7 April 2026
Beranda blog Halaman 207

Mudik Lebaran 2026 Lebih Murah, Diskon Kereta hingga Pesawat Capai Rp911 Miliar

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan mudik Lebaran 2026 yang lebih terjangkau melalui pemberian diskon tarif transportasi darat, laut, dan udara menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menegaskan pemerintah menyiapkan anggaran khusus hingga Rp911,16 miliar untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.

“Pada libur hari besar nasional tahun ini, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dengan total anggaran Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN,” kata Airlangga saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Stimulus transportasi tahun ini menyasar hampir seluruh moda utama agar manfaatnya dirasakan secara merata. Pemerintah juga menargetkan jutaan penumpang dapat memanfaatkan potongan tarif selama periode mudik dan balik Lebaran 2026.

Dari sisi kesiapan transportasi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan secara menyeluruh. Kementerian Perhubungan, kata dia, telah melakukan uji kelaikan pada moda darat, laut, udara, dan kereta api, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait kondisi jalan.

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga melengkapi kebijakan diskon dengan program mudik gratis. Pemerintah menyiapkan ratusan bus ke puluhan provinsi serta tiket gratis untuk angkutan darat dan kereta api guna menekan beban biaya masyarakat.

“Mudik gratis kami siapkan untuk 34 provinsi dengan 401 bus, ditambah tiket gratis bagi puluhan ribu penumpang,” ujar Dudy dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah berharap rangkaian kebijakan ini dapat meringankan beban biaya masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Stimulus transportasi ini juga diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal awal tahun.

Adapun rincian diskon dan stimulus transportasi mudik Lebaran 2026 sebagai berikut:

  1. Kereta api (PT KAI): diskon 30 persen untuk perjalanan 14–29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.
  2. Angkutan laut (PT Pelni): diskon 30 persen pada periode 11 Maret–5 April 2026 bagi 445 ribu penumpang.
  3. Penyeberangan (ASDP): diskon 100 persen biaya jasa kepelabuhanan pada 12–31 Maret 2026 untuk 945 ribu kendaraan dan 2,4 juta penumpang.
  4. Angkutan udara: diskon 17–18 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi pada 14–29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kemensos Bantah Isu Pemangkasan PBI BPJS, Kuota Tetap 96,8 Juta

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menegaskan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap sebesar 96,8 juta orang dan tidak mengalami pengurangan. Penyesuaian yang terjadi merupakan pergeseran penerima manfaat sebagai dampak pemutakhiran data tunggal nasional yang kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta masyarakat menerima informasi secara utuh agar tidak terjadi spekulasi. “Kemarin muncul berbagai parodi seolah-olah penerima PBI itu dilempar ke sana-sini, padahal tidak ada yang dilempar,” ujarnya saat diwawancarai Aktual.com di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan penetapan nama penerima manfaat sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Proses tersebut dilakukan berbasis data terpadu dan dikerjakan bersama pemerintah daerah agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, pembagian tugas antarinstansi dalam program PBI BPJS Kesehatan sudah jelas. Kementerian Sosial bertugas menetapkan penerima, Kementerian Kesehatan menangani pembayaran iuran, sementara BPJS Kesehatan menjalankan eksekusi layanan bersama rumah sakit.

“Jadi sebenarnya pembagian perannya sudah terang. Siapa menetapkan, siapa membayar, dan siapa yang mengeksekusi di lapangan, itu semua sudah ada mekanismenya,” kata Mensos.

Diketahui, sejak tahun lalu lebih dari 13 juta peserta PBI dinonaktifkan karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan hasil konsolidasi data. Meski demikian, pemerintah tetap membuka kesempatan reaktivasi bagi warga yang terbukti masih membutuhkan bantuan.

Hingga 2025, puluhan ribu peserta kembali aktif melalui mekanisme reaktivasi, sementara sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemerintah daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan masa transisi selama tiga bulan untuk reaktivasi otomatis bagi pasien dengan penyakit yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. “Selama periode itu, verifikasi lapangan akan dilakukan untuk memastikan kemampuan ekonomi keluarga pasien,” tutup Gus Ipul.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Penetrasi Asuransi Baru 3 Persen, Ignite by Igloo Kejar Pertumbuhan 3 Kali Lipat

Jakarta, Aktual.com – Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan perencanaan keuangan sehari-hari, tetapi juga menyangkut perlindungan dari berbagai risiko finansial yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Di tengah ekonomi nasional yang relatif resilien, kesadaran terhadap pentingnya proteksi keuangan dinilai belum merata. Data statistik tahun 2025 menunjukkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia baru berada di angka 3 persen.

Angka tersebut mencerminkan masih lebarnya celah proteksi di tengah masyarakat, khususnya di luar pusat-pusat ekonomi utama. Situasi ini menjadi dasar bagi Ignite by Igloo, platform digital untuk mitra asuransi, dalam menetapkan target pertumbuhan agresif hingga tiga kali lipat pada tahun 2026.

Untuk mewujudkan target tersebut, Ignite by Igloo mengumumkan rencana ekspansi ke luar Pulau Jawa. Wilayah yang menjadi fokus meliputi Sumatra hingga Sulawesi sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan asuransi berbasis teknologi.

“Rendahnya penetrasi saat ini adalah peluang bagi kami untuk hadir dengan solusi yang lebih aksesibel melalui teknologi dan pendekatan personal,” ujar AVP Head of Retail Ignite by Igloo, Handry Yunus, di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Perusahaan insurtech full-stack regional yang berkantor pusat di Singapura ini juga menyiapkan tiga pilar strategi utama. Langkah pertama adalah ekspansi regional dengan membuka kantor cabang satelit di kota-kota strategis seperti Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan, dan Makassar guna memperkuat kehadiran fisik di luar Jawa.

Strategi berikutnya adalah pemberdayaan Mitra Muda melalui program campus engagement dan kemitraan afiliasi untuk menjaring mitra dari kalangan generasi muda. Selain itu, Ignite juga memperkuat portofolio produk dengan menggandeng perusahaan asuransi terkemuka, khususnya pada sektor kendaraan bermotor, properti, dan kesehatan.

Sepanjang tahun 2025, kinerja Ignite ditopang oleh kontribusi mitra profesional, baik yang tumbuh secara organik maupun nonorganik. Model hibrida yang diterapkan, dengan mengombinasikan efisiensi platform digital dan pendekatan berbasis komunitas, dinilai efektif menjangkau segmen masyarakat menengah yang cenderung berhati-hati terhadap layanan digital murni, namun tetap membutuhkan transparansi.

“Sepanjang 2025, Ignite telah membuktikan bahwa mitra yang didukung teknologi mampu melayani masyarakat yang belum terlindungi secara berkelanjutan dan menguntungkan. Model bisnis kami telah teruji dan siap untuk direplikasi di berbagai kota baru,” ungkap Chief Distribution Officer Igloo, Sasitharan Krishnan.

Melalui penguatan ekosistem mitra yang adil serta proses klaim yang transparan, Ignite by Igloo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan inklusi asuransi. Selain itu, Ignite by Igloo juga berkomitmen untuk memperluas akses perlindungan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Jelang Ramadan, Kemensos Siapkan Bansos Adaptif bagi Korban Bencana di Sumatera

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan tanya jawab dengan media usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusdiklat Kemensos, Jakarta Selatan pada Kamis pagi (20/3/2025). (ANTARA/Hana Kinarina)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyiapkan bantuan sosial adaptif kebencanaan menjelang Ramadan bagi keluarga terdampak bencana di Sumatera dan wilayah lain di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan pascabencana.

“Kami sudah berkoordinasi untuk menyiapkan bansos adaptif kebencanaan, tidak hanya untuk Sumatera tetapi juga wilayah lain yang membutuhkan, terutama menjelang Ramadan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).

Bantuan yang disiapkan mencakup isian rumah senilai Rp3 juta per keluarga serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian selama tiga bulan.

Gus Ipul menyebut bantuan pangan tersebut diberikan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan lauk-pauk selama masa adaptasi. “Jika dihitung, nilainya sekitar Rp450 ribu per orang per bulan dan diberikan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang disatukan sekitar Rp2,3 juta,” lanjutnya.

Penetapan penerima bansos adaptif, kata Gus Ipul, dilakukan berdasarkan usulan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Nama-nama penerima tersebut ditetapkan melalui mekanisme daerah dan disalurkan setelah data dinyatakan bersih dan jelas.

“Setelah datanya jelas, barulah kami salurkan kepada keluarga-keluarga terdampak, baik di Sumatera maupun di daerah lain,” tegas Gus Ipul.

Selain bansos adaptif kebencanaan, Kemensos juga menyiapkan bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Skema ini diperuntukkan bagi keluarga yang membutuhkan bantuan cepat pada tahap awal pemulihan sosial.

Hingga kini, usulan penerima bansos adaptif telah masuk dari sejumlah wilayah, termasuk Aceh dan beberapa daerah di Sumatera. Pemerintah memastikan data dari daerah lain yang terdampak banjir, tanah bergerak, maupun bencana alam lainnya terus diperbarui.

Ia menambahkan bansos adaptif menjadi pelengkap bantuan dari BNPB, terutama bagi warga yang harus menempati hunian sementara atau hunian tetap. Bantuan tersebut diharapkan mampu menopang kebutuhan isian rumah dan pemulihan ekonomi keluarga selama masa penyesuaian tiga bulan pertama.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Dubes Rusia Sebut Hubungan Moskow–Washington Mulai Membaik Meski Lambat

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump berjalan menuju tempat pertemuan di Anchorage, Alaska (15/8/2025). Aktual/Anadolu

Washington, aktual.com – Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Alexander Darchiev, menyatakan hubungan bilateral Rusia dan Amerika Serikat belum berkembang dengan cepat. Meski demikian, kontak dengan otoritas AS terus berlangsung dan akan dilanjutkan.

“Hubungan bilateral tengah berkembang. Hal itu tidak bisa dikatakan terjadi dengan cepat. Kami berharap bisa lebih cepat, namun kami terus berupaya dan bekerja secara berkelanjutan. Kontak tetap berlanjut,” kata Darchiev kepada RIA Novosti.

Ia menegaskan, para pemimpin kedua negara telah berkomitmen untuk memulihkan hubungan Rusia-AS setidaknya ke kondisi yang normal. Menurutnya, Moskow terus berupaya menjaga hubungan tersebut agar tidak kembali memburuk.

“Kami telah mengupayakannya, sedang melakukannya, dan akan terus melakukannya,” ujar Darchiev.

Menurut dia, cara utama untuk mempertahankan hubungan—setidaknya pada tingkat saat ini—adalah dengan menjaga komunikasi secara intensif. Kontak, kata dia, berlangsung di berbagai level, mulai dari tingkat tertinggi hingga kedutaan dan kementerian luar negeri.

“Di tingkat tertinggi, di tingkat kedutaan, dan Kementerian Luar Negeri, kontak terus berlanjut,” katanya.

Darchiev juga menyebutkan bahwa komunikasi dengan perwakilan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS diharapkan terus terjalin. Ia menambahkan, perwakilan Deplu AS, Gedung Putih, serta Kongres turut menghadiri resepsi di Kedutaan Besar Rusia untuk memperingati Hari Pekerja Diplomatik.

“Hal itu sendiri menjadi bukti bahwa, meskipun berjalan lambat, hubungan kedua negara sedang membaik,” ujarnya.

Meski masih terdapat sejumlah faktor negatif dalam hubungan Moskow dan Washington, Darchiev menilai tren secara keseluruhan menunjukkan arah yang cukup positif.

Ia juga menyinggung hubungan Rusia-AS yang memburuk di masa lalu sempat menghambat penyelenggaraan pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di Alaska pada 2025.

Namun demikian, menurut Darchiev, kedua negara mampu mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut dengan dilandasi rasa saling menghormati.

“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi warisan buruk atau toxic legacy itu,” katanya.

Diketahui, pada 15 Agustus 2025, Putin dan Trump menggelar perundingan di Alaska dan membahas upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Kedua pemimpin menyampaikan pandangan positif atas pertemuan tersebut.

Pasca pertemuan puncak itu, Putin menyatakan konflik di Ukraina dapat diselesaikan dan menekankan pentingnya penyelesaian jangka panjang yang memperhatikan kepentingan Rusia.

Prabowo Belum Putuskan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Trump

Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump seusai penandatanganan dokumen Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza di sela WEF di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Aktual/Youtube White House.

Jakarta, aktual.com – Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum mengambil keputusan terkait kehadirannya dalam rapat perdana Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Indonesia disebut baru menerima undangan resmi untuk agenda tersebut.

“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

“Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan,” sambungnya.

Nabyl juga menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo dapat diwakili oleh delegasi lain apabila tidak hadir langsung. Menurutnya, keputusan tersebut juga bergantung pada ketentuan tuan rumah.

“Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait kehadiran Presiden Prabowo.

“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/2).

Prasetyo menambahkan, apabila Presiden Prabowo menghadiri pertemuan tersebut, pemerintah berharap momentum itu juga dapat dimanfaatkan untuk penandatanganan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang hingga kini masih menunggu jadwal pasti.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain