Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
29 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 159

Kemekeu Soroti Lambatnya Belanja Pemda, Rp 244 Triliun Mengendap

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan mencapai Rp 244 triliun per 30 September 2025. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyebut peningkatan dana tersebut terjadi akibat perlambatan belanja di tingkat pemda.

“Karena pemda belum belanja, dana simpanan ini meningkat terus, dari Rp 143 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp 244 triliun pada September,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa simpanan yang mengendap tersebut menandakan adanya ketidaksesuaian antara transfer dana dari pemerintah pusat dan realisasi pengeluaran di daerah. “Belanja barang dan jasanya lebih rendah, belanja lainnya juga lebih rendah dari APBD,” tambahnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 713,4 triliun atau 82,1% dari pagu anggaran hingga Oktober 2025. Namun, meskipun dana telah diterima, realisasi belanja daerah masih jauh dari target.

Belanja pegawai menjadi satu-satunya komponen yang menunjukkan kinerja baik, dengan realisasi mencapai Rp 343,4 triliun hingga Oktober 2025.

“Belanja pegawai seperti gaji dan upah sudah on track, namun belanja barang, jasa, dan modal masih terkontraksi,” jelas Suahasil.

Berdasarkan paparan data Kemenkeu, realisasi belanja barang dan jasa baru mencapai Rp 226,7 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp 253,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja modal—yang juga terkontraksi—baru terealisasi Rp 74,2 triliun.

Penurunan belanja tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sisa waktu yang semakin singkat di tahun anggaran, Kemenkeu mendesak pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana yang telah tersedia.

“Kami ingin APBD belanja lebih tinggi dari tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat dan dorongan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Kami mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat pada November dan Desember ini,” kata Suahasil.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

PT Djarum Diduga Akali Kewajiban Bayar Pajak, Berbuntut Pencekalan Sang Dirut

Presiden Direktur Djarum Foundation Victor Hartono memberikan keterangan pada media di GOR Djarum Kudus, Sabtu (20/9/2025). ANTARA/Aditya Ramadhan/am

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung mencekal ke luar negeri Direktur Utama sekaligus pewaris konglomerasi raksasa PT Djarum Victor Rachmat Hartono, mulai dari 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

Kejagung mencegah anak sulung dari orang terkaya di Indonesia ke luar negeri karena diduga mengakali kewajiban pembayaran pajak korporasi pada periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, kasus tersebut juga diduga melibatkan pegawai dan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Itu bukan terkait tax amnesty. Ini hanya memang pengurangan kewajiban pajak. Saya tegaskan bukan tax amnesty, ya,” ujar, di Jakarta, Jumat (21/11/2025),

Anang menjelaskan, penyidikan ini bermula dari laporan masyarakat yang identitasnya dirahasiakan sejak Oktober 2025. Tim penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah lima lokasi berbeda. Mulai dari kantor hingga rumah pribadi, untuk mengamankan sejumlah barang bukti dari kasus ini.

Kejagung tidak hanya mencegah Victor. Berdasarkan surat rujukan Kejagung, pencegahan ke luar negeri yang berlaku selama enam bulan juga berlaku terhadap empat orang lainnya.

Yaitu, Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak Kemenkeu periode 2016–2017), Karl Layman (Pemeriksa Pajak Muda di DJP), Bernadette Ning Dijah Prananingrum (Kepala KPP Madya Dua Semarang), dan Heru Budijanto Prabowo (Konsultan Pajak).

Kejagung beralasan, pencekalan ini dilakukan karena kekhawatiran mereka ini bakal berpergian ke luar negeri yang bisa menghambat proses penyidikan. Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk membongkar teka-teki pengurangan pajak ini.

Kekhawatiran dari penyidik, seandainya nanti bepergian ke luar negeri, itu akan menghambat proses penyidikan. Itu saja,” katanya.

Anang juga mengatakan, kelima orang tersebut saat ini masih berstatus saksi. Kendati demikian, ia menyebut bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. “Iya (naik sidik),” ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi kelima orang tersebut dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejagung.

“Alasan: korupsi,” demikian dinukil dari dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.

Victor, Sang Pangeran Djarum

Victor Hartono bukanlah orang sembarangan. Lahir di Semarang pada 11 Februari 1972, ia adalah putra mahkota dari Robert Budi Hartono, sosok yang langganan nangkring di posisi puncak orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Kekayaan ayahnya ditaksir mencapai US$ 20,8 miliar atau jika dirupiahkan dengan kurs saat ini tembus sekitar Rp332,8 triliun. Angka yang nol-nya bikin pusing kalau dihitung manual.

Victor memiliki rekam jejak pendidikan mentereng di Amerika Serikat, mulai dari University of California hingga Northwestern University.

Di Djarum, Victor dikenal sebagai otak di balik diversifikasi bisnis, membawa grup rokok ini merambah ke properti hingga kesehatan. Victor juga dikenal sebagai sosok yang gila bulu tangkis. ia pun menjabat sebagai Presiden Direktur Djarum Foundation.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Generasi Muda Perlu Visi dan Kolaborasi Solid, Pesan Lestari Moerdijat di Era Penuh Ketidakpastian

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com –  Generasi muda butuh kemampuan memetakan masalah, visi yang kuat, dan membangun jejaring, serta kolaborasi untuk berjuang menghadapi ketidakpastian saat ini.

“Ketidakpastian yang terjadi saat ini merupakan medan peperangan yang harus kita atasi bersama,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11).

Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa Bernegara (FDABB) di hadapan para santri komunitas Santrendelik, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/11) malam.

Pada acara tersebut, Rerie, sapaan akrab Lestari membangkitkan semangat para santri yang hadir dengan mengungkapkan perjuangan para pendahulu bangsa di masa lalu.

Di masa itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, pejuang kemerdekaan didominasi oleh generasi muda.

“Bagaimana di masa lalu para pemuda bukan hanya mengangkat senjata, tetapi menyumbangkan pemikiran dan harapan dalam perjuangan nyata untuk merebut kemerdekaan kita. Ketidakpastian yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan,” ujar Rerie.

Generasi muda saat ini, tegas Rerie, harus mampu menjadi pahlawan di era yang penuh ketidakpastian ini.

“Generasi muda harus memiliki keberanian dan mampu berada di medan pertempuran untuk menghadapi tantangan yang ada,” ujarnya.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana generasi muda Indonesia bisa tumbuh, tegak berdiri, dan tetap utuh sebagai bangsa, dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Kontroversi AKN NU Berujung Desakan Mundur Ketua Umum PBNU

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

Jakarta, aktual.com – Ketegangan di lingkungan Nahdlatul Ulama kembali mengemuka setelah munculnya risalah rapat harian syuriyah yang memuat rekomendasi agar Yahya Cholil Staquf mundur dari posisi Ketua Umum PBNU atau diberhentikan dari jabatannya.

Dokumen tersebut merupakan hasil pertemuan tertutup pengurus harian syuriyah yang berlangsung di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menunjukkan bahwa rapat dihadiri 37 dari 53 anggota syuriyah dan menghasilkan sejumlah catatan penting.

Dalam pembahasan, rapat menilai adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan kegiatan dan organisasi. Para peserta rapat menyoroti undangan kepada seorang narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional untuk mengisi AKN NU, yakni forum kaderisasi tertinggi di NU. Langkah tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta tidak sesuai dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Terkait hal itu, risalah mencantumkan bahwa:

“Rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 13/2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan,” demikian kutipan dalam risalah tersebut, Jumat, 21 November 2025.

Rapat juga menyampaikan kekhawatiran terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai mengandung indikasi pelanggaran hukum syar’i, aturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 97–99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta peraturan-peraturan internal lain yang berlaku. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan badan hukum NU sebagai organisasi.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Rapat Harian Syuriyah menyerahkan keputusan final kepada Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam. Hasil musyawarah ketiganya menetapkan bahwa KH Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam batas waktu tiga hari sejak keputusan diterima.

Risalah juga menegaskan:

“Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf,” demikian isi penutup dokumen yang ditandatangani KH Miftachul Akhyar.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Meski Viral di Medsos, Ahmad Sahroni Tetap Dikenang Warga sebagai Sosok Dermawan

Anggota DPR RI non aktif Ahmad Sahroni saat foto bersama para tetangganya di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com — Anggota DPR RI non aktif Ahmad Sahroni dikenal baik oleh para tetangganya di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga menyebut Sahroni jarang menampilkan jarak sebagai pejabat dan masih kerap berinteraksi dengan lingkungan sekitar, terutama pada kegiatan kemasyarakatan.

Hal itu terlihat dari konten media sosial yang diunggah di akun @cekfaktapolitik. Dalam unggahan tersebut, sejumlah tetangga rumah Sahroni memberikan kesaksiannya tentang sosok politisi Partai NasDem tersebut selama ini. “Baik orangnya. Dermawan. Sama tetangga ramah. Suka bagi-bagi sama tetangga,” kata emak-emak tetangga Sahroni dalam video yang dikutip redaksi pada Jumat, 21 November 2025 itu.

Berdasarkan penelusuran, sejumlah tetangga menuturkan bahwa sebelum aktif di dunia politik, Sahroni memang tumbuh besar di kawasan tersebut. “Orangnya ramah, dari dulu juga begitu. Kalau ada acara lingkungan, dia sering hadir atau bantu,” kata Eka Kurniawan, ketua RW 9 kelurahan Kebon Bawang.

Eka mengatakan, Sahroni adalah orang yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. “Beliau itu selalu memberi, memperhatikan wilayah. Tiap minggu ada Jumat Berkah, ada santunan anak yatim, pembagian sembako,” ujar Eka.

Eka mengatakan, apapun dinamika politik yang dialami Sahroni, kepedulian sosok yang merintis bisnis dari nol itu tak pernah berubah. “Sebelum-sebelumnya beliau baik, perhatian sama masyarakat. Dari dulu sampai sekarang selalu suka membantu lingkungan,” katanya.

Karena konsistensi kepeduliannya kepada warga sekitar, figur Sahroni tetap dipandang positif oleh para tetangga meski tengah menjalani masa nonaktif selama enam bulan setelah putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 5 November 2025 lalu.

Bagi warga, rekam jejak kedekatan dan kontribusi Sahroni selama bertahun-tahun jauh lebih nyata daripada isu yang berkembang belakangan. “Ya karena dia dari dulu sudah begitu. Baik, peduli. Orang sini tahu betul bagaimana beliau sebelum ramai-ramai kasus,” ujar Eka.

Banyak warga juga menilai bahwa apapun jabatan Sahroni, dia akan selalu bersikap seperti biasanya. Sebab, kesuksesan yang dia raih sebagai pengusaha adalah atas kerja kerasnya sendiri, jauh sebelum menjadi politisi bahkan anggota DPR RI. “Kalau soal sifat dan kepedulian, itu nggak berubah. Jadi kami menilai dari yang kami lihat sendiri, bukan dari kabar-kabar,” kata Rudi Setiawan, salah seorang warga.

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Iklan BJB Tetap Berjalan Usai Dirut Yusuf Saadudin Wafat

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.

Jakarta, aktual.com – Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan duka cita atas wafatnya Direktur Utama Bank BJB, Yusuf Saadudin, yang meninggal di RS Mayapada Bandung setelah bermain golf di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa kabar duka tersebut tidak memengaruhi penanganan perkara korupsi pengadaan jasa iklan yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

“Yang pertama kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Dirut BJB dan kami pastikan proses penanganan perkara di KPK tidak terganggu,” ujar Budi, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Budi menjelaskan bahwa proses penyelidikan tetap berjalan karena penyidik dapat memperoleh informasi dari berbagai pihak. “Data informasi dan keterangan bisa kita dapatkan dari beberapa pihak lain termasuk sumber-sumber eksternal lainnya di luar BJB,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa penyidik sejak awal telah memeriksa pihak swasta. “Penyidik juga meminta keterangan kepada pihak-pihak swasta sebagai penyedia dari pengadaan jasa iklan BJB,” ucapnya.

Sepekan sejak kejadian, pihak BJB belum memberikan keterangan resmi terkait wafatnya Yusuf. Situasi ini memunculkan spekulasi soal keterkaitan antara meninggalnya pimpinan bank daerah tersebut dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

Menanggapi hal itu, Budi menegaskan bahwa ranahnya berbeda. “Itu dua hal yang berbeda ya. Karena di KPK adalah proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan terus dilakukan. “Ini masih terus berprogres. Artinya pihak-pihak juga sudah dipanggil dimintai keterangan. Dan tentu ini nanti masih akan terus memanggil pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan oleh penyidik,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah KPK perlu menelusuri misteri kematian Yusuf Saadudin, Budi memastikan lembaganya tidak memiliki kewenangan ke arah itu. “Saya yakin itu di luar substansi perkara yang sedang KPK tangani saat ini,” katanya.

Dalam perkara korupsi pengadaan jasa iklan di Bank BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka, masing-masing mantan Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, serta tiga pihak swasta yaitu Antedja Muliatana, Ikin Asikin Dulmanan, dan Sophan Jaya Kusuma. Kasus yang berlangsung pada 2021 hingga 2023 itu menyebabkan kerugian negara hingga Rp222 miliar.

Dari total anggaran Rp409 miliar untuk penayangan iklan di berbagai media, ditemukan selisih pembayaran besar kepada enam perusahaan agensi. Sebagai bagian dari pengusutan, KPK menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kantor BJB di Bandung.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait pengadaan iklan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap dua petinggi BJB pada 20 November 2025, yaitu Indra Maulana dan Sony Permana.

Penyidik mendalami mekanisme serta prosedur pengadaan iklan yang diduga tidak sesuai ketentuan. Hingga kini, KPK memastikan proses penyidikan terus berjalan tanpa hambatan, termasuk setelah wafatnya salah satu pimpinan utama BJB.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...158159160...43,124Halaman 159 dari 43,124

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya