23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 222

Pasca Kebakaran 2024, Akhirnya Gedung YLBHI/LBH Jakarta Direnovasi

Dokumentasi-Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Dokumentasi-Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Jakarta, aktual.com – Renovasi memerlukan biaya sekitar 20 Milyar, Saatnya Kita Gotong Royong untuk membangun kembali rumah rakyat, rumah perjuangan bersama.

Seperti kita ketahui bersama, pada 7 April 2024 Gedung YLBHI/LBH Jakarta mengalami kebakaran. Kebakaran ini menghanguskan sebagian di lantai, 2, 3 dan 4 serta merusak sistem mechanical dan electrikal secara keseluruhan. Selama setahun lebih fasilitas pelayanan dan kerja-kerja bantuan hukum terganggu dan tidak berfungsi, hanya menggunakan fasilitas darurat.

Gedung YLBHI menjadi tempat dan saksi bagi ribuan kisah buruh yang berjuang menuntut hak, petani yang memperjuangkan tanah, warga miskin kota yang melawan penggusuran, mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi, kelompok minoritas yang melawan diskriminasi, hingga ide, pikiran dan sumbangsih perubahan dan kemajuan keadilan, hak asasi manusia, demokrasi menjadi tarikan nafas perjuangan.

Renovasi bukan hanya membangun bekas yang terbakar, tetapi juga mengganti seluruh sistem kelistrikan, pendingin udara, kebutuhan mechanical, pengolahan air limbah, pemasangan solar panel dan sistem air untuk minum. juga pemaksimalan peran sebagai ruang temu dan ruang publik untuk pendidikan, konsolidasi, hingga upaya-upaya lainnya.

Untuk luas bangunan di 5 Lantai (2351 Meter), Renovasi membutuhkan biaya sekitar 20 Milyar Rupiah, dan harus dibayarkan pertermin sesuai kontrak dengan Kontraktor. Desember 2025 – Maret 2026 YLBHI akan mencicil dan membayarkan sekitar Rp, 3,3 Milyar Rupiah setiap Bulannya. Pengurus YLBHI sendiri telah mengeluarkan biaya awal sekitar 5 Milyar untuk pembayaran awal pada September 2025. Tinggal kita patungan untuk sekitar 15 Milyar.

Saatnya kita bergerak bersama

Donasi bisa dikirimkan melalui
BNI 1986921386
Mandiri 122 00 14602828
BCA 878-05566669

atau melalui Kitabisa.com di https://kitabisa.com/campaign/bangunrumahrakyat

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Jet Pribadi KPU, Komisi II DPR Janji Kawal Ketat Pengelolaan Anggaran Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Menanggapi pelanggaran etik penggunaan jet pribadi oleh ketua dan anggota KPU, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Komisi II DPR RI akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Ia menilai, meski kasus ini telah ditangani DKPP, KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Doli menjelaskan kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP, menurutnya agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” katanya di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Terkait adanya laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doli berharap masalah ini tidak berkembang ke ranah pidana. “Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” tegasnya.

Doli menegaskan pelajaran dari kasus ini adalah perlunya Komisi II lebih rinci mengecek usulan program dan rincian anggaran dari setiap mitra kerja agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal. Evaluasi yang lebih detail, menurutnya, penting agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik.

Sebelumnya, Doli menyatakan, saat menjabat Ketua Komisi II, pihaknya telah memberikan teguran dalam rapat resmi karena penggunaan private jet dinilai tidak pantas dan berlebihan dalam kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Teguran tersebut juga disertai permintaan agar KPU menyiapkan pertanggungjawaban yang rapi dan transparan. “Waktu itu kita kasih teguran, mudah-mudahan itu membuat teman-teman itu muncul kesadarannya bahwa memang itu tidak pantas dan tidak boleh lagi diulangi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan putusan perkara nomor: 178-PKE-DKPP untuk mempelajari laporan dugaan korupsi terkait pengadaan jet pribadi atau private jet di KPU RI Tahun Anggaran 2024. Dalam putusan yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 21 Oktober 2025, terungkap private jet yang disewa untuk rombongan KPU RI selama Pemilu 2024 menelan anggaran sebanyak Rp 46 miliar.

Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Jakarta Tersedia di Seluruh Kelurahan

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh kelurahan Jakarta. Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur Pramono Anung bersama Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas di Balai Kota Jakarta.

Posbankum hadir sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum secara gratis.

Gubernur Pramono menyebut bahwa kehadiran Posbankum melengkapi infrastruktur pelayanan publik di ibu kota. “Dengan dibentuknya Posbankum yang berjumlah 267, sehingga kini ada di setiap kelurahan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat, (31/10).

Masyarakat Jakarta selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan hukum karena keterbatasan ekonomi. Melalui layanan non-litigasi gratis seperti konsultasi, advokasi, dan mediasi, masyarakat kini dapat memperoleh pendampingan hukum tanpa hambatan ekonomi. Posbankum diharapkan menjadi solusi konkret untuk menghapus hambatan tersebut.

Menteri Hukum RI menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat. “Mudah-mudahan dengan fasilitas yang disediakan Gubernur terkait Posbankum, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan pelayanan hukum, baik dari segi konsultasi maupun jika sampai harus berperkara di pengadilan.” kata Supratman.

Di tengah dinamika sosial politik Jakarta yang kompleks, kehadiran Posbankum menjadi instrumen penting dalam meredam konflik hukum di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah juga diharapkan aktif mengawasi efektivitas layanan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

(Yassir Fuady)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ketua GAN Nilai Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan yang Menghadirkan Harapan, Bukan Sekadar Program

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Garuda Astacita Nusantara (GAN), Muhammad Burhanuddin
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Garuda Astacita Nusantara (GAN), Muhammad Burhanuddin

Jakarta, aktual.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Garuda Astacita Nusantara (GAN), Muhammad Burhanuddin, mengungkap pandangannya mengenai pentingnya kepemimpinan yang autentik dan bermakna. Ia menilai, sosok Prabowo Subianto menjadi contoh nyata bagaimana kedekatan dengan rakyat dapat dibangun melalui sikap rendah hati dan kepedulian yang tulus.

Menurut Burhanuddin, kehadiran Prabowo bukan hanya menghadirkan program, tetapi juga harapan bagi masyarakat luas. “Pemimpin harus bisa diterima semua kalangan. Ketegasan Pak Prabowo sejalan dengan kasih sayang kepada rakyat. Beliau hadir memberikan harapan, bukan hanya program,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rakyat kini lebih mengutamakan ketulusan daripada sekadar angka dan data dalam sebuah program pemerintahan. “Politik bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling tulus mendengarkan,” katanya.

Burhanuddin yang akrab disapa Om Boer itu menegaskan, menjadi pemimpin yang berbeda bukan berarti harus menonjol, melainkan memberi nilai dalam setiap hubungan yang dibangun dengan sesama. Ia menekankan bahwa nilai sejati dari seorang pemimpin akan terlihat dari apa yang ia berikan, bukan dari apa yang dimilikinya.

“Yang diingat bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan,” ucapnya.

Garuda Astacita Nusantara (GAN) merupakan salah satu unsur masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, dengan menempatkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagai fondasi perjuangan bersama. Om Boer menuturkan bahwa keberadaan seseorang di tengah masyarakat tidak akan berarti banyak jika tidak meninggalkan manfaat.

Ia berpegang pada filosofi bahwa menjadi sosok yang berbeda adalah tentang memberikan kesan dan nilai yang membekas bagi orang lain. “Ada yang sekadar hadir, dan ada yang meninggalkan kesan. Saya memilih menjadi yang kedua,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pandangan umum tentang jaringan pertemanan atau networking. Banyak orang, menurutnya, memahami jaringan hanya sebatas memperbanyak kenalan dan hadir di berbagai pertemuan, padahal nilai sebenarnya terletak pada manfaat yang bisa diberikan.

“Networking tanpa value hanya berhenti pada perkenalan. Namun, networking dengan nilai menciptakan peluang dan ingatan. Yang membedakan hanya satu, apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita harapkan,” tambahnya.

Burhanuddin mengungkap bahwa prinsip kepemimpinannya berakar dari nasihat sang ayah. Menurutnya, ayahnya lebih menekankan bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang siapa yang tetap dikenang setelah jabatan itu hilang.

Ia menilai, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggambarkan keseimbangan antara kekuatan dan ketulusan. Bagi Burhanuddin, hal inilah yang membuat Prabowo menjadi sosok yang mampu menyatukan semangat dan harapan rakyat dalam satu visi kebangsaan yang nyata.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Iran Peringatkan AS: Uji Coba Nuklir Ancam Stabilitas Internasional

Ilustrasi ledakan nuklir

Teheran, aktual.com – Pemerintah Iran mengkritik rencana Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi mengejutkan pekan ini. Pemerintah Iran menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang “regresif dan tidak bertanggung jawab.”

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebagaimana dilaporkan AFP pada Jumat (31/10/2025), menyoroti sikap kontradiktif Washington yang kerap menjelek-jelekkan program nuklir Teheran—yang berulang kali ditegaskan hanya untuk tujuan damai—namun justru berniat mengaktifkan kembali uji coba nuklir.

“Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam unggahan di media sosialnya.

Ia menambahkan, “Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.”

Sebelumnya, Trump secara mengejutkan mengumumkan dari Korea Selatan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir—yang akan menjadi yang pertama dalam 33 tahun terakhir.

“Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social.

“Proses itu akan segera dimulai,” tambahnya.

Pernyataan Trump memicu kecaman internasional. China menegaskan agar AS “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global, sementara Rusia memilih bersikap hati-hati. Kremlin menyatakan tidak melakukan uji coba semacam itu, tetapi akan menyesuaikan langkahnya jika Washington benar-benar melanjutkan uji coba.

AS terakhir kali mengadakan uji coba nuklir pada 23 September 1992 di lokasi yang kini disebut Nevada National Security Site. Saat itu, Presiden George H.W. Bush menetapkan moratorium uji coba bawah tanah. Sementara itu, Rusia pasca-Soviet dan China terakhir kali melakukan uji coba masing-masing pada 1990 dan 1996.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Setiap AKD Wajib Punya Pimpinan Perempuan, DPR: Kami Akan Jalankan Sesuai Mekanisme Fraksi

Jakarta, Aktual.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa setiap alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI wajib memiliki keterwakilan perempuan dalam jajaran pimpinannya. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keputusan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh DPR.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa langkah MK tersebut sejalan dengan semangat demokrasi dan kesetaraan gender yang telah diupayakan selama ini di parlemen.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional dan demokratis, dengan memperhatikan mekanisme di masing-masing fraksi.

“Ya pasti dibicarakan,” ujar Herman saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (31/10).

“Dalam sebuah iklim demokrasi yang sehat, tentu semuanya didasarkan kepada proses demokratis. Kesempatannya sudah terbuka luas, karena di dalam nomor urut pencalegan pun setiap tiga nama harus ada satu perempuan. Itu kesempatan besar,” tambahnya.

Herman menjelaskan, penerapan keputusan MK ini nantinya bergantung pada masing-masing fraksi dalam mengusulkan kader terbaik mereka ke posisi pimpinan AKD. Ia menekankan bahwa keterwakilan perempuan harus dilihat sebagai bentuk kesetaraan, bukan sekadar pemenuhan kuota.

“Kalau memang itu sudah menjadi keputusan final, ya harus dijalankan. Tapi penempatannya tergantung fraksi-fraksi yang mendorong seseorang untuk berada di posisi pimpinan AKD,” katanya.

“Kalau representasi perempuannya sudah ada, tentu kita welcome. Keputusan ini menyamakan posisi dan jabatan, kesempatannya sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kita hargai itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK tersebut agar setiap AKD memiliki unsur pimpinan perempuan. Ia menyebut hal ini merupakan langkah penting untuk memperkuat peran perempuan di lembaga legislatif.

Keputusan MK ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen dan memastikan prinsip kesetaraan gender terwujud secara konkret di tubuh DPR RI.

(Taufik Akbar Harefa)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain