25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 200

Komisi VI DPR Dukung Larangan Thrifting, Dorong Masyarakat Beralih ke Produk UMKM

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mendukung pelarangan penjualan thrifting atau barang bekas, terutama pakaian impor dari luar negeri. Ia menegaskan bahwa penjualan barang bekas semacam itu termasuk ilegal.

“Kalau itu barang ilegal ya harus dilarang lah. Hampir semua pakaian bekas impor kan ilegal,” kata Anggia kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

Anggia mengaku tidak gemar membeli barang bekas. Politikus PKB tersebut lebih memilih produk baru meskipun tanpa merek.

“Saya, personally nggak suka barang thrifting, lebih suka meskipun nggak bermerek tapi asli dan baru,” katanya.

Meski begitu, ia menyadari bahwa bisnis thrifting cukup diminati oleh masyarakat. Karena itu, Anggia meminta pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret terhadap kebijakan pelarangan tersebut.

“Tapi kalau melihat di lapangan masyarakat banyak juga yang menggemari aktivitas thrifting. Jika pemerintah melarang, harus ada solusi untuk membawa para penjual dan pembeli untuk memilih hasil UMKM kita. Beralih ke hasil UMKM,” ujarnya.

Ia berharap para penggemar barang thrifting dapat beralih ke produk-produk lokal. Menurutnya, pemerintah harus mampu membantu pelaku UMKM agar naik kelas.

“Nah tantangan kita harus menaikkan kelas nih UMKM. Jangan juga melarang tapi nggak ngasih solusi,” kata Anggia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kebijakan larangan penjualan barang bekas disertai dengan solusi yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Ia mendorong adanya substitusi produk lokal agar para pedagang tetap bisa berjualan.

Hal itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurachman seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), yang juga dihadiri oleh Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, dan Mensos Saifullah Yusuf.

“Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

“Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspada Hujan Ringan Hingga Petir

Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta,
Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta,

Jakarta, aktual.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada hujan ringan hingga hujan petir yang akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu (8/11).

Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Adelia dalam siaran Youtube di Jakarta.

Berawal dari Pulau Sumatra, Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang diprakirakan berawan, sedangkan Kota Banda Aceh berawan tebal.

“Kota Padang diprakirakan hujan ringan, sedangkan Kota Medan berpotensi hujan dengan intensitas sedang,” katanya.

Masih di Pulau Sumatra, diprakirakan udara kabur di wilayah Jambi dan hujan ringan di wilayah Palembang.

“Waspadai potensi hujan petir di wilayah Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung,” ujar dia.

Beralih ke Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Masyarakat di Kota Bandung diperingatkan untuk waspada potensi hujan petir.

Kemudian bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi terjadi di Denpasar dan Mataram, sedangkan Kota Kupang diprakirakan hujan disertai dengan petir.

Beranjak ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Kota Pontianak, tebal di Kota Pontianak, hujan ringan di Kota Palangkaraya dan Samarinda, serta hujan petir di wilayah Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Lalu, bergerak ke Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan hujan ringan di wilayah Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, dan Kendari.

“Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di wilayah Makassar,” tuturnya.

Kemudian untuk wilayah Indonesia Timur, cuaca diprakirakan berawan tebal di Manokwari, sementara hujan ringan diprediksi terjadi di Kota Ternate, Sorong, Ambon, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

BMKG juga memperingatkan masyarakat agar waspada gelombang laut tinggi yang mencapai 2,5 hingga 4 meter di Selat Malaka bagian Utara, Samudera Hindia barat Sumatra, Samudra Hindia selatan Jawa, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTB, serta Samudra Hindia Selatan NTT.

Masyarakat juga diminta waspada banjir rob di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Masyarakat di wilayah Pekanbaru, Jambi, dan Lampung juga diminta waspada suhu tinggi yang diprediksi dapat mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Diminta Segera Tuntaskan Penyidikan Kasus CSR BI-OJK

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Kami minta KPK segera menuntaskan kasus tersebut. Jika tidak, maka kami akan berikan somasi lagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurut dia, langkah tersebut ditempuh MAKI untuk mendesak KPK menuntaskan perkara dengan tersangka Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).

“Dulu kami sudah memberikan somasi pertama. Nanti kami berikan somasi kedua. Baru setelah itu gugatan praperadilan jika tidak tahan juga tersangkanya,” katanya.

Sebelumnya, pada 9 Mei 2025, MAKI sempat melayangkan somasi pertama kepada KPK karena belum mengumumkan tersangka kasus tersebut.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam CSR, atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Sejumlah pihak pun diperiksa KPK karena diduga ikut terlibat, salah satunya Anggota DPR RI Partai NasDem Rajiv. Rajiv masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

OTT Lagi, Kini Giliran Bupati Ponorogo, terkait Mutasi dan Rotasi Jabatan

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (7/11/2025).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.

Budi mengatakan tim KPK saat ini masih berada di lapangan dalam rangkaian OTT tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait mutasi dan rotasi jabatan.

“Mutasi dan promosi jabatan,” ujarnya.

Dengan ditangkapnya Bupati Ponorogo tersebut, KPK sudah melakukan OTT yang ketujuh pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

OJK Minta Perbankan Blokir 29.906 Rekening terkait Judi Online

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae saat konferensi pers terkait Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Oktober 2025 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan untuk memblokir 29.906 rekening yang terhubung dengan judi online. Langkah ini sebagai respons atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan jumlah rekening yang diblokir meningkat dari 27.395 rekening pada periode sebelumnya.

“OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 29.906 rekening, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dian menambahkan, OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang terhubung dengan nomor identitas kependudukan (NIK) yang dicurigai terkait dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian dan sektor keuangan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.

Sebagai bagian dari langkah pencegahan, OJK juga meminta perbankan untuk menerapkan enhanced due diligence (EDD) terhadap nasabah yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. “Kami menginginkan proses verifikasi yang lebih mendalam agar rekening tidak disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang dan penipuan daring,” ungkap Dian.

Selain itu, mengingat meningkatnya ancaman siber yang semakin terorganisir, OJK juga meminta bank untuk memperkuat sistem keamanan mereka. “OJK meminta perbankan untuk terus memantau transaksi keuangan dan mendeteksi anomali yang berpotensi fraud,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber yang semakin sistematis, OJK terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap transaksi. Dian menekankan bahwa OJK berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komdigi guna memberantas judi online dan kejahatan finansial lainnya yang dapat merusak sektor keuangan.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Politisi Gerindra Pastikan Pemerintah Tanggung Utang Whoosh

Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Taufik Akbar Harefa/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com — Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade memastikan polemik soal pembiayaan kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) telah selesai. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran cicilan proyek tersebut.

“Polemik Whoosh ini sebenarnya sudah selesai. Presiden secara tegas menyatakan pemerintah akan bertanggung jawab menyelesaikan soal cicilan,” kata Andre usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, keputusan itu diambil agar beban cicilan tidak memberatkan PT KAI yang kini berfokus melayani masyarakat. Andre menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat dan sejalan dengan prinsip bahwa infrastruktur dasar adalah tanggung jawab negara.

“Rel dan infrastruktur itu memang tanggung jawab pemerintah, sedangkan gerbong dan sarana biasanya tanggung jawab operator,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini

Andre menambahkan, Komisi VI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menyelesaikan masalah utang proyek kereta cepat yang sempat menuai polemik.

Ia juga mengapresiasi kinerja PT KCIC dalam melayani penumpang dan menilai kualitas kereta cepat Indonesia tidak kalah dengan negara lain.

Selain itu, Andre membuka peluang proyek Whoosh dilanjutkan ke arah timur Jawa. “Animo masyarakat tinggi. Banyak yang berharap kereta cepat bisa lanjut sampai Surabaya, bahkan ke ujung Pulau Jawa,” ujarnya.

Andre menutup dengan menegaskan bahwa tidak ada lagi polemik terkait utang Whoosh. “Sikap Presiden sudah jelas, kami di Komisi VI mendukung penuh,” pungkasnya.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain