Selat Hormuz Ditutup, DPR Ingatkan Risiko Harga Minyak dan APBN RI
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini, menilai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
“Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” kata Amelia dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
Sebagai negara importir minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.
“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak.
Politikus Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya pengamanan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi dalam negeri.
Menurutnya, diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, krusial untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan.
Di tingkat internasional, ia mendorong diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
“Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” paparnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati Selat Hormuz. Gangguan di kawasan tersebut hampir pasti memicu volatilitas harga minyak dunia yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
