Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
16 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 159

OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas, Dugaan Manipulasi IPO dan Saham BEBS Disidik

Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu siang (4/3/2026), dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dalam proses penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) serta transaksi semu yang memengaruhi pergerakan saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi pada periode 2020–2022.

“Penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal,” ujar Ismail dalam keterangan resmi.

Dalam penyidikan, OJK menemukan indikasi manipulasi informasi atau fakta material terkait proses IPO. Dugaan pelanggaran antara lain mencakup tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment serta laporan penggunaan dana hasil IPO yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

OJK menilai dugaan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dugaan manipulasi laporan dan informasi itu disebut melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik menemukan indikasi transaksi semu antarpihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dijalankan oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga memengaruhi harga saham BEBS di pasar reguler hingga meningkat signifikan, mencapai sekitar 7.150 persen.

Perkara ini diduga melibatkan beneficial owner BEBS berinisial ASS serta mantan Direktur Investment Banking MASI berinisial MWK. Dalam proses penyidikan, OJK telah memeriksa 25 saksi dari berbagai pihak.

OJK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri guna menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal nasional.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ramai Desakan RI Keluar dari BoP, Ini Respons Prabowo Menurut Muzani

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan sambutan di acara Seminar Nasional ASFA Foundation, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Aktual/HO

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menyusul perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Muzani menjelaskan, keberadaan BoP pada dasarnya merupakan bagian dari upaya internasional untuk mempercepat kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah tersebut.

“Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi,” kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2026).

Ia menuturkan, pandangan Presiden Prabowo tersebut disampaikan dalam agenda pertemuan bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara pada Selasa (3/3/2026).

Menurut Muzani, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP seiring perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Ia menegaskan, masuk maupun keluar dari keanggotaan BoP merupakan hal yang terbuka bagi Indonesia.

“Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa seluruh pembahasan mengenai BoP untuk sementara ditunda.

Menurut Sugiono, perhatian negara-negara anggota kini beralih sepenuhnya pada eskalasi konflik di Timur Tengah akibat perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

“Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama teman-teman kita konsultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, desakan agar Indonesia keluar dari BoP muncul dari sejumlah pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat sebagai pencetus Dewan Perdamaian Palestina justru bertolak belakang dengan situasi di lapangan karena negara tersebut dinilai turut memicu konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam tausiyah resmi yang diterbitkan pada Minggu (1/3/2026), MUI menyebut BoP diragukan efektivitasnya sebagai wadah perdamaian dan dinilai tidak sejalan dengan tujuan kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian kutipan dalam surat Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

Selain itu, MUI juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan Amerika Serikat dan Israel.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

PERHAPI: Banjir Garoga Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrem, Infrastruktur Tambang Berfungsi sebagai Penahan Limpasan

Jakarta, Aktual.com – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan bahwa polemik dampak operasi penambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara pada November lalu harus disikapi secara proporsional serta bertumpu pada kajian ilmiah yang transparan dan terukur agar keputusan pemerintah tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera pada November 2025 terutama dipicu anomali cuaca ekstrem yang melampaui batas normal desain mitigasi infrastruktur nasional. Konsensus pakar independen dalam forum group discussion (FGD) PERHAPI mencermati kajian ilmiah yang memverifikasi bahwa kejadian tersebut didominasi faktor hidrometeorologi ekstrem.

Berdasarkan data hidrologi dan geospasial, kontribusi aktivitas industri terhadap kejadian banjir tergolong sangat kecil. Data teknis juga menunjukkan keberadaan infrastruktur teknik di area operasional justru berfungsi sebagai penahan (buffer) limpasan air yang membantu mengurangi debit aliran sebelum mengalir ke wilayah hilir.

Penegasan tersebut mengemuka dalam FGD bertema “Mendalami Dampak Operasi Penambangan terhadap Permasalahan Bencana Lingkungan: Studi Kasus DAS Garoga untuk Resolusi Berbasis Keilmuan” yang digelar di Jakarta. Forum ini menghadirkan para ahli pertambangan serta tim Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memaparkan hasil kajian forensik kebencanaan berbasis geospasial.

Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono, menjelaskan bahwa sebagai organisasi profesi, PERHAPI berinisiatif memberikan rekomendasi berbasis validasi data guna menegaskan pentingnya kebijakan yang bertumpu pada kajian ilmiah dalam pengelolaan risiko bencana dan industri.

“Setiap keputusan terhadap kelanjutan operasi pertambangan harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Kami merujuk pada kajian independen CENAGO ITB serta presentasi para pakar untuk menjelaskan aspek teknis pertambangan secara benar. Validasi pakar ini bertujuan memastikan setiap kebijakan pemerintah berbasis fakta ilmiah (science-based policy),” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

PERHAPI menyatakan akan merangkum rekomendasi FGD, termasuk hasil kajian CENAGO, untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Kepastian keputusan terhadap operasional industri di wilayah tersebut dinilai penting agar pengelolaan dampak sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara terukur.

Dewan Pakar PERHAPI, Irwandy Arif, menambahkan bahwa kegiatan pertambangan memiliki risiko lingkungan, namun setiap perusahaan wajib melakukan mitigasi melalui penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) secara konsisten, termasuk seperti yang diterapkan PT Agincourt Resources (PTAR).

Infrastruktur teknik seperti sistem drainase dan kolam pengendapan (settling pond) terbukti berfungsi sebagai penahan air yang membantu mengendalikan limpasan dalam area operasional sebelum dialirkan secara terkontrol. Secara hidrologi dan morfologi, lokasi Tambang Emas Martabe disebut terpisah dari wilayah terdampak banjir bandang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga.

Sementara itu, Koordinator Tim Riset CENAGO ITB, Heri Andreas, menyampaikan bahwa banjir dan longsor akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera dipicu cuaca ekstrem yang berkaitan dengan fenomena Siklon Tropis Senyar dengan anomali presipitasi yang jarang terjadi.

Curah hujan tercatat pada kategori ekstrem 150–300 mm per hari hingga sangat ekstrem di atas 300 mm per hari. Model probabilitas menunjukkan skala kejadian berada pada kategori R700 hingga R1000, sementara regulasi mitigasi pemerintah mewajibkan standar hingga R50.

Dalam konteks DAS Garoga, kontribusi perubahan tutupan lahan korporasi terhadap banjir dinilai relatif kecil, yakni PTAR sekitar 1,6 persen, PT TBS 0,4 persen, dan PT NSHE 0,02 persen.

“Fenomena ini merupakan super force majeure yang melampaui kemampuan teknis seluruh pemangku kepentingan. Data hidrologi menunjukkan kontribusi operasional tambang terhadap banjir sangat kecil, sekitar 0,32 persen, sehingga penerapan strict liability (tanggung jawab mutlak) perlu ditinjau secara proporsional berdasarkan temuan ilmiah,” tegas Heri.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA), Rachmat Makkasau, sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi sektor pertambangan tetap kondusif.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terhadap izin usaha pertambangan yang menjadi perhatian publik. Perusahaan yang beroperasi secara bertanggung jawab, mengedepankan aspek environmental, social, and governance (ESG), serta mematuhi regulasi, dinilai tetap dapat beroperasi guna menjaga kepastian investasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Harga Minyak Lampaui Asumsi APBN 2026, Bahlil Pastikan Stok Energi Nasional Aman

Jakarta, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional tetap aman meski harga minyak dunia telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah saat ini menghitung dampak lonjakan harga minyak terhadap subsidi energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.

Harga minyak mentah global naik ke kisaran US$78–80 per barel, melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok US$70 per barel. Kenaikan terjadi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi energi strategis di Selat Hormuz.

“Ini yang harus kita hati-hati, karena berdampak pada kenaikan subsidi yang ditanggung negara. Di sisi lain, dengan kenaikan ICP, negara juga memperoleh tambahan pendapatan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi terhadap Sektor ESDM di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, pemerintah tengah menghitung selisih antara potensi kenaikan beban subsidi energi dengan tambahan penerimaan negara dari sektor migas. Indonesia masih memproduksi sekitar 600 ribu barel minyak per hari sehingga kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Bahlil menambahkan, Prabowo Subianto telah mengarahkan agar perhitungan dampak dilakukan secara cermat dengan tetap memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri,” katanya.

Di tengah gejolak pasar energi global, pemerintah memastikan stok energi nasional berada di atas batas minimum ketahanan nasional. Rata-rata cadangan minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG) saat ini tercatat di atas standar minimum sekitar 21 hari.

Diversifikasi sumber impor turut menjadi penopang ketahanan energi. Sekitar 20–25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah, sementara sisanya dipasok dari negara lain seperti Amerika Serikat, Angola, dan Brasil.

Untuk mengantisipasi eskalasi konflik, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain, khususnya Amerika Serikat, guna memastikan kepastian pasokan.

Selain itu, Bahlil memantau posisi dua kapal milik Pertamina yang berada di kawasan Teluk dekat Selat Hormuz. Keberadaan kapal tersebut menjadi perhatian mengingat kawasan itu merupakan jalur distribusi minyak global yang terdampak ketegangan geopolitik.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketahanan energi nasional. Jika skenario terburuk terjadi, Kementerian ESDM telah menyiapkan sumber pasokan alternatif untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Tanpa Nama Politisi, Pansel Umumkan 20 Kandidat Komisioner OJK

Jakarta, Aktual.com – Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif pada Rabu (4/3/2026) di Jakarta. Daftar tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026 sebagai dasar peserta melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan keputusan pada tahap administratif bersifat final.

“Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menjelaskan, peserta yang dinyatakan lolos wajib mengikuti proses lanjutan berupa masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, hingga wawancara. Tahapan tersebut disusun untuk memastikan integritas serta kapasitas kandidat sebelum ditetapkan mengisi posisi pimpinan OJK.

Pansel juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan informasi terkait rekam jejak para calon melalui laman resmi seleksi. “Panitia Seleksi menjamin kerahasiaan identitas masyarakat serta masukan dan/atau informasi yang diberikan,” kata Purbaya.

Sebagian besar kandidat berasal dari kalangan regulator dan profesional sektor keuangan seperti OJK, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan. Beberapa nama yang masuk dalam daftar antara lain Friderica Widyasari Dewi, Hasan Fawzi, Orias Petrus Moedak, hingga Pahala Nugraha.

Sementara itu, sejumlah nama politisi yang sebelumnya sempat disebut masuk bursa calon pimpinan OJK tidak tercantum dalam daftar tersebut. Anggota DPR Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dipastikan tidak termasuk dalam 20 kandidat yang lolos tahap awal.

Seleksi ini digelar untuk mengisi tiga posisi strategis di Dewan Komisioner OJK yang kosong setelah pengunduran diri Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, dan Inarno Djajadi pada akhir Januari 2026.

Para peserta dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada 9 Maret 2026 di RSPAD Gatot Soebroto serta wawancara pada 25–26 Maret 2026.

Adapun berikut 20 nama calon ADK OJK yang dinyatakan lolos seleksi administratif beserta jabatan terakhirnya:

  1. Adi Budiarso — Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, DJSPK Kemenkeu
  2. Agus Sugiarto — Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
  3. Anton Daryono — Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, BI
  4. Ary Zulfikar — Direktur Eksekutif Hukum, LPS
  5. Bambang Mukti Riyadi — Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, OJK
  6. Boby Wahyu Hernawan — Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, DJSPK Kemenkeu
  7. Danu Febrianto — Senior Executive Vice President, LPS
  8. Darmansyah — Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat DK dan Logistik, OJK
  9. Dhani Gunawan Idat — Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan
  10. Dicky Kartikoyono — Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, BI
  11. Dwityapoetra Soeyasa Besar — Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, LPS
  12. Friderica Widyasari Dewi — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, OJK
  13. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, OJK
  14. Hernawan Bekti Sasongko — Anggota Badan Supervisi OJK
  15. Hidayat Prabowo — Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
  16. Iskandar Simorangkir — Wakil Ketua Badan Supervisi BI
  17. Lasmaida Gultom — Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025, OJK (Purnabakti)
  18. Orias Petrus Moedak — Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
  19. Pahala Nugraha — Komisaris Utama Danantara Investment Management
  20. Rizal Ramadhani — Deputi Komisioner Pengawas Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen, OJK

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Perang AS–Iran Berpotensi Guncang Ekonomi, Lestari Moerdijat Minta Langkah Antisipatif

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Upaya melindungi segenap bangsa Indonesia harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan dalam menyikapi dampak konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

“Amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut dalam perdamaian dunia mesti menjadi perhatian para pengambil keputusan dalam menyikapi dampak konflik AS-Israel dan Iran,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Nuklir Atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya Bagi Indonesia dan Dunia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/3).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012–2016), Denni Puspa Purbasari, M.Si, Ph.D (Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai penanggap.

Selain itu hadir pula Dr. Hendra Manurung (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, tidak berlebihan bila para pemangku kepentingan memberi perhatian khusus terhadap konflik AS-Israel dan Iran, serta dampak yang terjadi.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa perang yang terjadi antara AS-Iran merupakan buntut dari konflik berkepanjangan kedua negara itu sejak Revolusi Iran 1979.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, dampak perang AS-Israel dan Iran tidak hanya menerpa negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan mampu melahirkan kebijakan tepat yang dapat mengantisipasi sejumlah dampak perang AS-Israel dan Iran.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012–2016 Dian Wirengjurit berpendapat bahwa alasan Amerika Serikat menyerang Iran karena ada ancaman eksistensial terhadap Israel, merupakan alasan yang dicari-cari.

Yang terjadi saat ini, ujar Dian, justru Iran yang eksistensinya terancam oleh AS dan Israel dengan berbagai cara.

Dian berpendapat, upaya AS mengganti rezim berkuasa di Iran akan menghadapi kesulitan, karena struktur kepemimpinan di Iran sangat kuat.

Sehingga, tambah dia, membunuh Pemimpin Iran Ali Khamenei, tidak serta merta membuat AS mampu mengambil alih kendali di Iran.

Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Denni Puspa Purbasari berpendapat dampak perang AS-Israel dan Iran sangat terkait dengan energi, karena terjadi blokade Selat Hormuz yang merupakan lalu lintas minyak dunia.

Dampak ikutannya, jelas Denni, biaya logistik meningkat dan kepercayaan terhadap pasar menurun karena munculnya sejumlah ancaman dinamika politik dan keamanan.

Denni memperkirakan akan terjadi lonjakan harga minyak di awal perang sebesar 8%-10%. Bila perang semakin lama akan terjadi kenaikan harga minyak yang lebih besar.

Menurut Denni, dampak bagi Indonesia akan terlihat pada inflasi, neraca perdagangan eksternal, nilai tukar Rupiah, dan fiskal.

Denni menyarankan agar pemerintah fokus mengalokasikan anggaran untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan yang terdampak gejolak ekonomi yang terjadi.

Menurut Denni, kondisi ekonomi domestik akan menjadi penentu bila terjadi guncangan ekonomi dunia.

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Broto Wardoyo berpendapat, perang yang terjadi antara AS-Israel dan Iran adalah terkait dengan upaya paksa pergantian rezim oleh AS.

Menurut Broto, sejatinya AS sudah menyerang Iran dua kali pada Juni 2025 dan Februari 2026.

Serangan AS ke Iran pada Juni 2025, tambah Broto, menyasar sejumlah fasilitas nuklir di Iran, pembunuhan ahli nuklir dan komandan militer.

Pada serangan Februari 2026 lalu, ungkap Broto, ditujukan untuk memutus rantai kepemimpinan dan struktur komando militer.

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan RI Hendra Manurung berpendapat bahwa apa yang dilakukan Iran dalam merespons serangan AS-Israel merupakan hal yang wajar.

Hendra menilai, tidak mungkin Iran menggunakan nuklir untuk senjata pemusnah massal, seperti yang dituduhkan AS dan Israel.

Karena, tambah dia, Iran adalah penandatangan perjanjian nuklir untuk perdamaian.

Sehingga, jelas Hendra, terjadi pergeseran tujuan yang signifikan oleh AS dalam serangan yang dilakukan terhadap Iran.

Menurut Hendra, intervensi AS untuk menumbangkan rezim yang berkuasa di sejumlah negara, kerap kali menyisakan konflik berkepanjangan di negara yang bersangkutan.

Wartawan senior Usman Kansong mengungkapkan dalam lima hari perang antara AS-Israel dan Iran ini, masyarakat Indonesia bertanya-tanya apakah bisa merayakan Lebaran?

Karena, ujar Usman, saat ini masyarakat khawatir apakah ada cukup bahan bakar untuk kendaraan mudik.

Usman membayangkan pada situasi ini presiden memberi penjelasan secara transparan kepada masyarakat dampak ekonomi yang dialami Indonesia akibat perang AS-Iran.

Presiden, ujar Usman, harus mampu membangun solidaritas masyarakat dengan menyajikan mitigasi ekonomi yang akan dihadapi.

Usman berharap Indonesia menyikapi konflik AS-Iran ini dengan langkah nyata seperti antara lain keluar dari keanggotaan Board of Peace dan merealokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ke anggaran subsidi bahan bakar minyak.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

1...158159160...43,546Halaman 159 dari 43,546

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya