9 April 2026
Beranda blog Halaman 199

BGN Siapkan Skema Khusus MBG Selama Ramadan, Ini Penjelasannya

Siswa mengembalikan ompreng makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Depok, Jawa Barat, Senin (6/10/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
Siswa mengembalikan ompreng makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Depok, Jawa Barat, Senin (6/10/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

Jakarta, aktual.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pembagian program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di wilayah mayoritas non-Muslim. Kebijakan tersebut, kata dia, tetap disesuaikan dengan kondisi keberagaman masyarakat di setiap daerah.

Dadan menyampaikan, pola distribusi makanan akan mengikuti mekanisme yang diterapkan di daerah mayoritas Muslim selama bulan puasa. Dengan skema itu, siswa yang menjalankan ibadah puasa tetap dapat menerima manfaat program tanpa terganggu aktivitas ibadahnya.

“Kalau di satu sekolah ada yang puasa dan ada yang tidak puasa, makanannya seperti di daerah puasa, yaitu dibawa pulang,” ujar Dadan usai menghadiri acara Ekonomi Outlook 2026, Jumat (13/2).

Menurutnya, pendekatan tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program dan penghormatan terhadap praktik keagamaan peserta didik. Dengan sistem makanan dibawa pulang, siswa yang berpuasa dapat mengonsumsinya saat waktu berbuka.

Selain mempertimbangkan aspek keagamaan, BGN juga memastikan standar gizi dalam program MBG tetap terpenuhi. Koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah terus dilakukan agar distribusi makanan berjalan lancar serta tepat sasaran.

Dadan menegaskan, pendekatan fleksibel ini penting untuk menjaga tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus menghormati keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Ia berharap pelaksanaan MBG selama Ramadan dapat berlangsung kondusif di seluruh daerah, termasuk wilayah mayoritas non-Muslim, sehingga manfaat program tetap dirasakan secara merata oleh para siswa.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Terungkap! Ini Penyebab 250 Restoran Tutup Setiap Bulan di Singapura

Singapura adalah negara maju di Asia Tenggara serta menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis di dunia. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) di Singapura tengah menghadapi tekanan berat. Ratusan restoran dan kafe dilaporkan tutup setiap bulan akibat lonjakan biaya sewa, tenaga kerja, serta persaingan yang semakin ketat.

Dilansir dari VnExpress, Jumat (13/2/2026), data Accounting and Corporate Regulatory Authority mencatat sebanyak 3.148 bisnis makanan menghentikan operasionalnya sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan 3.047 bisnis pada 2024, atau setara dengan rata-rata sekitar 250 restoran tutup setiap bulan.

Gelombang penutupan itu turut menyeret sejumlah nama besar. Restoran Cantonese legendaris Ka-Soh yang telah berdiri 86 tahun di Greenwood Avenue, resmi menutup operasionalnya pada 28 September setelah menghadapi kenaikan sewa hingga 30 persen.

Menyusul kemudian Relish, restoran kasual yang telah beroperasi selama 19 tahun dan dijadwalkan tutup pada 29 Maret. Selain itu, restoran fine dining Ibid yang dikelola Woo Wai Leong, pemenang MasterChef Asia 2015, juga akan menghentikan operasionalnya.

“Kami sudah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi rasanya kami sudah tidak sanggup lagi,” ujar pemilik Ka-Soh, Cedric Tang, seperti dikutip dari Channel NewsAsia (CNA).

Tang menjelaskan, untuk menutup kenaikan sewa dari sekitar S$12.000 menjadi S$15.000 per bulan, pihaknya harus menjual tambahan 300 mangkuk mi sup ikan setiap bulan. Namun, menaikkan harga bukan opsi bagi bisnis warisan seperti Ka-Soh yang ingin tetap terjangkau bagi pelanggan setia.

Ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), Terence Yow, menyebut mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa signifikan. “Di dalam komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 hingga 49 persen,” ujarnya.

Meski demikian, kalangan pengamat properti menilai persoalan sewa bukan satu-satunya faktor. Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura mengatakan banyak kontrak diperbarui setelah periode pandemi COVID-19, sementara biaya konstruksi dan perawatan juga meningkat.

“Banyak orang terpaku pada anggapan bahwa pemilik properti serakah. Namun kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen dari berbagai biaya yang harus ditanggung penyewa,” jelas Hsu.

Selain itu, biaya tenaga kerja turut menjadi beban berat. Restoran kesulitan merekrut koki dan staf dapur, sementara perusahaan besar mampu menawarkan gaji lebih tinggi. Asosiasi Restoran Singapura bahkan menyebut industri tengah menghadapi krisis tenaga kerja serius.

Ironisnya, jumlah gerai makanan justru terus bertambah. Data menunjukkan hampir 23.600 gerai makanan beroperasi di Singapura tahun lalu, meningkat tajam dari sekitar 17.200 pada 2016. Persaingan pun semakin sengit karena pemain baru terus bermunculan.

Mengutip The Straits Times, Deputi Perdana Menteri Gan Kim Yong mengungkapkan data tersebut saat menjawab pertanyaan di parlemen.

“Membuka restoran itu mudah, tetapi menjalankan restoran dengan baik adalah hal yang berbeda,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa mempertahankan bisnis agar tetap menguntungkan membutuhkan manajemen kuat, konsistensi kualitas makanan dan layanan, serta kemampuan membedakan diri di tengah persaingan.

Data juga menunjukkan lebih dari 60 persen restoran yang tutup pada 2025 baru beroperasi kurang dari lima tahun. Bahkan sekitar 82 persen di antaranya belum pernah membukukan keuntungan sejak pertama kali dibuka.

Pengamat industri menilai banyak pelaku usaha baru terlalu mengandalkan semangat tanpa perencanaan model bisnis yang matang. Di sisi lain, konsumen Singapura yang kini lebih sering makan di luar negeri seperti Johor Bahru turut memengaruhi permintaan domestik.

Ke depan, pelaku usaha yang ingin bertahan dinilai perlu menjaga efisiensi operasional, memastikan biaya sewa tidak melebihi 20 persen dari total pengeluaran, serta memanfaatkan teknologi dan layanan pesan antar untuk memperluas pasar di tengah tekanan industri yang semakin berat.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Pencemaran Udara, KLH Hentikan Operasional Pabrik PT Panca Kraft Pratama

Asap hitam pekat yang berasal dari pabrik PT Panca Kraft Pratama (kanan). Fasilitas PT Panca Kraft Pratama ditandai dengan batas dilarang melintas (kiri dan tengah) usai Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi. Foto; Ist

Jakarta, aktual.com – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menutup aktivitas pabrik kertas PT Panca Kraft Pratama yang berlokasi di Karawaci, Tangerang, karena dugaan pencemaran udara.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan langkah penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” kata Hanif dalam keterangannya di Tangerang, Jumat,.

Ia mengatakan KLH menerima pengaduan dari organisasi masyarakat terkait dugaan pencemaran udara. Menurut laporan itu, aktivitas pembakaran dalam proses produksi kertas tersebut menghasilkan asap hitam pekat yang mengganggu warga sekitar.

Asap yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga mengakibatkan gangguan pernapasan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pengawas dari Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten selaku penerbit persetujuan lingkungan melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan di lokasi PT PKP.

“Hasil dari pemeriksaan di lapangan, KLH kemudian menemukan fakta dan melakukan langkah tegas dengan penutupan aktivitas,” katanya.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyampaikan tindakan penghentian operasional dilakukan setelah tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam proses operasional fasilitas pembakaran.

“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada boiler biomassa 1. Atas temuan tersebut, kami telah menghentikan operasional boiler biomassa 1, melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan bakar, serta menetapkan bahwa apabila boiler akan dioperasikan kembali, hanya diperbolehkan menggunakan woodchip. Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal.

KLH/BPLH juga menegaskan bahwa PT PKP wajib melakukan perbaikan terhadap kinerja alat pengendali emisi.

Selain itu, perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada DLH Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali serta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi existing dan rekomendasi tenaga ahli.

KLH/BPLH bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup serta mendorong seluruh pelaku usaha untuk meningkatkan standar pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” katanya.

Profil PT Panca Kraft Pratama dan Pemiliknya

PT Panca Kraft Pratama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri kertas. Perusahaan ini berkantor pusat di Kawasan Pusat Niaga Terpadu, Jl Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok D No.8 A-D Tangerang 15122, Banten. Adapun pabriknya berada di Jalan Sangego Raya No. 8 Pintu Air 10 Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang 15112, Banten.

Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Panca Budi Grup yang didirikan oleh Djonny Taslim. Kepemilikan saham Panca Budi di perusahaan tersebut mencapai 99,71 %.

Saham Panca Budi dimiliki Djonny Taslim sekaligus Komisaris Utama sebanyak 98,80 %, Robby Taslim (Komisaris) 0,60 %, dan Vicky Taslim (Direktur Utama) 0,60 %.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Penentuan Awal Puasa 2026, Sidang Isbat Digelar 17 Februari

Petugas menggunakan teropong untuk mengamati hilal di Bukit Syeh Bela-belu, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (4/7). Dari hasil pemantauan hilal sebagai syarat penentuan 1 Syawal 1437 Hijriah atau Idul Fitri 1437 Hijriyah belum tampak karena tertutup awan mendung. ANTARA

Jakarta, aktual.com – Sidang isbat menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal bulan Ramadan di Indonesia. Forum ini mempertemukan data astronomi, laporan pengamatan hilal, otoritas keagamaan, serta regulator negara untuk menentukan kapan umat Islam memulai ibadah puasa.

Mengutip keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Republik Indonesia, sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 16.00 WIB di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Hasil keputusan sidang akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers setelah seluruh rangkaian pembahasan selesai dilaksanakan.

Apa Itu Sidang Isbat?

Sidang isbat merupakan forum resmi yang diselenggarakan pemerintah untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal (Idulfitri), dan Zulhijah (Iduladha).

Penetapan dilakukan melalui integrasi dua metode utama, yakni hisab dan rukyat. Secara terminologis, hisab merujuk pada perhitungan astronomi terkait posisi bulan dan matahari. Sementara rukyat adalah pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda setelah matahari terbenam.

Kedua pendekatan tersebut dipadukan dalam sidang isbat sebagai dasar pengambilan keputusan agar memiliki legitimasi ilmiah sekaligus keagamaan.

Tahapan Penentuan Awal Ramadan

Proses sidang isbat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan awal dimulai dengan pemaparan data hisab yang meliputi:

  • Waktu terjadinya konjungsi (ijtimak)
  • Ketinggian hilal saat matahari terbenam
  • Sudut elongasi bulan terhadap matahari
  • Parameter visibilitas hilal lainnya

Data tersebut menjadi landasan awal untuk menilai kemungkinan terlihatnya hilal di wilayah Indonesia.

Setelah itu, sidang menerima laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia. Lokasi-lokasi tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan geografis serta potensi visibilitas hilal. Setiap laporan diverifikasi sebelum dijadikan bahan pembahasan dalam forum.

Kehadiran laporan rukyat berfungsi sebagai konfirmasi empiris atas hasil perhitungan astronomi yang telah dipaparkan sebelumnya.

Tahapan berikutnya adalah musyawarah dan pengambilan keputusan. Apabila hilal dinyatakan memenuhi kriteria yang berlaku, maka 1 Ramadan ditetapkan pada hari berikutnya. Namun apabila tidak memenuhi kriteria, bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari.

Keputusan yang dihasilkan bersifat resmi dan menjadi rujukan nasional bagi umat Islam di Indonesia.

Metode Rukyat dan Hisab

Metode rukyat dilakukan melalui pengamatan langsung hilal setelah matahari terbenam. Pengamatan ini dilaksanakan di berbagai lokasi strategis yang dikoordinasikan Kementerian Agama bersama lembaga terkait. Hasil rukyat disampaikan dalam sidang sebagai bukti visual munculnya bulan baru.

Sementara itu, hisab merupakan perhitungan astronomi terhadap posisi bulan dan matahari. Parameter yang dihitung mencakup konjungsi, ketinggian hilal, hingga sudut elongasi. Hisab memberikan dasar ilmiah sebelum laporan rukyat dipresentasikan.

Dalam praktiknya, Kementerian Agama mengintegrasikan kedua metode tersebut sebagai pendekatan gabungan agar keputusan memiliki kekuatan ilmiah dan akuntabilitas keagamaan.

Peran Kementerian Agama

Sebagai regulator, Kementerian Agama memegang peran sentral dalam penyelenggaraan sidang isbat. Tugas tersebut meliputi penetapan jadwal dan lokasi sidang, koordinasi tim ahli hisab dan rukyat, mengundang perwakilan organisasi masyarakat Islam serta lembaga ilmiah, memfasilitasi musyawarah, hingga mengumumkan hasil keputusan kepada publik.

Sidang isbat dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengumuman hasil sidang kemudian menjadi rujukan resmi pemerintah dalam menetapkan awal ibadah puasa Ramadan di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Anutin Resmi Gandeng Partai Pendukung Thaksin, Peta Politik Thailand Berubah

PM Thailand Anutin Charnvirakul. Aktual/Bloomberg

Jakarta, aktual.com – Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mencapai kesepakatan koalisi dengan rival utamanya, Jumat (13/2/2026), hanya beberapa hari setelah partai konservatifnya meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum.

Anutin menyatakan bahwa Pheu Thai Party, partai yang didukung keluarga mantan pemimpin Thaksin Shinawatra dan finis di posisi ketiga pada Pemilu Minggu lalu, sepakat bergabung dengan koalisi yang dipimpin partainya, Bhumjaithai Party.

Kesepakatan tersebut menjamin mayoritas suara di majelis rendah yang beranggotakan 500 kursi, sehingga memperkuat posisi Anutin dalam mengawal agenda legislatif pemerintahannya. Koalisi baru ini diperkirakan didukung hampir 300 anggota parlemen, terdiri dari 193 legislator Bhumjaithai dan 74 dari Pheu Thai.

“Kesepakatan ini akan membantu menghindari kekosongan politik. Kami yakin kedua partai mampu membawa Thailand maju,” ujar Anutin.

Kemenangan Bhumjaithai menandai sejarah baru sebagai partai konservatif pertama abad ini yang memenangkan pemilu di Thailand, mengalahkan partai progresif yang sebelumnya diunggulkan. Gelombang nasionalisme akibat konflik perbatasan dengan Kamboja serta dukungan terhadap pemerintahan petahana dinilai menjadi faktor pendorong kemenangan tersebut.

Pasar keuangan Thailand merespons positif perkembangan ini. Indeks saham dan mata uang baht menguat ke level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, seiring optimisme bahwa kemenangan telak Anutin dapat mengakhiri gejolak politik yang berlangsung bertahun-tahun.

Sejak 2005, Thailand telah memiliki 10 perdana menteri. Pergantian kepemimpinan yang kerap terjadi dinilai melemahkan pertumbuhan ekonomi serta membuat pasar domestik tertinggal dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Meski pemerintahan baru kemungkinan belum dilantik dalam beberapa pekan ke depan sambil menunggu prosedur resmi rampung, finalisasi awal koalisi memberi ruang bagi Anutin untuk mulai menyusun prioritas kebijakan.

Ekonom Standard Chartered Pcl, Tim Leelahaphan, memperkirakan pemerintahan sementara dapat terbentuk pada Juni, mengingat proses pembentukan koalisi berpotensi berlangsung dinamis.

Sementara itu, dosen ilmu politik Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai menggandeng Pheu Thai sembari tetap membuka opsi dengan partai konservatif Klatham merupakan langkah strategis dalam menjaga persepsi publik dan memperkuat pengaruh politik.

Bagi Pheu Thai, bergabung dalam pemerintahan dinilai sebagai peluang untuk memanfaatkan akses kekuasaan guna melakukan comeback pada pemilu berikutnya. Kehadiran Yodchanan Wongsawat, keponakan Thaksin, dalam kabinet baru juga disebut dapat meningkatkan kredibilitas partai tersebut.

Anutin pun memberi sinyal akan mempertahankan tim teknokrat inti, termasuk Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas dan Menteri Perdagangan Suphajee Suthumpun.

“Dalam jangka pendek, pemerintah baru kemungkinan akan mempertahankan kebijakan ekonomi yang relatif konservatif. Namun dalam jangka panjang, mereka harus membuktikan mampu membawa Thailand ke arah ekonomi yang lebih berorientasi masa depan,” ujar Stithorn.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Ketegangan Memanas, Korut Ultimatum Korsel soal Drone

Adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong pada tahun 2019. Aktual/Pool/Getty Images via Bloomberg

Jakarta, aktual.com – Korea Utara (Korut) mengeluarkan peringatan keras kepada Korea Selatan (Korsel) bahwa setiap pengulangan pelanggaran wilayah udara akan memicu “respons mengerikan”. Ancaman itu disampaikan langsung oleh Kim Yo Jong, adik pemimpin Korut Kim Jong Un.

Dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah, Jumat (13/2), Kim menegaskan bahwa setiap provokasi yang melanggar kedaulatan negaranya tidak akan ditoleransi. Ia menyebut Korut dengan nama resminya, Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

“Saya memberikan peringatan awal bahwa terulangnya provokasi yang melanggar kedaulatan mutlak DPRK pasti akan memicu respons yang mengerikan,” tegas Kim.

Pernyataan tersebut muncul setelah pejabat tinggi di Korea Selatan menyampaikan penyesalan atas dugaan penyusupan drone oleh pihak sipil ke wilayah udara Korut.

Sebelumnya, Pyongyang menuduh Seoul mengirim drone ke wilayahnya dan bahkan merilis gambar yang diklaim sebagai puing-puing pesawat tanpa awak tersebut. Namun militer Korsel membantah terlibat dan menyatakan masih menyelidiki kemungkinan drone itu dikirim kelompok sipil.

Awal pekan ini, Menteri Unifikasi Seoul menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Langkah itu memicu respons yang relatif positif dari Kim Yo Jong. Ia memuji sikap Seoul sebagai “perilaku yang cukup masuk akal”.

“Saya mengapresiasi hal itu sebagai perilaku yang cukup masuk akal,” ujarnya.

Meski demikian, Kim tetap melontarkan ancaman keras. Ia menegaskan bahwa “berbagai rencana serangan balik telah tersedia” jika insiden serupa terulang, bahkan menyebut pembalasan yang akan dilakukan “melampaui batas proporsionalitas”.

Kementerian Unifikasi Seoul menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa Pyongyang membuka ruang bagi upaya meredakan ketegangan dan mencegah insiden yang tidak diinginkan di Semenanjung Korea.

Insiden drone ini terjadi di tengah perlombaan kedua negara dalam meningkatkan kapabilitas drone militer. Hubungan kedua negara memang masih membeku, meski Presiden Lee Jae Myung berupaya memperbaiki hubungan sejak menjabat pada Juni tahun lalu. Hingga kini, Kim Jong Un berulang kali menolak tawaran dialog dari Seoul.

Arah kebijakan Korut diperkirakan akan semakin jelas akhir bulan ini saat Pyongyang menggelar kongres partai yang berkuasa. Dalam forum tersebut, Kim biasanya memaparkan garis besar strategi lima tahunan, termasuk penguatan penangkal perang nuklir negara itu.

Isu drone sendiri menjadi sensitif sejak 2022, ketika Korut mengirim lima pesawat tak berawak melintasi perbatasan, termasuk satu yang terbang dekat kantor Presiden saat itu, Yoon Suk Yeol. Militer Korsel kala itu gagal menembak jatuh drone dengan alasan risiko di wilayah padat penduduk.

Yoon kemudian dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya tahun lalu setelah deklarasi darurat militer singkat pada 2024. Ia juga dituduh sempat mempertimbangkan langkah provokatif, termasuk pengiriman drone lintas batas, untuk memicu konfrontasi militer dengan Korut. Namun menurut jaksa, rencana tersebut tidak membuahkan respons dari Pyongyang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Berita Lain