Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 220

KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Haji Usai Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Rp1 Triliun

Ilustrasi: Sejumlah jamaah berjalan memayungi diri. ANTARA/HO - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

Jakarta, aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024. Menyusul penyelidikan tersebut, KPK meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk segera melakukan pembenahan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

“Terkait dengan penyelenggaraan haji ke depan, KPK terus mendorong kepada stakeholder terkait, ya, untuk terus melakukan pembenahan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (31/10/2025).

Budi menegaskan bahwa kasus korupsi kuota haji yang sedang diusut harus dijadikan pelajaran penting bagi semua pihak. Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan haji.

“Kita belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin. Belajar dari perkara kuota haji, kemudian belajar dari dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji yang terjadi beberapa tahun lalu,” katanya.

“Kita tutup celah-celahnya, kita perbaiki prosedurnya, tata kelolanya,” tambahnya.

Kasus ini berawal dari tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu jemaah, yang dibagi menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam UU Haji, kuota haji khusus seharusnya tidak lebih dari 8 persen dari total kuota nasional.

KPK menduga terjadi praktik kolusi dalam pembagian kuota tambahan tersebut antara oknum di Kementerian Agama (Kemenag) dan sejumlah biro travel haji. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1 triliun.

Dalam proses penyelidikan, KPK telah menyita sejumlah aset berupa uang tunai, kendaraan, dan rumah yang diduga terkait dengan perkara ini. Sebagian uang tersebut berasal dari pengembalian dana oleh sejumlah biro travel, yang sebelumnya diduga merupakan biaya percepatan yang diminta oleh oknum Kemenag. Dana itu kemudian dikembalikan karena adanya tekanan dari Panitia Khusus Haji DPR tahun 2024.

KPK juga telah memeriksa 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam kasus ini, dan sejauh ini 70 persen dari total 400 PIHK sudah memberikan keterangan kepada penyidik.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemprov Riau Akan Ubah Status Bank Riau Kepri Syariah Jadi Persero

Riau, aktual.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas akan merubah status Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dari Perseroda menjadi Persero.

Perubahan status BRK Syariah diharapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau itu bisa masuk di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). Target ini dapat tercapai dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.

“Iya, saya memang menargetkan BRK Syariah bisa IPO,” kata Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, Jumat (31/10/2025).

Gubri mengatajan, langkah IPO diyakini akan menjadikan BRK Syariah lebih sehat dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan melantai di bursa, pengawasan terhadap bank tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh publik secara langsung.

Karena dengan IPO kita harapkan bank lebih sehat. Karena bukan hanya pemerintah yang mengontrol, tetapi publik juga. Sehingga manajemennya lebih terbuka dan transparan,” ujarnya.

Gubri menjelaskan, transparansi menjadi bagian penting dalam mendorong profesionalisme pengelolaan perbankan plat merah itu. Sebab transparansi dan profesionalitas merupakan dua hal yang saling berkaitan untuk menciptakan tata kelola yang baik.

“Saya ingin bahwa keterbukaan ini mendorong profesionalitas. Jadi profesionalitas itu salah satu komponennya adalah transparansi. Begitu transparan, alat ukurnya menjadi konkret. Dan transparansi itu bisa diwujudkan lewat IPO,” jelasnya.

Gubri menyebut, jika Pemprov Riau siap melepas sebagian saham BRK Syariah ke publik, paling tidak sekitar 20 persen. Karena itu ia meminta kepada manajemen BRK Syariah segera menyusun roadmap menuju IPO.

“Saya memberi target kepada teman-teman di BRK, disusun roadmap-nya, nanti lapor ke saya. Setidaknya satu atau dua tahun ke depan sudah bisa IPO,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Ajak Negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik Perkuat Kolaborasi Ekonomi Kreatif

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Sekretaris Jenderal OACPS Moussa Saleh Batraki di kantor Kemenekraf, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Foto: Rachma Putri

Jakarta, Aktual. com — Indonesia mengajak negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik memperkuat diplomasi dan kerja sama lintas kawasan di sektor ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS) itu untuk berpartisipasi dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memperluas jejaring global dan membuka peluang kolaborasi konkret di bidang ekonomi kreatif, terutama dengan negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik.

“Kami ingin terus memperkuat kerja sama global yang bermakna. Kehadiran OACPS di WCCE 2026 diharapkan membuka peluang nyata bagi kemitraan pembangunan berkelanjutan,” ujar Teuku Riefky usai bertemu Sekretaris Jenderal OACPS Moussa Saleh Batraki di kantor Kemenekraf, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

OACPS sendiri merupakan organisasi pembangunan internasional yang berperan penting dalam memperkuat hubungan ekonomi lintas kawasan. Melalui pertemuan ini, kedua pihak membahas potensi pengembangan sektor kreatif, termasuk peluang investasi dan peningkatan ekspor produk kreatif Indonesia ke pasar global.

Menurut Teuku Riefky, peningkatan investasi di subsektor seperti aplikasi, fesyen, kriya, dan kuliner menunjukkan ekonomi kreatif Indonesia semakin diminati oleh investor asing.

“Semakin besar investasi yang masuk, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan ekspor produk kreatif nasional,” jelasnya.

Teuku Riefky juga menegaskan arah kebijakan kementerian saat ini berfokus pada akselerasi pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui kurasi, komersialisasi kekayaan intelektual, serta penguatan promosi dan jejaring global.

“Kami ingin pegiat ekraf Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga berlari menuju level global,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen OACPS Moussa Saleh Batraki menyampaikan apresiasinya terhadap peran Indonesia yang memiliki kementerian khusus untuk ekonomi kreatif. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen serius terhadap pengembangan sektor ini.

“Indonesia menjadi contoh bagaimana pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai pilar penting pembangunan,” ujarnya.

Batraki juga mengundang Kementerian Ekraf untuk hadir dalam Summit of OACPS Heads of State and Government tahun depan, sebagai tindak lanjut hubungan kedua pihak.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Kesalahan Input Data BPD Sebabkan Polemik Dana Pemda Mengendap

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan, kesalahan input data kode daerah oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyebabkan perbedaan jumlah dana mengendap antara Bank Indonesia (BI) dan kas daerah.

Tito mencontohkan kasus di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang tercatat memiliki dana sebesar Rp2,6 triliun, padahal dana yang sebenarnya ada hanya sekitar Rp62 miliar. “Ini adalah kesalahan input, sehingga dana yang sebenarnya milik Barito Utara tercatat sebagai milik Talaud,” katanya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, kesalahan input ini bisa menimbulkan kebingungannya bagi pemerintah daerah (Pemda) dan publik yang mengakses data tersebut.

Kesalahan serupa juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang tercatat memiliki dana mengendap Rp5,1 triliun. “Bank Kalsel salah input, seharusnya dana tersebut milik provinsi, tetapi dilaporkan sebagai simpanan kota Banjarbaru,” tambah Tito.

Selain kesalahan input, Tito juga menjelaskan adanya perbedaan waktu dalam pencatatan data antara BI dan Pemda. “Karena perbedaan waktu, dana yang tercatat di BI dan Kemendagri tidak selalu akurat,” jelasnya.

Hal itu seperti terjadi pada dana yang tercatat di Jawa Barat yang mengalami penurunan karena sebagian sudah digunakan.

Ia mengingatkan, akurasi dalam pencatatan data oleh BPD sangat penting agar kesalahan serupa tidak terulang. Pemerintah pusat, kata Tito, akan terus melakukan pengecekan dan verifikasi data untuk memastikan keakuratan laporan keuangan daerah.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Kejagung Periksa Eks Analis LPEI dalam Kasus Dugaan Korupsi PT Sritex

Aktivitas buruh di pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. (Dok. Sritex)

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terkait kasus korupsi kredit PT Sritex. Pemeriksaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan, saksi berinisial ZH merupakan mantan analis risiko LPEI tahun 2021. “Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dimaksud,” ujar Anang, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Pemeriksaan ZH berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit sejumlah bank daerah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan entitas anaknya. Kredit tersebut melibatkan tersangka Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dan sejumlah pejabat bank daerah.

Penyidik menemukan indikasi kerugian negara dari fasilitas kredit yang belum dilunasi mencapai Rp3,58 triliun per Oktober 2024. Kredit tersebut bersumber dari Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, serta sindikasi BRI, BNI, dan LPEI, ditambah sekitar 20 bank swasta.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menjelaskan kejanggalan muncul dari laporan keuangan Sritex tahun 2021. “Terjadi lonjakan dari keuntungan besar menjadi kerugian besar hanya dalam satu tahun,” ujarnya.

Penyidik menduga dana kredit yang diterima Sritex tidak digunakan sesuai peruntukan awal sebagai modal kerja. Dana tersebut dialihkan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif yang tak mendukung kegiatan produksi.

Kasus ini telah menyeret sejumlah pihak, termasuk direksi bank pemberi kredit dan pejabat Sritex. Kejagung menyebut proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap peran tiap pihak dalam skema dugaan penyalahgunaan kredit senilai triliunan rupiah ini.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Dukung Dunia Usaha, Bamsoet Minta Ardin Indonesia Percepat Transformasi Logistik Digital

Anggota III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (Ardin Indonesia), Bambang Soesatyo, menerima Pengurus Ardindo Indonesia di Jakarta, Jumat (31/10/25). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Anggota III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (Ardin Indonesia), Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya memperkuat sistem distribusi nasional sebagai fondasi utama untuk mewujudkan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kunci kemandirian ekonomi tidak hanya terletak semata pada produksi, tetapi juga pada kekuatan rantai distribusi nasional. Barang yang diproduksi di pabrik, hasil tani di pedesaan, maupun produk UMKM, baru memberi dampak ekonomi jika mampu sampai ke pasar secara efisien, tepat waktu, dan dengan biaya logistik yang terkendali.

“Visi besar Presiden Prabowo tentang kemandirian ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat akan sulit terealisasi tanpa distribusi yang tangguh. Ardindo Indonesia siap menjadi penghubung antara kebijakan dan realitas lapangan,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Ardindo Indonesia di Jakarta, Jumat (31/10/25).

Pengurus Pusat Ardindo Indonesia hadir Sekjen Herman Heru dan Bendahara Yogi Soepaat. Hadir pula pengurus Ardindo Jawa Barat Nana Mulyana, Meidi Moch Sidik, TB Raditya Indrajaya, Migi Primerda dan Gilang Setiawan.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, masalah distribusi dan logistik masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Menurut Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023, posisi Indonesia mengalami penurunan dibanding 2018. Infrastruktur transportasi yang belum merata, sistem kepabeanan yang lambat, hingga biaya logistik yang masih tinggi mencapai sekitar 23–25 persen dari PDB, menjadi kendala utama bagi distributor dan pelaku industri.

“Biaya logistik tinggi ini membuat produk lokal kalah bersaing. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita butuh tata niaga yang kuat, sistem distribusi yang efisien, dan kolaborasi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, serta asosiasi,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi seperti yang tercantum dalam Asta Cita hanya bisa tercapai jika distribusi diperkuat dari hulu ke hilir. Untuk itu, Ardindo Indonesia mendorong sinergi kebijakan yang fokus pada tiga agenda besar, yakni reformasi logistik nasional, digitalisasi rantai pasok, dan pemberdayaan UMKM dalam jaringan distribusi modern.

Di sektor digital, ekonomi Indonesia sedang bergerak cepat. Laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google–Temasek–Bain memperkirakan nilai transaksi digital Indonesia mencapai lebih dari US$100 miliar pada 2025. Pertumbuhan pesat ini membuka peluang besar bagi distributor lokal. tetapi juga menghadirkan tantangan integrasi.

“Distributor konvensional perlu bertransformasi digital agar bisa bertahan dan tumbuh di tengah arus perubahan, Digitalisasi rantai pasok akan menekan inefisiensi dan mempercepat perputaran barang. Ardindo Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem ini,” pungkas Bamsoet.

1...219220221...43,106Halaman 220 dari 43,106

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya