Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 215

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Perdagangan Karbon

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Foto: Muhammad Hamidan

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi inti pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Menurutnya, pelibatan berbagai pemangku kepentingan akan menentukan efektivitas pasar karbon nasional.

“Ini merupakan pertemuan penting karena kita hadirkan pelaku usaha, aset emisi, dan berbagai pihak yang berkepentingan. Keberhasilan regulasi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Eddy dalam diskusi publik bertema Penguatan Ekosistem Pasar Karbon Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).

Eddy menjelaskan, Perpres 110/2025 membuka peluang besar bagi Indonesia dalam perdagangan karbon, sekaligus memperkuat posisi negara di kancah global. Ia menilai, kebijakan ini bukan sekadar langkah lingkungan, tetapi juga sumber pendapatan baru bagi negara.

“Bagaimana menciptakan pasar karbon yang berintegritas dan bernilai tinggi, itu menjadi target kita,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi hijau tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan dengan kolaborasi terbuka dan transparan.

“Jangan bekerja secara silo, tapi bersama-sama dan terbuka agar integritas serta nilai karbon bisa terjaga,” tegasnya.

Ia menyebut, pendekatan kolaboratif akan membantu memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan masyarakat luas, bukan hanya korporasi besar.

Eddy juga menyinggung potensi kontribusi sektor karbon terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi perdagangan karbon PDB Indonesia, katanya, bisa mencapai antara 0,7 sampai 1,2 persen.

“Dengan pengelolaan yang baik, pasar karbon dapat menjadi tulang punggung ekonomi hijau Indonesia,” pungkasnya.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Media Luar Prediksi IKN Jadi ‘Kota Hantu’, Purbaya Bilang Begini

Potongan layar rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pemberitaan media asing ‘The Guardian’ yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi kota hantu. Ia menegaskan bahwa IKN tidak akan menjadi ‘ghost city’, meskipun ada pemberitaan yang meragukan.

“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti,” ucap Purbaya saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sebelumnya, The Guardian menulis laporan yang menggambarkan kekhawatiran mengenai masa depan IKN. Artikel berjudul Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’, menyoroti penurunan jumlah pekerja di IKN. The Guardian juga menyebutkan banyak bangunan di sana tampak kosong serta belum digunakan sebagaimana mestinya.

Selain itu, The Guardian juga mencatat adanya penurunan anggaran yang sempat diproyeksikan lebih besar pada tahun 2024. Anggaran yang awalnya diperkirakan mencapai 2 miliar poundsterling pada 2024, kini turun menjadi 700 juta poundsterling pada 2025, yang menjadi perhatian publik.

Menanggapi hal ini, Purbaya menjelaskan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dari sektor pemerintah dan swasta.

“Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya, nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi,” lanjutnya.

Menteri Keuangan ini juga menegaskan, meskipun pembangunan berlangsung lebih hati-hati, proyek ini tidak akan terhenti. “Pembangunan ini tidak berhenti, meskipun tidak secepat yang diprediksi, kami akan mengikuti arahan Presiden,” jelas Purbaya.

Purbaya mengingatkan agar publik tidak terlalu terpengaruh oleh prediksi media asing yang menurutnya sering kali tidak akurat.

“Jangan dengar prediksi orang luar, itu sering salah,” ujarnya.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Lestari Moerdijat: Upaya Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Kepedulian Bersama

Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Sejumlah kendala untuk menciptakan ruang aman bagi penyandang disabilitas harus menjadi perhatian semua pihak untuk segera diatasi.

“Ancaman tindak kekerasan yang dihadapi perempuan dengan disabilitas harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dengan berbagai upaya perlindungan yang menyeluruh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11).

Catatan Komnas Perempuan pada 2024 menyebutkan terjadi 330.097 kasus kekerasan berbasis gender dan 98,5% di antaranya terjadi pada ranah domestik. Selain itu, perempuan dengan disabilitas berisiko dua hingga lima kali lebih tinggi mengalami kekerasan.

Menurut Lestari, sejumlah instrumen hukum yang ada dalam upaya menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dengan disabilitas, harus mampu direalisasikan dengan baik.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, penegakan hukum dalam kasus-kasus tindak kekerasan harus secara konsisten ditingkatkan melalui penguatan komitmen para pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum.

Selain itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, akses terhadap perempuan disabilitas, seperti di shelter untuk korban kekerasan, harus dipermudah dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti kursi roda bagi yang memerlukan.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya membangun ruang aman bagi perempuan disabilitas tidak hanya melalui kebijakan, lebih dari itu harus dilakukan pemahaman terkait penyandang disabilitas, sejak di lingkungan sosial terdekat seperti keluarga.

Penyandang disabilitas, tambah Rerie, harus dipandang sebagai individu yang setara dan memiliki hak yang sama dengan orang lain, bukan sebagai objek belas kasihan atau beban.

UAS Klarifikasi Isu OTT: Gubernur Riau Abdul Wahid Hanya Dimintai Keterangan

Pekanbaru, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Di antaranya ada Gubernur Riau Abdul Wahid.

Menanggapi informasi Gubri Abdul Wahid terjaring OTT, Ustaz Abdul Somad menyebut bukan Abdul Wahid yang terjaring OTT lembaga anti rasua itu.

“Berita yang betul itu Kadis PUPR dan Ka UPT OTT, Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul,” kata Ustaz Abdul Somad.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dikonfirmasi, membenarkan soal OTT tersebut. “Sampai saat ini ada sejumlah 10 orang (diamankan),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dikonfirmasi, Senin malam.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dari pejabat yang diamankan tersebut, di antaranya ada Gubernur Riau, Abdul Wahid. “Ya (ada Gubernur Riau, red),” kata Fitroh.

Sejauh ini, KPK belum memberikan informasi detail terkait OTT tersebut. Juga belum diketahui, ke mana para pejabat yang diamankan dibawa oleh KPK.

Sebelumnya, diinformasikan OTT dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB di Dinas PUPR Riau, Jalan SM Amin Pekanbaru. Pantauan di lapangan pada Senin petang, sekitar enam unit mobil meninggalkan lokasi, tapi belum diketahui tujuannya.

Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arif Setiawan, ikut dibawa oleh penyidik KPK. Bahkan ia sempat melemparkan senyum kepada wartawan yang telah menunggu di lokasi tersebut.

“Tidak ada, aman,” kata Arif menyiratkan kalau dirinya baik-baik saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

OTT Riau, KPK Amankan 10 Orang dari Lingkungan Pemprov

Gedung KPK
Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tersebut dan menyebut sepuluh orang telah diamankan, salah satunya diduga Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.

Ia menambahkan, sejauh ini tim masih berada di lapangan dan terus berprogres menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak. Dari hasil awal, sebagian dari sepuluh orang yang diamankan merupakan penyelenggara negara.

“Informasi sementara, yang diamankan ada dari pihak penyelenggara negara,” kata Budi.

Ia menyebut, KPK masih memverifikasi keterlibatan pihak swasta dalam perkara ini. Terkait dugaan lokasi dan instansi yang disasar, Budi belum memberikan penjelasan rinci.

Ia menyampaikan bahwa perkara masih dalam tahap pengumpulan data. “Terkait bidangnya dan konstruksinya, nanti akan kami jelaskan setelah tim selesai di lapangan,” ujarnya.

Menanggapi kemungkinan adanya kaitan dengan proyek pembangunan di Riau, Budi menyatakan KPK masih mendalami hal tersebut. “Apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau laporan baru, nanti kami update,” tuturnya.

Budi juga mengatakan bahwa tim belum membawa para pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih. “Saat ini mereka masih di lokasi, rencananya dibawa ke Jakarta besok,” katanya.

Ia menambahkan, selain menangkap sejumlah pejabat, KPK juga mengamankan barang bukti uang yang diduga berkaitan dengan perkara. “Tentunya ada sejumlah uang juga, nanti kami sampaikan perkembangannya,” ujar Budi.

Sejarah panjang kepemimpinan di Riau menunjukkan betapa persoalan korupsi kerap membayangi jalannya pemerintahan daerah. Dari 18 gubernur yang pernah menjabat, tiga di antaranya berakhir ditangkap oleh KPK, yakni Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun yang memimpin secara berurutan.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Rizky Zulkarnain

Kasus Mesin EDC BRI, Plt Country Manager Verifone Diperiksa

Petugas KPK menunjukkan barang bukti perkara tindak pidana korupsi mesin electronic data capture (EDC) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2020-2024 saat pelepasan barang bukti di Gedung Putih Merah KPK, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Aktual/ANTARA FOTO

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas Country Manager Verifone Indonesia berinisial MA sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 2020–2024. PT Verifone Indonesia (Verifone) merupakan perusahaan penyedia mesin EDC.

“Pemeriksaan atas nama MA selaku Plt Country Manager Verifone Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin, (3/11/2025).

Budi mengatakan pemeriksaan saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, KPK pada 26 Juni 2025, mengumumkan memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC.

Pada 30 Juni 2025, KPK mengumumkan nilai proyek pengadaan mesin EDC tersebut sebesar Rp2,1 triliun dan mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal itu berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.

Untuk sementara, KPK mengatakan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut mencapai Rp700 miliar atau 30 persen dari total nilai proyek pengadaan yang Rp2,1 triliun. KPK menyampaikan pernyataan tersebut pada 1 Juli 2025.

KPK pada 9 Juli 2025, menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital, dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Dirut Allo Bank Indra Utoyo (IU).

Selain itu, Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Elvizar (EL) selaku Dirut PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) selaku Dirut PT Bringin Inti Teknologi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

1...214215216...43,107Halaman 215 dari 43,107

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya