Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
29 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 154

TNI AL Siapkan Prajurit di Bidang Kesehatan dan Konstruksi dalam Misi Perdamaian Gaza

Arsip - Prajurit dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) menghadiri upacara peringatan Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Naqoura, Lebanon, 29 Mei 2025. (Xinhua/Ali Hashisho)
Arsip - Prajurit dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) menghadiri upacara peringatan Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Naqoura, Lebanon, 29 Mei 2025. (Xinhua/Ali Hashisho)

Jakarta, aktual.com – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan TNI AL telah mempersiapkan prajurit di bidang kesehatan dan konstruksi Zeni untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina.

Hal tersebut dilakukan TNI AL sesuai dengan mandat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Difokuskan kepada prajurit di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat sipil dan prajurit yang membidangi konstruksi, guna melaksanakan perbaikan infrastruktur masyarakat yang hancur di wilayah konflik Gaza,” kata Tunggul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (24/11).

Menurut Tunggul, prajurit di bidang kesehatan dan Zeni konstruksi dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza.

Dia melanjutkan, seluruh prajurit yang dipilih dipastikan telah memiliki pengalaman menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.

Saat ditanya berapa jumlah prajurit yang telah disiapkan TNI AL untuk dikirim ke Gaza, Tunggul tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya memastikan TNI AL tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat dan Panglima TNI untuk pengiriman pasukan TNI AL ke Gaza.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

“Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

“Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

Tidak hanya pengiriman pasukan, Sjafrie juga memastikan TNI AU akan terus memberikan bantuan rutin berupa logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan tahun ini.

Saat ditanya kapan personel pasukan perdamaian dikirim ke Gaza, Sjafrie belum bisa memberikan tenggat waktu dengan rinci.

Dia hanya menjelaskan bahwa keputusan pengiriman pasukan akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

4 Perusahaan China Ikuti Tender Data Dasar Geospasial Ancam Kedaulatan Peta Data, Teritorial, dan SDA

Ilustrasi peta dasar geospasial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Foto: Badan Informasi Geospasial

Jakarta, Aktual.com – Empat perusahaan asal China berbondong-bondong mengikuti tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Keempat korporasi itu antara lain, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, dan Asia Air Survey Co., L.td.

Menyikapi ini, pengamat politik kebijakan publik Uchok Sky Khadafi mewanti-wanti ada risiko serius terhadap kepentingan nasional, keamanan negara, dan kedaulatan data geospasial Indonesia bila salah satu dari empat perusahaan China tersebut memenangkan tender.

“Tender ini jangan diserahkan ke vendor asing. Jangan sampai mereka mengerjakan pemetaan langsung di lapangan,” papar Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) ini, kepada Aktual.com.

Hal ini, katanya, untuk menghindari pengambilan data tanpa kontrol penuh dari BIG, data transfer lintas server yang bocor, dan backdoor access, atau penanaman kode pengumpul metadata di Sistem Informasi Geografis (GIS).

Pasalnya, ucap Uchok, korporasi asal China biasanya memakai sistem pemetaan berbasis perangkat lunak buatan mereka, seperti SuperMap, TianDiTu, atau sistem koordinat nasional CGCS2000. Mereka pun kerap menggunakan server cloud non-lokal, seperti Tencent Cloud, Huawei Cloud, Alibaba Cloud.

“Ini sangat berbahaya karena data raw imagery (foto udara, lidar, DEM) bisa tersalin otomatis ke pusat server mereka tanpa terlihat oleh pengguna lokal. Selain itu, algoritma internal mereka bisa mengenali pola spasial kita, seperti jalur militer, tambang strategis, sumber energi, dan aset vital lainya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks kepentingan dan kedaulatan Indonesia, informasi tersebut sangat penting karena mencakup data area dengan nilai ekonomi dan strategis nasional yang sangat besar.

Kaji Ulang Tender

Senada, Pengamat geopolitik Hendrajit menilai proyek besar BIG yang dalam proses tender sejak Juli 2025 ini harus dikaji dengan sangat hati-hati. Menurutnya, pemerintah harus waspada walaupun perusahaan China yang ikut tender tersebut melakukan joint venture (JV) dengan korporasi lokal.

Hendrajit menegaskan data geospasial dan peta wilayah bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga kekuatan. Karena itu, pengelolaan data spasial harus dilihat dalam konteks geopolitik, bukan hanya aspek ekonomi atau teknologi.

Apalagi, sejarah membuktikan bahwa peta adalah alat kekuasaan. Ia menceritakan bagaimana Belanda, dan VOC menaklukkan Nusantara karena lebih dulu memahami letak geografis dan sumber daya negeri ini lewat pemetaan rinci.

“Jan Pieterszoon Coen dulu menaklukkan Sunda Kelapa bukan karena kekuatan militernya, tapi karena dia tahu persis posisi strategis pelabuhan itu lewat peta. Sekarang, kekuasaan itu bentuknya digital – data spasial. Kalau data itu jatuh ke tangan asing, sama saja kita membuka semua rahasia rumah kita sendiri,” tutur Hendrajit.

Karena itu, menurut Hendrajit, proyek semacam ini tidak bisa dilihat semata sebagai urusan teknis pemetaan. Peta, katanya, bukan sekadar gambar wilayah. Di dalamnya ada informasi tentang tambang, energi, jalur strategis, sampai aset militer.

“Jadi kalau yang memetakan adalah pihak asing, apalagi punya afiliasi dengan negara besar seperti Tiongkok, ini langsung menyentuh soal kedaulatan,” ujarnya.

Hendrajit mengungkapkan, ada potensi kebocoran spasial strategis, seperti lokasi mineral, PLTA, fasilitas militer, bila proyek ini dikerjakan oleh vendor asing. Selain itu, pihak asing juga bisa melakukan pemantauan jarak jauh terhadap informasi geospasial dan peta wilayah Indonesia, melalui update sistem cloud atau telemetry.

“Indonesia juga akan mengalami ketergantungan teknologi, di mana setiap pembaruan peta bergantung vendor luar. Dengan kata lain, walaupun proyeknya “sipil”, fungsi duplikatif intelijen tetap mungkin terjadi, mirip kasus kebocoran data infrastruktur di Afrika oleh vendor asing,” ungkapnya.

Hendrajit pun menyarankan agar BIG meninjau ulang proses tender tersebut dengan melibatkan berbagai elemen strategis bangsa, bukan hanya kalangan teknokrat. Menurutnya, proyek sebesar ini semestinya juga memprioritaskan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak asing.

“Ya ditinjau ulang, terus diberi kesempatan kepada berbagai elemen strategis bangsa untuk ikut membahas itu,” ujarnya.

Apalagi, Hendrajit menduga, adanya “pesanan” dari tokoh tertentu agar proyek ini dikerjakan oleh korporsai dari China. “Banyak titipan dan sebagainya itu dalam kepentingan oligarki,” ujarnya.

Hendrajit mengingatkan kasus Indosat dan Whoosh, di mana kepentingan asing dan oligarki yang mendapat untung namun merugikan Indonesia.

“Indosat dilego ke Singapura melalui PT Temasek Holding. Saat itu, informasi strategis negara terbuka kepada pihak asing. Whoosh yang katanya B to B, praktiknya justru melibatkan dana APBN dan utangnya harus ditanggung Pemerintah,” ungkapnya.

Proyek Rp4 Triliun

Diketahui, BIG tengah melakukan proses tender sebuah proyek penting dan strategis nasional sejak Juli, 2025 lalu, yakni penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia.

Proyek pertama, pengumpulan data spasial wilayah urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan meliputi wilayah Kalimantan- Yogyakarta (lot I), Sumatera (lot 2), Jawa (lot 3) Jawa Timur, Bali, Maluku dan Papua (lot 4).

Proyek kedua, yakni pengumpulan data spasial dan peta wilayah non urban yang terdiri dari 7 paket pekerjaan. Meliputi Kalimantan (lot 1),  Sumatera (lot 2), Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 1 (lot 3), Papua 2 (lot 4), Sulawesi (lot 5), quality control and mapping production (lot 6) dan project management consulting for ILAPS (lot 7).

Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Target utamanya, produksi data geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban.

Proyek ini merupakan bagian dari program pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia dengan anggaran mencapai 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.

Dari kedua proyek tersebut ada 8 perusahaan yang lolos persyaratan dan kualifikasi untuk memenangkan tender tersebut. 8 perusahaan itu antara lain

Pertama, PT Raya Konsult JV, PT Kwarsa Hexagon, dan PT Hilmy Anugerah. Kedua, PT Wolpert JV Map Tiga Internasional. Ketiga, PT Intermap Technologies Corporation. Keempat, PT Exsa Internasional JV Asia Air Survey Co., L.td. Kelima, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, JV dan PT Phibetha Kalamwijaya (PKW). Keenam, PT Buana Multi Techindo. Ketujuh, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd. Kedelapan, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd, (Honeycomb Aerospace Technologies (Beijing) Co., Ltd, dan PT Earth View Image Inc.

Proyek ILASP bukan hanya proyek infrastruktur data, melainkan proyek peradaban. Ketika seluruh permukaan bumi Indonesia dipetakan ulang dalam skala besar, maka untuk pertama kalinya negara ini akan memiliki peta dasar nasional digital yang presisi.

Namun, seperti dua sisi mata uang, ambisi besar itu membawa risiko besar pula. Keterlibatan perusahaan asing terlebih dari negara dengan kepentingan geopolitik kuat seperti Tiongkok menempatkan Indonesia pada persimpangan antara modernisasi dan kedaulatan.

Laporan: Taufik Akbar Harefa dan Achmat

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

DPR dan Pemerintah Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana, Target Sah Pekan Depan

Komisi III DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Komisi III DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Regulasi tersebut diharapkan dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan mendatang.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyampaikan bahwa seluruh fraksi sepakat membawa RUU ini ke tahap pembahasan berikutnya. “Dari semua pandangan fraksi menyetujui untuk dibahas ke tahapan pembahasan selanjutnya. Rencana kerja RUU Penyesuaian Pidana diawali dengan hari ini Rapat Kerja yang sudah kita laksanakan,” ujarnya dalam rapat, Senin (24/11/2025).

Indra menjelaskan bahwa Panja akan mulai mengupas substansi RUU tersebut pada 25–26 November 2025. Setelah itu, pembahasan berlanjut melalui rapat tim musyawarah (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) pada 27 November. Ia menambahkan, “Tanggal 1 Desember 2025 Rapat Kerja pembahasan tingkat 1 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang penyesuaian pidana. Apakah rapat ini dapat menyetujui pembentukan Panja?” yang langsung disambut persetujuan anggota Komisi III.

Seusai rapat, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, mengatakan bahwa target pengesahan RUU tersebut adalah paripurna pekan depan. Penyelesaian dianggap mendesak mengingat KUHP baru akan mulai berlaku pada Januari 2026. “Kalau kita melihat, yang jelas RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku. Kalau tadi kita melihat susunan rencana kerja, pada hari Selasa dan hari Rabu akan dilakukan pembahasan. Kemudian pada hari Senin akan persetujuan tingkat pertama, kemudian akan masuk di paripurna,” ujarnya.

Eddy juga menjelaskan bahwa RUU Penyesuaian Pidana berisi sembilan pasal yang tersusun dalam tiga Bab utama. “Jadi, RUU ini hanya terdiri dari sembilan pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya. Lampirannya 197 halaman, karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP Nasional,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gelombang Rugi Tak Terbendung, Bhima Soroti BUMN Karya yang Layak Dimerger atau Ditutup

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudistira

Jakarta, aktual.com – Kinerja BUMN karya kembali mencuri perhatian setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan jurang kinerja yang makin lebar. Waskita Karya menutup September 2025 dengan rugi bersih Rp 3,17 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya.

Wijaya Karya juga menghadapi situasi berat dengan rugi Rp 3,21 triliun pada kuartal III 2025, padahal tahun lalu masih membukukan laba. Penurunan tajam juga menimpa PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan Adhi Karya.

Sementara Hutama Karya serta Brantas Abipraya mencatat tren yang lebih stabil. Ketimpangan kinerja ini kembali memunculkan perdebatan soal arah restrukturisasi dan kebutuhan merger BUMN karya.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai langkah korektif yang selama ini ditempuh belum cukup. Ia mengatakan perlunya konsolidasi besar-besaran agar perusahaan yang terus merugi tidak menjadi beban berkepanjangan.

“Kuncinya memang perlu mempercepat merger BUMN. BUMN-BUMN karya harus di-merger,” ujarnya, ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (24/11/2024).

Ia menegaskan bahwa perusahaan yang tak mampu bangkit sebaiknya tidak terus dipertahankan karena justru membebani yang lain. Bhima juga menyinggung akar persoalan yang menurutnya sudah menumpuk selama satu dekade.

“Bukan hanya di-holdingisasi, tapi di-merger sehingga BUMN-BUMN yang berugi itu memang harus ditutup. Harus digabungkan,” tegas Bhima.

Ia menyebut banyak proyek penugasan yang tidak layak dari sisi finansial, tetapi tetap dijalankan. “Di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak proyek-proyek penugasan yang gak masuk akal,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ketidakjelasan pengembalian investasi menjadi pemicu utama penumpukan utang BUMN karya dan menimbulkan efek domino hingga ke vendor dan subkontraktor. Menurut Bhima, pola seperti itu tidak boleh terulang.

Ia menekankan bahwa setiap proyek harus melalui uji kelayakan yang ketat, bukan sekadar ditugaskan karena pertimbangan politik. “BUMN karya berhak menyeleksi penugasan yang layak. Direksi harus berani bilang tidak,” tuturnya.

Bhima juga mendorong perluasan pasar ke luar negeri sebagai langkah memperkuat pendapatan jangka panjang. Ia mengatakan banyak negara berkembang yang membutuhkan keahlian konstruksi dari Indonesia, mulai dari Bangladesh, Ethiopia, hingga negara-negara kepulauan di Pasifik.

“Banyak negara-negara yang sebenarnya butuh BUMN karya dengan ekspertis yang sudah ada,” kata Bhima.

Ia menyebut peluang tersebut cukup besar untuk digarap, mengingat kapasitas dan pengalaman BUMN karya sudah terbentuk sejak lama. “Jadi orientasinya lebih ke arah ekspansi ke pasar internasional,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Rizky Zulkarnain

Hizbullah Akui Komandan Senior Ali Tabatabai Tewas dalam Serangan Israel di Beirut

Militer Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah sebanyak 10 kali pada Sabtu (21/12/2024), sehingga total pelanggaran sejak kesepakatan diberlakukan 25 hari lalu mencapai 285 kasus. (ANTARA/Anadolu/py)

Beirut, aktual.com – Hizbullah menyatakan bahwa salah satu tokoh militernya, Ali Tabatabai, gugur dalam serangan udara Israel yang menghantam wilayah Beirut pada Minggu (23/11) malam.

Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Anadolu Agency dan Al Arabiya, Senin (24/11/2025), kelompok itu menyebut Tabatabai sebagai “seorang komandan militer penting” dan figur yang “hebat” yang tetap “bekerja untuk menghadapi musuh Israel hingga saat-saat terakhir hidupnya yang penuh berkah.” Pernyataan tersebut menegaskan posisi seniornya, meski tidak menguraikan secara rinci tugas atau jabatan spesifiknya.

Hizbullah juga mengungkapkan bahwa empat anggotanya turut tewas dalam serangan yang menghancurkan sebuah bangunan di kawasan Haret Hreik, salah satu basis utama kelompok tersebut. Pejabat Hizbullah, Mahmoud Qmati, menilai serangan itu telah melewati “garis merah”. Ia mengatakan bahwa keputusan terkait respons kelompok akan ditentukan oleh pimpinan Hizbullah.

Konfirmasi ini muncul beberapa jam setelah militer Israel mengklaim pada Minggu pagi bahwa mereka telah “memusnahkan” Tabatabai melalui serangan yang diarahkan ke wilayah selatan Beirut. Menurut klaim tersebut, Tabatabai “memimpin sebagian besar unit Hizbullah dan bekerja keras untuk memulihkan kesiapan mereka berperang dengan Israel.”

Walaupun ada kesepakatan gencatan senjata sejak November 2024, Israel tetap melanjutkan serangan ke berbagai lokasi yang disebut sebagai target Hizbullah di Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu merupakan perintah langsung dirinya berdasarkan rekomendasi Menhan Israel Katz dan Kepala Staf Militer Eyal Zamir. Netanyahu menuduh Tabatabai memimpin “pengembangan dan persenjataan” Hizbullah.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya lima korban tewas serta 28 orang terluka akibat serangan tersebut. Serangan itu menghantam sebuah gedung bertingkat, menyebabkan puing-puing runtuh dan menimpa kendaraan yang melintas di jalan utama di bawahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eropa Bersiap Jika Trump Hentikan Dukungan untuk Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ANTARA/Anadolu (ANTARA/Anadolu)

Moskow, aktual.com – Eropa bersiap menghadapi kemungkinan Presiden AS Donald Trump menghentikan dukungan bagi Ukraina, menurut laporan Financial Times yang mengutip seorang pejabat Eropa.

Sebelumnya, Washington Post melaporkan bahwa AS memberi sinyal kepada Ukraina bahwa bantuan militer mungkin akan dihentikan jika pemerintahnya tidak menandatangani rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat.

“Itu skenario yang jelas sedang kami siapkan,” kata pejabat Eropa itu kepada Financial Times, merujuk pada kekhawatiran Eropa tentang berakhirnya bantuan AS.

Mengutip seorang sumber, The Guardian sebelumnya melaporkan bahwa AS menekan Ukraina untuk menyetujui rencana perdamaian itu disertai ancaman bahwa syarat-syarat perjanjian bisa menjadi jauh lebih buruk di masa depan.

Pekan lalu, sejumlah media AS mengutip para pejabat yang menyatakan bahwa Trump telah menyetujui rencana 28 poin untuk penyelesaian konflik Ukraina-Rusia.

Rencana itu mencakup pengurangan bantuan militer AS, pengakuan resmi terhadap Gereja Ortodoks Ukraina, pemberian status resmi bagi bahasa Rusia di Ukraina, pengurangan personel angkatan bersenjata Ukraina, serta pelarangan pasukan asing dan senjata jarak jauh di wilayah Ukraina.

Rencana tersebut juga mengasumsikan bahwa AS dan negara lain mengakui Krimea dan Donbas sebagai wilayah Rusia yang sah.

Pada Jumat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa rencana perdamaian AS bisa menjadi dasar bagi penyelesaian konflik di Ukraina.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...153154155...43,124Halaman 154 dari 43,124

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya