Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 167

Ramadan Tetap Bergizi, Ibas Tinjau SPPG Kedunggalar Ngawi

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), meninjau langsung operasional SPPG Kedunggalar Ngawi untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal selama Ramadan. Aktual/DOK MPR RI

Ngawi, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa pelaksanaan program pemenuhan gizi harus tetap berjalan optimal, transparan, serta tetap menjaga kualitas layanan meskipun dilaksanakan pada bulan suci Ramadan.

Peninjauan tersebut dilakukan pada Kamis, 26 Februari 2026, di mana Ibas ingin melihat secara langsung kesiapan fasilitas, mekanisme kerja, hingga proses penyediaan makanan bergizi bagi para peserta didik.

“Saya hadir langsung untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi benar-benar berjalan dengan baik di lapangan, terutama di bulan Ramadan, sehingga kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas maupun porsinya,” ujar Ibas saat meninjau lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Ibas bertemu langsung dengan Kepala SPPG Kawu Agus Wijayanto beserta jajaran pengelola guna mendengarkan secara langsung berbagai kemudahan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Ia juga meninjau proses operasional secara menyeluruh, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyortiran bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga penyajian menu khusus Ramadan.

Menurut Ibas, pelaksanaan program pemenuhan gizi merupakan contoh nyata kebijakan pemerintah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.

“Program ini bukan hanya memberikan makanan gratis, tetapi memastikan keseimbangan gizi anak-anak kita terpenuhi agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan unggul,” ungkapnya.

Ia menilai keberadaan SPPG menjadi bagian penting dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, Ibas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keberlanjutan program tersebut.

“Kami di pusat akan terus mendorong agar seluruh pelaksanaan program berjalan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kerja SPPG yang dinilai telah menjalankan tugas secara disiplin sesuai standar operasional, termasuk dalam memastikan kesesuaian porsi makanan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Saya mengapresiasi para pekerja di SPPG yang telah bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab dalam memastikan setiap porsi makanan sesuai dengan standar kebutuhan gizi,” katanya.

Ibas turut mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar tujuan mulia pemerintah dapat terlaksana secara maksimal tanpa penyimpangan.

“Pemenuhan gizi harus dilaksanakan dengan baik dan jujur. Tidak boleh ada kecurangan, karena ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Saat meninjau area dapur, Ibas secara khusus memperhatikan proses penyortiran bahan makanan dan menekankan pentingnya kualitas serta kebersihan bahan baku yang digunakan.

“Jika ditemukan bahan makanan yang tidak segar atau tidak layak konsumsi, harus dipastikan tidak digunakan. Semua bahan harus higienis dan benar-benar fresh,” imbaunya.

Peninjauan tersebut juga mencakup pengawasan terhadap mekanisme pemeriksaan bahan pangan yang masuk guna memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga selama proses produksi.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut jajaran pengelola SPPG Kawu, yakni Kepala MBG Agus Wijayanto, Ahli Gizi Arum Sari, Akuntan Ari Endang, Asisten Lapangan Hono Gustio, serta Chef Radyan Yuli Ananta.

Melalui kunjungan ini, Ibas berharap SPPG di Kabupaten Ngawi dapat menjadi contoh pelaksanaan program pemenuhan gizi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Denny JA Hadirkan Sumatra dan Luka Ekologinya ke Ruang Pamer

pengunjung melihat lukisan Denny JA saat Pameran “Sumatra Menangis dan Kritik Ekologi” berlangsung di Galeri Lukisan Denny JA, Padel District Ciputat, selama 1–30 Ramadhan 1447 H. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Di bulan suci Ramadhan, pameran lukisan bertajuk “Sumatra Menangis dan Kritik Ekologi” digelar di Galeri Lukisan Denny JA yang berlokasi di Padel District Ciputat. Pameran ini menghadirkan refleksi visual tentang krisis lingkungan yang menggugah nurani publik.

Di galeri yang menyatu dengan arena lapangan padel tersebut, lebih dari seratus lukisan karya Denny JA terpajang di dinding-dinding ruang pamer. Sebanyak 27 karya di antaranya tergabung dalam serial “Sumatra Menangis dan Kritik Ekologi”, yang menjadi pusat perhatian pengunjung.

Salah satu karya yang paling mengguncang batin berjudul “Tangan Terakhir yang Meminta”. Lukisan itu menampilkan seorang anak lelaki terperangkap dalam pusaran air. Tangannya terulur ke langit—bukan sekadar meminta pertolongan, tetapi seolah menuntut jawaban. Wajahnya memancarkan ketakutan sekaligus tudingan moral kepada generasi yang mewariskan krisis.

Di latar belakang, bayangan kota menjulang samar. Puing kayu dan batang pohon mengambang di air keruh yang bukan lagi simbol kehidupan, melainkan jejak pembabatan hutan dan kelalaian panjang. Karya ini tidak sekadar merekam tragedi individual, tetapi juga kegagalan kolektif sebuah peradaban.

Menurut Denny JA, pendekatan yang digunakannya disebut sebagai Genre Lukisan Imajinasi Nusantara. Ia bukan sekadar gaya visual, melainkan sikap estetik dan moral dalam membaca zaman. Genre ini memadukan realisme figur manusia, simbol budaya lokal, dan lanskap surealis, dengan dukungan kecerdasan buatan sebagai perangkat kreatif.

Namun teknologi, tegasnya, bukan pusat perhatian. “AI hanya jembatan. Yang utama tetap jiwa, tafsir, dan kegelisahan sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dalam genre tersebut, batik tidak hadir sebagai ornamen, melainkan inti narasi visual. Motif yang dikenakan para tokohnya menjadi simbol akar budaya, harmoni, dan spiritualitas lokal yang bertahan di tengah arus modernitas. Figur manusianya digambarkan realistis dan proporsional—tatapan mata, kerut wajah, hingga posisi tubuh mencerminkan emosi yang jujur.

Sebaliknya, lanskap di belakang figur kerap tampil surealis. Langit terasa terlalu berat, air membentuk pusaran tak wajar, dan kota hadir sebagai siluet jauh yang seolah tak peduli. Surealisme itu bukan sekadar permainan estetika, tetapi refleksi batin zaman dan dinamika sosial-politik.

Kritikus seni rupa senior Agus Dermawan T menilai Denny JA sebagai pelukis Indonesia pertama yang secara sadar memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membangun genre lukisannya sendiri. “Teknologi dalam sejarah seni selalu hadir, tetapi di sini AI dijadikan alat konseptual, bukan sekadar teknis,” ujarnya.

Melalui 27 karya dalam serial ini, Denny JA memotret banjir, tanah longsor, hutan gundul, hingga keluarga yang bertahan di atap rumah di tengah genangan. Emosi digambarkan presisi, sementara lingkungan divisualkan hiperbolik—akar pohon menyerupai luka terbuka, langit menekan bumi, dan air seolah menelan harapan.

Dalam konteks global, pendekatan ini mengingatkan pada karya-karya Francisco Goya yang merekam kengerian perang, Edvard Munch yang memvisualkan kecemasan eksistensial, hingga Frida Kahlo yang menjadikan tubuh sebagai kanvas penderitaan kolektif. Bedanya, Denny JA menempatkan krisis ekologi Nusantara sebagai tokoh utama yang bersuara.

Dalam suasana Ramadhan, pameran ini menghadirkan dimensi spiritual. Bulan puasa identik dengan pengendalian diri. Pertanyaannya, apakah manusia juga mampu menahan kerakusan ekologisnya?

“Sumatra menangis bukan hanya karena hujan. Ia menangis karena kita lupa,” tulis Denny JA dalam catatan kuratorialnya. Lupa bahwa hutan adalah benteng kehidupan, sungai urat nadi peradaban, dan tanah bukan sekadar komoditas ekonomi.

Pameran “Sumatra Menangis dan Kritik Ekologi” berlangsung di Galeri Lukisan Denny JA, Padel District Ciputat, selama 1–30 Ramadhan 1447 H, pukul 10.00–24.00 WIB dan terbuka gratis untuk umum. Usai Ramadhan, serial ini tetap dipajang mulai pukul 06.00–24.00 WIB hingga hadir serial berikutnya.

Di balik estetika kanvas, pesan yang diusung tegas: krisis iklim bukan lagi prediksi masa depan, melainkan luka nyata yang menuntut tanggung jawab bersama. Di hadapan lukisan itu, publik tak hanya melihat seorang anak yang hampir tenggelam—melainkan refleksi diri di tepi pusaran yang sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

KPK Panggil Edi Suharto dan Mantan Sekjen Kemensos Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras PKH

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Staf Ahli Menteri Sosial Edi Suharto dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras pada kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2020.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Satlantas Polrestabes Bandung, Jawa Barat, atas nama ES selaku mantan Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial sekaligus mantan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, dan HL selaku mantan Sekjen Kemensos,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (26/2).

Budi menjelaskan keduanya dipanggil sebagai saksi, meskipun Edi Suharto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020–2021.

Pada 23 Agustus 2023, KPK mengumumkan para tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp326 miliar.

Mereka adalah Direktur Utama PT Mitra Energi Persada sekaligus anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren (IW), anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani (RR), dan Manajer Umum PT Trimalayan Teknologi Persada sekaligus Direktur PT Envio Global Persada Richard Cahyanto (RR).

Kemudian Dirut PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics (Persero) tahun 2018–2021 Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW), Direktur Komersial BGR Logistics tahun 2018–2021 Budi Susanto (BS), serta Vice President Operasional BGR Logistics tahun 2018-2021 April Churniawan (AC).

Pada 19 Agustus 2025, KPK mengumumkan pengembangan kasus tersebut untuk klaster penyaluran bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia, dan mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam klaster penyaluran bansos beras tersebut, serta menilai negara rugi hingga Rp200 miliar.

Pada 11 September 2025, KPK mengungkapkan Komisaris Utama DNR Logistics sekaligus Dirut DNR Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe (BRT) sebagai salah satu tersangka kasus tersebut setelah yang bersangkutan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK pada 2 Oktober 2025, kembali mengungkapkan tersangka kasus tersebut, yakni Edi Suharto (ES), yang sedang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.

Pada 25 Februari 2026, KPK mengumumkan hanya melakukan pencegahan ke luar negeri untuk tiga tersangka, sedangkan satu orang lainnya atau Herry Tho dinyatakan masih berstatus saksi.

Dengan demikian, tiga tersangka kasus tersebut adalah Rudy Tanoe, Edi Suharto, dan Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT).

Sementara PT DNR dan DNR Logistics diketahui telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komisi III DPR Akan Panggil Kejari Batam dan Penyidik BNN Terkait Tuntutan Mati ABK Sea Dragon

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Komisi III DPR RI bakal memanggil Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, terkait pihaknya yang memberikan tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan, anak buah kapal (ABK) Sea Dragon yang membawa sabu sekitar 2 ton.

Selain Kepala Kejari Batam, dia juga akan memanggil penyidik BNN yang terkait. Menurut dia, pihak-pihak itu diundang untuk memberikan penjelasan terhadap perkara nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm, seterang-terangnya.

“Penanganan perkara atas nama saudara Fandi Ramadhan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ​​​​​di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu merupakan kesimpulan dari rapat dengar pendapat umum yang dilakukan Komisi III DPR RI dengan pihak kuasa hukum dan keluarga dari Fandi Ramadhan.

Dia pun meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ke muka umum. Dia menuding ada jaksa yang menyatakan DPR mengintervensi perkara tersebut.

Selain itu, menurut dia, Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Batam, Kepulauan Riau menyatakan tetap menuntut pidana mati terhadap enam anak buah kapal (ABK) Sea Dragon Terawa yang membawa sabu hampir 2 ton.

Penyataan ini disampaikan JPU dalam sidang tanggapan penuntut terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa (replik) di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (25/2).

“Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan Kamis tanggal 5 Februari 2026,” kata JPU Muhammad Arfian dalam persidangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Respons Permintaan ICW, KPK Buka Peluang Awasi 1.179 SPPG Polri

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengawasi 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri.

“Tentu terbuka kemungkinan untuk pemantauan SPPG ini ya supaya program ini juga bisa optimal memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (26/2).

Budi menjelaskan pengawasan tersebut kemungkinan dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK pada saat ini sedang menelaah terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta lembaga antirasuah untuk mengawasi sekitar 1.000 SPPG milik Polri.

“Kami telaah poin atau substansi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mengawasi 1.179 SPPG Polri.

“Tentu kami semua mengajak juga masyarakat untuk bisa ikut memantau dan mengawasi setiap program yang dijalankan oleh pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada 13 Februari 2026, 1.179 SPPG Polri terdiri atas 411 yang telah beroperasi, 162 sedang persiapan operasional, 499 dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026, serta 107 yang masih dalam tahap peletakan batu pertama.

Sebelumnya, pada 24 Februari 2026, ICW mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk meminta secara khusus Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi KPK Aminudin beserta tim dapat mengawasi 1.179 SPPG Polri.

Menurut ICW, KPK berwenang untuk menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 45 dan 49 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Selain itu, ICW meminta KPK untuk mengawasi sekitar 1.000 SPPG Polri karena dikhawatirkan terjadi banyak ketimpangan dalam pengelolaannya melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

KPK juga dinilai perlu mengawasi SPPG Polri karena mempertimbangkan adanya insentif harian secara cuma-cuma untuk setiap SPPG sebesar Rp6 juta per hari selama enam hari yang berlaku untuk periode dua tahun sejak mulai beroperasi.

ICW memperkirakan, apabila mengacu tahun operasional pada 2026 maka terdapat 313 hari operasional. Dengan demikian, asumsi perolehan tiap SPPG mencapai sekitar Rp2,2 triliun per tahun operasi.

Oleh sebab itu, KPK perlu memantau potensi konflik kepentingan dalam aspek finansial maupun kekeluargaan melalui yayasan yang dikelola pasangan personel polisi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hakeem Jeffries Tuduh Trump Berbohong soal Kemampuan Nuklir Iran

President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office on January 20, 2025 in Washington, DC. Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

New York, aktual.com – Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah berbohong soal Iran.

Berbicara kepada wartawan pada Selasa waktu setempat, usai sesi pengarahan untuk anggota senior Kongres dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Jeffries merujuk pada klaim Trump sebelumnya bahwa serangan tahun lalu “benar-benar dan telah menghancurkan total” kemampuan nuklir Iran.

“Jelas dia (Trump) telah berbohong kepada rakyat Amerika, atau saat ini dia berbohong. Saya berencana mendesak mereka terkait dengan klaim yang dibuat sendiri oleh Donald Trump tentang program nuklir Iran dan betapa mendesaknya situasi saat ini,” ucap Jeffries.

Menjelang pidato tahunan Presiden Trump, pada Selasa malam waktu setempat, Menlu Rubio mengelar pertemuan dengan para pemimpin DPR dan Senat serta ketua dan anggota senior komite intelijen dari keduanya yang juga dikenal sebagai “Gang of Eight”.

“Gang of Eight” mengacu pada delapan pejabat senior Kongres AS yang, menurut hukum, diberi pengarahan tentang informasi intelijen dan keamanan terbaru dan paling sensitif.

Menyusul perang 12 hari yang melibatkan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington kembali dilanjutkan, meskipun ada ancaman dan pernyataan kontradiktif AS.

Putaran pertama pembicaraan tidak langsung antara Teheran-Washington digelar di Muscat pada 6 Februari.

Tim negosiasi Iran dan Amerika saling bertukar pandangan melalui Menlu Oman Badr bin Hamad Al Busaidi.

Selanjutnya, putaran kedua berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 17 Februari dan berakhir setelah sekitar 3 jam 30 menit konsultasi diplomatik intensif.

Kedua pertemuan tersebut, seperti putaran sebelumnya, diadakan secara tidak langsung dengan dimediasi Kesultanan Oman.

Sementara itu, putaran pembicaraan lanjutan rencananya akan diadakan pada Kamis ini, dengan lokasi juga di Jenewa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...166167168...43,531Halaman 167 dari 43,531

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya