16 April 2026
Beranda blog Halaman 160

Arafiq: Demi Allah Tidak Ada OTT

Arsip foto - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (kedua kanan) meninjau produk UMKM yang dipamerkan saat Pekan Raya Kajen 2023 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (22/8/2023). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/aww/pri.
Arsip foto - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (kedua kanan) meninjau produk UMKM yang dipamerkan saat Pekan Raya Kajen 2023 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (22/8/2023). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/aww/pri.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang pada Selasa dini hari. Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan setelah KPK menerima informasi dari masyarakat.

Menanggapi penangkapan itu, Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring OTT. Ia menyampaikan pernyataannya kepada wartawan saat berada di Gedung Merah Putih KPK.

“Yang pasti mas saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah,” ujar Arafiq, di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ia kembali menegaskan tidak ada barang bukti yang ditemukan pada dirinya. “Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah enggak ada,” katanya.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Gubernur Jawa Tengah, ia menjelaskan, “Enggak membahas apa-apa, izin bahwa saya besok tidak bisa hadir acara MBG gitu.”

Terkait dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, Fadia membantah. “Enggak, saya tidak ikut. Itu bukan punya saya, saya enggak pernah ikut,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai kepemilikan perusahaan yang disebut-sebut terkait pengadaan, ia menjawab, “Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya.”

Fadia juga menyampaikan kebingungannya atas penangkapan tersebut. “Saya ingin sampaikan kepada saya, saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiapun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarkan aja. Kita serahkan kepada Allah aja nanti,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya terkait kasus ini. “Ya saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT, serupiah pun tidak ada,” kata dia.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Fadia keluar sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengenakan hijab hitam putih sambil menutup wajahnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kasus yang sedang diungkap melalui OTT tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. “Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,” sambungnya.

Setelah melakukan pemeriksaan awal di Pekalongan, KPK membawa 11 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu yang turut dibawa adalah Sekretaris Daerah Mohammad Yulian Akbar. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

CELIOS: Percepat Transisi Energi dan Revisi APBN untuk Jaga Pasokan BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

Jakarta, aktual.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) meyakini akselerasi transisi energi dan merevisi APBN dapat menjaga keandalan pasokan BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan harga.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara dihubungi di Jakarta, Rabu (4/3), mengatakan upaya implementasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi yakni memaksimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti air, angin dan surya.

“Percepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari air, angin, dan surya,” ujar dia.

Menurut dia, percepatan elektrifikasi, khususnya pada transportasi publik berbasis kendaraan listrik (EV), akan membantu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Selain itu, pengurangan ketergantungan pembangkit listrik terhadap energi fosil turut menjadi kunci untuk meredam dampak gejolak harga minyak global terhadap perekonomian domestik.

Di sisi lain, Bhima menekankan pentingnya memperkuat bantalan fiskal guna menjaga kesehatan keuangan BUMN energi, terutama Pertamina dan PLN.

Ia menilai revisi APBN yang memiliki kepanjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan beban subsidi energi apabila harga minyak dunia terus meningkat.

Realokasi anggaran, lanjutnya, sebaiknya dilakukan dengan menggeser pos belanja nonprioritas, bukan melalui penambahan utang baru, agar risiko fiskal tetap terkendali.

“Realokasi anggaran ke subsidi energi mendesak dilakukan. Diperkirakan butuh alokasi tambahan hingga Rp340 triliun untuk jaga agar defisit APBN tidak melebar. Sebaiknya realokasi jangan menambah utang baru,” katanya.

Adapun AS dan Israel melakukan serangkaian serangan terhadap target di dalam Iran, termasuk di Teheran, dengan laporan kerusakan dan korban sipil.‎

Iran menanggapi dengan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai tindakan pembelaan diri.

Iran telah melancarkan gelombang serangan ke-sembilan terhadap Israel dan target-target Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, menurut pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Minggu (1/3).

‎”Gelombang kesembilan Operasi True Promise 4 telah dimulai terhadap target-target di seluruh wilayah pendudukan dan target-target AS di Timur Tengah,” kata IRGC, seperti dikutip stasiun televisi IRIB.

‎IRGC menyatakan angkatan udara Iran telah menghancurkan sistem pertahanan rudal THAAD dalam serangan di Al Dhannah, Uni Emirat Arab.

Imbas konflik ini, sekitar 200 kapal tanker terjebak di pintu masuk Selat Hormuz di Teluk Oman pada Selasa (3/3), menambah jumlah total kapal yang terjebak jadi 300 kendaraan, menurut data MarineTraffic yang dianalisis RIA Novosti.

Saat ini tidak ada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Secara geografis pantai utara Selat Hormuz merupakan milik Iran, sedangkan kepemilikan pantai selatan dibagi antara Uni Emirat Arab dan Oman.

Konflik yang kian memanas di Kawasan Timur Tengah menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz, yang menjadi rute utama untuk pasokan minyak dan LNG dunia dari negara-negara Teluk.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hadapi Tekanan Biaya Hidup, Generali Luncurkan Asuransi Syariah Berbasis Wakaf

President Director and CEO Generali Indonesia (GI), Rebecca Tan (ketiga kiri), Director and Chief Agency Officer GI, Jutany Japit (kedua kiri) dan Operations Group Head GI, Suzwamela Zawawi (ketiga kanan) bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah Generali Indonesia Asep Supyadillah (kanan), Direktur Lembaga Pengembangan dan Investasi Wakaf Dompet Dhuafa Prima Hadi Putra (kedua kanan) dan Actor, TV Host dan Public Figure, Akhmad Fadli (kiri) saat peluncuran produk GEN Syariah Perlindungan Aman di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Generali Indonesia resmi luncurkan GEN Syariah Perlindungan Aman, yang merupakan produk perlindungan jiwa berbasis syariah yang memberikan manfaat yang bertumbuh, bertambah dan berkah. Produk ini menjawab kebutuhan nasabah atas tantangan inflasi serta tekanan finansial yang semakin menantang, sekaligus untuk mengakselerasi solusi asuransi syariah bagi seluruh keluarga Indonesia. Aktual/TINO OKTAVIANO

Haji Muda di Tengah Antrean 26 Tahun: Antara Ikhtiar Finansial dan Subsidi Negara

Jakarta, aktual.com – Masa tunggu haji reguler di Indonesia kini rata-rata mencapai 26 tahun dengan kuota 221.000 jamaah per tahun. Artinya, remaja yang mendaftar pada usia 13 tahun baru berangkat pada usia sekitar 39 tahun.

Dalam diskusi Aktual Forum, Selasa (3/3/2026), konsultan pengembangan diri dan keluarga, Solver Reza Milady Fauzan, menyebut fenomena ini sebagai alarm penting bagi generasi muda untuk mulai merencanakan haji sejak dini.

“Kalau usia 13 tambah 26 tahun, itu 39. Masih usia produktif, masih sehat. Tapi kalau daftar nanti-nanti, bisa berangkat saat fisik sudah menurun,” ujar Reza.

Reza memaparkan, Indonesia dengan kuota 221.000 jamaah memiliki masa tunggu rata-rata 26 tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang kuotanya sekitar 31.600 jamaah namun masa tunggunya mencapai 149 tahun. Sementara Singapura memiliki kuota sekitar 900 jamaah dengan masa tunggu sekitar 60 tahun.

Biaya pun berbeda. Di Indonesia, biaya haji sekitar Rp87 juta dengan setoran awal Rp25 juta untuk mendapatkan porsi. Di Singapura, biaya haji berkisar Rp165 juta hingga Rp350 juta.

Kuota haji sendiri mengikuti rumus satu jamaah per 1.000 penduduk Muslim. Dengan populasi Muslim sekitar 221 juta jiwa, kuota Indonesia berada di angka 221.000.

“Kuota tidak bisa diupgrade seenaknya. Area pelaksanaan ibadah itu terbatas,” ujarnya.

Setoran Awal Rp25 Juta: Terjangkau atau Ilusi?

Menurut Reza, angka Rp25 juta sebagai setoran awal bukan angka yang “untouchable”. Ia menawarkan skema menabung Rp75 ribu hingga Rp150 ribu per minggu, atau Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

“Kalau konsisten dua setengah tahun, itu bisa terkumpul. Empat jam seminggu saja untuk usaha tambahan, itu cukup,” katanya.

Ia menekankan konsep istitha’ah bukan sekadar soal uang tersedia hari ini, melainkan kesiapan kesehatan dan perencanaan finansial.
“Harta dalam Islam disebut al-khair. Cara kita memperlakukan harta itu menunjukkan kualitas diri,” ujar Reza.

Program yang ia dorong mencakup literasi keuangan remaja, usaha kecil berbasis komunitas, hingga mentoring tahunan agar generasi muda disiplin secara finansial.

Peran Negara dan Dana Kelolaan

Namun diskusi tak berhenti di level individu. Ustad Luthfi, trainer dan perencana keuangan, mengingatkan bahwa biaya yang dibayar jamaah saat ini bukanlah total biaya riil penyelenggaraan haji.

“Biaya perjalanan haji sekitar Rp56 juta. Sisanya ditutup dari pengelolaan dana haji,” ujarnya.

Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang menghimpun setoran awal jutaan calon jamaah dan mengelolanya dalam berbagai instrumen investasi syariah.

Artinya, terdapat unsur subsidi silang dari hasil pengelolaan dana tersebut untuk menekan biaya yang dibayarkan jamaah tahun berjalan.

Pertanyaannya, seberapa berkelanjutan model ini jika masa tunggu semakin panjang dan setoran awal terus mengendap puluhan tahun?

Di tengah perdebatan soal subsidi dan keadilan akses, Reza mengingatkan bahwa haji tetap panggilan spiritual.
“Bukan siapa yang paling religius, tapi siapa yang paling siap,” kata Solver Reza.

Ia menegaskan, ikhtiar finansial adalah bagian dari ibadah, bukan semata urusan dunia. “Motivasi mencari harta dalam Islam bukan memaksimalkan keinginan, tapi memaksimalkan ibadah,” ujar Reza.

Namun di sisi lain, realitas 26 tahun antrean memunculkan pertanyaan lebih luas, apakah konsep istitha’ah kini bergeser dari kemampuan aktual menjadi kemampuan yang direncanakan dan dikolektifkan melalui sistem subsidi?

Dengan kuota terbatas, dana kelolaan triliunan rupiah, dan generasi muda yang didorong menabung sejak usia belia, wacana haji tak lagi sekadar ritual tahunan, melainkan juga soal manajemen populasi, keuangan publik, dan kesiapan individu.

Bagi generasi Z yang memenuhi ruangan diskusi sore itu, pesan yang tersisa sederhana, daftar lebih awal, rencanakan lebih matang, dan pahami bahwa 26 tahun bukan waktu yang sebentar.
Karena dalam sistem yang antreannya sepanjang seperempat abad, kesiapan hari ini menentukan keberangkatan puluhan tahun mendatang.

(Taufik Akbar Harefa)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Di Balik Biaya Haji Rp56 Juta: Dana Kelolaan Umat Jadi Penopang Selisih Pembiayaan

Jakarta, Aktual.com – Trainer dan Financial Planner, Ust. Luthfi CPC, menyatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan menutup selisih biaya haji Rp56 juta yang saat ini dibayarkan jemaah. Ia menegaskan angka tersebut bukanlah total riil biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sebenarnya.

“Kalau tidak ada satu ini, tidak berangkat juga. Kenapa? Karena dia yang menutup kekurangannya. Banyak orang melihatnya hanya bayar sekitar Rp56 juta, padahal biaya perjalanan dan pelaksanaan itu lebih besar dari yang dibayarkan,” ujar Luthfi dalam acara Bukber & Bincang Santai Ramadan 1447 H yang diadakan oleh Aktual.com di Zawiyah Arraudhah, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, komponen biaya perjalanan saja sudah mendekati angka yang disetor jemaah, sementara masih terdapat berbagai kebutuhan operasional selama di Tanah Suci. Selisih antara biaya riil dan setoran tersebut kemudian ditutup dari hasil pengelolaan dana haji.

Luthfi menjelaskan, dana itu bersumber dari setoran awal calon jemaah yang kemudian dikembangkan secara produktif. “Dananya dari jemaah yang mendaftar, dikelola, lalu manfaatnya disalurkan kembali untuk kepentingan jemaah agar biaya yang dibayar tidak melonjak,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Cing Luthfi itu mengibaratkan mekanisme tersebut sebagai sistem penyangga yang membuat biaya terlihat lebih ringan dari nilai sebenarnya. Dengan skema yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR, jemaah tidak langsung menanggung dampak kenaikan biaya akibat gejolak global.

Besarnya dana kelolaan haji, lanjut dia, menuntut profesionalisme dan transparansi agar manfaatnya berkelanjutan.

“Kalau disuruh bayar Rp55 juta atau Rp56 juta, kelihatannya hanya sebesar itu, tetapi sisanya ada yang membayarkan melalui pengelolaan dana haji. Artinya, pengelolaannya harus aman, profesional, dan benar-benar untuk umat,” tegasnya.

Selain membahas selisih biaya, financial planner tersebut juga mengingatkan pentingnya kesiapan individu dalam merencanakan keberangkatan. Masa tunggu yang panjang membuat calon jemaah perlu menetapkan target sejak awal dan membuka tabungan haji lebih dini.

Di tengah sorotan publik terhadap biaya haji Rp56 juta, ia menilai pemahaman tentang peran BPKH penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, literasi keuangan yang baik akan membantu masyarakat memahami bahwa selisih biaya ditutup melalui mekanisme pengelolaan dana yang terstruktur, bukan sekadar subsidi tanpa perhitungan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

IHSG Terseret Gejolak Timur Tengah ke Level 7.939, OJK Perkuat Koordinasi Redam Volatilitas

Jakarta, Aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membawahi pengawasan aset kripto sekaligus menjabat sebagai Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, memastikan pengawasan pasar dilakukan secara intensif guna menjaga stabilitas di tengah gejolak global.

Hasan mengatakan, tekanan pasar sebenarnya mulai mereda pada akhir Februari meski secara kumulatif masih terkoreksi sejak awal tahun. Namun memasuki awal Maret, sentimen kembali bergejolak seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.

“IHSG per akhir Februari 2026 ditutup di level 8.236,45, terkoreksi 1,13 persen secara month to date dan 4,76 persen secara year to date,” ujar Hasan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK secara daring, Selasa (3/3/2026).

Regulator pasar modal tersebut menegaskan koordinasi terus dilakukan bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sinergi dengan self-regulatory organization (SRO) dan pelaku industri ditempuh agar langkah kebijakan tetap terukur dan responsif terhadap kondisi pasar.

Di tengah tekanan eksternal, likuiditas perdagangan saham masih relatif terjaga dengan rata-rata nilai transaksi harian Februari mencapai Rp25,62 triliun. Investor asing bahkan mencatatkan net buy Rp0,36 triliun setelah pada Januari membukukan net sell.

Jumlah investor domestik juga bertambah 1,8 juta sehingga total mencapai 22,88 juta hingga akhir Februari 2026. Industri pengelolaan investasi mencatatkan aset kelolaan Rp1.115,71 triliun atau tumbuh 7 persen secara tahunan, menunjukkan ketahanan sektor tersebut.

Selain penguatan jangka pendek, OJK mempercepat reformasi struktural pasar modal, termasuk keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen dan reklasifikasi tipe investor yang progresnya telah mencapai 94 persen.

“Kami optimistis seluruh penyempurnaan, termasuk penguatan transparansi dan penyesuaian ketentuan free float, dapat diselesaikan sesuai target pada Maret 2026,” tegas Hasan.

Berdasarkan pantauan Aktual.com pada penutupan perdagangan pukul 16.00 WIB, IHSG berada di level 7.939,77 atau turun 77,07 poin (0,96 persen) dari posisi sebelumnya 8.016,83. Sepanjang sesi perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi 8.098,39 dan terendah 7.932,52, mencerminkan volatilitas yang masih tinggi di pasar saham domestik.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain