23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 216

Ahli Media Sosial Beberkan Dugaan Penggiringan Opini Publik untuk Demo di DPR

Pakar sosial media Ismail Fahmi memberikanb keterangan dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. (ANTARA/HO-DPR)
Pakar sosial media Ismail Fahmi memberikanb keterangan dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Pakar sosial media Ismail Fahmi yang dihadirkan dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengungkap adanya pergeseran narasi yang diduga terjadi secara terstruktur, untuk berdemo di DPR dan melampiaskan amarah kepada beberapa pihak.

Hal itu diungkapkannya dalam Sidang Bersama Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli, terkait serentetan insiden pasca Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 lalu, yang menyeret beberapa nama anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.

“Yang kami analisis adalah, kami menemukan pada tanggal 10 Agustus, memang akan ada demo buruh di tanggal 25 (Agustus). Namun saya perhatikan tanggal 14 mulai ada di TikTok, Instagram, Twitter, arahan-arahan tertentu. Saya lihat ini kok bukan dari buruh ya? Biasanya mulai diarahkan ke DPR,” kata Ismail Fahmi dalam persidangan MKD DPR RI, Senin (3/11).

Ismail juga menyebut trend narasi demo DPR melonjak pesat dalam kurun waktu beberapa hari selanjutnya, tepatnya mulai tanggal 19 Agustus hingga 25 Agustus 2025.

“Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan. Oleh akun siapa? Ya tadi, oleh akun-akun anonim juga memang, gitu. Dan ini seperti memanfaatkan momen,” ujarnya.

Ismail berharap untuk ke depannya, lembaga negara bisa lebih memperhatikan isu-isu liar yang berkembang di sosial media.

“Ini yang harus kita perhatikan ke depan, ketika ada sebuah isu yang kita rasa tidak pas, kita harus segera klarifikasi,” tuturnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mulai menggelar sidang atas kasus lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, dengan menghadirkan sejumlah saksi.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu digelar untuk mencari titik terang terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik pada 15 Agustus sampai 3 September 2025, yang terkait penonaktifan lima anggota DPR itu.

“Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” kata Dek Gam saat membuka sidang.

Adapun sejumlah saksi yang diundang untuk menjalani pemeriksaan MKD itu, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada sidang tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Saksi di Sidang MKD: Narasi Joget DPR karena Naik Gaji Menyesatkan

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memimpin sidang pemeriksaan saksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025). ANTARA/HO-DPR
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memimpin sidang pemeriksaan saksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025). ANTARA/HO-DPR

Jakarta, aktual.com – Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan) Letkol TNI Suwarko menyesalkan adanya narasi menyesatkan soal pelaksanaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Dia menilai informasi-informasi yang beredar soal Sidang Tahunan Parlemen itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Apalagi, narasi yang dibangun beberapa pihak tak bertanggung jawab itu membuat situasi dan kondisi negara tidak kondusif.

“Berita viral di media kami tahu, kalau respons saya, menurut saya sangat menyesalkan berita-berita yang viral tersebut karena saya juga melihat hampir di semua media kok 0ada intinya berita itu tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada saat sidang itu dilaksanakan, sama sekali berbeda,” kata Suwarko saat menjadi saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus lima anggota DPR RI nonaktif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (3/11).

Dalam narasi yang beredar di media sosial, beberapa anggota DPR RI disebut berjoget karena kenaikan gaji. Namun, Suwarko menekankan bila para peserta dan tamu Sidang Tahunan Parlemen berjoget karena menghormati penampilan timnya saat menyanyikan lagu Sajojo dan Gemu Famire.

“Dalam penampilan di event line pada saat kita menampilkan lagu yang gembira yang rancak kebetulan untuk peserta seringkali ikut menyanyi bahkan berjoget,” katanya.

Untuk itu, menekankan narasi yang diramaikan di media sosial bahwa anggota DPR RI joget-joget di dalam Sidang Tahunan Parlemen karena kenaikan gaji tidak benar atau hoaks.

“Seingat saya kebetulan saya ada di ruangan tersebut dari sebelum acara dimulai sampai selesai saya tidak pernah mendengar ada informasi kenaikan gaji atau yang lain,” tegas Suwarko.

Sebelumnya, MKD DPR RI mulai menggelar sidang atas kasus lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan masing-masing partainya. Sidang beragendakan permintaan keterangan saksi-saksi.

Sejumlah saksi yang diundang untuk menjalani pemeriksaan MKD itu, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu digelar untuk mencari titik terang terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik pada 15 Agustus sampai 3 September 2025, yang berujung penonaktifan lima anggota DPR itu.

“Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” kata Dek Gam saat membuka sidang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta PT Multistrada Hentikan Sementara Proses PHK Pekerja

Cikarang, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama anggota DPR Saan Mustopa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA), di Cikarang, Jawa Barat, pada Senin (3/11/2025).

Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari serikat pekerja terkait rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan.

Menurut Sufmi Dasco, kunjungan tersebut bertujuan untuk membantu menjembatani komunikasi antara pihak serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Ia mengaku pihaknya mendapatkan aduan bahwa proses pengambilan keputusan manajemen terkait rencana PHK dinilai tidak adil dan tidak melibatkan pekerja.

“Kami datang ke sini untuk membantu komunikasi dengan pihak perusahaan. Karena ada laporan dari serikat pekerja soal rencana PHK yang dianggap tidak sesuai prosedur,” ujar Dasco kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan perwakilan manajemen PT Multistrada.

Dalam pertemuan tersebut, DPR menekankan dua hal utama. Pertama, seluruh proses PHK harus mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan pekerja. Kedua, apabila PHK memang tidak dapat dihindari setelah melalui tahapan perundingan dalam PKB, maka perusahaan wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Kami sudah minta agar proses PHK ini dihentikan sementara, sampai semuanya dijalankan sesuai aturan. Tidak boleh ada pelanggaran prosedur,” tegas Dasco.

Sementara itu, pihak manajemen PT Multistrada menyampaikan kepada rombongan DPR bahwa hingga saat ini belum ada pekerja yang resmi di-PHK, melainkan masih dalam tahap proses dan pembahasan internal.

“Menurut pihak manajemen, belum ada PHK yang dilakukan. Karena itu kami minta supaya semua pekerja tetap bekerja seperti biasa. Kalau ada yang di-scourcing, kami minta dikembalikan dulu,” tambah Dasco.

Dasco juga menjelaskan bahwa alasan perusahaan berencana melakukan efisiensi disebabkan adanya kebutuhan restrukturisasi internal. Namun, ia menegaskan bahwa alasan bisnis tersebut tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan hak-hak pekerja.

“Dalam dunia usaha, efisiensi itu hal yang biasa. Tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan perjanjian kerja bersama dan aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Rombongan DPR memberi waktu kepada pihak perusahaan untuk menindaklanjuti kesepakatan sementara ini hingga Jumat mendatang, sebelum langkah-langkah lanjutan diambil.

(Taufk Akbar Harefa)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menhaj Gelar Pertemuan dengan Dubes Arab Saudi Bahas Istithaah Haji

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal Bin Abdullah Amodi. ANTARA/HO-Kemenhaj RI
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal Bin Abdullah Amodi. ANTARA/HO-Kemenhaj RI

Jakarta, aktual.com – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menggelar pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal Bin Abdullah Amodi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Senin (3/11).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI bersama Dubes Arab Saudi silih berkoordinasi dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, salah satunya soal istithaah kesehatan haji.

“Kami membahas banyak hal dalam memperkuat koordinasi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari layanan embarkasi, asrama haji, istithaah kesehatan, layanan fast track hingga jaringan koordinasi Kedutaan Besar Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI,” kata Irfan Yusuf.

Gus Irfan mengatakan istithaah kesehatan jamaah calon haji Indonesia 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Pasalnya jamaah haji yang wafat di Tanah Suci pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mayoritas dari Indonesia.

“Malah ada jamaah kita yang wafat di pesawat dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Kondisi ini membuat istithaah kesehatan jamaah calon haji Indonesia menjadi perhatian serius bersama,” ujar Gus Irfan.

Di samping itu, Menhaj dan Dubes membahas layanan Fast Track untuk haji 2026. Layanan Fast Track masih di tiga bandara yakni Bandara Soekarno Hatta, Bandara Adisoemarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya.

Sebelumnya, Menhaj RI dan Menhaj Saudi menegaskan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan Haji 2026 yang lebih aman, sehat, dan bermartabat, dengan fokus pada penerapan standar kesehatan jamaah (istithaah) yang lebih ketat dan persiapan operasional yang lebih matang.

Sebagai langkah konkret, kedua pihak sepakat membentuk joint operation group yang akan menjadi pusat koordinasi real time dalam pemantauan seluruh aspek operasional haji.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hamas Bantah Tuduhan AS Jarah Truk Bantuan di Gaza

Arsip - Staf Bulan Sabit Merah Mesir berdiri di dekat truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan saat memasuki Jalur Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah, 12 Oktober 2025. (Xinhua/Ali Mostafa)
Arsip - Staf Bulan Sabit Merah Mesir berdiri di dekat truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan saat memasuki Jalur Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah, 12 Oktober 2025. (Xinhua/Ali Mostafa)

Istanbul, aktual.com – Hamas pada Minggu (2/11) membantah tuduhan Komando Pusat AS (CENTCOM) bahwa kelompok perlawanan Palestina itu telah menjarah truk-truk bantuan di Jalur Gaza.

Mereka menyebut tuduhan AS itu tidak berdasar dan merupakan upaya pembenaran terhadap pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menutupi kegagalan masyarakat internasional mengakhiri blokade dan kelaparan di wilayah kantong Palestina itu.

“Semua kekacauan dan penjarahan berakhir segera setelah pasukan pendudukan (Israel) menarik diri, yang membuktikan bahwa hanya pendudukan yang mensponsori geng-geng itu dan menciptakan kekacauan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Hamas menyatakan lebih dari 1.000 anggota kepolisian dan pasukan keamanan Palestina tewas serta ratusan lainnya terluka saat berupaya mengamankan konvoi bantuan kemanusiaan agar bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Kelompok itu menegaskan tidak ada lembaga internasional atau lokal maupun pengemudi truk bantuan yang melaporkan adanya penjarahan oleh Hamas.

“Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa video yang diklaim Komando Pusat AS adalah rekayasa dan bermotif politik untuk membenarkan kebijakan blokade serta pengurangan bantuan,” kata Hamas.

Kelompok itu juga menuding AS gagal mendokumentasikan serangan-serangan Israel yang menewaskan 254 warga Palestina dan melukai 595 orang lainnya saat gencatan senjata diberlakukan.

CENTCOM sebelumnya membagikan rekaman drone yang diduga memperlihatkan truk bantuan dijarah oleh anggota Hamas di Gaza.

Hamas mengatakan jumlah rata-rata truk bantuan yang masuk ke Gaza tidak lebih dari 135 per hari, sementara sisanya adalah truk komersial yang tidak terjangkau oleh warga.

“Dukungan AS terhadap narasi Israel hanya memperdalam keberpihakan yang tidak bermoral serta menjadikannya mitra (Israel) dalam blokade dan penderitaan rakyat Palestina,” kata kelompok itu.

Gencatan senjata di Jalur Gaza telah diberlakukan sejak 10 Oktober berdasarkan rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Perjanjian itu mencakup pertukaran sandera dan tahanan serta rekonstruksi di wilayah kantong Palestina itu.

Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel telah menewaskan lebih dari 68.500 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.600 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jadi Saksi di MKD, Wartawan Senior: Hoax Anggota DPR Joget karena Kenaikan Gaji

Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar, saat memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.
Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar, saat memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar, memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Dalam sudahr itu, Erwin menegaskan bahwa aksi joget tersebut terjadi setelah sidang resmi ditutup dan tidak berkaitan dengan agenda formal Parlemen.

“Joget itu bukan bagian dari sidang, melainkan ekspresi biasa setelah acara selesai. Tidak ada pelanggaran etik atau alasan untuk memecat mereka,” kata Erwin di hadapan majelis MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (3/11).

Erwin juga membantah keras narasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan aksi tersebut dengan isu kenaikan gaji anggota DPR. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya saat sidang tahunan, tidak menyampaikan wacana apapun terkait gaji legislatif.

“Saya hadir dan mengikuti jalannya sidang. Tidak ada satu pun pernyataan Presiden yang menyinggung soal gaji DPR,” ucap dia.

Menurut Erwin, informasi yang menyebutkan bahwa joget tersebut merupakan bentuk kegembiraan atas kenaikan gaji adalah hoaks yang menyesatkan publik.

“Isu tersebut hoaks dan menyesatkan publik. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata dia.

Dia juga mengimbau masyarakat dan media untuk tetap kritis namun adil dalam menilai perilaku pejabat publik. “Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video atau narasi yang tidak utuh. Etika jurnalistik menuntut kita untuk menyajikan konteks secara lengkap,” kata Erwin.

Sidang MKD ini menjadi momentum penting untuk menegaskan batas antara ekspresi pribadi dan tanggung jawab etik pejabat publik, sekaligus mengingatkan pentingnya verifikasi informasi di era digital.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain