereka sedang bekerja untuk mempersiapkan landasan bagi pemilihan pemimpin baru,” kata Takht-Ravanchi, Kamis (5/3).

Awal pekan ini, anggota Majelis Pakar Iran, Mohsen Qomi, yang bertugas memilih pemimpin negara, mengatakan bahwa proses pemilihan pemimpin tertinggi baru sedang berlangsung.

Mahmoud Rajabi, anggota presidium badan negara, mengatakan pada 4 Maret bahwa informasi final mengenai hasil pemilihan tersebut akan diumumkan oleh sekretariat Majelis Pakar.

AS Tambah Waktu Operasi Militer

Sementara itu, AS tengah mempertimbangkan operasi militer terhadap Iran yang dapat berlangsung setidaknya 100 hari atau hingga September, surat kabar Politico melaporkan.

Pada Rabu (4/3), Menteri Perang AS Pete Hegseth kembali merevisi jadwal operasi militer terhadap Iran menjadi delapan pekan dari sebelumnya empat hingga lima pekan.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menetapkan tenggat waktu empat hingga lima minggu untuk menyelesaikan serangan terhadap Iran, jika diperlukan.

Komando Pusat AS (CENTCOM) meminta tambahan perwira intelijen militer ke markas besarnya di Tampa, Florida, untuk mendukung operasi terkait Iran, sebut surat kabar itu yang mengutip dokumen internal Pentagon (Departemen Perang AS).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi