Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 165

OJK dan Kemenekraf Perkuat Inovasi Keuangan Digital melalui Infinity Hackathon  

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan teknologi blockchain melalui Demo Day Infinity Hackathon 2025 yang menampilkan 10 finalis inovasi digital dari berbagai daerah.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf, Muhammad Neil El Himam, mengatakan blockchain dapat menghadirkan transparansi dan skema pencatatan digital yang lebih aman bagi kreator. “Demo Day ini adalah langkah awal untuk mendorong implementasi karya inovatif yang muncul dari kompetisi ini,” ujarnya, Rabu (19/11/2025)

Neil menilai teknologi seperti tokenisasi aset kreatif dan smart contract memiliki potensi besar untuk memperkuat monetisasi dan distribusi royalti di sektor ekonomi kreatif.

Dari sisi regulator, OJK menyatakan acara ini sejalan dengan penguatan inovasi di sektor keuangan digital. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, mengatakan kolaborasi lintas sektor penting untuk membangun ekosistem Web3 di Indonesia.

Menurut Djoko, perpaduan kreativitas dan teknologi dapat menghasilkan terobosan yang inklusif dan mudah diterapkan oleh pelaku industri.

Pada sesi final, para peserta memaparkan inovasi di hadapan panel juri dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi, dengan penilaian mencakup dampak, fungsionalitas, strategi bisnis, dan kekuatan presentasi.

Kemenekraf berharap inovasi yang muncul dari Infinity Hackathon tidak berhenti sebagai prototipe, melainkan dapat dikembangkan lebih lanjut bersama mitra industri dan menjadi bagian dari ekosistem digital nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Toleransi demi Lingkungan yang Aman dan Tanpa Kekerasan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com -Bangun sikap dan budaya toleransi di sekolah sebagai bagian upaya mewujudkan lingkungan pendidikan tanpa perundungan dan kekerasan.

“Upaya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan tidak cukup dengan sosialisasi antikekerasan semata. Lebih dari itu harus aktif  dibangun sikap dan budaya untuk saling toleransi  antarasejumlah pihak di sekolah dan masyarakat dalam berinteraksi pada keseharian,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sepanjang  2024 terdapat 573 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah.

Jumlah kasus itu naik lebih dari 100% jika dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada 2023 yang tercatat 285 kasus.

Menurut Lestari, meski tahun ini belum ada pihak yang merilis jumlah kasus terkini, maraknya pemberitaan di media massa terkait perundungan di lingkungan pendidikan harus segera direspon dengan langkah nyata.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan harus di lakukan secara menyeluruh.

Menurut Rerie, upaya yang dilakukan tidak cukup dengan membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi terkait berbahayanya perundungan.

Lebih dari itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, setiap institusi pendidikan harus mampu membangun sikap toleransi yang tinggi sehingga budaya berinteraksi tanpa kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dibangun.

Perundungan di lingkungan pendidikan, menurut Rerie, berdampak serius.

Karena, tambah dia, dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkontribusi pada memburuknya kesehatan mental peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar sejumlah pihak terkait terlibat aktif dalam proses membangun budaya anti-perundungan di lingkungan pendidikan dan masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

Zulkifli Hasan Ungkap Alasan WtE Tertinggal dari Negara Tetangga

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Aktual/ANTARA

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa proyek Waste to Energy (WtE) atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia telah berlangsung selama 11 tahun, namun realisasinya terkendala proses birokrasi yang panjang.

Zulkifli pun mengungkapkan, kondisi tersebut yang menjadikan selama lebih dari satu dekade, hanya sedikit proyek WfT yang berhasil dan berjalan.

“Dalam 11 tahun ini, hanya ada tiga kesepakatan yang berjalan, satu di Surabaya dan satu di Solo,” ujarnya dalam forum Waste to Energy Investment 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan aturan pengolahan sampah menjadi energi. Beleid ini juga menetapkan tarif listrik dari sampah sebesar 20 sen per kWh sebagai insentif untuk investor.

Meski regulasi sudah dipermudah, Zulkifli menilai proses di lapangan masih berbelit-belit. Salah satu hambatan berada di tingkat daerah, di mana persetujuan tipping fee sering terpengaruh dinamika politik dan pergantian anggota DPRD.

Setelah persetujuan dari daerah diperoleh, pelaku usaha masih harus melalui proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM sebelum dapat bernegosiasi dengan PLN.

“Barulah setelah itu pengusaha bisa melanjutkan proyek,” kata Ketua Umum PAN.

Ia juga menyebut Indonesia tertinggal dalam pemanfaatan teknologi WtE dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok yang telah menerapkannya puluhan tahun lalu. Karena itu, percepatan adopsi teknologi dinilai penting untuk mengatasi masalah sampah nasional.

Kendati banyak hambatan, Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi agar proyek WtE dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

(Nur Aida Nasution)

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Generali Indonesia Salurkan Donasi Rp1,2 Miliar untuk Wujudkan Masa Depan Anak dan Keluarga Rentan

President Director and CEO Generali Indonesia, Rebecca Tan (kedua kiri) didampingi Operation Group Head, Suzwamela Zawawi (kiri) menyerahkan donasi “The Human Safety Net Indonesia” secara simbolis kepada Founder Komunitas Ibu Profesional, selaku (Yayasan Jarimatika), Septi Peni Wulandani (kedua kanan), disaksikan oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati (kanan) di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Tahun ini, Generali Indonesia berhasil mengumpulkan donasi sebesar lebih dari Rp1,2 miliar yang disalurkan secara langsung kepada mitra NGO, Komunitas Ibu Profesional (Yayasan Jarimatika). Donasi yang diperoleh melalui penggalangan dana THSN tahunan ini telah melibatkan karyawan, tenaga pemasar, mitra, dan masyarakat luas, yang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak usia dini dan pemenuhan gizi bagi 1.000 anak serta 100 keluarga rentan di berbagai wilayah Indonesia. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Gunung Semeru Naik Status Aktivitas Jadi Awas

Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak pada Senin (25/8/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG
Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak pada Senin (25/8/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

Bandung, aktual.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan status aktivitas Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur menjadi Level IV (Awas), terhitung mulai Rabu pukul 17.00 WIB.

Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam keterangan di Bandung Rabu (19/11), mengatakan bahwa peningkatan status itu dilakukan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan aktivitas vulkanik yang masih tinggi dan tidak stabil.

“Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Semeru dari level III (Siaga) ke Level IV (Awas) pada pukul 17.00 WIB,” kata Wafid.

Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat, pendaki, dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius delapan kilometer dari kawah gunung serta sektoral barat hingga timur laut sejauh 20 kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi banjir lahar apabila terjadi hujan deras, khususnya di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh delapan kilometer dari puncak erupsi

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak,” katanya.

Ia juga menyarankan warga yang terdampak sebaran abu vulkanik untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan saluran pernapasan.

Sebelumnya, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi disertai luncuran awan panas sejauh 7 kilometer dari puncak pada Rabu sore.

“Erupsi berupa awan panas masih berlangsung, jarak luncur sudah mencapai 7 km dari puncak, dan erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia erupsi Gunung Semeru terjadi pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 mdpl.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eddy Soeparno: Pembiayaan Proyek WtE Ditanggung Pelaku Usaha Bukan APBN

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memastikan bahwa proyek waste to energy (WtE), atau teknologi pengolahan sampah untuk mengubah limbah menjadi energi, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah, menurutnya, telah merancang proyek tersebut dengan melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung biaya utama.

“Seluruh pembiayaan untuk proyek ini akan ditanggung oleh pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah,” ujarnya usai acara Waste to Energy Investment Forum 2025, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia mengungkapkan, lebih dari 20 investor telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

“Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari proyek ini, termasuk pendapatan dari penjualan energi, akan sangat mendukung perekonomian negara,” kata politikus PAN ini.

Saat ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan percepatan pembangunan WtE melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

“Perpres 109/2025 memberikan kepastian hukum dan akan mempercepat implementasi proyek ini di tujuh wilayah prioritas,” tambah Eddy.

Tujuh wilayah prioritas tersebut meliputi daerah yang memiliki beban sampah besar, seperti Bogor dan Tangerang. Eddy menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan koordinasi yang baik antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai pihak terkait.

Ia berharap pada 2028 Indonesia mampu mengelola sedikitnya 50 persen dari total sampah nasional. “Teknologi WtE akan membantu mengurangi dampak negatif sampah serta memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan ini,” ujarnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...164165166...43,123Halaman 165 dari 43,123

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya