17 April 2026
Beranda blog Halaman 156

Istighosah Khassah 17 Ramadhan 1447 H : Ajakan Ahlu Thariqoh untuk Persatuan Ummat Bela Palestina dan Iran Serta Dunia Islam

Jakarta, aktual.com — Zawiyah Arraudah Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Istighosah Khassah dan Iftar Bersama pada Sabtu (7/3/2026) bertepatan dengan 17 Ramadhan 1447 H di Tebet Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi momentum doa bersama dan pernyataan sikap solidaritas Indonesia terhadap Masyarakat muslim Palestina, Iran serta wilayah lain yang tengah mengalami konflik kemanusiaan.

Acara yang bakal dihadiri ratusan jamaah dan tokoh agama tersebut berisi pembacaan hizb Nashor dan doa bersama yang dipimpin para masyayikh diantaranya KH. Muhammad Danial Nafis ( Khadimu Thariqoh Shiddiqiyah Darqowiyah Syadziliyah & Rois JATMAN DKI Jakarta) dan KH. Ahmad Marwazi Al Makki Al Batawi (Khadiem Syaikh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani).  Momentum 17 Ramadhan dipilih karena Ramadhan memiliki nilai historis dalam tradisi Islam sebagai hari terjadinya Perang Badar dan peristiwa Fathu Makkah, yang dimaknai sebagai simbol keteguhan iman dan solidaritas umat Islam.

Ketua panitia H. Reza Milady menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian moral dan kemanusiaan para ahlu thariqoh , sekaligus ajakan persatuan ummat (Ittihadul ummah) untuk merespons situasi global melalui langkah yang damai dan konstitusional guna menolong dan membela ummat Islam Palestina, Iran, Sudan serta  dunia Islam lainnya.

“Kami menegaskan bahwa tindakan militer gabungan Israel-AS  yang memicu konflik berdarah dan serangan balasan serta memanasnya   konflik wilayah di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah merupakan potret ego kekuasaan dan krisis nurani  paling memalukan di abad ini” ujarnya.

Dalam pernyataan resminya, menekankan bahwa sikap solidaritas terhadap Palestina , Iran dan dunia Islam lainnya sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mendukung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

Selain istighosah, kegiatan edukasi yang terbuka untuk umum ini juga diisi dengan buka puasa bersama sebagai simbol persatuan dan penguatan solidaritas sosial di bulan Ramadhan.

Pihak penyelenggara berharap ketegangan yang terjadi  di Kawasan Timur Tengah segera mereda guna menghentikan perluasan konflik lebih jauh dan mencegah korban berjatuhan lebih banyak lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Periksa Dua Saksi Kasus Pemerasan Jabatan Perangkat Desa yang Jerat Sudewo

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan calon perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Keduanya didalami karena diduga berupaya mengumpulkan saksi lain guna mengondisikan keterangan.

Dua saksi yang diperiksa yakni Kepala Desa Angkatan Lor, Sudiyono (SDY), serta Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Tambakromo, Pati, Noor Eva Khasanah (NEK). Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan pada Rabu (4/3/2026).

“Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi Saudara NEK, yang merupakan PNS selaku Kasubbag TU Puskesmas Tambakromo, Pati, dan SDY, yang merupakan Kepala Desa Angkatan Lor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (5/4/2026).

“Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengondisikan keterangan,” tambahnya.

Menurut KPK, tindakan tersebut berpotensi mengganggu jalannya proses penyidikan. Oleh karena itu, lembaga antirasuah mengingatkan seluruh saksi agar bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara jujur kepada penyidik.

“Untuk itu, kami mengimbau agar para saksi lain kooperatif dengan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan,” sebutnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, salah satunya Bupati Pati, Sudewo. Ia diduga menetapkan tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta bagi calon perangkat desa.

Tarif tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh pihak lain hingga berkisar Rp165 juta sampai Rp225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Dalam pengungkapan perkara ini, KPK juga telah menyita uang sekitar Rp2,6 miliar.

Selain itu, Sudewo diduga membentuk sebuah kelompok yang disebut “Tim 8” yang terdiri dari para tim suksesnya.

Adapun empat tersangka dalam kasus ini adalah:

  • Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030
  • Abdul Suyono, Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan
  • Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken
  • Karjan, Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menteri ESDM: Impor Minyak dari Amerika Serikat Mulai Berjalan, Pemerintah Percepat Pembangunan Storage Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui selepas acara buka bersama di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui selepas acara buka bersama di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Jakarta, aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan impor minyak mentah (crude) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari pengalihan impor minyak dari Timur Tengah sudah berlangsung secara bertahap.

“Sekarang sudah mulai berjalan. Bertahap, ya, bertahap,” ujar Bahlil ketika ditemui selepas acara buka bersama di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3) malam.

Bahlil menyampaikan, impor minyak tidak bisa dilakukan sekaligus, sebab Indonesia memiliki keterbatasan kapasitas storage atau fasilitas penyimpanan minyak mentah.

Oleh karena itu, selain mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, Indonesia juga merespons perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran melalui percepatan pembangunan storage.

Pemerintah Indonesia akan menambah kapasitas penyimpanan, dari yang semula maksimal 25–26 hari, menjadi 90 hari atau 3 bulan sesuai dengan standar internasional.

“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Bapak Presiden memberikan arahan agar segera dibangun. Supaya apa? Kita ini kan butuh survival,” ucap Bahlil.

Indonesia sudah mendapatkan investor untuk pembangunan storage yang direncanakan berlokasi di Sumatera. Saat ini, pembangunan storage sedang menjalani studi kelayakan atau feasibility study, sebelum memasuki masa pembangunan.

Bahlil menargetkan pembangunan storage dimulai pada tahun ini.

Ketahanan energi Indonesia menjadi sorotan masyarakat di tengah perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pada Sabtu (28/2), AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Serangan AS dan Israel terhadap Iran dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Kemudian Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu (1/3), Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.

Media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz telah “secara efektif” ditutup menyusul serangan AS-Israel, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Adapun Selat Hormuz menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab.

Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global, atau sekitar 20 juta barel, melintasi koridor tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

S1 Hukum Bisnis UPNVJ Siapkan Lulusan Advokat hingga Konsultan Kekayaan Intelektual

Jakarta, aktual.com – Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) hadir sebagai program studi baru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan perkembangan hukum bisnis di tingkat nasional maupun global. Melalui kurikulum yang disesuaikan dengan dinamika industri, program ini menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi hukum yang aplikatif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu berkontribusi dalam berbagai sektor strategis.

Koordinator Program Studi S1 Hukum Bisnis, Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kehadiran program studi ini merupakan bagian dari upaya Fakultas Hukum UPNVJ untuk menghadirkan pendidikan hukum yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Hal tersebut disampaikan saat ditemui oleh Humas UPNVJ pada 13 Februari 2026.

Menurut Rianda, kurikulum yang diterapkan dalam Prodi S1 Hukum Bisnis telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan industri serta kebutuhan hukum yang semakin kompleks di berbagai sektor. Pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga memperkuat pemahaman praktis terkait regulasi bisnis, hukum perdata, serta dinamika hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi modern.

“Banyak profesi hukum yang sudah ada di Indonesia, tetapi di Prodi Hukum Bisnis UPNVJ kami menekankan spesialisasi pada bidang hukum bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kurikulumnya dirancang agar relevan dengan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan berkelanjutan,” jelas Rianda.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kurikulum tersebut memungkinkan mahasiswa untuk memahami aspek hukum secara lebih terarah, khususnya dalam bidang perdata dan hukum bisnis yang menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analitis serta pemahaman regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan hukum di sektor bisnis.

Dari sisi prospek karier, lulusan Program Studi S1 Hukum Bisnis UPNVJ memiliki peluang yang luas di berbagai bidang profesi. Lulusan dapat berkarier sebagai advokat berwawasan internasional, konsultan kekayaan intelektual, pegawai hukum di perusahaan, aparat penegak hukum, hingga menjadi pengajar dan peneliti di bidang hukum.

Selain itu, pemahaman mengenai hukum bisnis yang komprehensif juga membuka peluang bagi lulusan untuk berperan dalam mendukung tata kelola perusahaan, pengembangan industri kreatif, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang semakin penting dalam ekonomi berbasis inovasi.

Rianda berharap Program Studi S1 Hukum Bisnis UPNVJ dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempelajari hukum secara lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan berbagai sektor. Menurutnya, pemahaman hukum bisnis saat ini menjadi kompetensi penting karena hampir seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, membutuhkan tenaga profesional yang memahami aspek hukum dalam aktivitas ekonomi.

Melalui penguatan kurikulum, pengembangan kompetensi mahasiswa, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta terus berkomitmen menghadirkan pendidikan hukum yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Sejalan dengan arah kebijakan universitas, pengembangan program studi ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga berintegritas serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Tokoh Senior Strategi Stabilitas Nasional

Presiden Prabowo Subianto berpidato secara khusus di acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall WEF, Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto berpidato secara khusus di acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall WEF, Kota Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta, Aktual.com — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai memiliki dimensi politik yang lebih dalam daripada sekadar respons geopolitik.

Pengamat politik, Arifki Chaniago, melihat langkah tersebut sebagai bentuk manajemen risiko politik jangka menengah, bukan hanya respons terhadap dinamika luar negeri.

“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi bisa cepat berubah menjadi tekanan politik,” ujar Arifki, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, konflik AS–Iran selalu beririsan dengan isu energi global. Jika harga minyak melonjak dan inflasi meningkat, beban fiskal akan membesar. Dalam konteks itu, pemerintah membutuhkan payung legitimasi yang lebih luas agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak.

“Kalau nanti ada kebijakan yang tidak populer akibat situasi global, pemerintah bisa menunjukkan bahwa langkah itu lahir dari pembacaan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga menilai pertemuan tersebut merupakan strategi membangun “tameng politik” terhadap potensi tekanan opini publik. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan soal posisi Indonesia dalam konstelasi global, termasuk dinamika hubungan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Serangan AS dan Israel terhadap Iran bisa memperuncing persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit tertentu. Dengan mengundang tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo mengirim pesan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas, bukan karena tekanan blok mana pun,” katanya.

Lebih jauh, Arifki menilai pertemuan itu sebagai upaya menjaga kesinambungan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam politik, kesinambungan sering kali lebih penting daripada gebrakan.

“Pesannya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah karena pergantian presiden. Ada garis merah kepentingan nasional yang dijaga lintas generasi,” tegasnya.

Menurut Arifki, makna politik utama dari pertemuan tersebut adalah penguatan daya tahan rezim dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil posisi, tetapi kemampuan mengelola konsekuensinya ke dalam politik dalam negeri. Pertemuan ini bagian dari upaya mengelola konsekuensi itu sejak awal,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KPK Sebut Kasus Fadia Arafiq Bukti Modus Korupsi Makin Rumit

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan mengenai barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). ANTARA/Rio Feisal
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan mengenai barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). ANTARA/Rio Feisal

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjadi bukti bahwa modus rasuah semakin rumit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal tersebut seiring dengan pertama kalinya Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 diterapkan tanpa lapisan pasal lain untuk kasus operasi tangkap tangan (OTT). Adapun pasal tersebut mengatur mengenai konflik kepentingan.

“Konstruksi perkara dan pengenaan Pasal 12 huruf i dalam peristiwa tertangkap tangan di Pekalongan ini adalah yang pertama di KPK. Hal ini sekaligus menunjukkan modus tindak pidana korupsi terus bermetamorfosis menjadi semakin kompleks dan rumit,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (5/3).

Oleh sebab itu, dia mengatakan dukungan publik dan para pemangku kepentingan terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi penting, baik dengan dukungan data transaksi keuangan.

“Dengan demikian, bisa membuka ruang gelap terjadinya praktik rasuah ini,” katanya.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Kemudian, KPK mengumumkan menangkap 11 orang lain dari Pekalongan, Jawa Tengah.

Rangkaian penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang ketujuh pada 2026 dan bertepatan pada bulan Ramadhan.

Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain