6 April 2026
Beranda blog Halaman 215

Polda Metro Garap Skandal PT Teknik Alum Service

Jakara, aktual.com – Penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan pengusutan terkait skandal yang terjadi pada PT Teknik Alum Service. Pengusutan skandal yang terjadi perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah itu sebagai tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan Agam Tirto Buwono terhadap Hong Kah Ing dan kawan-kawan.

“Benar, hari ini kami sudah selesai mendampingi pemeriksaan Pak Agam,” ujar M Mahfuz Abdullah, kuasa hukum Agam Tirto Buwono kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jumat (06/02/2026).

Dikatakan, pemeriksaan kali ini terkait laporan nomor STTLP:B/8508/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 25 November 2025. Dengan materi laporan Akta 02 Notaris Firdhonal SH yang berisi pencatatan pengalihan saham di luar RUPS (sirkuler share holder).

“Akta ini diduga dibuat dengan cara tak wajar. Tiba-tiba saja saham klien kami beralih kepemilikan padahal saat itu belum dibayar lunas. Terlapornya Hong Kah Ing dan kawan-kawan. Diduga melanggar UU No.1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 263, Pasal 264, dan/atau Pasal 266, Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP yang telah diubah dengan UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 392, Pasal 492 dan Pasal 486. Selebihnya teman-teman bisa konfirmasi ke penyidik atau Humas Polda Metro,” tambahnya.

Dijelaskan, pada Juli 2013 Agam Tirto Buwono melakukan perjanjian pengikatan jual beli PT TAS dengan PT Greenworld Resources milik Hong Kah Ing dengan nilai USD6,5 juta. Saat itu, baru dilakukan pembayaran sebesar USD250 ribu.
“Namun pada 2014, tiba-tiba saham Agam Tirto Buwono berpindah melalui akta 02 Notaris Firdhonal SH. Diduga terjadi berbagai proses yang tidak wajar dalam pembuatan akta ini. Klien kami baru mengetahui pada akhir 2023 lalu. Itulah mengapa baru dilaporkan 2025,” terangnya.

Selain itu, imbuh dia, kliennya juga baru mengetahui dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti Surat Persetujuan Istri, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Surat Kuasa Khusus yang digunakan untuk membuat akta jual berli saham, Akta Jual Beli, dan beberapa dokumen lainnya.

“Dokumen-dokumen yang diduga palsu ini digunakan saat public listing (IPO) di Singapore Exchange pada 2018 lalu. Nah, sekarang ada kabar juga nanti mau IPO di BEI,” ujarnya.

Mahfuz juga mengingatkan, PT Teknik Alum Service ini juga disebut-sebut akan ditawarkan kepada publik (IPO) di Bursa Saham Indonesia.

“Beberapa kali sejumlah media memberitakan akan ada IPO jumbo di sektor tambang. Agar masyarakat tidak dirugikan, kami sudah bersurat ke OJK dan BEI untuk mengingatkan bahwa PT Teknik Alum Service masih dalam masalah dengan klien kami di Polda Metro Jaya. Kami ingatkan agar jangan sampai masyarakat dan investor dirugikan,” ujar Mahfuz.

Ditambahkan, peringatan kepada OJK dan BEI itu disampaikan agar tidak terjadi hal serupa di Bursa Efek Singapura (SGX). “IPO di SGX itu banyak menggunakan data palsu. Data-data palsu ini sudah diakui beberapa orang saksi yang diperiksa Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Airlangga Minta Perbankan Beri Penjelasan ke Moody’s soal Outlook Negatif

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan memberi penjelasan kepada lembaga pemeringkat Moody’s ihwal outlook yang negatif.

“Ya, kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody’s,” ujar Airlangga di sela “Opening Ceremony ABAC (Dewan Penasihat Bisnis APEC) Meeting I 2026” di Jakarta, Sabtu (7/2).

Menurut Airlangga, semua lembaga pemeringkat perlu menerima penjelasan mengenai apa saja yang menjadi perhatian mereka.

Pihak perbankan, dalam hal ini, perlu memberi jawaban yang memadai kepada Moody’s.

“Tentu kalau (terkait) korporat kan masing-masing korporat yang merespons. Kalau dari segi nasional, tetap Indonesia di dalam investment grade bagi Moody’s,” ujar Airlangga.

Pernyataan tersebut merespons Moody’s yang mengubah outlook untuk lima bank asal Indonesia, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dari stabil menjadi negatif.

“Moody’s Ratings mengubah outlook untuk lima bank Indonesia menjadi negatif menyusul perubahan outlook di tingkat sovereign,” tulis Moody’s dalam laporannya yang diakses di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Dalam laporannya, Moody’s menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Moody’s juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Merespons hal tersebut, Airlangga juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menjelaskan kepastian arah fiskal Indonesia ke lembaga pemeringkat Moody’s.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Dugaan Pemerasan K3 Kemnaker, KPK Dalami Pengakuan Saksi Ada Aliran Dana ke Ida Fauziah

Jakarta, aktual.com – KPK mengatakan akan mendalami dan menganalisa keterangan saksi persidangan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yakni terkait mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ikut menerima uang pemerasan.

“Setiap fakta-fakta yang muncul di persidangan oleh JPU (jaksa penuntut umum) KPK akan dilakukan analisis dan konfirmasi juga ya, apakah saksi-saksi itu menyampaikan keterangan yang memang bulat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Selain itu, Budi mengatakan upaya konfirmasi ulang keterangan di persidangan dapat dilakukan KPK dengan memeriksa saksi lain dalam penyidikan kasus tersebut.

Baca juga:

KPK Selidiki Dugaan Praktik Pemerasan K3 Sebelum 2019

“Tentu itu semuanya terbuka kemungkinan ya karena memang perkaranya masih bergulir, dan tidak menutup kemungkinan untuk kemudian masih terus akan dikembangkan,” katanya.

Dugaan Pemerasan K3 Terjadi sejak sebelum 2019

Sebelumnya, KPK juga menyatakan tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan K3 di Kemnaker yang berlangsung sebelum tahun 2019.

“Apakah yang tahun sebelumnya tidak ada? Itu sedang kami dalami,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Asep menjelaskan KPK menduga adanya praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 tersebut terjadi sebelum 2019 sebab terjadi pergantian koordinator dari Irvian Bobby Mahendro (IBM) menjadi Subhan (SB). Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

“Kenapa kami dari penyidik meyakini atau sampai saat ini menduga bahwa memang praktik ini ada sebelumnya (sebelum 2019, red.)? Karena sebetulnya pada tahun 2024 atau awal 2025 itu juga terjadi pergantian ya. Jadi, bukan lagi saudara IBM, di akhir ini adalah saudara SB,” jelasnya.

Sebab itu, ujar Asep, KPK menduga adanya pergantian pemain, tetapi baru melacak dugaan pemerasan dari 2019 hingga 2025 sebab melihat kejanggalan data Irvian Bobby sejak tahun tersebut.

Saksi Sebut Ida Fauziah Terima Rp50 Juta dalam Amplop Cokelat

Sebelumnya, pada 6 Februari 2026, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker Dayoena Ivon Muriono dalam persidangan kasus tersebut menyebutkan terdapat aliran uang sebesar Rp50 juta kepada Ida Fauziyah.

Ivon menjelaskan uang tersebut dititipkan kepada dirinya dari terdakwa kasus K3, Hery Sutanto, untuk diserahkan ke Ida.

Baca juga:

Noel Ungkap Clue Partai Terlibat Kasus Pemerasan K3: Ada Huruf “K” di Namanya

“Uang tersebut, Pak Hery meminta saya untuk menyampaikan kepada Bu Dirjen dan nantinya ditujukan kepada Ibu Menteri. Saat itu Ibu Ida Fauziyah,” ujar Ivon saat bersaksi dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus.

Dia menjelaskan Hery menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon. Setelahnya, uang pun dikirimkan kepada dirinya melalui seseorang yang bernama Gunawan.

Meski tidak mengetahui tujuan uang tersebut diberikan kepada Ida, namun Ivon mengetahui uang tersebut diberikan dalam bentuk mata uang euro pada amplop cokelat.

“Ada bukti penukaran sebesar Rp50 juta dalam bentuk euro. Saya tahu isi dalam amplop-nya,” tutur dia.

Baca juga:

KPK Tetapkan Wamenaker Noel dan 10 Pejabat dalam Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Rp81 Miliar

Ivon bersaksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan K3 yang menyeret Wamenaker Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai Rp6,52 miliar dan menerima gratifikasi.

Adapun kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 20-21 Agustus 2025.

Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Noel bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka. Kesepuluh tersangka lainnya, yakni ⁠Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Setelah itu, pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Komisi V DPR RI Dorong Sinergi Besar Tata Kota Makassar Bersama BBWS dan Pemkot

Pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady dan pihak BBWS dalam rapat koordinasi tata ruang kota di Makassar, Jumat (6/2/2026).Aktual/DOK DPR RI

Makassar, aktual.com – Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Pemerintah Kota Makassar akan berkolaborasi menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

“BBWS dan Komisi V DPR RI telah menyatakan kesiapan berkolaborasi dan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas,” kata Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi yang diberikan oleh Komisi V DPR RI bersama jajaran BBWS dalam mendukung program penataan permukiman, kawasan pinggiran jalan, serta aliran sungai di Kota Makassar.

“Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan,” ujar Munafri.

Sehari sebelumnya, kolaborasi ini telah dibicarakan dalam Rapat Koordinasi bersama anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Dukungan dari berbagai pihak ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.

Menurut Munafri, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perkotaan yang bersinggungan lintas kewenangan.

Appi sapaan Munafri menyebut melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal.

Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal dan penataan aliran pinggiran sungai.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B.Kady menekankan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.

“Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik,” kata dia.

Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan.

Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan potensi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya.

Trump Teken Perintah Eksekutif, AS Siap Kenakan Tarif bagi Negara yang Berbisnis dengan Iran

Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py
Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py

Washington, aktual.com – Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran.

Perintah itu dikeluarkan pada Jumat (6/2), hari yang sama ketika AS melakukan perundingan nuklir dengan Iran untuk pertama kalinya dalam satu setengah tahun lebih.

Perintah eksekutif itu tidak menjelaskan besaran tarif final secara spesifik, tetapi menggunakan angka 25 persen sebagai ilustrasi yang mungkin akan dikenakan.

Disebutkan dalam perintah itu, bea masuk bisa dikenakan atas barang impor dari negara mana pun yang secara langsung atau tidak langsung membeli, mengimpor, atau memperoleh barang atau jasa dari Iran.

Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan AS ditugaskan untuk menentukan apakah suatu negara asing, setelah perintah berlaku, memperoleh barang atau jasa dari Iran.

Trump pertama kali mengumumkan rencana sanksi itu lewat media sosial bulan lalu, ketika Iran dilanda demonstrasi massal dan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia untuk meredam aksi tersebut.

Perintah eksekutif itu dijadwalkan mulai berlaku pada Sabtu dini hari waktu setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mendikdasmen: Ilmu Harus Bersemayam di Hati, Teknologi Jangan Perbudak Manusia

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. ANTARA/Sean Filo Muhamad
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. ANTARA/Sean Filo Muhamad

Surabaya, aktual.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan nilai hati agar ilmu melekat serta membentuk karakter kuat siswa Amanatul Ummah Surabaya dalam pembinaan generasi muda berdaya saing nasional.

“Ilmu itu ada di dalam hati, bukan hanya di dalam tulisan. Ketika ilmu sudah masuk ke hati, maka ilmu itu tidak ke mana-mana,” kata Abdul Mu’ti saat memberikan pengantar pengajian di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya, Sabtu (7/2).

Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), penting untuk dikuasai, namun tidak boleh menjadikan manusia bergantung sepenuhnya pada teknologi.

Menurutnya, teknologi hanya bekerja selama ada listrik dan jaringan pendukung.

“Teknologi harus kita kuasai, tetapi teknologi tidak boleh menjadi juragan kita. Kita harus berada di atas teknologi, bukan diperbudak olehnya,” ujarnya.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus diarahkan pada pembentukan generasi dengan tiga karakter utama, yakni knowledgeable, capable, dan humble.

Generasi knowledgeable dipahami sebagai generasi berilmu luas dan mendalam, yang dalam istilah Al Quran disebut ulul ilmi dan rasikhuna fil ilmi, melalui kebiasaan membaca, bertanya, dan belajar sepanjang hayat.

Sementara itu, generasi capable merupakan generasi yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan, termasuk penguasaan teknologi dan kemampuan adaptasi.

Ia mencontohkan pesan Ali bin Abi Thalib tentang pentingnya membekali anak dengan keterampilan hidup.

Adapun generasi humble adalah generasi yang ber-akhlakul karimah, berintegritas, mampu bekerja sama, dan memiliki empati sosial.

Menurutnya, nilai moral menjadi syarat penting dalam dunia kerja global.

“Ilmu tinggi dan keterampilan hebat harus dibarengi akhlak mulia. Tanpa integritas, orang akan sulit diterima di mana pun,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan kebijakan pendidikan bermutu untuk semua, dengan penguatan peran guru sebagai kunci utama.

“Jika pendidikannya bermutu dan gurunya hebat, insyaallah murid-muridnya juga akan hebat. Dari sanalah Indonesia yang maju dan bermartabat dapat terwujud,” tuturnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Prof KH Asep Saifuddin Chalim, mengaku bersyukur atas kehadiran Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam kegiatan tersebut.

“Saya sangat berbahagia karena beliau bisa hadir. Sejak lama beliau menyampaikan keinginan untuk datang ke sini,” kata Asep.

Ia mengenang bahwa Amanatul Ummah mulai dirintis pada 2006 di Pacet, Mojokerto dengan lokasi yang sulit dijangkau dan nyaris tidak pernah didatangi orang.

Saat itu, jumlah santri masih terbatas, yakni 48 orang, terdiri atas 23 santri putri dan 25 santri putra yang tinggal di asrama.

“Asrama putri waktu itu berasal dari bangunan bekas, bahkan ada yang sebelumnya kandang ayam. Saya bersihkan, gentengnya diperbaiki, dipanjangkan, dan digunakan bersama selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Menurut KH Asep, seluruh proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan penuh kesederhanaan, namun berlandaskan niat kuat untuk membangun rumah pendidikan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pembentukan karakter santri.

“Sistem pendidikan yang tepat dan bertanggung jawab itu yang kami jaga. Dari kondisi serba terbatas, kami ingin melahirkan lembaga pendidikan yang benar-benar memberi manfaat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain